erek erek 4d

Mengguncang langit

Buruh Siap Geruduk dan Penjarakan Pengusaha Potong Upah 25 Persen******

Buruh mengatakan siap melakukan demonstrasi bahkan memenjarakan pengusahayang berani memotong upah 25 persen pada masa gajian 30 Maret hingga 5 April mendatang.

Pimpinan Partai Buruh Said Iqbal menegaskan hal ini bentuk penolakan terhadap Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 tentang tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.

Dalam beleid tersebut, Menaker Ida Fauziyah memperbolehkan perusahaan memotong 25 persen upah buruh asalkan sesuai kriteria yang ditentukan.

"Di antara 30 Maret-5 April, kami akan periksa bilamana ada perusahaan padat karya saat gajian memotong upah 25 persen, kami laporkan ke polisi dan dipenjara, 1 tahun. Kalau perusahaan membayar buruh di bawah upah minimum maka penjara 1 tahun, kami akan penjarakan perusahaan-perusahaan itu," imbuhnya.

Said mengacu pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Ia menegaskan Presiden Joko Widodo melarang perusahaan membayar upah buruh di bawah upah minimum.

Di lain sisi, Said mengatakan buruh akan menempuh langkah hukum, di mana pada 2 April mendatang pihaknya akan memasukkan gugatan soal Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 ke PTUN Jakarta.

Kemudian, beleid tersebut akan dilakukan judicial review(JR) ke Mahkamah Agung (MA) pada 9 April karena bertentangan dengan yang diputuskan Presiden Jokowi dan DPR di Perppu Ciptaker.

Buruh sejatinya sudah sempat menggeruduk Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan pada Selasa (21/3) lalu. Tuntutan mereka adalah pencabutan aturan tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Saya mungkin seorang pembunuh palsu

Kemenhub Akan Tegur Super Air Jet Buntut Kasus Mati AC Pesawat 2 Jam******

Kementerian Perhubungan(Kemenhub) akan memberikan teguran kepada Super Air Jetsebagai buntut atas kasus viral mati ACyang terjadi pada pesawat nomor penerbangan IU-737 rute Bali-Jakarta beberapa waktu lalu

Rencana teguran itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Maria Kristi Endah Murni.

Ia mengatakan telah menginstruksikan direktorat terkait agar teguran kepada maskapai Super Air Jet itu bisa segera diberikan. Selain teguran, ia mengatakan Ditjen Perhubungan Udara juga menginspeksi lebih lanjut untuk memastikan bahwa pesawat tersebut aman untuk digunakan kembali.

"Saya mendapatkan informasi bahwa pesawat tersebut mengalami gangguan pada sistem pengatur tekanan udara di kabin sehingga membuat suhu udara di kabin pesawat tinggi dan penumpang menjadi tidak nyaman karena kepanasan," katanya seperti dikutip dari keterangan resmi yang dikeluarkan di Jakarta, Kamis (23/3).

Selain inspeksi, pihaknya juga memerintahkan Super Air Jet menginvestigasi internal mereka atas permasalahan tidak berfungsinya sistem pendingin kabin pesawat dan melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan agar permasalahan ini tidak terulang kembali.

Selain itu, pihaknya juga memerintahkan Super Air Jet membina personel penerbangan jika ditemukan bukti bahwa mereka melaksanakan tugas di luar standar operasional prosedur yang berlaku.

Ia juga mengimbau seluruh maskapai terus meningkatkan pelayanan serta mengutamakan keselamatan dan keamanan penerbangan, mengingat sebentar lagi akan menghadapi periode angkutan udara Lebaran 2023 di mana mobilitas masyarakat sangat tinggi.

"Pada periode persiapan angkutan udara Lebaran tahun ini, kami akan melakukan ramp inspection/inspeksi terhadap pesawat yang akan beroperasi melayani mudik lebaran. Saya mengingatkan kembali para operator di bidang penerbangan untuk mematuhi prinsip 3S+1C dalam penerbangan yaitu safety, security, services, dan compliance (kepatuhan pada aturan yang berlaku)," ucap Kristi.

Sebuah video viral yang diunggah salah satunya oleh akun Instagram @jakartainformasi menunjukkan AC maskapai Super Air Jet dengan nomor penerbangan IU-737 rute Bali-Jakarta mati hampir dua jam.

Peristiwa itu turut terekam dalam sebuah video dan beredar di media sosial. 

Dalam video yang diunggah, tampak sejumlah penumpang mengipas-ngipaskan sebuah kertas, diduga untuk menghilangkan panas akibat matinya AC di pesawat itu.

"Penerbangan Super Air Jet DPS - CGK IU 373 AC mati dari Bali ke Jakarta, 1 jam 50 menit, bayangin!" tulis caption dalam video tersebut.

Direktur Utama Super Air Jet Ari Azhari meminta maaf atas masalah itu. Ia mengatakan sebelum terbang sebenarnya seluruh aspek prosedur penerbangan sudah dijalankan secara tepat.

Menurutnya, standar keselamatan penerbangan dilakukan dengan melakukan pengecekan sebelum keberangkatan pesawat, mulai dari pre-flight check, servicing and refueling,hingga final inspection.

"Hasil pemeriksaan sebelum keberangkatan bahwa semua sistem dan perlengkapan pesawat dalam kondisi prima dan siap terbang," katanya.

Ia menjelaskan masalah terjadi pada penerbangan dari Bali menuju Jakarta, saat pesawat mencapai ketinggian 30 ribu kaki di atas permukaan laut. Saat itu ada indikasi sistem pengatur tekanan udara di kabin tidak berfungsi sebagaimana mustinya.

Karena masalah itu, pilot harus menurunkan ketinggian pesawat. Gangguan itu menyebabkan suhu udara di kabin menjadi lebih tinggi dari semestinya.

"Pesawat sudah mendarat di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta pukul 18.40 WIB. Seluruh tamu mengikuti proses kedatangan," kata Ari.

[Gambas:Video CNN]

Panduan Dewi Bintang

Pengusaha Hotel Protes ke Jokowi: Konser Longgar, Kok Bukber Dilarang?******

Perhimpunan Hoteldan Restoran Indonesia (PHRI) mempertanyakan kebijakan Presiden Jokowi melarang pejabat dan pegawai pemerintah melakukan buka puasa bersama.

PHRI memprotes larangan tersebut dan membandingkannya dengan konser yang marak digelar dan diizinkan pemerintah belakangan ini.

Sekjen PHRI Maulana Yusran mengatakan hotel dan restoran bakal terdampak langsung larangan buka puasa bersama tersebut. Alan, sapaan akrabnya, mengatakan paket buka puasa bersama menjadi ladang cuan bagi hotel dan restoran ketika keterisian kamar hotel berkurang drastis selama masa Ramadan.

Alan menyayangkan jika buka bersama di hotel selalu ditafsirkan sebagai kegiatan yang 'buang-buang uang'. Menurutnya, pemerintah juga perlu melihat multiplier effectdari kegiatan di hotel dan restoran yang mampu mendongkrak perekonomian masyarakat.

Ia merinci tiga dampak kegiatan buka puasa bersama di hotel. Pertama,membantu operasional hotel tersebut.

Kedua, memberikan manfaat bagi para tenaga kerja hotel. Ketiga,mendatangkan berkah bagi bahan pokok yang diserap untuk kegiatan hotel dan restoran.

"Belum lagi hal-hal yang menyangkut kepada keterlibatan masyarakat lokal untuk memenuhi kebutuhan hotel. Prinsipnya ada di sana. Kami meluruskan saja, seolah-olah di hotel itu selalu mahal, tapi juga harus dilihat dampak ekonominya," tandas Alan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta buka puasa bersama selama Ramadan 1444 H ditiadakan untuk kalangan pejabat hingga pegawai pemerintah. Hal ini tertuang dalam surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 perihal arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama.

Surat tersebut diteken Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada Selasa (21/3).  Surat arahan itu ditujukan kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri dan kepala badan/lembaga pemerintah lainnya.

[Gambas:Video CNN]

"Penanganan covid-19 saat ini dalam transisi dari pandemi menuju endemi sehingga masih diperlukan kehati-hatian," bunyi kutipan surat tersebut yang didapat CNNIndonesia.com pada Rabu (22/3).

"Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan kegiatan Buka Puasa Bersama pada bulan suci Ramadan 1444 H agar ditiadakan," tambah surat itu.

 Pramono menambahkan selain masalah covid, larangan juga diberlakukan demi mencontohkan pola hidup sederhana ke masyarakat.

"Presiden meminta kepada jajaran pemerintah ASN untuk berbuka puasa dengan pola hidup yang sederhana, tidak melakukan atau mengundang para pejabat di dalam mereka melakukan buka puasa bersama," ungkapnya dalam video di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (23/3).

Pramono menegaskan Presiden Jokowi hanya melarang buka puasa bersama digelar bagi kalangan menteri kooordinator, menteri, kepala lembaga dan jajaran pemerintah.

Saya sangat baik

Ahok soal Bos BUMN Tak Digaji Dobel: di Pertamina Sejak 2020******

Komisaris Utama PT Pertamina(Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok buka suara soal langkah Menteri BUMNErick Thohir memangkas peluang bagi bos BUMN rangkap jabatan untuk mendapatkan gaji dobel.

Ia menilai langkah tersebut merupakan terobosan yang baik. 

"Jadi intinya ini terobosan sangat baik dan Pertamina adalah mungkin BUMN yang pertama lakukan," katanya seperti dikutip dari detik.com, Senin (27/3).

"Ketika direktur merangkap komisaris itu nggak boleh terima apapun. Itu hanya bagian kerjaan tambahan. Itu sudah dilakukan Pertamina sejak 2020," ujarnya.

Erick memangkas peluang direksi BUMN yang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN lainnya untuk menerima lebih dari satu remunerasi alias gaji dobel lagi. Pemangkasan peluang itu ia tuangkan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor 03 Tahun 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia BUMN, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata mengatakan beleid tersebut merupakan salah satu omnibus law BUMN.

"Jabatan rangkap komisaris (BUMN) ke bawah nantinya tidak akan mendapatkan tambahan remunerasi. Remunerasi hanya sebagai direksi di atas," ujarnya seperti dikutip dari detik.com, Senin (27/3).

Selain mengatur soal gaji dobel, Erick Thohir katanya, melalui aturan itu juga mengatur direksi perusahaan pelat merah tidak boleh lagi menjabat sebagai komisaris utama BUMN lain.

[Gambas:Video CNN]

Persyaratan untuk mendapat tantiem pun diubah. Semula, syarat untuk mendapat tantiem ialah jika perusahaan mendapat opini dari auditor wajar dengan pengecualian (WDP). Kini, syaratnya diubah menjadi wajar tanpa pengecualian (WTP).

"Yang eligible terhadap tantiem itu yang WTP, dan menurut kami di kementerian, semua sudah sepakat arahan Pak Menteri sudah jelas ke depan WTP saja yang mendapatkan eligibilitas mendapatkan tantiem," terangnya.

Kekuatan MAX adalah yang utama

BPJT Perlu Rp22 T Bangun Tol dari Balikpapan ke IKN******

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR membutuhkan anggaran sebesar Rp22 triliun untuk membangun akses jalan toldari Balikpapan ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kepala BPJT Danang Parikesit mengatakan rencana pembangunan jalan tol tersebut merupakan prakarsa pemerintah yang anggarannya bakal berasal dari negara.

Setidaknya, ada lima ruas jalan tol yang membutuhkan dukungan pemerintah, salah satunya akses untuk menuju IKN.

Empat ruas tol lainnya adalah, Samarinda-Bontang yang membutuhkan dukungan konstruksi sebesar Rp6,5 triliun, Cibadak-Pelabuhan Ratu sebesar Rp4 triliun, dan Bandar Udara Supadio-Pelabuhan Kijing sebesar Rp5 triliun, serta Lingkar Timur-Selatan Kota Surakarta sebesar Rp2,6 triliun.

Danang menyebutkan kelima ruas tol ini sudah lulus uji kelayakan pada tahun yang berbeda yakni 2020, 2021 dan 2022. Karenanya, diharapkan bisa segera dilakukan proses pembangunan setelah mendapat dukungan dari pemerintah.

"Ini adalah lima ruas yang sedang dalam persiapan yang sudah selesai FS dan saat ini kami sedang melakukan studi kelayakan di beberapa ruas lain," jelasnya.

Dalam rapat kerja ini, Danang juga memaparkan ada tiga ruas jalan tol yang pembangunannya selesai dilakukan dan beroperasi di Maret 2023, yakni:

- Semarang-Demak seksi 2 sepanjang 16,01 km,
- Bekasi-Cawang-Kp.Melayu 2A sepanjang 4,88 km, dan
- Cinere-Jagorawi (JORR II) seksi 3A sepanjang 3,5 km

[Gambas:Video CNN]

Sistem masuk tingkat dewa

Buruh Soal Perppu Ciptaker Jadi UU: Indonesia Darurat Hukum******

Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Arif Minardi mengatakan tindakan pemerintah dan DPR yang mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerjayang telah disetujui menjadi Undang-Undang (UU) menjadikan Indonesia darurat hukum.

Ia menjelaskan tindakan itu jelas melanggar konstitusi. Sebab, hal tersebut menghilangkan objek Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVII/2020, yaitu perbaikan terhadap pembentukan UU Cipta Kerja.

MK sendiri sebelumnya telah menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR seolah mengulang masalah pembentukan UU dengan tidak memberikan ruang partisipasi publik dalam pengesahan Perppu Cipta kerja menjadi UU.

Arif menyebut sebenarnya waktu dua tahun itu cukup untuk memperbaiki UU dan berdialog dengan berbagai lapisan masyarakat. Tapi, pemerintah malah mengeluarkan Perppu dengan alasan kegentingan yang mendesak.

"Presiden melakukan kesewenang-wenangan bersama DPR. Presiden RI melanggar konstitusi UU 1945, DPR melanggar konstitusi UU 1945. Ulah presiden dan DPR menjadikan Indonesia darurat hukum," papar Arif di depan Gedung DPR RI, Minggu (26/3).

Oleh karena itu, ia pun mengajak seluruh masyarakat yang setia menjunjung konstitusi UU 1944 berkontribusi menyelamatkan bangsa.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pengurus Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) dan mewakili Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia (KBMI) Daeng Wahidin mengatakan tindakan pemerintah dan DPR itu mencederai kepercayaan rakyat.

Apalagi, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang ia nilai berpendidikan malah diam dan ikut menyaksikan kesewenangan itu. Dasco malah meminta pihak yang menolak pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi UU, menggugat ke MK.

Daeng pun menyayangkan sikap Dasco tersebut. Sebab, hanya akan mengulang putusan dari MK sendiri.

"Masa yang tidak puas suruh lapor ke MK. Lantas kemarin putusan MK yang menyatakan inkonstitusional masa mau diulang lagi?" kata Daeng.

Ia pun menegaskan UU Cipta Kerja yang baru disahkan telah melanggar konstitusi. Menurutnya, banyak komponen dalam UU tersebut yang cacat formil, mulai dari mukadimah hingga beberapa pasal.

"Bapak Joko Widodo harus segera bertaubat dengan catatan segera cabut UU cilaka ini," kata Daeng.

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, DPR secara resmi telah menyetujui Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU.

Persetujuan itu diambil dalam Rapat Paripurna ke-19 masa sidang IV tahun sidang 2022-2023 di kompleks parlemen, Selasa (21/3) lalu.

Di tengah Rapat Paripurna itu fraksi Demokrat dan PKS sempat menyatakan penolakan terhadap pengesahan Perppu Ciptaker.

Keduanya terus melayangkan interupsi saat Ketua DPR Puan Maharani menanyakan kepada peserta sidang, apakah Perppu Ciptaker dapat disetujui.

Lihat Juga : Pertamina Sebut Suplai BBM ke Bali Aman Usai Kapal Terbakar