slot paling

game slot gacor hari ini 393Jutaan kata 295886Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot paling》

OIKN sebut Inggris dukung IKN sebagai Kota Dunia untuk Semua******

Jakarta (ANTARA) - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan Pemerintah Inggris mendukung IKN di Kalimantan Timur sebagai Kota Dunia Untuk Semua.

“Semoga dengan adanya kunjungan ini, Indonesia dan Inggris dapat bekerja sama membangun IKN ke depannya menjadi kota netral karbon yang tidak hanya dibanggakan oleh Indonesia, tapi juga masyarakat dunia,” ujar Duta Besar Britania Raya untuk Indonesia Dominic Jermey dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

OIKN, melalui Kedeputian Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (LHSDA) menerima kunjungan delegasi Pemerintah Kerajaan Inggris ke IKN. Kunjungan dihadiri oleh Duta Besar Britania Raya untuk Indonesia, Dominic Jermey dan Second Permanent Under Secretary at the Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO), Nick Dyer, beserta jajaran. Kunjungan ini dalam rangka melihat pembangunan IKN dengan konsep Kota Hutan dan Kota netral karbon.

Deputi bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN Myrna Asnawati Safitri mengajak delegasi pemerintah Inggris untuk mengunjungi IKN. Kunjungan pertamanya adalah melihat penerapan urban farminghidroponik di salah satu greenhouse. Sebagai salah satu upaya IKN untuk mewujudkan Net Zero Strategy, Otorita IKN menargetkan 10 persen luas IKN sebagai kawasan ketahanan pangan yang modern dan efisien, serta resilien iklim.

Baca juga: Pemerintah dan ADB luncurkan SDGs Baseline Report untuk IKN

Setelah dari greenhouse, delegasi berkesempatan untuk berdialog langsung dengan para petani yang tergabung dalam Asosiasi Petani Ibukota. Dalam dialog, mengemukakan keinginan petani untuk terus belajar pertanian yang ramah lingkungan. Rintisan pertanian regeneratif yang resilien terhadap perubahan iklim mulai dilakukan di IKN. Dialog akrab dilakukan sembari mencicipi buah melon hasil panen petani berlangsung cukup intens di Lamin Tani Desa Sukaraja, Sepaku.

“Otorita IKN akan terus mendampingi asosiasi petani ibu kota dalam mendukung pertanian regeneratif, mulai dari pelatihan urban farming, penyediaan fasilitas pertanian yang modern, hingga pelatihan pemasaran berbasis online yang berguna untuk memperluas cakupan daya beli produk pertanian. Hal tersebut memberikan rasa aman bagi para petani sehingga petani bisa fokus mengembangkan pertaniannya tanpa rasa khawatir,” ujar Myrna.

Rombongan juga berkesempatan untuk mengunjungi progress pembangunan di IKN, mulai dari Titik Nol Nusantara, hingga perkembangan pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Kegiatan ditutup dengan menanam pohon di Miniatur Hutan Hujan Tropis IKN. Disini, para delegasi menanam bibit pohon lokal, seperti damar, keruing, meranti merah, dan kapur. Di Miniatur Hutan Hujan Tropis juga para delegasi diajak melihat tanaman yang sudah ditanam terlebih dahulu oleh Presiden RI.

Sebelumnya, Duta Besar Inggris Dominic Jermey dan jajaran telah melakukan audiensi dengan Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono di Kantor Otorita IKN Jakarta. Dalam audiensi itu, Kepala Otorita dan Duta Besar Britania Raya bertukar pikiran mengenai berbagai isu penting, termasuk perubahan iklim, agenda pembangunan berkelanjutan, serta kerjasama pemerintah dan swasta.

Baca juga: Otorita IKN terapkan dua strategi penguatan layanan kesehatan

Pembangunan IKN sebagai Kota Hutan dirasa sejalan dengan pemikiran pemerintah Inggris yang memprioritaskan bidang lingkungan dan iklim sebagai solusi dalam pembangunan saat ini.

Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono menyarankan perlunya Duta Besar Ingrris dan jajaran untuk melihat langsung kondisi IKN di lapangan. “Seeing is believing,” ujar Bambang.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Kebiasaan buruk bisa menyebabkan energi cepat terkuras******

Jakarta (ANTARA) - Kebiasaan buruk dalam kehidupan sehari-hari seperti makan terlalu banyak, telat makan, dan terlalu sedikit bergerak dapat menyebabkan energi cepat terkuras.

Sebagaimana dikutip oleh Huffpost, Dokter Mary Valvano dari BetterNowMD mengatakan bahwa waktu makan bisa mempengaruhi kemampuan tubuh untuk menggunakannya sebagai energi.

"Sel-sel dalam tubuh kita melakukan metabolisme makanan secara berbeda berdasarkan waktu. Makan makanan yang sama pada pukul 08.00 versus pukul 18.00 bisa berpengaruh pada kemampuan tubuh menggunakannya untuk energi," katanya.

Terlambat makan, utamanya makan pada waktu larut makan, menurut dia, bisa mengganggu kadar gula darah dan kemampuan untuk memperoleh energi secara optimal dari makanan pada hari berikutnya.

Ia mengatakan bahwa makan dalam porsi besar pada malam hari juga dapat mengacaukan ritme sirkadian alami tubuh, mengganggu tidur, dan membuat tubuh tidak bisa menikmati istirahat berkualitas.

Baca juga: Dokter: Tidur cukup dan berkualitas penting untuk kesehatan

Baca juga: Hindari "rebahan" demi cegah kanker pankreas pada usia muda

Dokter penyakit dalam bersertifikat di Parsley Health, Ruvini Wijetilaka, mengatakan bahwa energi akan terkuras kalau tidak cukup tidur malam.

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat merekomendasikan tidur malam selama tujuh jam.

Selain mengonsumsi makanan tinggi gula dan banyak makanan olahan, menjalani gaya hidup yang tidak banyak bergerak juga dapat menurunkan energi.

Menurut Danielle Kelvas, seorang dokter di Chattanooga, Tennessee, sebaiknya mengusahakan untuk setidaknya 30 menit berolahraga dengan intensitas sedang setiap hari seperti jalan cepat, bersepeda, atau berenang untuk memperbaiki tingkat energi.

"Olahraga teratur bisa membantu memperbaiki tingkat energi dengan meningkatkan aliran darah dan oksigen ke otak dan otot," katanya.

Selain itu, ia mengatakan, diet kaya gizi dari bahan-bahan segar bisa membantu mempertahankan tingkat energi sepanjang hari.

"Makan beragam buah, sayur, biji-bijian, dan protein tanpa lemak. Hindari terlalu banyak gula dan makanan olahan karena dapat menyebabkan penurunan energi," katanya.

Kelvas juga menyarankan latihan teknik manajemen stres seperti meditasi atau yoga untuk membantu mengurangi stres dan meningkatkan energi.

Baca juga: Pola hidup sehat bantu cegah penyakit kardiometabolik pada anak

Baca juga: Penelitian ungkap tidur cukup bikin panjang umur

Baca juga: Kekuatan olahraga 22 menit bagi mereka yang kebanyakan duduk

Penerjemah: Fitra Ashari
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024

Label：rajajp88、pion303 slot、rtp slot gacor

Terkait：slot demo ajaib、situs slot paling gacor sedunia、slot paling gacor jp、situs baru paling gacor、prada4d biz、virtusplay、slot maxwin gacor、asoy89、selain kredivo dan akulaku、bunga cicilan tokopedia

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：slot gacor terpercaya indonesia（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07

Daftar bab terbaru

link slot pasti menang

pola gacor wild west gold

slot55

pinjol tercepat

daftar situs terpercaya

slot qris gacor

slot wd 20 ribu

aplikasi kredit hp online

cara kredit lewat shopee

takutBacaan TerkaitMore+

Strategi Madam Shofu dalam melawan monster

sofabet88

Kampanye "Aksi Berani" cara Kemenkominfo transformasi layanan publik******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika memulai kampanye Akselerasi Integritas Bersih Melayani (Aksi Berani) sebagai langkah untuk melakukan transformasi layanan publik, bagian dari Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

“Kementerian Kominfo tengah menerapkan moto Aksi Berani, harapannya kita bisa melahirkan tekad dan komitmen. Mudah-mudahan bisa kita wujudkan untuk membangun Zona Integritas ke depan,” kata Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.

Zona Integritas dinilai menjadi sarana untuk melakukan transformasi dalam sebuah organisasi. Menurut Wamenkominfo Nezar, "Aksi Berani" merupakan wujud semangat sivitas Kementerian Kominfo yang berani melakukan transformasi organisasi lebih baik, efektif dan efisien.

Baca juga: Enam program strategis efektif percepat transformasi digital

“Bicara Zona Integritas banyak area perubahan yang menuntut kita untuk berubah. Untuk mewujudkan hal itu dibutuhkan tekad, tujuan, agar dapat mengukir perubahan positif dan membentuk fondasi organisasi yang bersih, transparan, dan juga bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),” kata Wamen Nezar menjelaskan.

Nezar mengatakan Zona Integritas bukan hanya sekadar program, namun, komitmen bersama untuk memastikan nilai-nilai integritas menjadi landasan utama setiap langkah dan keputusan Kementerian Kominfo. Oleh karena itu, upaya menerapkan Zona Integritas menjadi tanggung jawab bersama oleh seluruh sivitas Kementerian Kominfo.

“Bukan tanggung jawab satu orang atau satu direktorat saja, pastinya tanggung jawab ini adalah tanggung jawab kita semua di Kementerian Komunikasi dan Informatika,” kata Wamenkominfo Nezar.

Dia menegaskan setiap pegawai Kementerian Kominfo memiliki peran penting dalam menjaga dan memperkuat integritas. Hal itu bisa dilakukan melalui kerja secara profesional dengan memenuhi Key Performance Indicator(KPI) atau indikator kinerja.

“Intinya kita harus menghindari perbuatan-perbuatan yang tercela, ringkasnya patuh kode etik, memenuhi yang menjadi amanah,” kata Wamenkominfo Nezar.

Baca juga: Kemenkominfo hentikan penomoran telekomunikasi yang tak lagi aktif

Baca juga: Menkominfo ajak masyarakat waspadai hoaks di masa tenang Pemilu 2024

Baca juga: Kemenkominfo dukung deklarasi komitmen kemerdekaan pers di Pemilu 2024

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2024

superstar terbatas

situs slot yang sering maxwin

Wakil Ketua MPR: Hak angket untuk pemilu bersifat kontraproduktif******

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menilai wacana penggunaan hak angket untuk merespons dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 merupakan langkah yang tidak tepat, karena bersifat kontraproduktif. Dia mengatakan wacana tersebut justru membuat hak angket menjadi bias dan bertendensi politis. Menurutnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sudah mengatur mekanisme jika ada pihak yang ingin mempertanyakan hasil pemilu. "DPR memang punya hak mengajukan angket. Namun menyikapi pesta demokrasi yang telah berjalan demokratis ini, semua pihak harus mengedepankan kebijaksanaan kolektif, menurunkan tensi politik, menunggu semua proses Pemilu rampung," kata Syarief dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu. Saat ini, menurutnya seluruh pihak hanya perlu menunggu KPU dan Bawaslu yang tengah menyelesaikan tugasnya. Hak angket, menurutnya hanya akan menyisakan kegaduhan politik, berdampak pada segregasi sosial politik, dan kenyamanan berusaha. Dia menjelaskan bahwa untuk sengketa proses dalam pemilu bisa diajukan ke Badan Pengawas Pemilu, sedangkan sengketa hasil pemilu bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Semua pengajuan sengketa itu, menurutnya bakal bermuara pada kepastian hukum melalui lembaga yudikatif. Dia menilai bahwa hak angket merupakan peradilan politik untuk unjuk kekuatan yang berpotensi menimbulkan perpecahan bangsa. Menurutnya hal tersebut berbahaya bagi demokrasi Indonesia dalam jangka panjang. Untuk itu, dia mengajak semua pihak untuk berpikir lebih holistik dan integratif menyikapi pelaksanaan pemilu. Semua pihak, kata dia, telah bersepakat untuk memilih tahun 2024 ini sebagai agenda pergantian pemimpin politik, nasional maupun daerah. Menurutnya semua proses pelaksanaannya disepakati dan diawasi bersama, termasuk dalam hal ini proses rekrutmen penyelenggara pemilu.

Maka jika pelaksanaan pemilu ini dipertanyakan dan bahkan didelegitimasi oleh parlemen, menurutnya hal itu justru menyisakan banyak pertanyaan. "Jika ada anggapan pemilu bermasalah, atau KPU dan Bawaslu tidak independen, sebaiknya gunakan saja saluran yang tersedia. Menggunakan mekanisme hukum jauh lebih baik dibandingkan unjuk kekuatan politik di DPR," katanya.

Baca juga: JK sebut hak angket hilangkan kecurigaan dugaan kecurangan pemilu

Baca juga: Surya Paloh dukung kubu Ganjar yang wacanakan pengajuan hak angket

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Dewa super dari dewa tertentu, Marvel

ceri88

OIKN sebut Inggris dukung IKN sebagai Kota Dunia untuk Semua******

Superstar Xuankai

pgsoft

Simak! Inilah jadwal dan tahapan Pilkada 2024******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2024.

Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat mengungkapkan bahwa pendaftaran pemantau pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 sudah dimulai pada hari ini, Selasa.

"Jadi, untuk pemberitahuan dan pemantau pemilihan dilaksanakan dimulai hari ini, 27 Februari sampai 16 November 2024," ujar Drajat di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa.

Baca juga: De Gadjah jawab isu maju Pilkada Bali bersama Giri Prasta

Adapun lembaga yang ingin memantau pelaksanaan Pilkada 2024 harus mendaftar kepada KPU agar diberi akreditasi. Untuk pemantau pemilihan gubernur dan wakil gubernur akan mendaftar ke KPU Provinsi.

Kemudian, pemantau pemilihan bupati atau wali kota, mendaftar ke KPU Kabupaten/Kota. Sementara untuk pemantau asing, mendaftar ke KPU RI atas rekomendasi kementerian yang mengurusi bidang luar negeri.

Baca juga: Menkominfo minta RRI, TVRI, ANTARA jaga pesan Pemilu Damai di Pilkada

Tahapan selanjutnya adalah penyerahan daftar penduduk potensial pemilih oleh kementerian terkait ke KPU pada 24 April hingga 31 Mei 2024.

Selanjutnya, tahapan persiapan pendaftaran pasangan calon gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan wali kota-wakil wali kota ke KPU. Mulai dari pemenuhan persyaratan dukungan untuk pasangan calon perseorangan atau independen hingga pendaftaran.

"Itu dilaksanakan mulai 5 Mei sampai dengan 19 Agustus 2024," katanya.

Baca juga: Gus Ipul doakan Khofifah jabat Gubernur Jatim 2024-2029

Berikut Jadwal Tahapan Pilkada 2024:

1. 27 Februari-16 November 2024: pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan;

2. 24 April-31 Mei 2024: penyerahan daftar penduduk potensial pemilih;

3. 5 Mei-19 Agustus 2024: pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan;

4. 31 Mei-23 September 2024: pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;

5. 24-26 Agustus 2024: pengumuman pendaftaran pasangan calon;

6. 27-29 Agustus 2024: pendaftaran pasangan calon;

7. 27 Agustus-21 September 2024: penelitian persyaratan calon;

8. 22 September 2024: penetapan pasangan calon;

9. 25 September-23 November 2024: pelaksanaan kampanye;

10. 27 November 2024: pelaksanaan pemungutan suara;

11. 27 November-16 Desember 2024: penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Baca juga: Dekan FK UI: Petugas KPPS Pilkada 2024 perlu deteksi dini kesehatan
Baca juga: JPPR luncurkan buku panduan Pemilu dan Pilkada 2024
Baca juga: Khofifah beri sinyal gandeng lagi Emil Dardak pada Pilkada Jatim 2024

Dewa Badai

mgo303 slot

Pakar: Hak angket DPR tidak dapat batalkan hasil Pemilu******

Banjarmasin (ANTARA) - Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) Ichsan Anwary menilai hak angket milik DPR RI tidak akan bisa membatalkan hasil pemilihan umum (Pemilu) 2024.

“Hak angket DPR hanya berdampak kepada penyelenggara negara, tetapi tidak bisa membatalkan hasil Pemilu 2024 khususnya pemilihan presiden yang sedang santer dibahas dimana-mana,” ujar dia.

Ichsan menjelaskan pengajuan Hak Angket hanya boleh dilakukan anggota DPR berdasarkan kepentingan hukum dan fungsi lembaga legislatif dan tidak boleh dicampur tangani oleh pihak manapun.

“Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga yang diberikan kewenangan oleh konstitusi untuk menyelesaikan sengketa pemilu, setelah diputuskan maka hasilnya final dan tidak bisa dipengaruhi Hak Angket DPR,” ucapnya.

Ketentuan itu, tertuang dalam Pasal 24 C ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Ichsan menuturkan seharusnya pembahasan hak angket tidak perlu tergesa-gesa dibahas karena hasil pemilu hingga saat ini belum ditetapkan oleh KPU RI.

Menurut dia, seharusnya para kubu sabar menunggu hasil pemilu, setelah hasilnya ditetapkan, kata Ichsan, jika ada pihak yang merasa dirugikan karena kecurangan dan ada sengketa maka berhak mengajukan untuk diperiksa di MK dengan berbagai bukti yang sudah disiapkan.

Setelah melalui prosedur pengajuan dan disidang di MK, jika kecurangan hasil perolehan suara tersebut tidak dapat dibuktikan secara signifikan, maka pemenang pemilu sah dan tidak dapat dibatalkan.

“Contohnya seperti ini, jika kubu yang kalah berhasil membuktikan kecurangan perolehan suara pemenang, tetapi hasilnya masih tetap unggul suara pemenang, maka MK akan mengabaikan dan pemenang pemilu dianggap sah,” ungkapnya.

Dia menyebutkan jalan satu-satunya untuk mengubah hasil pemilu adalah, pihak yang kalah harus mampu membuktikan secara signifikan berapa banyak perolehan suara curang yang dilakukan oleh pemenang berdasarkan alat bukti yang sah.

Ichsan menekankan kedudukan antara Hak Angket DPR dan pemeriksaan di MK terhadap hasil pemilu, adalah dua hal yang berbeda yang kepentingannya juga berbeda.

Ia menegaskan Hak Angket hanya berdampak kepada penyelenggara negara, sedangkan pemeriksaan di MK dampaknya bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat berdasarkan fakta-fakta persidangan yang disajikan para pihak.

Lalu kemudian, lanjut dia, jika santer kabar menyebutkan pihak paslon pilpres nomor urut 03 yang terlebih mengajukan hak angket agar digunakan DPR, Ichsan menilai hal ini menyalahi prosedur karena yang berhak mengajukan atau mengusulkan hanya anggota DPR.

Namun, dia tidak menampik bahwa paslon yang mengusulkan hak angket memiliki latar belakang partai yang cukup kuat di DPR RI, sehingga potensi kepentingan pihak tertentu dianggap menjadi faktor untuk mempengaruhi agar anggota DPR RI menggunakan Hak Angket terkait hasil Pemilu 2024.

“Sekali lagi saya tekankan, Hak Angket tidak akan dapat membatalkan hasil pemilu yang telah diputuskan oleh MK, karena itu merupakan ketentuan mutlak dalam konstitusi,” ujar Ichsan.
Baca juga: Surya Paloh dukung kubu Ganjar yang wacanakan pengajuan hak angket
Baca juga: Pengamat: Butuh kerja politik besar wujudkan hak angket di DPR
Baca juga: Yusril: Ketidakpuasan pilpres selesaikan di MK bukan dengan hak angket

Petualangan animasi domestik

gacor indonesia

Direktur BPIP ungkap gagasan "agak laen" Bung Karno untuk dunia******

Jakarta (ANTARA) - Direktur Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Aris Heru Utomo mengungkap gagasan Presiden pertama RI Soekarno untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi alternatif di hadapan dunia sebagai gagasan yang "agak laen".

Dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa, hal tersebut disampaikan Aris Heru dalam acara "Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila Melalui Seminar Pancasila Untuk Dunia: To Build The World A New" yang digelar BPIP bersama Universitas Brawijaya di Malang, Jawa Timur, Senin (26/2).

"Tawaran Bung Karno untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi alternatif dunia pada Sidang Majelis Umum PBB pada 30 September 1960 di New York, AS, sejatinya merupakan tawaran atau gagasan 'agak laen' yang disampaikan oleh seorang pemimpin negara yang baru merdeka," ungkap Aris sambil menyinggung film komedi "Agak Laen" yang menjadi film lokal kedua terlaris di Indonesia saat ini.

Baca juga: BPIP: Pelestarian Pancasila paling utama lewat pendidikan formal

Bung Karno menawarkan Ideologi Pancasila kepada dunia sebagai ideologi alternatif. Bung Karno menolak hegemoni empat negara besar, yakni AS, Uni Soviet, Inggris, dan Prancis yang memiliki hak veto, tidak dapat menentukan perang dan damai, melainkan memiliki kekuatan untuk merusak perdamaian dengan percobaan-percobaan termonuklir.

Menurut Aris, gagasan ideologi Bung Karno tersebut "agak laen" karena disampaikan pada Sidang Majelis Umum PBB ketika suasana psikologi politik dunia saat itu dihantui rivalitas dua ideologi besar.

"Gagasan Bung Karno di hadapan Sidang Majelis Umum PBB disebut 'agak laen' karena pemikirannya disampaikan ketika suasana psikologi politik dunia saat itu dihantui oleh rivalitas dua ideologi besar, liberalis-kapitalisme dan sosialis-komunisme. Persaingan dua ideologi hegemonik yang menjerumuskan banyak negara ke dalam kenistaan perang saudara dan perpecahan," jelas Aris.

Baca juga: BPIP: Diplomasi berbasis nilai Pancasila banyak diapresiasi dunia

Aris menjelaskan melalui pidato pada Sidang Majelis Umum PBB tersebut, Bung Karno menggunakan ideologi sebagai alat kebijakan luar negeri, yakni sebagai pedoman untuk menilai dan mengukur setiap fenomena politik internasional, dan sebagai instrumen melakukan tindakan politik terhadap fenomena yang terjadi.

Menurutnya, peran ideologi Pancasila dalam diplomasi dan kebijakan luar negeri bisa dilihat dari fungsinya sebagai pedoman ideal dalam bersikap dan bertindak terhadap dinamika politik internasional.

Sejalan dengan perkembangan dinamika global, nilai-nilai Pancasila sejatinya masih tetap relevan, bukan hanya bagi Indonesia, tetapi juga dunia.

Baca juga: BPIP ajak generasi muda implementasikan nilai-nilai Pancasila

Ia pun menegaskan bahwa ada tiga hal yang perlu dipahami dalam melihat Pancasila, yaitu sebagai keyakinan, pengetahuan, dan keteladanan.

"Pancasila harus diyakini terlebih dahulu agar dapat dilaksanakan. Selanjutnya, Pancasila harus menjadi pengetahuan yang dapat dipahami oleh setiap orang. Terakhir, Pancasila harus ditunjukkan dalam bentuk keteladanan, baik dari penyelenggara negara ataupun elemen masyarakat lainnya," papar Aris.

Acara sosialisasi yang digelar di Kampus Unibraw tersebut dilaksanakan dalam rangka menyosialisasikan pidato Presiden pertama RI Soekarno di depan Sidang Majelis Umum ke-15 di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 30 September 1960 yang berjudul "To Build The World A New (membangun dunia kembali)".

Materi utama seminar adalah buku "Pancasila dari Indonesia untuk Dunia" yang membahas tentang pidato Bung Karno di hadapan Sidang Majelis Umum PBB tanggal 30 September 1960.

Dalam pidato selama 122 menit (pidato keempat terlama di Sidang Majelis Umum PBB pada periode 1945-1970) tersebut, Bung Karno menguraikan lima prinsip Pancasila yang bersifat universal, yaitu Ketuhanan, Nasionalisme, Internasionalisme, Demokrasi, dan Keadilan.

Baca juga: BPIP amanatkan tujuh buku literasi Pancasila ke Perpusnas RI
Baca juga: Refleksi akhir tahun, BPIP tekankan pentingnya pendidikan Pancasila

《slot paling》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，situs terbaruHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《slot paling》bab terbaru。