trik jitu menang slot online

paten77 975Jutaan kata 181944Orang-orang telah membaca serialisasi

《trik jitu menang slot online》

Presiden Jokowi temui Sultan HB X di Keraton Kilen Yogyakarta******

Yogyakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menemui Raja Keraton Ngayogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X di Keraton Kilen, Yogyakarta, Minggu.

Presiden Jokowi dengan menggunakan mobil Alpard berwarna hitam tiba di kawasan Keraton Kilen sekitar pukul 10.25 WIB.

Usai pertemuan tertutup bersama Sultan sekitar 1 jam lebih, Presiden hanya tersenyum dan menyapa awak media dengan melambaikan tangan dari dalam mobil meninggalkan lokasi.

Penghageng Kawedanan Hageng Punokawan (KHP) Kridhomardowo Keraton Yogyakarta Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Notonegoro menuturkan kunjungan Presiden di kediaman Sultan merupakan silaturahmi biasa.

"Ini kan hal yang sudah biasa kalau beliau ke Yogyakarta dan ada waktu biasanya memang silaturahmi kepada Ngarsa Dalem (Sultan HB X)," ujar Notonegoro usai pertemuan itu.

Notonegoro mengaku tidak tahu mengenai isi pembicaraan Presiden bersama Sultan.

Meski demikian, menantu Sultan HB X itu berpesan kepada awak media agar pertemuan empat mata itu tidak diterjemahkan berlebihan.

"Ada pesan dari kami, mohon jangan dinarasikan yang enggak-enggak lah. Ngarsa Dalem dengan Bapak Presiden kan memang sering bersilaturahmi. Gitu saja," kata dia.

Menurut dia, pertemuan itu tidak dilakukan di Kepatihan atau Kantor Gubernur DIY karena bertepatan hari libur.

"Kebetulan hari ini kan hari Minggu, kebetulan Ngarsa Dalem tidak di Kepatihan. Kemudian kalau di sini kan banyak pariwisata kemudian Ngarsa Dalem 'dhawuh'-nya menerima di Keraton Kilen," kata dia.

Notonegoro menuturkan Jokowi terakhir kali mengunjungi Keraton Yogyakarta pada Lebaran 2023. "Lebaran memang Pak Presiden bersama ibu dengan keluarga dan kami juga dengan keluarga. Tapi hari ini beliau sendiri. Ketemunya cuma berdua," ucap dia.

Baca juga: ICMI puji sikap tegas Presiden Jokowi yang konsisten bela Palestina

Baca juga: Presiden Jokowi terima kunjungan resmi PM Timor Leste di Istana Bogor

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Israel tolak hentikan perang, serukan pemerintahan militer di Gaza******

Yerusalem (ANTARA) - Menteri Keuangan garis keras Israel, Bezalel Smotrich pada Senin (29/1) mengatakan bahwa Partai Zionis Religius tidak akan setuju untuk menghentikan pertempuran di Gaza dan menyerukan pemerintahan militer Israel di daerah itu setelah perang.

Smotrich menyampaikan pernyataan tersebut dalam pertemuan dengan partai di parlemen Israel, Knesset, demikian menurut saluran lokal Channel 12.

Dia mengatakan bahwa menghentikan perang di Gaza selama dua bulan berarti kehilangan prestasi tentara Israel di sana dan akan memungkinkan kelompok Palestina Hamas untuk memulihkan kekuatannya, sehingga memungkinkan terorisme memasuki daerah kantong itu lagi setelah tentara mundur.

Komentar tersebut muncul sebagai reaksi terhadap laporan di media Israel bahwa Israel dan Hamas hampir mencapai kesepakatan gencatan senjata yang mana gencatan senjata selama dua bulan akan berlaku dan pertukaran pertahanan akan dilakukan.

"Akan ada kekuasaan militer di Gaza karena hal itu disepakati oleh kita semua," kata Smotrich dalam sebuah wawancara dengan Channel 12, Sabtu (27/1).

Dia juga berbicara menentang Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA), dengan mengatakan bahwa badan tersebut harus diusir dari Gaza dan Tepi Barat.

Israel menuduh beberapa karyawan badan tersebut terlibat dalam serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober.

Israel melancarkan serangan mematikan di Jalur Gaza menyusul serangan lintas batas oleh Hamas pada 7 Oktober, menewaskan sedikitnya 26.637 warga Palestina dan melukai 65.387 lainnya. Hampir 1.200 warga Israel diyakini tewas dalam serangan Hamas.

Serangan Israel telah menyebabkan 85 persen penduduk Gaza menjadi pengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur di wilayah tersebut telah rusak atau hancur.

Sumber: Anadolu
Baca juga: Dunia harus sadar ajakan Israel akan perparah kelaparan di Gaza
Baca juga: Uni Eropa tunggu hasil penyelidikan sebelum putuskan pendanaan UNRWA
Baca juga: China dukung putusan Mahkamah Internasional soal Gaza

Penerjemah: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024

Terdakwa Lutfi punya pendapatan Rp4,2 miliar saat jabat Wali Kota Bima******

Mataram (ANTARA) - Muhammad Lutfi yang menjadi terdakwa korupsi gratifikasi dalam pemenangan lelang proyek barang dan jasa di lingkup Pemerintah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, terungkap mempunyai pendapatan sedikitnya Rp4,2 miliar selama menjabat Wali Kota Bima periode 2018–2023.

Hal itu terungkap dari pemeriksaan Sekretaris Daerah Kota Bima periode 2018–2023 Muhtar sebagai saksi perdana pada sidang lanjutan perkara milik Muhammad Lutfi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, Senin.

"Yang berhasil kami himpun kemarin dan hasil berita acara pemeriksaan (BAP) di KPK lebih dari Rp4,2 miliar pendapatan yang diterima Muhammad Lutfi selama lima tahun menjabat," kata Muhtar pada sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Putu Gde Ariadi.

Muhtar menjelaskan sumber pendapatan yang menyentuh angka Rp4,2 miliar tersebut. "Ada dari gaji, honorarium, sewa rumah pribadi jadi rumah dinas, sama tunjangan operasional wali kota," ujarnya.

Baca juga: KPK akan hadirkan lima saksi pada sidang korupsi mantan Wali Kota Bima

Muhtar juga mengatakan ada sumber pendapatan lain yang masih dalam penelusuran. Sekretariat Daerah Kota Bima menelusuri dari bukti penerimaan, salah satunya kuitansi.

"Jadi, ada beberapa kuitansi yang masih kami telusuri lebih lanjut," tambahnya.

Setda Kota Bima menelusuri bukti penerimaan Muhammad Lutfi di luar pendapatan pokok tersebut melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bima.

"Waktu itu, BPKAD belum menemukan karena pindah kantor. Jadi, ada beberapa kuitansi penerimaan yang belum masuk pendataan, ini masih kami telusuri," kata Muhtar.

Baca juga: KPK sebut mantan wali kota Bima Muhammad Lutfi segera disidangkan

Berkaitan dengan BPKAD, jaksa penuntut umum dari KPK juga meminta penjelasan saksi soal pembelian tanah atas nama terdakwa Lutfi di Jalan Gajah Mada, Kota Bima.

Tanah tersebut digunakan Lutfi membangun rumah pribadi yang kemudian disewa sebagai rumah dinas Wali Kota Bima.

"Kalau tanah untuk rumah dinas itu dibeli saat menjadi anggota DPR RI. Soal kapan tahun belinya, saya tidak tahu, saya hanya mengurus masalah balik nama," ujar Muhtar.

Perihal tanggal akta jual beli tanah pada objek tersebut tercatat 9 Mei 2019, Muhtar mengatakan bahwa pada tanggal tersebut dilakukan proses balik nama kepemilikan tanah.

"Jadi, itu (9 Mei 2019) tanggal balik nama, bukan tanggal pembelian. Kebiasaan masyarakat Bima itu kalau beli tanahnya 10 tahun lalu, balik namanya sekarang," kata Muhtar.

Baca juga: KPK periksa istri Wali Kota Bima sebagai saksi korupsi di Pemkot Bima

Jaksa penuntut umum dari KPK kembali mendalami perihal penerimaan uang sewa rumah pribadi untuk rumah dinas senilai Rp1,13 miliar dari pemerintah selama Muhammad Lutfi menjabat Wali Kota Bima.

Muhtar menjelaskan bahwa penentuan harga sewa tersebut merujuk pada hasil tim appraisal. Sehingga ada ketentuan yang menjadi dasar Pemerintah Kota Bima membayar sewa rumah pribadi Lutfi sebagai rumah dinas Wali Kota Bima.

"Jadi, pembayaran sewa atas rumah pribadi itu langsung dilakukan ke rekening Muhammad Lutfi," ucap Muhtar.

Baca juga: KPK panggil Kabid Cipta Karya PUPR Kota Bima
Baca juga: KPK geledah sejumlah lokasi terkait penyidikan korupsi di Pemkot Bima

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：cara ngutang di tokopedia、naga889 slot、modal nasional legal atau ilegal

Terkait：mpoagen、slot gampang jp、slot new member gacor、postoto787、prediksi sgp toto、link gacor maxwin、info situs slot、cara pinjam uang di indodana、wd 89 slot、joki188

---

---

bab terbaru：popslot22（2024-07-09）

Perbarui waktu：2024-07-09