slot gacor banget 797Jutaan kata 999445Orang-orang telah membaca serialisasi
《maxwin gates of olympus 1000》
Benarkah Pertamina larang beli BBM subsidi jika telat bayar pajak?******
Berikut narasi dalam unggahan tersebut yang beredar pada awal Maret 2024 itu :
“Peraturan Baru: Dilarang Isi Bensin Kalau Telat Bayar Pajak”
Namun, benarkah Pertamina larangan beli BBM subsidi jika telat bayar pajak pada Februari 2024?
Berdasarkan penelusuran, belum ada informasi resmi mengenai peraturan tersebut. Namun, pada November 2023 PT Pertamina mengusulkan kepada pemerintah daerah di Bali agar penunggak pajak kendaraan bermotor tidak mengonsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Mekanismenya, dilansir dari ANTARA, penunggak pajak yang mendatangi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) untuk membeli BBM, tidak diperkenankan mengisi BBM subsidi.
Saat ini, sistem serupa mulai diterapkan di Lampung dan Jawa Barat. Rencananya, Pertamina Patra Niaga melakukan penjajakan kepada pemerintah daerah di Jawa Timur dan Bali.
Dilansir dari Kominfo, Corporate Secretary PT. Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan belum ada aturan nasional yang melarang pembelian BBM bersubsidi jika telat membayar pajak kendaraan. Selain itu, pajak kendaraan bermotor dikelola oleh pemerintah provinsi sehingga kebijakan terkait pajak kendaraan merupakan wewenang Pemerintah Daerah (Pemda).
Manajer Komunikasi dan CSR Pertamina Patra Niaga Wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara, Ahad Rahedi juga menyampaikan bahwa pada November 2023 pihaknya sempat mengusulkan agar Pemda di Bali melarang penunggak pajak kendaraan bermotor membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, tetapi hal itu masih sebatas usulan dan belum diterapkan.
Cek fakta: Hoaks! Tautan BLT BBM sebesar Rp750.000 dari pemerintah
Cek fakta: Misinformasi! BBM akan langka karena kebakaran Depo Pertamina Plumpang
Baca juga: Pemprov Babel - Pertamina tidak jual BBM bagi kendaraan mati pajak
Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2024
DPRD: Konferensi Aktivis Pelajar wadah asah pemikiran kritis******
Tentu ini sebuah forum istimewa untuk mengasah kemampuan menyampaikan pendapat dan gagasanSurabaya (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti menyebut agenda "Konferensi Aktivis Pelajar SMA Surabaya-Sidoarjo" menjadi wadah untuk mengasah pemikiran kritis para peserta didik di dua daerah itu.
Pewarta: Willi Irawan/Ananto Pradana
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024
Label:erek2 85、berkah4d、buku mimpi 2d tulisan
Terkait:buku mimpi 2d erek erek bergambar、slot368、cara dapat duit online、tektok777、maniaslots、slot enak、prediksi togel sdy 4d、hcs777、totojudi4d、mpo555 slot
bab terbaru:situs slot yang lagi bagus(2024-07-12)
Perbarui waktu:2024-07-12
Pewarta: Edo Purmana
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024
Seperti tampil dengan merampas hak rakyat dalam Pemilu 2024, Muhammadiyah tidak tinggal diam, juga terhadap kemungkaran menampilkan kelaliman, nir-etika dan nir-kenegarawananJakarta (ANTARA) - Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin mengingatkan kepada seluruh anggota organisasi itu jangan pernah memberi justifikasi kepada para perampas hak rakyat pada Pemilu 2024.
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024
PLN Indonesia Power terus menjaga komitmennya dalam upaya pelestarian lingkungan...Jakarta (ANTARA) - PT PLN Indonesia Power (PLN IP), Subholding PT PLN (Persero), memberikan bantuan prasarana patroli demi pelestarian gajah sumatera atau Elephas maximus sumatrensis di Pusat Latihan Gajah (PLG) Sumatera Padang Sugihan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.
Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Ahmad Wijaya
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2024
Menurut saya, ini (putusan MK) perlu didorong agar DPR membuka ruang untuk merevisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang PemiluJakarta (ANTARA) - Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII) Arfianto Purbolaksono menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas parlemen perlu didorong agar DPR merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024
《maxwin gates of olympus 1000》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,betwing88Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《maxwin gates of olympus 1000》bab terbaru。