bulltoto 98Jutaan kata 850701Orang-orang telah membaca serialisasi
《abjad 3d》
Jokowi: ASEAN Harus Berkontribusi Besar Jaga Perdamaian Indo******Jakarta, CNN Indonesia--
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki keinginan agar negara-negara di ASEAN memiliki posisi yang penting untuk kawasan Indo-Pasifik, baik dari segi keamanan hingga ekonomi.
Jokowi menegaskan tiga hal utama dalam Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023. Pertama, ASEAN harus relevan dan penting. Ia ingin negara-negara Asia Tenggara tetap relevan terhadap kepentingan rakyat, kawasan, dan juga dunia.
"Kedua, stabilitas dan perdamaian di Indo-Pasifik, ASEAN harus berkontribusi besar," katanya di Jakarta, Minggu (29/1).
Senada, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menekankan impian Presiden Jokowi untuk menjadikan ASEAN penting di kawasan Indo-Pasifik. Retno mengatakan Jokowi ingin ASEAN tetap memainkan peran sentral.
"Kami ingin ASEAN tetap memerankan peran sentral, sehingga dapat menjadi motor, dapat berkontribusi bagi stabilitas dan perdamaian kawasan. Kawasan di sini sudah sampai Indo-Pasifik," jelasnya.
Retno menilai bahwa selama ini Indo-Pasifik menjadi kawasan yang sangat strategis, di mana juga terjadi rivalitas sengit antarnegara. Dengan begitu, Retno mengatakan bahwa Presiden Jokowi ingin ASEAN menjadi lokomotif untuk menggerakkan Indo-Pasifik agar tetap menjadi kawasan yang damai dan stabil.
Lihat Juga :Jokowi: ASEAN Masih Dianggap Relevan di Tengah Krisis Ekonomi Global |
Ia menilai Indo-Pasifik banyak didekati hanya dari aspek keamanan, tetapi Indonesia selaku Ketua ASEAN 2023 akan mendekati Indo-Pasifik dari berbagai aspek penting lain.
"Kami ingin mendekatinya dari aspek ekonomi dan kerja sama pembangunan. Oleh karena itu, selama keketuaan Indonesia, flagship event kita akan ada ASEAN Indo-Pasifik Forum," ungkap Retno.
Menlu RI itu menuturkan akan ada 4 kegiatan utama dalam forum tersebut. Pertama, terkait dengan creative economy. Kedua, digital economy for sustainable development goals (SDGs). Ketiga, business and investment summit.
Selanjutnya Retno menegaskan bakal ada pembicaraan terkait infrastruktur.
(skt/mik)Mungkinkah Isi RUU PPRT Hanya Sebatas Formalitas?******Jakarta, CNN Indonesia--
Rencana pemerintah untuk mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) ternyata tak berjalan mulus. Ada berbagai penolakan dan keraguan terhadap aturan yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berkali-kali menekankan bahwa RUU PPRT ini dibuat untuk melindungi pekerja rumah tangga (PRT). Di mana beleid tersebut akan menjadi landasan dalam mengatur dan mengelola masalah ketenagakerjaan pekerja domestik.
"Dengan adanya UU PPRT ini, persoalan-persoalan terkait pekerja domestik ini dapat kita selesaikan dan memiliki dasar hukum yang sangat jelas," ujarnya saat menerima audiensi Komnas HAM pekan lalu.
Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mendukung penuh komitmen pemerintah untuk melakukan percepatan pengesahan RUU PPRT menjadi UU.
"Komnas HAM memberi perhatian terhadap kelompok-kelompok rentan dan marginal yang memiliki potensi kuat terhadap pelanggaran hak asasi manusia, baik hak ekonomi sosial budaya maupun hak sipil dan politik," katanya.
Rancangan beleid ini memang sudah digagas sejak 2022 oleh kelompok PRT dan sudah sering dibahas. Namun pembahasan itu tak pernah berhasil menjadi undang-undang.
Lihat Juga :Selamat Tinggal, JD.ID Umumkan Tutup per 31 Maret 2023 |
Karenanya, saat Presiden Jokowi menyampaikan keinginan agar RUU PPRT segera disahkan, banyak PRT yang merasa bersyukur.
Sayangnya, RUU PPRT ini dikabarkan hanya mengatur namun tidak mewajibkan pemberi kerja alias majikan untuk mentaatinya. Bahkan tak ada sanksi baik perdata maupun pidana jika aturan perlindungan dilanggar.
Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan bila benar tidak ada sanksi yang diberikan dalam RUU ini, maka sama saja bohong atau bisa disebut hanya sebagai formalitas untuk mengesahkan aturan yang sudah didorong sejak puluhan tahun lalu.
"Kalau hanya mengatur dan tidak ada sanksi, nggak akan memberi efek perlindungan itu sendiri. Kata perlindungan akan jadi hambar, karena bagaimana kalau saya nggak bayar upah? bagaimana kalau saya tidak memberikan libur? Jadi itu perlindungan identik dengan sanksi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (30/1).
Lihat Juga :JD.ID Umumkan Bakal Tutup Permanen, Pesanan Terakhir 15 Februari |
Menurut Timboel, setidaknya perlindungan yang didapatkan PRT dalam negeri setidaknya sama dengan yang diterima pekerja migran Indonesia (PMI). Jika ada majikan yang melanggar, misalnya tidak memberikan gaji dan jam kerja sampai 24 jam, maka diberikan sanksi.
"Di luar aja PMI dilindungi sanksi, tapi di dalam nggak di dilindungi kan nggak adil," imbuhnya.
Selain sanksi, ia menilai hal yang perlu diberikan kepada PRT dalam negeri untuk melindunginya adalah wajib jaminan sosial kesehatan. Misalnya, jamsoskes 5 persen dari gaji, maka bisa 4 persen ditanggung oleh majikan dan 1 persen dibebankan ke PRT.
Dengan demikian, saat PRT mengalami kecelakaan dalam melakukan pekerjaan, maka ia memiliki BPJS Kesehatan untuk digunakan. Sebab,kecelakaan kerja juga bisa terjadi pada PRT.
"Harusnya bisa seperti melindungi pekerja migran, wajib dapat JKK (Jaminan Keselamatan Kerja) dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Kan kita nggak tahu kalau dia memotong bawang terus kena pisau kan, itu contohnya," jelasnya.
Label:situs malam、master togel、situs casino terpercaya
Terkait:rollingan slot terbesar、slotboom88、bola slot 99、buku erek、info jam gacor slot pragmatic、erek2 kebakaran、gacor indonesia、otwslot、pakbos369、rtp dolar138
bab terbaru:mandala89(2024-07-08)
Perbarui waktu:2024-07-08
《abjad 3d》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,paito hk 6dHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《abjad 3d》bab terbaru。