depo slot 5000

Puncak Valoran

Rektorat UNS Solo Bertemu BEM, Ini Hasilnya******

SOLO—Pihak Rektorat Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo menerima audiensi yang dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNS terkait aksi yang dilakukan di depan gedung rektorat setempat, Kamis (8/6/2023).

Plt. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, Bisnis dan Informasi, Irwan Trinugroho, mengatakan tujuh tuntutan yang dibawa oleh BEM UNS Solo akan ditindaklanjuti.

Promosi BRI Ajak Nasabah Perbaharui Nomor Handphone di ATM/CRM, Dapatkan Tambahan Saldo

“Teman-teman mahasiswa audiensi mereka punya beberapa pendapat dan kita tindak lanjuti. Tapi tadi ada beberapa yang sudah clear,” kata dia kepada wartawan di UNS Solo, Kamis.

Termasuk tuntutan terkait sarana dan prasarana yang menurut BEM UNS masih kurang memadai. Irwan menyebut akan ada mekanisme terkait hal tersebut.

“Kalau sarana dan prasarana kan ada mekanismenya, kalau dicek ternyata memang begitu ya sudah kita tindak lanjuti,” tutur dia.

Irwan mengatakan tetap akan memilah beberapa tuntutan yang diajukan BEM UNS Solo. Menurut dia, ada poin tuntutan yang sudah diselesaikan pihak kampus.

“Dari tujuh tuntutan tentu kita pilah-pilah, misal ada yang sudah terlaksana seperti kekerasan seksual kan sudah ada satgasnya, kita sudah mengikuti arahan kementerian,” kata dia.

Sebelumnya, ratusan Mahasiswa Universitas Maret (UNS) Solo melakukan aksi di depan Rektorat kampus setempat, Kamis.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNS Solo, Hilmi Ash Shiddiqi mengatakan ada tujuh tuntutan, di antaranya:

1. Transparansi pengelolaan UKT, serta menjamin pemberian golongan UKT sesuai kemampuan ekonomi masing-masing mahasiswa.
2. Menerapkan transparansi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) dan mempublikasikannya setiap tahun.
3. Mengembalikan kebijakan biaya jaket almamater bagi mahasiswa baru yang sudah dimasukan ke UKT, karena mekanisme saat ini dinilai melanggar Permenristekdikti Nomor 39 Tahun 2017.
4. Melakukan perbaikan sekaligus peningkatan kualitas layanan, pengadaan sarana prasarana kampus, dan kemudahan dalam pelayanan birokrasi kampus.
5. Melakukan transparansi jumlah kuota semua jalur penerimaan mahasiswa baru dan menjamin tidak ada penambahan kuota mandiri.
6. Mendesak UNS untuk membuat Peraturan Rektor terkait kekerasan seksual di lingkungan kampus, menerapkan Permendikbud tentang Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus, dan bersikap tegas terhadap setiap tindakan kekerasan seksual di UNS.
7. Melakukan pencairan dana prestasi, dana delegasi, dan dana kegiatan yang telah dijanjikan dalam audiensi terakhir.

Gambar Dewa Takdir

Papua Nugini Rusuh, Penjarahan & Kebakaran Dimana******

PORT MORESBY — Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengungkap kondisi warga negara Indonesia (WNI) di Papua Nugini, pasca-terjadinya penjarahan dan pembakaran.

Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI Judha Nugraha mengatakan KBRI Port Moresby telah berkoordinasi dengan Kemlu RI dan Kepolisian Papua Nugini, untuk perlindungan dan peningkatan keamanan bagi para WNI.

Promosi Rayakan HUT ke-128, BRI Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Berbagai Wilayah

“Hingga saat ini tidak ada WNI yang menjadi korban dari kerusuhan tersebut,” katanya, dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (12/1/2024), dilansir Bisnis.com.

Berdasarkan data, dia menjelaskan bahwa jumlah WNI di Papua Nugini yang tercatat di KBRI adalah sebanyak 1.317 orang.

Dia juga menyatakan bahwa Perdana Menteri (PM) James Marape telah mendeklarasikan keadaan darurat (state of emergency)selama 14 hari untuk wilayah Port Moresby.

Judha menegaskan bahwa KBRI terus menjalin komunikasi dengan para WNI dan juga mengeluarkan imbauan agar selalu berhati-hati, dan meningkatkan kewaspadaan, serta tetap tinggal di kediaman sekiranya tidak ada keperluan yang sangat mendesak.

“Segera hubungi Hotline KBRI jika memerlukan bantuan kedaruratan,” tambahnya.

Sebagai informasi, kerusuhan berupa penjarahan dan pembakaran toko terjadi di Port Moresby dan kemudian merebak ke beberapa kota lainnya, sejak 10 Januari 2024.

Kerusuhan tersebut berawal dari aksi protes polisi dan publik akibat pemotongan gaji yang para pejabat anggap sebagai suatu kesalahan administratif, lalu berubah menjadi pelanggaran hukum.

Protes menyebar di Port Moresby hingga ke kota lainnya, dan 8 orang tewas dalam kerusuhan di Ibu Kota Port Moresby, sedangkan 7 orang lainnya tewas di Lae, di Utara negara itu.

Toko Milik WN China Dijarah Habis

Sementara, Kementerian luar negeri China mengatakan bahwa sejumlah pertokoan milik warganya di ibu kota Port Moresby telah dijarah selama kerusuhan dan dua warga negara China terluka.

Kedutaan menyarankan bahwa warga negara China harus meningkatkan tindakan pencegahan dan menghindari untuk keluar rumah, terutama ke tempat-tempat ramai. Pihaknya juga sudah mengajukan perwakilan resmi.

“Kedutaan Besar China di Papua Nugini telah mengajukan perwakilan resmi ke pihak Papua Nugini atas serangan terhadap toko-toko China,” jelasnya, seperti dikutip dari South China Morning Post, Jumat (12/1/2024).

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning mengatakan bahwa kedutaan telah memulai mekanisme perlindungan  konsuler darurat.

Pihak China juga meminta Papua Nugini untuk mengambil langkah-langkah efektif lebih lanjut untuk menjamin kesehatan warga negara dan bisnis China, serta menghukum pelakunya dengan berat.

Untuk diketahui, China telah meningkatkan jangkauan diplomatiknya di antara negara-negara Pasifik Selatan.

Presiden China Xi Jinping ketika bertemu dengan Perdana Menteri Papua Nugini James Marape pada Oktober 2023 berjanji untuk memperluas kerja sama di berbagai bidang, mulai dari pertanian, energi, mineral hingga infrastruktur.

Kerjasama China dan Papua Nugini sejauh ini tetap terfokus pada ekonomi. Pada Desember 2023,

Marape mengatakan bahwa ia tidak membahas keamanan dengan para pemimpin China, ketika mengunjungi Beijing.

Sebaliknya, Papua Nugini tetap bersama mitra keamanan tradisionalnya untuk keamanan, yakni Amerika Serikat (AS) untuk keamanan eksternal dan Australia untuk keamanan internal.

Papua Nugini menandatangani pakta pertahanan dengan AS pada Mei 2023 dan perjanjian dengan Australia untuk dukungan kepolisian dan kebutuhan keamanan lainnya Desember 2023.

Kembali ke masa kecil

Kemendikbudristek Bekukan MWA UNS Solo, Pelantikan Rektor Dibatalkan******

SOLO–Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi membekukan Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo. Tak hanya itu, pelantikan Rektor UNS juga dibatalkan.

Hal itu berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 24/2023 tentang Penataan Peraturan Internal dan Organ di Lingkungan UNS Solo tertanggal 31 Maret 2023.

Promosi UMKM Expo(rt) Brilianpreneur Buka Jalan Produsen Aksesori Go Internasional

Informasi yang dihimpun Solopos.com, Senin (3/4/2023), dalam Permendikbudristek itu disebutkan bahwa Pasal 2 menyebutkan tentang tugas dan wewenang MWA UNS Solo terkait proses pemilihan Rektor UNS dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

“Pencabutan peraturan MWA dilakukan karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan,” tulis Permendikbud itu.

Selain itu pada Pasal 3 disebutkan anggota MWA UNS Solo dibekukan sampai dengan adanya Keputusan Mendikbudristek.

Disamping membekukan MWA UNS, Permendikbud itu juga mengatur pembatalan hasil pemilihan dan penetapan Rektor UNS masa bakti 2023-2028.

“Proses pelantikan Rektor UNS dinyatakan tidak sah,” jelas Permendikbud itu.

Sistem agen perkotaan

Hampir 100 Negara Anggota PBB Serukan Gencatan Senjata di Gaza******

JENEWA — Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk Pengungsi Filippo Grandi para Rabu (13/12/2023) membuka Forum Global untuk urusan Pengungsi (Global Refugee Forum)dengan seruan “gencatan senjata kemanusiaan segera dan berkelanjutan” di Gaza.

“Bencana kemanusiaan besar sedang terjadi di Jalur Gaza, dan sejauh ini, Dewan Keamanan (PBB) telah gagal menghentikan kekerasan tersebut,” ujar Grandi di Jenewa, saat berpidato dalam forum yang berlangsung selama tiga hari tersebut.

Promosi HUT BRI ke-128, BRI Solo Slamet Riyadi Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Ia menyatakan bahwa kejadian yang terjadi sejak 7 Oktober itu “di luar mandat UNHCR,” katanya:

“Namun, kami memperkirakan akan ada lebih banyak kematian dan penderitaan warga sipil, dan juga pengungsian lebih lanjut yang mengancam wilayah tersebut.” UNHCR adalah badan PBB yang menangani urusan pengungsi.

“Saya tidak bisa membuka forum pengungsi global tanpa terlebih dahulu menggemakan seruan oleh Sekretaris Jenderal PBB (Antonio Guterres) untuk gencatan senjata kemanusiaan segera dan berkelanjutan,” ucap Grandi, dilansir Antara.

Grandi juga meminta pembebasan para sandera dan menekankan perlunya dimulai kembali dialog yang sejati akan membawa “perdamaian dan keamanan nyata bagi rakyat Israel dan Palestina.”

Sebelumnya, Majelis Umum PBB pada Selasa (12/12/2023) mengadopsi rancangan resolusi yang menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza, Palestina.

Resolusi tidak mengikat tersebut, diusulkan oleh Mesir yang didukung hampir 100 negara, termasuk Turki, dan lolos dengan 153 dukungan saat 193 anggota Majelis Umum berkumpul untuk sidang khusus darurat mengenai Palestina.

Sepuluh negara, termasuk Amerika Serikat, Israel dan Austria, menentang resolusi tersebut, sementara 23 negara termasuk Inggris, Jerman, Italia dan Ukraina memilih abstain.

Sebagai tambahan atas tuntutan gencatan senjata, resolusi tersebut juga menyampaikan keprihatinan atas “bencana situasi kemanusiaan” di Jalur Gaza dan penderitaan warga sipil Palestina.

Resolusi itu juga menekankan bahwa warga sipil Palestina dan Israel “harus dilindungi” sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional sambil meminta semua pihak harus mematuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional, termasuk hukum kemanusiaan internasional, terutama yang berkaitan dengan perlindungan warga sipil.

Rancangan resolusi tersebut juga menuntut “pembebasan segera dan tanpa syarat” atas seluruh sandera serta memastikan akses kemanusiaan.

Resolusi tersebut mengacu pada tujuan dan prinsip Piagam PBB serta resolusi mengenai masalah Palestina.

Mengingat semua resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan, laporan ini juga mencatat penerapan Pasal 99 Piagam PBB oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk kali pertama sejak ia menjabat posisi teratas organisasi tersebut pada 2017 untuk menetapkan gencatan senjata.

Resolusi tersebut juga mencatat surat dari Philippe Lazzarini, Komisaris Jenderal Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat, kepada presiden Majelis Umum untuk memperhatikan situasi kemanusiaan yang memburuk.

Sebelumnya, AS mengusulkan amandemen terhadap resolusi tersebut untuk mengutuk kelompok Palestina Hamas atas serangannya pada 7 Oktober terhadap Israel, sementara Austria mengusulkan klarifikasi bahwa para sandera “ditahan oleh Hamas dan kelompok lain.” Kedua usulan tersebut ditolak di Majelis Umum PBB.

Hal ini terjadi setelah AS memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB pada Jumat yang menuntut gencatan senjata segera untuk menghentikan pertumpahan darah yang sedang terjadi di Jalur Gaza seiring terus bertambahnya korban jiwa.

Pada Oktober, Majelis Umum menyetujui rancangan resolusi yang menyerukan “gencatan senjata kemanusiaan segera, dalam jangka panjang dan berkelanjutan yang mengarah pada penghentian permusuhan” dengan 121 negara mendukung dan 14 negara menentang – termasuk AS – dan 44 negara abstain. Resolusi Majelis Umum PBB tidak mengikat secara hukum, namun memiliki bobot politik.

dunia fantasi yang hilang

Kemendikbudristek: Pemilihan Rektor UNS Solo Dibatalkan Karena Cacat Hukum******

JAKARTA—Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) membatalkan pemilihan rektor UNS lantaran cacat hukum

Hal ini disampaikan Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dirjen Diktiristek) Kemendikbudristek, Nizam, dalam keterangan tertulis yang diterima Solopos.com, Senin (3/4/2023)

Promosi Transformasi Digital Bawa BRIBRAIN Raih Future of Intelligence se-Asia Pasifik

Nizam menjelaskan bahwa karena adanya peraturan MWA yang cacat hukum tersebut, maka hasil pemilihan rektor UNS periode 2023-2028 dinyatakan tidak sah.

“Hasil pemilihan dan penetapan Rektor UNS Solo untuk masa bakti 2023-2028 dibatalkan karena cacat hukum,” jelas dia, Senin.

Selanjutnya, pemilihan rektor akan diulang secara transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun proses pemilihan ulang tersebut akan dilakukan segera setelah peraturan-peraturan yang disharmoni tuntas diperbaiki.

Semetari itu, Nizam menambahkan MWA UNS dibekukan sementara. Hal ini lantaran berdasarkan pertimbangan adanya beberapa peraturan MWA yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Serta temuan dan rekomendasi Inspektorat Jenderal,” lanjut dia.

Hasil kajian Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbudristek dan kajian Biro Hukum Kemendikbudristek berdasar berbagai laporan, ditemukan ketidakselarasan pada sejumlah peraturan internal yang dibuat oleh Majelis Wali Amanat (MWA) selama ini.

Hasil kajian tersebut menyimpulkan adanya pelanggaran dan disharmoni dalam penyusunan peraturan internal UNS, termasuk dalam pemilihan rektor.

Karenanya, Kemendikbudristek mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Peraturan Internal dan Organ di Lingkungan Universitas Sebelas Maret.

Peraturan ini dikeluarkan berdasar pertimbangan matang bahwa, pertama, Mendikbudristek bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tinggi mencakup pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi.

Kedua, bahwa Peraturan MWA sebagai peraturan internal di lingkungan UNS tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Ketiga, bahwa MWA sebagai salah satu organ di lingkungan UNS dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, termasuk dalam membentuk Peraturan MWA telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan penataan.

Mendorong PT yang Sehat

Nizam mengatakan pihaknya mendorong perguruan tinggi swasta (PTS) untuk terus meningkatkan tata kelola institusi agar semakin sehat, sampai mendorong perguruan tinggi negeri (PTN) untuk menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-BH).

PTN-BH diberikan otonomi yang lebih luas dibandingkan PTN Satker ataupun BLU. Dengan adanya keleluasaan dalam pengelolaan sumber daya, PTN-BH diharapkan berlomba-lomba membenahi diri, bertransformasi, dan berinovasi.

“Kampus-kampus PTN-BH inilah yang akan menjadi ujung tombak pengembangan mutu perguruan tinggi di Indonesia. Sebab, PTN-BH dituntut untuk berfokus pada peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi sehingga berkelas dunia dengan berlandaskan tata kelola yang baik dan akuntabel,” ujar Nizam.

Otonomi PTN-BH yang semakin luas juga harus disertai dengan akuntabilitas yang semakin kuat. Menurutnya pembentukan PTN-BH bukanlah privatisasi, melainkan tetap PT milik negara.

“Karenanya, PTN-BH harus tetap menjaga mandatnya sesuai dengan visi dan misi yang tertuang dalam statuta, serta peraturan dan tata kelolanya tetap selaras dengan peraturan perundangan yang berlaku. Tidak menjadi milik perorangan atau kelompok,” lanjutnya.

Meskipun otonom, PTN-BH tetap dalam dukungan dan pembinaan pemerintah, baik dalam bentuk pendanaan, penguatan SDM, sarana dan prasarana, serta berbagai dukungan lainnya.

Selain itu Kemendikbudristek juga tetap melakukan pengawasan dan pembinaan untuk memastikan tata kelola tetap mengacu pada good university governance serta selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Apabila ditemukan adanya peraturan-peraturan internal yang tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, maka sesuai kewenangannya, Kementerian dapat melakukan koreksi. Demikian pula apabila dalam tata kelola atau organ perguruan tinggi ada yang bermasalah, maka pemerintah wajib untuk melakukan koreksi dan pembinaan,” jelas Nizam.

Koreksi dan pembinaan yang dimaksud Nizam sesuai dengan fungsi Kemendikbudristek sebagaimana diamanahkan oleh UU 12/2012 tentang pendidikan tinggi dan PP 4/2014 tentang No. 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, serta peraturan-peraturan lainnya.

Bepergian ke dunia lain dengan jam tangan pintar

Nasib Pejabat Struktural UNS Solo di Tangan Rektor******

SOLO—Perpanjangan masa jabatan Rektor UNS Solo Periode 2019-2023, Jamal Wiwoho memiliki konsekuensi panjang, yakni perpanjangan masa jabatan Wakil Rektor, Dekan, sampai Ketua Prodi.

Hal ini lantaran nasib pejabat struktural tersebut berakhir 12 April mendatang, sama seperti berakhirnya masa jabatan rektor, yang kemudian diperpanjang oleh Kementsrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Promosi Rancang Masa Depanmu Sejak Dini! DPLK BRI Ajak UMKM Persiapkan Dana Pensiun

Meski demikian, Sekretaris UNS Solo, Drajat Tri Kartono, mengatakan terkait masa perpanjangan seperti wakil rektor dan dekan sepenuhnya kewenangan berada di tangan rektor.

“Kalau terkait perubahan atau perpanjangan, pergantian, Plt dan lainnya, insya Allah besok atau lusa disampaikan Pak Rektor,” kata dia ketika dihubungi Solopos.com, Senin (10/4/2023).

Namun intinya, dia mengatakan Rektor saat ini juga bertugas memastikan tidak ada kekosongan di level bawah.

“Mengatur agar supaya tidak ada kekosongan dekan dan pejabat lain. Itu wajib dan menjadi tugas Prof Jamal, kalau tidak itu kacau nanti,” tambah dia.

Drajat menjelaskan beberapa dekan ataupun pejabat lain mungkin akan diperpanjang masa jabatannya. Namun, dia mengatakan kebijakan tersebut tergantung pada rektor sementara.

“Pak Rektor akan memperhitungkan dalam situasi seperti ini apakah akan diperpanjang atau tidak diperpanjang atau malah menunjuk pelaksana tugas [Plt},” lanjut dia. 

Meski begitu, kata dia, dekan tidak diperpanjang untuk menduduki masa jabatan selama satu periode. Melainkan sampai rektor terpilih kembali.

“Dekan akan diperpanjang sampai dekan baru terpilih, ini mengikuti mekanisme rektor baru yang terpilih. Jadi tidak dalam kerangka aturan normal, karena ini kan kondisi peralihan,” kata dia.

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memperpanjang masa jabatan rektor UNS Periode 2019-2023,  Jamal Wiwoho.

Ini juga berarti pelantikan rektor terpilih periode 2023-2028, Sajidan, oleh Majelis Wali Amanat (MWA) UNS Solo pada 11 April 2023 dianggap tidak sah.

Hal ini merupakan tindak lanjut dari debekukannya MWA UNS Solo melalui Permendikbudristek Nomor 24/2023.

Sekretaris UNS Solo, Drajat Tri Kartono, menegaskan dengan dibekukannya MWA UNS oleh Kenendikbudristek, maka rektor terpilih sudah dianggap tidak sah.

Hal ini lantaran pihak kementerian sudah mengeluarkan surat keputusan menteri nomor 23167/M/06/2023, yang isinya perpanjangan masa jabatan rektor UNS periode 2019-2023

“Ini berlaku sampai adanya rektor baru yang terpilih melalui mekanisme MWA yang akan dibangun lagi oleh menteri,” tutur Djarat dalam jumpa pers, Kamis (6/4/2023).

Sehingga, menurutnya tidak ada pelantikan yang sedianya diadakan pada tanggal 11 April 2023 mendatang. “Tentu akan ada pemilihan ulang karena MWA akan ditata lagi,” tambah dia.

Drajat kemudian menegaskan bahwa dosen, tenaga pendidik, dan civitas academicaUNS Solo patuh kepada peraturan tersebut. “Sehingga kita laksanakan keputusan kemarin yang terkait [pembekuan] MWA,” kata dia.

Dengan adanya keputusan menteri, maka tidak ada kekosongan kekuasaan pada 12 April 2023. “Karena kalau tidak keluar keputusan menteri maka jabatan rektor akan kosong,” kata dia.