cara mencari situs slot online terpercaya

Administrator surga

Pfizer akan PHK 500 Karyawan Imbas Vaksin dan Obat Covid Tak Laku Lagi******

Perusahaan farmasi asalAmerika Serikat(AS) Pfizerbakal melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 500 pekerja di pabrik yang terletak di Sandwich, Kent, Inggris.

Langkah tersebut diambil demi memangkas biaya operasi perusahaan. Maklum, belakangan Pfizer rugi imbas penurunan penjualan vaksin dan obat covid-19.

Dilansir dari Reuters, Rabu (15/11), PHK itu diperkirakan bisa menghemat biaya operasional sebanyak US,5 miliar atau setara Rp54,15 triliun (asumsi kurs Rp15.472 per dolar AS).

Pfizer telah mengumumkan program pemangkasan biaya operasional sejak Oktober lalu. Selain 500 orang pekerja tadi, perusahaan belum mengumumkan berapa orang karyawan lagi yang bakal terdampak.

Pfizer mempekerjakan sekitar 83 ribu orang di seluruh dunia.

Perusahaan tersebut berjanji segera membagikan rincian lebih lanjut mengenai program pemangkasan biaya operasional hingga 2024. Pfizer diperkirakan akan melaporkan pendapatan kuartal keempat 2023 pada akhir Januari 2024.

[Gambas:Video CNN]

jalan dewa permainan

Pembangunan MRT Cikarang******

Pemerintah Indonesia dan Japan International Cooperation Agency (JICA) mulai membahas pembangunan MRT Koridor Timur-Barat fase 1 tahap 1 usai meneken risalah pembahasan penilaian (MoD of Appraisal Mission), pada Sabtu (11/11) lalu.

MRT Jakarta koridor Timur-Barat ini kerap disebut MRT Cikarang-Balaraja lantaran membentang sepanjang 84,1 kilometer (km) dari Balaraja, Tangerang hingga Cikarang, Bekasi.

"Saya sangat berharap proyek MRT koridor Timur-Barat ini dapat berjalan dengan baik dan dapat selesai tepat waktu, sehingga dapat segera dinikmati oleh masyarakat," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dikutip dari Detik, Senin (13/11).

"Kita harus konsisten melaksanakan berbagai pembangunan transportasi massal perkotaan berbasis rel seperti MRT, LRT, dan KRL," ujarnya.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal menyebut pihaknya akan segera menyelesaikan kelengkapan administrasi dari proyek ini usai penandatangan MoD Sabtu lalu.

"Kami menargetkan urusan administrasi ini dapat segera selesai sehingga pembebasan lahan akan dapat dilakukan pada tahun 2024," ungkap Risal.

Dalam pengerjaannya, ia menjelaskan MRT Cikarang-Balaraja dibagi menjadi empat tahap, yaitu Fase 1 Tahap 1 (Tomang-Medan Satria sepanjang 30,1 km), Fase 1 Tahap 2 (Kembangan-Tomang sepanjang 9,2 km).

Kemudian Fase 2 Timur (Medan Satria-Cikarang sepanjang 20,5 km), serta Fase 2 Barat (Kembangan Balaraja sepanjang 29,9 km).

"MRT Jakarta koridor Timur-Barat ini akan terintegrasi dengan koridor Utara-Selatan dengan titik temu di Stasiun Thamrin yang saat ini sedang dibangun," kata Risal.

Pada tahap awal pembangunan, Fase 1 Tahap 1 dari MRT Jakarta koridor Timur-Barat akan memiliki 21 stasiun, yang terdiri dari 8 stasiun bawah tanah dan 13 stasiun layang.

Selain itu, pada tahap ini juga akan dibangun depot di kawasan Rorotan dengan jalur akses sepanjang 5,9 km.

[Gambas:Video CNN]

Hati pemain game

Wapres Ma'ruf Buka Suara soal Beda Data BLT El Nino Risma******

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menanggapi polemik beda data penerima bantuan langsung tunai (BLT) El Nino sebesar Rp400 ribu.

Perbedaan data ini diungkap Menteri Sosial Tri Rismaharini yang mempertanyakan data 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Padahal, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut data penerima BLT El Nino diambil dari Kemensos.

"Saya kira memang kita kebetulan kemarin kita membahas mengenai bantuan beras, itu di samping yang sudah terdaftar, mungkin kita lakukan lagi yang memang belum ya ikut di-cross checklagi. Mungkin pak menko perekonomian (bisa bantu menjelaskan)," kata Ma'ruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (9/11).

Airlangga menyebut pemerintah akan menggunakan data baru untuk bantuan sosial beras 10 kg.

"Di tahun depan kita sudah menggunakan data yang baru (bansos beras). Ini data registrasi sosial ekonomi (regsosek) yang terus di-update. Sehingga dengan demikian tentu data ini sifatnya dinamis," ujar Airlangga.

"Apalagi tadi kita bicara mengenai desil 1, 2, 3, dan 4 yang tentu ini harus terus di-updateuntuk memberikan bantuan agar tepat sasaran," sambungnya.

Usai penjelasan Airlangga tersebut, Wapres Ma'ruf menegaskan pemerintah akan terus menyesuaikan data calon penerima bansos.

Soal anggaran dan calon penerima yang berpotensi bertambah, Ma'ruf tidak menjawab dengan tegas. Ia hanya mengatakan semuanya akan terus disesuaikan.

"Saya kira akan disesuaikan ya, kan anggarannya maupun juga penyediaan pembagian berasnya mungkin disesuaikan," tutup Ma'ruf.

Sebelumnya, Mensos Risma curhat dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi VIII DPR RI.

Risma mengaku heran muncul data 18,8 juta KPM yang disebut Menkeu Sri Mulyani sebagai penerima BLT El Nino. Padahal, menurutnya ada juga data 21 juta KPM.

"Kemarin memang keputusannya, saya tidak tahu angka 18,8 juta (KPM) itu dari mana," ujar Risma dalam raker tersebut di DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (7/11).

"Kami lagi mengajukan anggaran, kalau yang penerima program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan non-tunai (BPNT), kemudian yang doubletumpang tindih totalnya itu 21 juta ratus ribu sekian KPM. Nah, sisanya lagi coba kita sampaikan," imbuhnya.

Di lain sisi, Menkeu Sri Mulyani selalu menegaskan data 18,8 juta KPM itu diambil dari Kementerian Sosial. Wanita yang akrab disapa Ani itu merinci pihaknya akan menambahkan anggaran Rp7,52 triliun agar Kemensos bisa mengeksekusi program ini.

Pada rencana awal, BLT El Nino dibagi dua termin pada November 2023 dan Desember 2023 dengan besaran Rp200 ribu per bulan untuk setiap KPM.

Namun, kini pemerintah akan merapel BLT El Nino tersebut dalam sekali transfer Rp400 ribu. Uang tersebut akan dibagikan ketika urusan administrasi anggarannya selesai.

Superstar Kaisar Hiburan Tiongkok

Anak Buah Airlangga Ungkap Bisnis Dulang Cuan Jelang Pemilu 2024******

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso yakin sejumlah sektor industri mendulang cuan saat Pemilu 2024.

Susi mengatakan siklus lima tahunan ini semestinya menjadi momentum positif bagi pertumbuhan ekonomi.

"Kalau kita lihat kampanye 2,5 bulan mulai 28 November (2023), pasti akan positif untuk beberapa sektor, mulai dari konveksi, percetakan, periklanan, media, kemudian transportasi, logistik, makanan minuman," ujarnya dalam Hajatan Politik & Arah Ekonomi Bisnis 2024 di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (23/11).

Susi mengatakan profit di sederet sektor tersebut akan berdampak langsung pada komponen produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Ia memprediksi PDB di sektor konsumsi akan naik 0,7 persen hingga 1 persen.

Ada juga dampak tidak langsung yang akan muncul dari ingar-bingar Pemilu 2024. Susi mengatakan efeknya akan terasa pada komponen Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT).

"Karena lembaga politik atau ormas ada di situ. LNPRT kita proyeksikan di 2023 mungkin naik 4,5 persen-5 persen dan di 2024 mestinya lebih tinggi," ramal Susi.

"Yang lain, konsumsi rumah tangga juga pasti terdorong naik. Kita berharap ada tambahan PDB di 2023 maupun 2024 (sebesar) 0,2 persen-0,25 persen, kita bisa dorong. Artinya aktivitas pemilu berdampak positif terhadap pertumbuhan PDB kita," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Ekonom BCA David Sumual menegaskan perlu ada 'jualan' yang ditawarkan ketiga pasangan calon di Pilpres 2024.

Ia mencontohkan pada Pilpres 2014 lalu ada kandidat yang 'berjualan' infrastruktur, kemudian di Pilpres 2019 beralih ke aktivitas hilirisasi (downstreaming).

"Dari ketiga kandidat ini jualannya apa? Karena kalau setiap kita mau dorong ekonomi, perlu ada katalis. Kalau tidak ada bahan, kita sulit juga nanti, apa pendorongnya di 2024 ke depan?" tutur David.

Ia juga mengomentari dana pemilu yang sangat besar, mulai dari 'menjaga suara' di tingkat desa hingga pusat. Selain itu, ada pengeluaran yang tak kalah jumbo dari para paslon untuk iklan.

"Jadi yang penting di sini antara produktivitas dan peredaran uangnya. Kalau jumlah uang beredar meningkat, tapi produktivitas menurun, tentu akan berpengaruh ke inflasi. Apalagi produktivitas menurun dan barangnya banyak dari luar, ini juga tambahan tekanan untuk inflasi karena ada tekanan tambahan dari kurs," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Memanggil Miliaran Dewa dan Iblis dari Dunia Lain

UMP Buruh di Yogyakarta Naik Rp144 Ribu Jadi Rp2,12 Juta di 2024******

Pemerintah Daerah IstimewaYogyakarta(DIY) mengumumkan UpahMinimum Provinsi (UMP) di wilayah mereka naik 7,27 persen menjadi Rp2.125.897,61 pada tahun depan.

"Naik 7,27 persen, atau sebesar Rp144.115,22," kata Sekda DIY Beny Suharsono di Gedhong Pracimasono, Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Selasa (21/11).

Beny menuturkan, penghitungan UMP DIY tahun 2024 didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Berdasarkan kajian, anggota Dewan Pengupahan DIY mempertimbangkan kondisi perekonomian di DIY, khususnya laju inflasi yang dipengaruhi secara dominan oleh beberapa komoditas bahan pokok serta demi mempertahankan daya beli pekera atau buruh, dilakukan rasionalisasi nilai inflasi sebesar 5,70 persen.

Selanjutnya, dengan nilai inflasi yang telah dirasionalisasi itu dilakukan penghitungan menggunakan ketentuan formula sesuai PP Nomor 51 Tahun 2023.

"Naiknya cukup signifikan, walaupun di sana-sini ada dinamikanya," katanya.

Beny menegaskan UMP 2023 ini menjadi acuan atau batas minimal untuk penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di DIY selambat-lambatnya tujuh hari ke depan.

"UMK semestinya lebih tinggi daripada UMP, dasar rujukannya itu. Paling lambat 28 November besok sudah diputuskan UMK masing-masing kabupaten/kota. Nanti 30 November UMK se-DIY disampaikan Bapak Gubernur," pungkasnya.

Dasar perhitungannya UMP 2024 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.

Dalam PP tersebut, besaran UMP dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, UMP tahun sebelumnya, dan nilai indeks tertentu (alpha) yang ditetapkan di kisaran 0,1-0,3.

[Gambas:Video CNN]

Hiburan Korea Band Kecilku

LPEM UI: Peluang RI Jadi Negara Berpendapatan Tinggi di 2045 Kecil******

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) memperkirakan cita-cita Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada 2045 sulit tercapai.

Dalam sebuah publikasi terbaru LPEM UI berjudul'White Paper- Dari LPEM Bagi Indonesia: Agenda Ekonomi dan Masyarakat 2024-2029', mereka mengungkap alasan Indonesia sulit naik kelas menjadi negara maju.

Menurut LPEM UI, peringatan 100 tahun kemerdekaan Indonesia pada 2045 nanti menjadi titik kritis perenungan sejarah bangsa ini.

LPEM UI menggunakan the rule of 72untuk memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. Ini adalah rumus cepat dan populer untuk mengestimasi jumlah tahun yang diperlukan untuk menggandakan uang dari investasi pada tingkat pengembalian tahunan tertentu.

"Dengan asumsi batas bawah upper income country(UIC) sama dengan 2023 sebesar US.846 dengan pertumbuhan gross national income(GNI) per kapita 5 persen per tahun atau setara pertumbuhan ekonomi 6 persen, maka Indonesia akan menjadi UIC pada 2044," tulis riset tersebut, dikutip Kamis (9/11).

"Semakin berkembang perekonomian maka pertumbuhan ekonomi 5 persen-7 persen sangat sulit dicapai, dengan skenario pertumbuhan yang berbeda-beda tiap periode (5 persen, 4 persen, dan 3 persen) maka Indonesia tidak akan mencapai UIC di 2045," lanjut LPEM UI.

Kemudian, aspek kemiskinan. Ini masih menjadi persoalan mendasar Indonesia, di mana angka kemiskinan tahun ini menyentuh 9,36 persen atau tak turun signifikan dari 11,25 persen di 2014.

LPEM UI khawatir obsesi berlebihan pemerintah terhadap mimpi Indonesia menjadi negara kaya di 2045 bakal mengubah orientasi kebijakan yang ada. Alokasi sumber daya dikhawatirkan hanya dipakai untuk mengejar pertumbuhan ekonomi semata melalui investasi besar-besaran di sektor padat modal.

Padahal, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta mengurangi kemiskinan. Terlebih, jika mesin pertumbuhan dimotori sektor-sektor yang kurang melibatkan rakyat miskin.

"Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seperti di Halmahera Tengah tempat hilirisasi nikel tidak serta merta menurunkan angka kemiskinan secara masif. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Halmahera Tengah pada 2019-2022 sebesar 75,61 persen per tahun, tetapi angka kemiskinan pada periode yang sama hanya turun 2,12 persen poin dari 14,12 persen di 2019 menjadi 12 persen di 2022," jelasnya.

LPEM UI lantas membandingkan kondisi sosial ekonomi Indonesia dengan beberapa negara yang juga ingin berpenghasilan tinggi, seperti China, Brasil, Thailand, Malaysia, dan Korea Selatan.

Kondisi Indonesia pada 2022 dengan pendapatan per kapita US.580 disebut setara Korea Selatan pada 1988, Malaysia 2004, Brasil 2006, serta China dan Thailand di 2010.

Dalam kurun waktu 18 tahun, Malaysia belum mampu keluar dari middle income trapdengan penghasilan US.780. Sedangkan Thailand selama 12 tahun juga belum mampu menggandakan pendapatannya.

Malaysia kemudian berambisi menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2020, tetapi bergeser target ke 2030 karena adanya pergantian kepemimpinan. Hanya China yang dianggap mampu keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah dalam kurun waktu 13 tahun.

[Gambas:Video CNN]

"Apakah Indonesia mampu mengikuti jejak China atau Malaysia? Kondisi sosial ekonomi Indonesia saat ini jauh berbeda dengan kondisi sosial ekonomi negara-negara lain ketika memiliki pendapatan per kapita yang sama dengan Indonesia," jelasnya.

Mereka merinci pertumbuhan ekonomi Korea Selatan di level 12 persen, China 10,6 persen, Malaysia 6,8 persen, dan Thailand 7,5 persen. Capaian tersebut jauh di atas Indonesia yang hanya berkisar 5 persen.

Di lain sisi, kemajuan ekonomi negara-negara tersebut, kecuali Brasil, ditopang sektor manufaktur yang kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 28 persen di Korea Selatan. Lalu, 3 persen di Malaysia dan 32 persen di China.

"Berdasarkan perbandingan antara kondisi Indonesia dan kondisi negara lain, peluang Indonesia untuk menjadi negara berpendapatan tinggi di 2045 sangat kecil karena beberapa kondisi dasar pendorong kemajuan ekonomi belum dimiliki oleh Indonesia saat ini," terang LPEM UI.