petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

neonwin386

viva99 519Jutaan kata 965313Orang-orang telah membaca serialisasi

《neonwin386》

Komnas HAM ungkap temuan kepala daerah tidak netral selama Pemilu 2024******

Komnas HAM ungkap temuan kepala daerah tidak netral selama Pemilu 2024
Wakil Ketua Bidang Internal Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi (kanan), Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Saurlin P. Siagian (tengah), serta Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM Anis Hidayah (kiri) di jakarta, Jumat (12/5/2023). ANTARA/Fath Putra Mulya/am.
Kami juga menemukan adanya arahan Wali Kota Samarinda kepada jajarannya untuk memilih peserta pemilu tertentu.
Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mengungkap temuan aparatur sipil negara yang tidak netral selama Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Temuan itu didapat Komnas HAM di kalangan tingkat desa hingga gubernur yang ada di beberapa daerah.

"Temuan terkait dengan netralitas aparat negara sangat berhubungan dengan politik uang untuk pemenangan peserta pemilu tertentu," kata anggota Komnas HAM Saurlin P. Siagian di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu.

Temuan itu, di antaranya 12 kepala desa di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, menyatakan dukungannya kepada salah satu peserta pemilu.

Selain itu, pihaknya juga menemukan adanya aktivitas rapat koordinasi kepala desa di Kabupaten Temanggung untuk pemenangan peserta pemilu tertentu.

"Kami juga menemukan adanya arahan Wali Kota Samarinda kepada jajarannya untuk memilih peserta pemilu tertentu. Contoh lain juga adalah seorang ASN di Kabupaten Cianjur tertangkap tangan melakukan politik uang untuk pemenangan peserta pemilu tertentu," kata Saurlin.

Tidak hanya itu, pihaknya juga menemukan video yang berisi ajakan Penjabat (Pj.) Gubernur Kalimantan Barat yang mengajak jajaran ASN memilih calon tertentu.

"Ajakan ini disampaikan oleh Pj. Gubernur Kalimantan Barat pada peringatan HUT Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal  24 Januari 2024," kata dia.

Pada kesempatan sama, Wakil Ketua Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan bahwa temuan juga telah masuk ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Ia berharap temuan tersebut bisa menjadi pembelajaran bagi pemerintah agar tetap bersikap netral dalam pemilu. Dengan demikian, proses demokrasi bisa berjalan tanpa adanya intervensi pihak lain.

Baca juga: Komnas HAM ungkap banyak perusahaan tak liburkan karyawan saat pemilu
Baca juga: Komnas HAM ungkap temuan banyak masyarakat adat tidak ikut pemilu

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa pihaknya telah mengganti beberapa pj. kepala daerah yang tidak netral menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.

Menurut dia, penggantian itu karena berdasarkan hasil evaluasi dan pendalaman informasi bahwa beberapa pj. kepala daerah tersebut terbukti melanggar prinsip netralitas.

"Laporan-laporan mengenai tidak netral yang viral di video segala macam memang ada. Oleh karena itu, saya melakukan penggantian," kata Tito Karnavian diskusi bertajuk Ada Apa dengan Daerah Khusus Jakarta? di Media Center Indonesia Maju, Jakarta, Selasa (19/12).

Ia mengatakan bahwa indikasi adanya pj. kepala daerah yang tidak netral tersebut dari laporan masyarakat, termasuk keluhan dari partai politik maupun dari peserta pemilu.

Dari laporan dan keluhan itu, Kemendagri lantas mengevaluasi dan mengambil langkah tegas dengan mencopot pj. kepala daerah tersebut.

Disebutkan pula oleh Tito bahwa salah satu pj. kepala daerah yang dievaluasi, kemudian diganti oleh Bupati Kampar Muhammad Firdaus.

"Bupati Kampar salah satunya. Salah satu alasannya itu tidak netral," kata Tito.

Sebanyak 59 penjabat kepala daerah mendapat rapor merah dalam indikator menjaga netralitas ASN pada Pemilu 2024 berdasarkan rekapitulasi penilaian evaluasi oleh Kemendagri di Jakarta, Selasa.

Rapor merah tersebut diberikan kepada para penjabat kepala daerah yang belum penuhi indikator dalam upayanya jaga netralitas ASN dengan skor 0—59 atau masuk dalam kategori kurang.

Dalam rekapitulasi penilaian itu, kata dia, juga tercatat lima pj. kepala daerah meraih rapor kuning dengan skor 60—79. Sementara itu, 48 pj. kepala daerah lainnya mendapat rapor hijau dengan meraup skor 80—100 atau berkategori baik.

Pewarta: Walda Marison
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jokowi lantik Menko Polhukam dan Menteri ATR baru Rabu pagi******

Jokowi lantik Menko Polhukam dan Menteri ATR baru Rabu pagi
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto. ANTARA/HO-Kementerian ATR/BPN/am.
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo dijadwalkan melantik Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) serta Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) baru, Rabu pagi hari ini.

Berdasarkan kabar yang bergulir, Menko Polhukam akan diisi oleh Hadi Tjahjanto yang saat ini menjabat Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Baca juga: Presiden respons isu Hadi jadi Menko Polhukam dan AHY jadi Menteri ATR

Sedangkan posisi Menteri ATR/Kepala BPN akan diisi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Sekretaris Pribadi Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono, Ossy Dermawan menyampaikan bahwa AHY sudah meminta restu sang ayah SBY untuk dilantik sebagai Menteri ATR/Kepala BPN.

"Tadi malam, Mas AHY sudah bertemu Bapak SBY yang baru tiba di Cikeas, untuk memohon doa restu dalam tugas yang baru sebagai Menteri ATR/Kepala BPN," kata Ossy melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu.

Baca juga: Demokrat tanggapi isu AHY jadi Menteri ATR

Dia mengatakan SBY sudah mendoakan dan memberikan restu untuk AHY dalam menjalankan tugas negara ke depan.

Menurut Ossy, SBY tidak hadir dalam pelantikan hari ini karena baru saja tiba di Cikeas dari perjalanan ke Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Sebelumnya Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyampaikan bahwa Presiden Widodo akan melantik Menko Polhukam dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Rabu hari ini.

"Rabu, 21 Februari 2024, pukul 11.00 WIB, diagendakan pelantikan Menko Polhukam dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN oleh Presiden di Istana Negara,” ujar Ari dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Selasa (20/2).

Baca juga: Mahfud sebut Hadi Tjahjanto sosok yang baik
 

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:cara pembayaran adamodal

Perbarui waktu:2024-07-12

Daftar bab terbaru
voucher shopee gratis ongkir min belanja 0 hari ini
a1sbobet365
buku erek 2d
gacor hari
rupiah777
akun demo slot wso
warung138 slot
rtp wow hoki
apk kakek zeus
Daftar isi semua bab
Bab 1 aquaslot
Bab 2 rtp magnum188
Bab 3 slot banyak jp
Bab 4 slot234
Bab 5 ayam 138 slot
Bab 6 polototo
Bab 7 abo777
Bab 8 cara gestun kredivo
Bab 9 55 slot
Bab 10 situs slot terpercaya 2022 resmi
Bab 11 telolet4d
Bab 12 slot yang mudah maxwin
Bab 13 vip slot 77 link alternatif
Bab 14 susterslot
Bab 15 situs yang gampang maxwin
Bab 16 game slot terbaru 2022
Bab 17 dewa888
Bab 18 slot rtp 666
Bab 19 aladdin 138 slot
Bab 20 master lotre
Klik untuk melihattersembunyi di tengah9293bab
game onlineBacaan TerkaitMore+

Reinkarnasi takdir di dunia kebenaran

bosbobet
KPU Demak distribusikan logistik pemilu susulan ke sepuluh desa
Arsip foto - Warga menembus banjir saat akan menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 di Desa Ngelowetan , Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Rabu (14/2/2024). Sejumlah TPS di Kecamatan Mijen terpaksa dipindahkan ke area yang lebih aman dari genangan banjir pada hari Pemilu 2024 karena adanya banjir di luar prediksi pada Selasa (13/2) dini hari limpasan aliran banjir Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. ANTARA FOTO/Aji Styawan/pras.
Demak (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak, Jawa Tengah, mulai mendistribusikan logistik Pemilihan Umum 2024 ke sepuluh desa yang akan melaksanakan pemungutan suara susulan pada 24 Februari 2024 karena wilayah itu sebelumnya terdampak bencana banjir.

"Total logistik yang dikirimkan ke sepuluh desa sebanyak 570 kotak suara yang di dalamnya terdapat lima jenis surat suara, yakni surat suara pemilu presiden, DPD, DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten serta logistik pemilu lainnya," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Demak Siti Ulfaati di Demak, Kamis.
KPU Demak menyiapkan tiga truk untuk mendistribusikan logistik ke sepuluh desa dengan jumlah keseluruhan 114 tempat pemungutan suara.

Baca juga: KPU: Warga Demak kehilangan KTP akibat banjir perlu dibuatkan KTP baru

Untuk pendirian TPS di sepuluh desa tersebut, dijadwalkan tanggal 23 Februari 2024 atau H-1 pemilu susulan. Dari rencana pendirian 114 TPS, nantinya dipusatkan di 59 titik.

"Namun, bisa saja berubah. Untuk itulah, kami minta dimutakhirkan barang kali ada penambahan titik lokasi TPS," ujarnya.

Ia mencontohkan untuk pendirian 19 TPS di Desa Wonoketingal, Kecamatan Karanganyar, rencananya dipusatkan di MTs Nahdlotussibyan. Namun, secara umum masih dalam proses identifikasi jajarannya.

Baca juga: Pemilu susulan pada 10 desa di Demak digelar 24 Februari

Sementara pergeseran logistik pemilu ke TPS, dijadwalkan H-1 atau pagi harinya saat pelaksanaan pemilu.

Dari sepuluh desa yang nantinya menyelenggarakan pemilu susulan, masih ada satu desa yang terendam banjir, yakni Desa Wonorejo. Namun, untuk lokasi TPS aman dari banjir karena lebih tinggi, namun akses masuk ke TPS masih tergenang.

"Di desa setempat ada 18 TPS yang nantinya dipusatkan di dua sekolah, yakni SDN 1 dan 1 Wonorejo. Sebanyak enam TPS di antaranya di SDN 1 Wonorejo dan 12 TPS di SDN 2 Wonorejo," ujarnya.

Kesepuluh desa yang menggelar pemilu susulan, yakni Desa Wonoketingal, Cangkring, Cangkringrembang, Undaan Kidul, Undaan Lor, Ngemplikwetan, Wonorejo, Karanganyar, Ketanjung, dan Jatirejo. Sedangkan jumlah tempat pemungutan suara sebanyak 114 TPS.

Baca juga: KPU Jateng: Pemilu susulan di Demak digelar 24 Februari
Baca juga: KPU Demak inventarisasi kecamatan yang siap rekapitulasi hasil pemilu
 

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Tiongkok Kuno

sera77
S.Coups dan Jeonghan SEVENTEEN siap kembali beraktivitas usai hiatus
Arsip foto - Grup idola SEVENTEEN saat tampil dalam acara GDA ke-38 di Jakarta International Stadium, Sabtu (6/1/2024). ANTARA/Vinny Shoffa Salma/pri.
Jakarta (ANTARA) - Dua anggota dari grup idola SEVENTEEN, S.Coups dan Jeonghan siap menjalani aktivitas grup kembali setelah hiatus sejenak karena kondisi kesehatan mereka.

“Halo. Ini adalah PLEDIS Entertainment. Kami ingin memberikan pembaruan tentang anggota SEVENTEEN S.Coups dan Jeonghan dan dimulainya kembali kegiatan mereka,” tulis PLEDIS Entertainment melalui akun Weverse resminya, Jumat.

PLEDIS mengungkap bahwa S.Coups dan Jeonghan telah menerima perawatan rutin setelah menjalani operasi untuk cedera lutut dan pergelangan kaki masing-masing pada bulan Agustus dan Desember tahun lalu.

Sebagai hasil dari perawatan yang konstan dan mengambil istirahat yang cukup, keduanya berhasil pulih dengan baik. Mereka juga telah diizinkan oleh para tenaga medis untuk melanjutkan aktivitas di dunia hiburan kembali setelah hiatus kemarin.

Baca juga: Rekomendasi serial vlog "Going SEVENTEEN" untuk para fans pemula

Baca juga: SEVENTEEN jadi grup K-Pop ketiga siap gelar konser di Nissan Stadium

“Dengan demikian, S.Coups dan Jeonghan akan berpartisipasi dalam kegiatan SEVENTEEN mulai Maret, termasuk SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' AGAIN TO INCHEON, sambil menerima pemeriksaan kesehatan rutin,” ungkap PLEDIS.

Mereka menambahkan, “Namun, sejauh mana mereka berpartisipasi dalam tahap atau peristiwa tertentu mungkin dibatasi untuk mencegah ketegangan daerah yang terluka. Kami meminta pengertian penggemar yang murah hati,” tutupnya.

Kini, baik S.Coups maupun Jeonghan telah bersiap untuk bergabung kembali dengan 11 anggota SEVENTEEN lainnya untuk aktivitas grup mereka. Terbaru, SEVENTEEN akan melanjutkan tur konser Korea dan Jepang “FOLLOW” pada bulan Maret mendatang.

Baca juga: Woozi SEVENTEEN rilis lagu "What Kind of Future" untuk kenang Moonbin

Baca juga: Daftar pemenang GDA Jakarta, mulai dari SEVENTEEN hingga NewJeans


 

Penerjemah: Vinny Shoffa Salma
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Penguasa Naga Putih dari Dunia Lain

e voucher cgv
Airlangga: Golkar tolak usulan hak angket DPR soal kecurangan Pemilu
Arsip foto - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menunjukan jarinya yang telah dicelupkan ke dalam tinta tanda telah berpatisipasi dalam Pemilu 2024 di TPS 005 Melawai, Jakarta Selatan, Jakarta, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Uyu Septiyati Liman/aa.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memastikan bahwa Golkar akan menolak hak angket DPR yang diusulkan oleh salah satu calon presiden untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.

“Hak angket kan hak politikus DPR. Tetapi Partai Golkar dan partai koalisinya pasti akan menolak,” kata Airlangga ketika ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu.

Penolakan atas hak angket semakin ditegaskan dengan bergabungnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai salah satu menteri dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sehingga makin memperkuat koalisi partai pengusung pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Dengan Mas AHY masuk (ke pemerintahan), jadi (partai) yang di luar pemerintah semakin sedikit,” ujar Airlangga.

Selain Golkar dan Demokrat, dua partai pengusung Prabowo-Gibran yang masuk parlemen yaitu Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Usulan untuk menggulirkan hak angket disampaikan oleh capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, kepada dua partai pengusungnya yang berada di DPR saat ini yaitu PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Hak angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan menggunakan hak ini, menurut Ganjar, DPR bisa meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu tahun ini.

Ganjar juga mendorong kubu capres dan cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar untuk ikut menggunakan hak angket tersebut.

Menurut dia, dengan keterlibatan PDI Perjuangan, PPP, serta beberapa partai pengusung Anies-Muhaimin di DPR yakni NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), maka hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu dapat diloloskan oleh lebih dari 50 persen anggota DPR.
Baca juga: Airlangga: Pemilu damai buktikan Indonesia negara yang besar
Baca juga: Jokowi sebut usul gunakan hak angket DPR adalah hak demokrasi
Baca juga: Pengamat sebut Golkar paling totalitas mendukung program Joko Widodo 

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Hancurkan Tuhan

astonslot
Hadi ingin masukan Mahfud demi tuntaskan PR di Kemenko Polhukam
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto (kanan) bersama Mendagri Tito Karnavian (kiri) menandatangani dokumen serah terima jabatan Menko Polhukam di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (21/2/2024). Hadi Tjahjanto menjabat sebagai Menko Polhukam menggantikan Tito Karnavian yang sebelumnya menjadi Plt. Menko Polhukam. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/Spt/pri.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto mengaku ingin mendapatkan masukan dari pendahulunya Prof. Mahfud Md. terutama mengenai pekerjaan rumah (PR) di Kemenko Polhukam yang perlu segera dirampungkan.

Hadi Tjahjanto resmi menjabat sebagai Menko Polhukam setelah dia dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta, Rabu, dan menerima jabatan itu dari Tito Karnavian yang sebelumnya menjabat pelaksana tugas (Plt.) Menko Polhukam selama kurang dari 20 hari setelah jabatan itu ditinggalkan oleh Mahfud Md.

“Untuk bertemu Prof. Mahfud pasti karena sebagai orang timur, tentu kan kita harus silaturahmi dengan pemimpin sebelumnya, mohon arahan, apa permasalahannya yang belum diselesaikan nanti akan kami lanjutkan, walaupun waktunya hanya delapan bulan, tetapi saya akan kerja fulluntuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini,” kata Hadi saat jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam RI, Jakarta, Rabu.

Terlepas dari niatan itu, Hadi belum menyebutkan waktu dia berencana menemui Mahfud.

Dalam jumpa pers yang sama, Hadi menyebut ada dua prioritas kerjanya sebagai Menko Polhukam, yaitu menjaga situasi tetap aman dan tertib, serta terus menagih utang para obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Hadi meyakini situasi yang tetap kondusif adalah yang diinginkan oleh masyarakat karena jika keamanan dan ketertiban terjamin maka mereka dapat berkegiatan seperti biasa, termasuk aktivitas perekonomian tetap berjalan normal.

"Ini prioritas untuk tahun ini, karena seperti yang saya sampaikan agar masyarakat tetap tenang, masyarakat bisa melaksanakan kegiatan ekonomi juga dengan tenang, masyarakat dari pelosok sampai ibu kota ini menginginkan seperti itu," kata Hadi.

Kemudian mengenai BLBI, Hadi berkomitmen melanjutkan kerja-kerja penagihan utang yang berjalan. "Mudah-mudahan BLBI dengan koordinasi ketat kita bisa menyelesaikan," katanya.

Satgas BLBI yang terdiri dari beberapa kementerian/lembaga mulai bekerja sejak Presiden Joko Widodo menandatangani Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI). Dalam Keppres itu, masa tugas Satgas BLBI berakhir pada 31 Desember 2023.

Sejak mulai bertugas sampai akhir masa tugasnya, Satgas BLBI berhasil menagih Rp35,8 triliun dari total utang Rp111 triliun.

BLBI merupakan satu dari tiga pekerjaan rumah Kemenko Polhukam yang menjadi perhatian Mahfud. Dia saat jumpa pers terakhirnya sebagai menko Polhukam pada awal bulan ini (1/2) menyebut ada tiga PR di Kemenko Polhukam yang dia titipkan ke Presiden Jokowi saat mundur sebagai menko polhukam, yaitu soal penagihan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia), penyelesaian pelanggaran HAM berat, dan revisi undang-undang MK yang menurut dia sebaiknya dihentikan karena tidak adil bagi para hakim.

Baca juga: Hadi Tjahjanto langsung adakan rapat hari pertama jadi Menko Polhukam

Baca juga: Hadi Tjahjanto ungkap dua prioritas kerjanya sebagai Menko Polhukam
 

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar Hantu yang Kacau

supraslot
Kejagung kembali tetapkan dua tersangka baru kasus korupsi timah
Pemeriksaan tersangka dugaan korupsi tata niaga timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022 di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (21/2/2024). ANTARA/Laily Rahmawaty/aa.
Jakarta (ANTARA) - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung yang secara intensif menyidik perkara dugaan korupsi tata niaga timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022, kembali menetapkan dua tersangka baru.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Kuntadi mengatakan dua tersangka baru itu dari pihak swasta, yakni SP (Suparta) selaku Direktur Utama PT RBT dan RA (Reza Andriansyah) selaku Direktur Pengembangan PT RBT.
"Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dua orang saksi ini dikaitkan dengan keterangan saksi lain dan alat bukti lain, maka tim penyidik berkesimpulan keduanya telah memenuhi alat bukti yang cukup dan selanjutnya ditingkatkan statusnya jadi tersangka," kata Kuntadi di Gedung Kejaksaam Agung, Jakarta, Rabu.

Baca juga: Ahli sebut kerugian kerusakan lingkungan kasus timah Rp271,06 triliun

Peran kedua tersangka dalam perkara ini, yakni keduanya pada tahun 2018 diduga telah menginisiasi pertemuan dengan pihak PT Timah Tbk, yang dalam hal ini dihadiri oleh tersangka MRPT dan EE (mantan Direktur Keuangan PT Timah), dalam rangka mengakomodasi atau menampung timah hasil penambang liar di wilayah IUP PT Timah.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut maka selanjutnya dibuat perjanjian kerja sama antara PT Timah dengan PT RBT yang seolah-olah ada kegiatan sewa-menyewa peralatan untuk proses peleburan timah.

"Dan untuk memasok kebutuhan biji timah, selanjutnya ditunjuk dan dibentuk beberapa perusahaan boneka, yaitu tujuh perusahaan boneka CV BJA, CV RTP, CV BLA, CV BST, CV SJP, CV BBR dan CV SMS," ujar Kuntadi.

Baca juga: Kejagung tetapkan satu tersangka baru korupsi tambang timah

Kemudian, untuk mengelabuhi kegiatan yang dilakukan para tersangka, dibuat seolah-olah ada surat perjanjian kerja sama atau SPK kegiatan pemborongan pengangkutan sisa hasil pengolahan mineral timah.

Atas perbuatannya, kedua tersangka diduga melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 junctoPasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 Ayat 1 ke-4 KUHP.

Dengan ditetapkannya kedua tersangka ini, secara keseluruhan ada 12 orang tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga timah ini dan satu tersangka perintangan penyidikan.

Pada Senin (19/2), Kejagung menetapkan satu tersangka berinisial RL selaku General Manajer (GM) PT TIN.

Sebelum itu pada Minggu (18/2), ditetapkan tersangka berinisial BY selaku mantan Komisaris CV VIP dan RI selaku Direktur Utama PT SBS.

Baca juga: Kejagung tetapkan lima tersangka korupsi tata niaga komoditas timah

Pada Jumat (16/2), ditetapkan lima orang tersangka, yakni SG alias AW dan MBG, keduanya selaku pengusaha tambang di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kemudian HT alias AS selaku Direktur Utama CV VIP (perusahaan milik tersangka TN alias AN). Dua tersangka lainnya, MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk periode 2016 sampai dengan 2021 dan EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk periode 2017 sampai dengan 2018.

Pada Selasa (6/2), ditetapkan dua tersangka TN alias AN dan tersangka AA. Sedangkan satu orang ditetapkan sebagai tersangka perintangan penyidikan perkara korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015 sampai dengan 2022 berinisial TT.

Baca juga: Kejagung tetapkan satu tersangka perintangan penyidikan kasus Timah

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Ratu Pingwang

slot ter maxwin
Jakarta diprakirakan cerah berawan pagi hingga siang nanti
Arsip foto - Area Markas Komando Korps Polisi Perairan Republik Indonesia di Tanjung Priok, Jakarta Utara, saat cuaca cerah berawan. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat/am
Jakarta (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan lima kota administrasi DKI Jakarta, yakni Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Utara, serta Kepulauan Seribu cerah berawan dari pagi hingga siang hari nanti.

Menurut BMKG melalui laman resminya, Jumat, pada malam harinya, sebagian wilayah Jakarta diprakirakan masih cerah berawan, kecuali
Jakarta Selatan dan Jakarta Timur yang diprediksi mengalami hujan ringan.

Pada dini hari, Jakarta Barat diprakirakan masih cerah berawan, lalu Jakarta Selatan dan Jakarta Timur berawan, sementara di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu diprakirakan terjadi hujan ringan.

Adapun suhu udara di DKI Jakarta diperkirakan berada pada kisaran minimum 24 derajat hingga 32 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berada pada kisaran 70-95 persen.*

Baca juga: Sebagian wilayah Jakarta cerah berawan pada Senin pagi hingga malam

Baca juga: BMKG peringatkan potensi hujan lebat di sejumlah wilayah Tanah Air

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024