demoslot4d

platinumtogel 370Jutaan kata 473409Orang-orang telah membaca serialisasi

《demoslot4d》

Kominfo blokir 4,8 juta konten negatif sejak 2018******

Badung, Bali (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memblokir sebanyak 4,8 juta konten negatif yang tersebar di situs dan media sosial dalam kurun waktu selama enam tahun terakhir yakni sejak 2018 hingga 15 Februari 2024.

“Terkait pornografi dan perjudian, kami langsung blokir,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo I Nyoman Adhiarna di sela Konferensi Sportel di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Kamis.

Ia merinci, dari 4,8 juta konten negatif yang sudah diblokir itu sebanyak 2,9 juta diantaranya konten negatif yang tersebar di berbagai situs dan konten negatif yang tersebar di media sosial mencapai sebanyak 1,9 juta.

Berdasarkan statistik penanganan konten negatif di situs, paling banyak terkait perjudian yakni hampir 1,7 juta konten dan posisi kedua terkait pornografi mencapai 1,2 juta konten.

"Sisanya terkait penipuan, hak kekayaan intelektual, terorisme/radikalisme, pelanggaran keamanan informasi, suku agam ras dan aliran kepercayaan (sara), berita bohong, dan kekerasan atau kekerasan pada anak," katanya.

Selain itu, konten negatif di situs yang sudah diblokir itu juga terkait pelanggaran nilai sosial dan budaya, konten meresahkan masyarakat, separatisme atau organisasi terlarang, konten negatif yang direkomendasikan instansi sektor, pencemaran nama baik hingga perdagangan produk dengan aturan khusus.

"Untuk konten negatif yang tersebar di media sosial dan sudah diblokir paling banyak di kanal X atau sebelumnya bernama Twitter mencapai 1,3 juta konten, kemudian disusul Meta (facebook), file sharing, google, telegram, tiktok, michat, line, hingga paling rendah di yahoo," katanya.

Pihaknya meningkatkan kerja sama dengan perusahaan media sosial untuk mengeliminasi konten buruk tersebut. “Konten negatif itu masih banyak dan capaian itu kami peroleh dalam kurun waktu enam tahun terakhir,” katanya.

Kementerian Kominfo juga meningkatkan kapabilitas mesin dan sumber daya manusia untuk penanganan konten negatif, agar semakin banyak cakupan konten yang bisa diverifikasi dan ditangani.

Khusus penanganan konten judi daring, Kominfo melakukan crawling Uniform Resource Locator(URL) atau tautan dan rekening terkait dengan konten negatif dan mengintensifkan permohonan pemblokiran rekening bank melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Indikator: Masyarakat RI nilai demokrasi sistem terbaik pemerintahan******

Jakarta (ANTARA) - Lembaga survei Indikator Politik Indonesia melakukan exit pollsaat Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dengan hasil yang menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia menilai demokrasi sebagai sistem terbaik pemerintahan.

Adapun berdasarkan exit poll, sebanyak 61,2 persen responden menganggap demokrasi selalu lebih baik dibanding sistem pemerintahan lainnya.

"Berdasarkan pilihan mayoritas responden, demokrasi merupakan sistem terbaik pemerintahan," ucapFounderdan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam acara Rilis Exit Poll Pilpres 2024 : Basis Demografi dan Perilaku Pemilihyang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu.

Sementara itu, lanjut dia, sebanyak 13,2 persen responden menilai dalam keadaan tertentu, pemerintahan otoriter (bukan demokrasi) lebih baik ketimbang demokrasi.

Kemudian, sebanyak 6,5 persen responden tidak peduli apakah pemerintahan dalam bentuk demokrasi atau bukan dan 19,1 persen tidak mengerti atau tidak menjawab.

Adapun saat ditanya mengenai kinerja demokrasi di Indonesia, Burhanuddin menuturkan mayoritas responden mengaku puas, yakni 72,6 persen, yang meliputi 14,9 persen responden sangat puas dan 57,7 persen cukup puas.

Sementara sisanya, yaitu 21,3 persen merasa kurang puas, 3,3 persen tidak puas sama sekali, dan 2,8 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

Namun, dirinya mengungkapkan mayoritas masyarakat yang puas dengan demokrasi tersebut cenderung tidak melihat demokrasi sebagai kebebasan berpendapat, melainkan lebih kepada fungsi demokrasi dari sisi ekonomi bekerja baik.

"Karena demokrasi punya banyak wajah, secara umum masyarakat kita lihatnya dari sudut ekonomi," tuturnya.

Exit pollmerupakan wawancara kepada pemilih yang baru menggunakan hak suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) mengenai pilihan dan latar belakang pilihan, termasuk isu-isu yang beredar selama masa kampanye.

Pada exit pollPemilu 2024, Indikator Politik menggunakan metode wawancara tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih kepada 2.975 responden di 3.000 TPS, dengan toleransi kesalahan (margin of error) +/- 1,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Baca juga: Indikator: Peran calon partai penting dalam pilihan pada Pileg 2024
Baca juga: Prabowo-Gibran pimpin hasil "Exit poll" Indikator Politik
Baca juga: Indikator: Mayoritas pemilih yang puas dengan Jokowi mencoblos Prabowo

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Label：slot hari ini gacor、25 bonus 25 slot、dotmax99

Terkait：rumus togel、asik89、situs slot yang ada slot mania、slot gacor terpercaya、sport855、paito taiwan angkanet、juragan69 login、agen slot mudah menang、gila138、cara dapat uang 500 ribu sehari

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：casino88（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07

Daftar bab terbaru

situs tergacor dan terpercaya 2022

aplikasi belanja kredit

erek 42

slot gacor maxwin hari ini 2022

situs judi slot resmi dan terpercaya

erek erek mimpi 2d

lotus303

togel master sdy

menang slot 77 link alternatif

gadisBacaan TerkaitMore+

Manual Pengoperasian Pakan Meriam

game slot yang lagi gacor

Pakar: Hak angket DPR tidak dapat batalkan hasil Pemilu******

Banjarmasin (ANTARA) - Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) Ichsan Anwary menilai hak angket milik DPR RI tidak akan bisa membatalkan hasil pemilihan umum (Pemilu) 2024.

“Hak angket DPR hanya berdampak kepada penyelenggara negara, tetapi tidak bisa membatalkan hasil Pemilu 2024 khususnya pemilihan presiden yang sedang santer dibahas dimana-mana,” ujar dia.

Ichsan menjelaskan pengajuan Hak Angket hanya boleh dilakukan anggota DPR berdasarkan kepentingan hukum dan fungsi lembaga legislatif dan tidak boleh dicampur tangani oleh pihak manapun.

“Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga yang diberikan kewenangan oleh konstitusi untuk menyelesaikan sengketa pemilu, setelah diputuskan maka hasilnya final dan tidak bisa dipengaruhi Hak Angket DPR,” ucapnya.

Ketentuan itu, tertuang dalam Pasal 24 C ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Ichsan menuturkan seharusnya pembahasan hak angket tidak perlu tergesa-gesa dibahas karena hasil pemilu hingga saat ini belum ditetapkan oleh KPU RI.

Menurut dia, seharusnya para kubu sabar menunggu hasil pemilu, setelah hasilnya ditetapkan, kata Ichsan, jika ada pihak yang merasa dirugikan karena kecurangan dan ada sengketa maka berhak mengajukan untuk diperiksa di MK dengan berbagai bukti yang sudah disiapkan.

Setelah melalui prosedur pengajuan dan disidang di MK, jika kecurangan hasil perolehan suara tersebut tidak dapat dibuktikan secara signifikan, maka pemenang pemilu sah dan tidak dapat dibatalkan.

“Contohnya seperti ini, jika kubu yang kalah berhasil membuktikan kecurangan perolehan suara pemenang, tetapi hasilnya masih tetap unggul suara pemenang, maka MK akan mengabaikan dan pemenang pemilu dianggap sah,” ungkapnya.

Dia menyebutkan jalan satu-satunya untuk mengubah hasil pemilu adalah, pihak yang kalah harus mampu membuktikan secara signifikan berapa banyak perolehan suara curang yang dilakukan oleh pemenang berdasarkan alat bukti yang sah.

Ichsan menekankan kedudukan antara Hak Angket DPR dan pemeriksaan di MK terhadap hasil pemilu, adalah dua hal yang berbeda yang kepentingannya juga berbeda.

Ia menegaskan Hak Angket hanya berdampak kepada penyelenggara negara, sedangkan pemeriksaan di MK dampaknya bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat berdasarkan fakta-fakta persidangan yang disajikan para pihak.

Lalu kemudian, lanjut dia, jika santer kabar menyebutkan pihak paslon pilpres nomor urut 03 yang terlebih mengajukan hak angket agar digunakan DPR, Ichsan menilai hal ini menyalahi prosedur karena yang berhak mengajukan atau mengusulkan hanya anggota DPR.

Namun, dia tidak menampik bahwa paslon yang mengusulkan hak angket memiliki latar belakang partai yang cukup kuat di DPR RI, sehingga potensi kepentingan pihak tertentu dianggap menjadi faktor untuk mempengaruhi agar anggota DPR RI menggunakan Hak Angket terkait hasil Pemilu 2024.

“Sekali lagi saya tekankan, Hak Angket tidak akan dapat membatalkan hasil pemilu yang telah diputuskan oleh MK, karena itu merupakan ketentuan mutlak dalam konstitusi,” ujar Ichsan.
Baca juga: Surya Paloh dukung kubu Ganjar yang wacanakan pengajuan hak angket
Baca juga: Pengamat: Butuh kerja politik besar wujudkan hak angket di DPR
Baca juga: Yusril: Ketidakpuasan pilpres selesaikan di MK bukan dengan hak angket

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Satu qi sudah cukup untuk mengeringkan

bandar togel bonus new member 30

Buntut kasus pelecehan seksual, Rektor UP resmi dinonaktifkan******

Tidak dicopot tapi dinonaktifkan

Jakarta (ANTARA) - Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila (YPPUP) secara resmi menonaktifkan Rektor berinisial ETH (72) terkait dugaan kasus pelecehan seksual yang dilakukannya terhadap karyawan perguruan tinggi tersebut yang berinisial RZ (42). "Tidak dicopot tapi dinonaktifkan," kata Sekretaris YPPUP Yoga Satrio saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, setelah pada hari sebelumnya (26/2) dilakukan rapat pleno di lingkungan internal. Yoga menambahkan yang bersangkutan bakal dinonaktifkan sebagai rektor hingga masa jabatannya berakhir. "Sampai berakhirnya masa bakti rektor tanggal 14 Maret 2024," jelasnya. Sebelumnya Polda Metro Jaya memanggil rektor Universitas Pancasila berinisial ETH (72) yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap karyawannya berinisial RZ (42), Senin (26/2). Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi membenarkan terkait pemanggilan tersebut. "Benar, ditangani Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (25/2). Sementara itu Kabiro Humas Universitas Pancasila Putri Langka mengaku sudah mengetahui laporan tersebut. Pihaknya mengaku akan menghormati proses hukum yang sedang berjalan, mengingat sedang ditangani pihak berwenang. "Selain itu kami juga menghormati pihak-pihak yang terlibat lainnya, baik pelapor maupun terlapor. Kami selalu berpegang pada prinsip 'praduga tak bersalah' sampai pada putusan hukum ditetapkan, " katanya. "Kami juga menghimbau semua pihak untuk mendukung proses yang sedang berjalan ini, yang jelas kami selalu berkomitmen untuk kooperatif dalam menjaga hal terbaik untuk institusi, " sambungnya. Dia menambahkan pihaknya bakal melakukan rapat pleno untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Adapun, laporan tersebut sendiri teregistrasi dengan nomor LP/B/193/I/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 12 Januari 2024. ETH sendiri dilaporkan dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).Baca juga: Polisi akan panggil rektor UP terkait pelecehan seksual pada Kamis
Baca juga: Rektor UP batal hadiri pemeriksaan di Polda Metro Jaya
Baca juga: Polisi panggil rektor Universitas Pancasila dugaan pelecehan seksual

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Fantasi, saya tiba-tiba memahami tubuh kekacauan

boslot88

Indikator: Masyarakat RI nilai demokrasi sistem terbaik pemerintahan******

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Keabadian

68 slot

Polri sebut selama 2024 terima 322 laporan pelanggaran pidana pemilu******

"Sampai dengan saat ini terhadap 65 kasus tersebut, 16 perkara masih dalam proses penyidikan, 12 perkara dihentikan atau di-SP3. Kemudian 37 perkara ini sudah tahap 2 dan sudah ada, berapa sudah vonis dan inkrah,"

Jakarta (ANTARA) - Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan bahwa pihaknya menerima 322 laporan pelanggaran pidana pemilu selama 2024.

Djuhandhani menjelaskan laporan tersebut terakumulasi hingga 26 Februari 2024 dengan rincian 149 dalam proses kajian,108 dihentikan, dan 65 kasus ditangani oleh kepolisian, baik di Bareskrim maupun di Polda jajaran.

"Sampai dengan saat ini terhadap 65 kasus tersebut, 16 perkara masih dalam proses penyidikan, 12 perkara dihentikan atau di-SP3. Kemudian 37 perkara ini sudah tahap 2 dan sudah ada, berapa sudah vonis dan inkrah," kata Djuhandhani di Gedung Badan Pengawas Pemilu RI, Jakarta, Selasa.

Djuhandhani mengatakan bahwa angka tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan saat Pemilu 2019. Menurut dia, pada 2019 terdapat 314 perkara yang naik sampai tahap 2.

"Ini kami gambarkan bahwa pada saat ini penanganan perkara yang ditangani baik itu oleh Bawaslu ataupun kepolisian sampai dengan proses penyidikan, ini angka yang cukup drastis turun," ujarnya.

Selain itu, kata dia, perkara 2024 lebih sedikit dibandingkan 2019 yang mencapai 849 perkara, meliputi laporan dan temuan. Dari 849 perkara, sebanyak 367 diteruskan kepolisian dan 482 dihentikan.

"Hasil analisa kami bahwa secara kuantitatif bahwa perkara ini menurun tentu saja tidak lepas dari seluruh dukungan masyarakat," tuturnya.

Dia juga mengatakan menurunnya laporan pelanggaran pada 2024 dapat terjadi berkat optimalisasi pencegahan pelanggaran yang dilakukan oleh pihaknya.

"Kemudian masyarakat dan peserta pemilu sadar akan hukum, serta salah satunya adalah waktu kampanye yang relatif singkat. Ini menjadi sebuah analisa kami kenapa di tahun 2024 ini sangat turun drastis terkait dengan tindak pidana pemilu," katanya.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa hampir semua partai melakukan pelanggaran ataupun tindak pidana pemilu.

"Tentu saja kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat. Kemudian seluruh partai politik yang ikut sebagai peserta, termasuk pasangan calon ini bisa melaksanakan ataupun bisa menjaga situasi yang benar-benar kondusif," ujarnya.

Master Pedang Samsara

slot gacor 988

Bawaslu tegaskan PSU untuk memastikan kemurnian hak pilih******

Pada prinsipnya PSU menjaga kemurnian hak pilih, dan tidak boleh ada hal yang berpotensi tidak sesuai aturan, menghilangkan hak pilih orang lain

Banda Aceh (ANTARA) - Bawaslu RI menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) dalam pemilu sebagai upaya untuk memastikan kemurnian suara atau hak pilih, bukan sesuatu hal yang dianggap tidak baik.

"Pada prinsipnya PSU menjaga kemurnian hak pilih, dan tidak boleh ada hal yang berpotensi tidak sesuai aturan, menghilangkan hak pilih orang lain," kata Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty, di Banda Aceh, Rabu.

Pernyataan itu disampaikan Lolly Suhenty saat melakukan kunjungan kerja serta rapat bersama Panwaslih Aceh dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara serta hal teknis lainnya di Aceh.

Dirinya menyampaikan, untuk Aceh, terdapat 35 rekomendasi dari Panwaslih Aceh yang berpotensi PSU, dan sejauh ini sudah ada keputusan serta jadwal pemungutan 16 TPS se Aceh. Lainnya sedang berproses di KIP Aceh.

Ia menjelaskan, masyarakat masih banyak yang belum memahami terkait PSU, sehingga dinilai memperburuk citra daerah, menimbulkan kerusuhan atau merugikan hak pilih warga.

"PSU mekanisme untuk memastikan kemurnian suara yang dihasilkan dari proses Pemilu kita," ujarnya.

Karena itu, dirinya meminta Panwaslih Aceh untuk memastikan pelaksanaan PSU tidak mengalami gangguan, hambatan atau kesalahan. Mengingat proses pemungutan ulang hanya bisa dilakukan sekali saja.

"PSU tidak boleh terjadi dua kali, hanya satu kali, maka kita memastikan tidak terjadi kesalahan sekecil apapun dalam proses PSU ini," katanya.

Dirinya menambahkan, berdasarkan hasil temuan pengawas, dilakukan PSU tersebut karena adanya masyarakat yang memilih lebih dari satu kali, dan memilih di luar tempatnya terdaftar sebagai pemilih.

"Temuan paling banyak adalah yang memilih lebih dari satu kali, bukan dpt setempat. Rata-rata proses ini menjadikannya PSU," demikian Loly Suhenty.

Baca juga: KPU bakal tindak lanjut rekomendasi Bawaslu 780 TPS PSU

Baca juga: 1.728 personel dikerahkan untuk amankan demo di depan KPU dan Bawaslu

Dinasti Kaisar Qianyuan

perusahaan pinjol yang terdaftar di ojk

Stafsus Menag: Kontrol media strategis wujudkan good governance******

Banda Aceh (ANTARA) - Staf Khusus Menteri Agama (Stafsus Menag) Wibowo Prasetyo mengatakan partisipasi media dalam mengawasi kebijakan dan program Kementerian Agama memiliki dampak besar dalam membangun layanan secara efektif, efisien, dan lebih akuntabel.

“Transformasi layanan dan good governance yang sejak awal menjadi komitmen Menteri Agama Gus Yaqut Cholil Qoumas juga akhirnya terwujud. Kolaborasi dengan melibatkan peran konstruktif dari media ini menjadi kebutuhan karena terbukti memberikan manfaat dan dampak yang besar,” ujar Wibowo saat berdialog dengan puluhan editor media massa nasional dan daerah di Banda Aceh, Ahad malam.

Dalam acara focus group discussion (FGD) bertajuk "Pengawasan Kolaboratif 2024" yang digelar oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama tersebut, Wibowo mengungkapkan transparansi yang tinggi akan menciptakan kepercayaan publik dan reputasi yang baik.

Indikasi tingginya reputasi Kemenag itu antara lain ditandai dengan pengakuan dan pemberian sederet penghargaan dari pihak luar.

Pada 2023, Kemenag antara lain mendapat pengakuan dari Komisi Informasi (KI) Pusat yang memberikan penghargaan berupa Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dengan kualifikasi Informatif. Kualifikasi Informatif ini sangat bergengsi karena tercatat yang tertinggi dalam hal keterbukaan informasi publik.

Baca juga: Stafsus Menag minta petugas haji beri layanan terbaik kepada jamaah lansia

Baca juga: Stafsus Menag minta literasi digital jadi mata kuliah wajib di PTKI

Beberapa media juga menganugerahi Kemenag sebagai institusi yang berhasil melakukan transformasi layanan publik menjadi serba digital. Terakhir, Kemenag meraih predikat Baik dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) karena berhasil menerapkan sistem manajemen merit pada ASN.

Wibowo berharap, kerja kolaboratif antara media dengan Kemenag ini terus terjaga karena menjadi dasar mewujudkan pemerintahan yang bersih (good governance). Dalam kerangka pengawasan, media tak sebatas berperan sebagai penyampai informasi kepada masyarakat tentang kebijakan, program, kegiatan dan keputusan pemerintah.

Menurut Wibowo, lewat laporan jurnalistik yang khas, media bisa membantu menjaga transparansi dengan menyibak informasi yang mungkin tidak diungkapkan secara terbuka oleh pemerintah.

Media juga berperan dalam mengontrol kinerja pemerintah dan menyoroti kelemahan atau ketidakpatuhan yang mungkin terjadi dalam pengelolaan sumber daya publik. Lewat laporan atau pemberitaan terkait kebijakan publik, media efektif dalam membantu mengawasi pemerintah.

“Liputan media yang kritis, namun konstruktif dapat memicu perbaikan berbagai layanan publik di Kemenag. Terakhir, media menyediakan berbagai platform yang bisa dipakai publik dalam mengekspresikan pendapat mereka tentang kinerja pemerintah," ucapnya.

Baca juga: Stafsus Menag: Peran jurnalis efektif bangun kerukunan umat beragama

《demoslot4d》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，bo slot 888Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《demoslot4d》bab terbaru。