idrsloto

bocoran rtp slot harmonibet 749Jutaan kata 938416Orang-orang telah membaca serialisasi

《idrsloto》

Respons soal Bos BPKP Sebut Proyek Pemerintah Tak Pertimbangkan Risiko******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian PUPR membalas klaim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) soal banyak proyek pemerintah yang tak mempertimbangkan risiko.

Juru Bicara Menteri PUPR Endra S. Atmawidjaja tak membantah ucapan Bos BPKP Muhammad Yusuf Ateh itu. Ia mengatakan memang banyak kendala di lapangan, termasuk yang dihadapi pemerintah daerah.

"Makanya Pak Presiden (Joko Widodo) minta ini kan sudah ada bendungannya, Instalasi Pengolahan Air (IPA) minum, tapi kan belum sampai ke tap-nya artinya belum sampai ke (air) keran. Ini kan konsepnya from source to tap, source-nya bendungan segala macam. Yang disampaikan BPKP memang di beberapa lokasi masih seperti itu," jelasnya di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (2/1).

Meski begitu, ia menegaskan selalu mengupayakan ada kesinambungan dari satu program ke program lain. Endra mencontohkan jika pemerintah membangun bendungan, maka perlu digarap juga jaringan air baku, treatment plan, hingga sambungan rumah (SR).

"Masalahnya, sekarang SR ini kan harusnya tanggung jawab pemda. Nah, kalau pemdanya gak anggarkan, gak siap dengan tanahnya segala macam uangnya, juga masyarakatnya ternyata gak didorong dapat sambungan, ya itu tadi yang disebut BPKP," tutur Endra.

"Bukan pemdanya kurang siap, artinya di pemda juga ada banyak kendala, terutama pembiayaan. Makanya, itu sekarang pembiayaan ini ada terobosannya dengan instruksi presiden (inpres) itu, kita bantu. Itu di inpres jalan daerah juga begitu," tutupnya.

Sebelumnya, Bos BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyebut banyak proyek kementerian/lembaga (K/L) tak mempertimbangkan risiko bagi masyarakat terdampak. Ia mencontohkan salah satunya adalah bendungan, meski tak merinci bendungan mana yang dimaksud.

Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN).

Ada Komite MRPN yang diketuai Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa serta Menteri Keuangan Sri Mulyani dan wakilnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta beranggotakan Menpan RB Abdullah Azwar Anas hingga Menteri BUMN Erick Thohir.

Ateh mengatakan BPKP memang tidak masuk dalam susunan kepengurusan Komite MRPN yang pengarahnya merupakan para menteri koordinator (menko). Ia menyebut tugas pihaknya adalah sebagai pembina.

"Misalnya juga bikin bandara, ini kan tidak hanya (Kementerian) Perhubungan yang bikin bandara, tapi kan harus ada PUPR buat transportasi jalan, sarana prasarana, dan sebagainya. Itu dihitung risiko agar program itu berjalan dan manfaatnya bisa sampai ke masyarakat," ungkap Ateh dalam Konferensi Pers di Kantor BPKP, Jakarta Timur, Kamis (1/2).

"Ini banyak sekali proyek seperti itu karena kementerian masing-masing hanya memikirkan bagiannya masing-masing. Kalau kementerian lain tidak buat secara seksama, biasanya manfaatnya akan jadi lama. Misalnya dulu (Bandara) Kertajati, bandaranya jadi, tapi tolnya belum dibikin, akhirnya bikinnya terlambat. Sehingga butuh berapa tahun baru untuk bisa menghasilkan manfaat yang dirasakan masyarakat," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt/bac)

Respons soal Bos BPKP Sebut Proyek Pemerintah Tak Pertimbangkan Risiko******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian PUPR membalas klaim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) soal banyak proyek pemerintah yang tak mempertimbangkan risiko.

Juru Bicara Menteri PUPR Endra S. Atmawidjaja tak membantah ucapan Bos BPKP Muhammad Yusuf Ateh itu. Ia mengatakan memang banyak kendala di lapangan, termasuk yang dihadapi pemerintah daerah.

"Makanya Pak Presiden (Joko Widodo) minta ini kan sudah ada bendungannya, Instalasi Pengolahan Air (IPA) minum, tapi kan belum sampai ke tap-nya artinya belum sampai ke (air) keran. Ini kan konsepnya from source to tap, source-nya bendungan segala macam. Yang disampaikan BPKP memang di beberapa lokasi masih seperti itu," jelasnya di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (2/1).

Meski begitu, ia menegaskan selalu mengupayakan ada kesinambungan dari satu program ke program lain. Endra mencontohkan jika pemerintah membangun bendungan, maka perlu digarap juga jaringan air baku, treatment plan, hingga sambungan rumah (SR).

"Masalahnya, sekarang SR ini kan harusnya tanggung jawab pemda. Nah, kalau pemdanya gak anggarkan, gak siap dengan tanahnya segala macam uangnya, juga masyarakatnya ternyata gak didorong dapat sambungan, ya itu tadi yang disebut BPKP," tutur Endra.

"Bukan pemdanya kurang siap, artinya di pemda juga ada banyak kendala, terutama pembiayaan. Makanya, itu sekarang pembiayaan ini ada terobosannya dengan instruksi presiden (inpres) itu, kita bantu. Itu di inpres jalan daerah juga begitu," tutupnya.

Sebelumnya, Bos BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyebut banyak proyek kementerian/lembaga (K/L) tak mempertimbangkan risiko bagi masyarakat terdampak. Ia mencontohkan salah satunya adalah bendungan, meski tak merinci bendungan mana yang dimaksud.

Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN).

Ada Komite MRPN yang diketuai Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa serta Menteri Keuangan Sri Mulyani dan wakilnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta beranggotakan Menpan RB Abdullah Azwar Anas hingga Menteri BUMN Erick Thohir.

Ateh mengatakan BPKP memang tidak masuk dalam susunan kepengurusan Komite MRPN yang pengarahnya merupakan para menteri koordinator (menko). Ia menyebut tugas pihaknya adalah sebagai pembina.

"Misalnya juga bikin bandara, ini kan tidak hanya (Kementerian) Perhubungan yang bikin bandara, tapi kan harus ada PUPR buat transportasi jalan, sarana prasarana, dan sebagainya. Itu dihitung risiko agar program itu berjalan dan manfaatnya bisa sampai ke masyarakat," ungkap Ateh dalam Konferensi Pers di Kantor BPKP, Jakarta Timur, Kamis (1/2).

"Ini banyak sekali proyek seperti itu karena kementerian masing-masing hanya memikirkan bagiannya masing-masing. Kalau kementerian lain tidak buat secara seksama, biasanya manfaatnya akan jadi lama. Misalnya dulu (Bandara) Kertajati, bandaranya jadi, tapi tolnya belum dibikin, akhirnya bikinnya terlambat. Sehingga butuh berapa tahun baru untuk bisa menghasilkan manfaat yang dirasakan masyarakat," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt/bac)

Kemenkomarves: Industri otomotif RI punya peluang tumbuh lebih besar******

Jika PDB Indonesia naik ke 10.000 dolar AS pada 2030, tingkat kepemilikan mobil mungkin bisa mencapai 150 atau 200 unit per 1.000 orang

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenkomarves) Rachmat Kaimuddin mengatakan industri otomotif Indonesia mempunyai peluang untuk tumbuh lebih besar pada 2030.

 

Keyakinan ini didorong oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah meningkatnya produk domestik bruto (GDP) per kapita, yang diprediksi akan meningkatkan jumlah kepemilikan mobil di Indonesia.

 

Menurut Rachmat dalam keterangan di Jakarta, Jumat, mengutip data World Population Review, saat ini dengan PDB per kapita Indonesia sekitar 5.000 dolar AS, rasio antara kepemilikan mobil dengan jumlah penduduk Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan negara lain. Saat ini, rasio kepemilikan mobil di Indonesia adalah 82 unit per 1.000 orang.

 

Sementara itu, negara lainnya di Asia Tenggara, seperti Thailand, yang memiliki PDB per kapita sekitar 7.000 dolar AS, memiliki rasio kepemilikan mobil mencapai 280 unit per 1.000 orang.

 

Kemudian, China dengan PDB per kapita 13.000 dolar AS memiliki tingkat kepemilikan mobil 221 unit per 1.000 orang.

 

Meski demikian, Rachmat yakin Indonesia memiliki peluang besar untuk meningkatkan angka tersebut pada 2030.

 

“Jika PDB Indonesia naik ke 10.000 dolar AS pada 2030, tingkat kepemilikan mobil mungkin bisa mencapai 150 atau 200 unit per 1.000 orang,” kata dia.

 

Ia lebih lanjut mengatakan bahwa industri otomotif Indonesia juga berpeluang tumbuh besar mengingat Indonesia merupakan pasar dan produsen kendaraan terbesar di Asia Tenggara.

 

Saat ini, sekitar 40 persen dari produksi industri otomotif Indonesia telah diekspor ke berbagai negara ASEAN, Timur Tengah, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.

 

Ia merinci ekspor kendaraan Indonesia ke ASEAN adalah 54 persen dari total ekspor, disusul Timur Tengah 18 persen, Amerika Utara 15 persen, Amerika Selatan 6 persen, Asia Timur 4 persen, dan Afrika 1 persen.

 

Total kendaraan yang diekspor selama periode Januari-Desember 2023 adalah sekitar 571 ribu unit ke lebih dari 90 negara tujuan.

 

“Dengan potensi yang besar ini, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi hub ekspor di kawasan ini, terutama untuk pasar mobil penumpang,” ucap dia.

 

“Jadi jangan ragu untuk menjadikan Indonesia sebagai hub ekspor di kawasan ini, terutama untuk pasar mobil penumpang,” kata Rachmat.

Baca juga: Kemenko Marves tekankan insentif penting untuk kendaraan listrik

Baca juga: Kemenko Marves angkat potensi Indonesia jadi ‘export hub’ otomotif

Baca juga: Kemenko Marves ungkap Indonesia buka peluang investasi CCS

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：slot deposit 5000 dana、bahagia4d、naga138

Terkait：situs slot paling gacor terbaru、bento4d、slot web gacor、seribu mimpi 59、dunia slot 77、slot gacor inova777、link slot tergacor dan terpercaya、pekerjaan cepat dapat uang、bumi4d login、mpo333bet

---

---

bab terbaru：situs judi paling gacor（2024-06-29）

Perbarui waktu：2024-06-29