cara mencairkan voucher indomaret

Rumah pertanian pastoral dalam perjalanan waktu

Bentuk Satgas Daerah, Pemerintah Targetkan Berantas PMK Hingga Tuntas******

Dalam rangka pengendalian dan pemberantasan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang ternak berkuku belah, pemerintah telah merumuskan rangkaian kebijakan dan strategi untuk diimplementasikan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang diwakili oleh Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Musdhalifah Machmud, menyampaikan bahwa kecepatan dan ketepatan respon kebijakan dan implementasi di lapangan menjadi faktor kunci dalam mengendalikan dan memberantas wabah PMK.

Pernyataan tersebut disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanganan PMK di Indonesia Tahun 2022, Rabu (23/11). Oleh karena itu, pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan PMK, baik di tingkat pusat maupun di daerah.

"Dengan adanya Satgas PMK di tingkat pusat maupun daerah, diharapkan penanganan dan pengendalian PMK dapat menjadi lebih efektif secara koordinasi dan lebih efisien dalam pemanfaatan anggaran," ungkap Musdhalifah dalam keterangannya, Jumat (24/11).

Di sisi lain, saat ini masih ada tantangan belum seluruh Kabupaten/Kota telah membentuk Satgas Penanganan PMK. Dari total 514 Kabupaten/Kota, baru 32,49 persen yang telah memiliki Satgas Penanganan PMK.

Maka dari itu, Musdhalifah menegaskan, sangat penting untuk mendorong Pemerintah Daerah agar dapat segera merealisasikan pembentukan Satgas Penanganan PMK di wilayahnya untuk dapat mendukung pelaksanaan Satgas di tingkat pusat.

Pembentukan Satgas Penanganan PMK selanjutnya ditindaklanjuti dengan sejumlah kebijakan dan strategi. Antara lain, penanganan PMK yang tanggap dalam hal biosecurity, lalu lintas ternak dan pencegahan penularan antar wilayah, koordinasi penanganan lintas sektor dan wilayah, koordinasi program pengendalian dan penyediaan anggaran, serta penerbitan kebijakan serta regulasi yang diperlukan dalam pengendalian PMK.

Terlebih, saat ini penyakit Lumpy Skin Disease(LSD), yang menyerang bagian kulit sapi dan kerbau yang disebabkan oleh virus, juga mulai menyerang. Sehingga diharapkan Satgas di daerah ini mampu mengidentifikasi lebih awal dan menekan penyebarannya.

Untuk menjamin konsistensi, efektivitas dan keberlanjutan pelaksanaan kebijakan dan strategi penanganan wabah PMK, Pemerintah juga sedang menyusun Peta Jalan Pembebasan PMK di Indonesia untuk periode 2023-2035.

Sejak terbentuknya Satgas Penanganan PMK pada 24 Juni 2022, penurunan kasus aktif PMK khususnya antara Bulan September ke Oktober 2022 telah terlihat, dengan penurunan mencapai dua kali lipat.

"Mudah-mudahan perlahan-lahan seluruh provinsi kita bisazero case. Tapi kita tetap harus terus waspada. Sehingga apabila ada wabah yang baru masuk, bisa kita kendalikan sedini mungkin," ujar Musdhalifah.

Dalam rangka membantu peternak yang terdampak PMK, pemerintah juga telah memberikan kompensasi dan bantuan berupa penggantian ternak yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 518 Tahun 2022.

Adapun besaran bantuan kepada peternak terdampak PMK adalah sapi dan kerbau sebesar Rp10 juta rupiah per ekor, kambing dan domba sebesar 1,5 juta per ekor, dan babi sebesar Rp2 juta per ekor.

Pemerintah juga akan memberikan bantuan berupa pakan untuk sapi perah terdampak PMK dalam rangka peningkatan produktivitas pasca PMK. Hingga 17 November 2022, total aktual bantuan pemerintah telah mencapai Rp79,8 miliar, atau setara dengan 8.025 ekor.

Musdhalifah melanjutkan, ke depan perlu dilakukan percepatan proses realisasi sehingga para peternak terdampak PMK dapat segera terbantu. Dukungan semua pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, khususnya para peternak, juga sangat dibutuhkan untuk menyukseskan pengendalian PMK di Indonesia.

Mengakhiri sambutannya, dia pun berharap seluruh pihak dapat bersama-sama terus berkomitmen mendukung penanganan dan pengendalian PMK serta penyakit hewan menular strategis lainnya. Selain itu, dia juga menyampaikan agar memperkuat sistem kesehatan hewan nasional, agar subsektor peternakan lebih maju, sehingga dapat menjaga ketahanan pangan nasional dan perekonomian Indonesia.

Saya ingin merasuki iblis

Pemda Kaltim Siapkan Paket Wisata ke IKN Usai Dikunjungi 18 Ribu Orang******

Dinas Pariwisata Kalimantan Timurmenyusun paket wisatabaru untuk mengunjungi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hal ini lantaran tingkat kunjungan ke kawasan tersebut mulai meningkat.

"Titik Nol Nusantara saat ini bukan menjadi objek wisata, tapi menjadi magnet bagi wisatawan sehingga menjadi potensi besar bagi daerah sekelilingnya untuk mendapat imbas kunjungan," kata Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dispar Kaltim Restiawan Baihaqi, dikutip dari Antara, Kamis (24/11).

Restiawan menambahkan saat ini Titik Nol Nusantara memang ditutup karena adanya aktivitas konstruksi pembangunan IKN. Namun sebelum ditutup, jumlah pengunjungnya disebut sangat tinggi
hingga sempat menimbulkan masalah sampah.

Begitu pula ke depan ketika konstruksi sudah selesai dan masyarakat diperbolehkan mengunjungi titik nol, tingkat kunjungan diprediksi akan kembali tinggi, apalagi warga juga ingin melihat sejumlah bangunan di IKN.

"Di sinilah momentum bagi Kaltim bersama kabupaten/kota untuk menjual paket wisata tersebut karena sejumlah objek wisata pendukung sudah ada, sehingga kami bersama pelaku pariwisata tinggal mengemas paket dan konektivitasnya," ucap Restiawan.

Ia menjelaskan untuk pengunjung dari arah Samarinda dan sekitarnya, paket yang disiapkan antara lain ke Taman Bengkirai, Goa Tapak Raja, IKN, dan sekitarnya. Kemudian sejumlah objek wisata di Penajam serta ke Balikpapan.

Untuk ke Balikpapan, perjalanan bisa ditempuh melalui penyeberangan kapal feri, speedboad atau kapal klotok, atau melalui Jembatan Pulau Balang jika jalan pendekat di Balikpapan sudah ada.

Sedangkan bagi wisatawan yang datang dari arah Balikpapan, rute kunjungan bisa kebalikan dari arah Samarinda atau bisa juga sesuai keinginan pengunjung karena daya pikat utamanya adalah IKN.

"Banyak objek wisata di sekitar IKN yang akan tumbuh pesat, seperti Goa Tapak Raja di Desa Wonosari, Kecamatan Sepaku. Goa tersebut merupakan objek wisata alam dekat IKN yang sudah siap, bahkan sudah sering mendapat kunjungan baik wisatawan maupun pemerintah untuk rencana pengembangannya," kata Restiawan.

[Gambas:Video CNN]

Pedang dan Sihir

Bank Muamalat Lelang Hotel Milik Menteri Era SBY di Bandung Rp314 M******

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk melelang aset properti milik Menteri Perdagangan era SBY, Gita Wirjawan. Aset tersebut yakni THE MAJ Collection Hotel & Residences, Bandung yang dilelang mulai dari Rp314,21 miliar.

Sekretaris Perusahaan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Hayunaji pun membenarkan hal tersebut. Namun, ia tidak menjelaskan secara detail alasan pelelangan.

"Terkait informasi lelang properti THE MAJ Collection Hotel & Residences di Bandung, Jawa Barat, dapat kami sampaikan bahwa properti tersebut benar sedang dalam proses lelang oleh Bank Muamalat yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujarnya kepada CNNIndonesia.com,Kamis (24/11).

Adapun penyelenggara lelang adalah KPKNL Bandung dengan nilai yang ditawarkan untuk aset properti tersebut sebesar Rp314,21 miliar secara tertutup (closed bidding). Sementara jaminan yang ditetapkan sebesar Rp62,842 miliar dengan batas akhir pembayaran jaminan untuk bisa ikut lelang ditetapkan hingga 30 November 2022.

Sementara itu, batas akhir penawaran atau lelang pada 1 Desember 2022 pukul 10.00 WIB di mana penawar harus telah membayar jaminan hingga batas waktu yang ditetapkan.

Berikut empat aset tanah serta bangunannya yang dilelang tersebut:

1. Luas : 1433 m2

Lokasi : Jalan H. Juanda No. 474 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat
SHGB NO. 0194 tanggal 15 Maret 2018

2. Luas : 332 m2
Lokasi : Jalan H. Juanda No. 474 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat
SHGB NO. 0195 tanggal 15 Maret 2018

3. Luas : 1193 m2
Lokasi : Jalan H. Juanda No. 474 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat
SHGB NO. 0196 tanggal 15 Maret 2018

4. Luas : 3152 m2
Lokasi : Jalan H. Juanda No. 474 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat
SHGB NO. 0197 tanggal 15 Maret 2018

[Gambas:Video CNN]

Kota Akademi Seni Bela Diri

1.270 Pekerja Singapura Tersapu PHK Industri Teknologi dan Startup******

Menteri Tenaga Kerja SingapuraTan See Leng mengatakan sebanyak 1.270 orang tenaga kerjadi industri teknologi dan startup terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) pada Juli-pertengahan November 2022.

Ia mengklaim sebagian besar dari pekerja yang terkena PHK itu merupakan buruh yang memiliki peran non-teknis, seperti penjualan dan pemasaran. Selain itu, mayoritas pekerja yang juga berusia di bawah 35 tahun.

Dilansir dari CNA, Senin (28/11), Tan mengatakan tingginya angka PHK itu bertalian dengan Twitter, Meta, dan Shopee dan beberapa perusahaan teknologi lainnya yang telah melakukan PHK di Singapura.

Kendati angka PHK meningkat, kata dia, data jumlah PHK selama lima tahun terakhir relatif rendah, yakni rata-rata 790 pekerja per tahun.

Lebih lanjut Tan menuturkan sebagian besar pekerja yang kena PHK di sektor informasi dan komunikasi sudah mendapatkan pekerjaan baru.

Berdasarkan data yang diterima, tingkat masuk kembali pekerja dalam waktu enam bulan setelah PHK untuk pekerja informasi dan komunikasi jauh lebih tinggi.

"Hal ini menunjukkan bahwa pekerja non-teknis yang di-PHK juga menemukan kesempatan kerja di sektor I&C (informasi dan komunikasi) dan ekonomi yang lebih besar," kata Tan.

Ia menambahkan lowongan kerja di sektor tersebut juga meningkat pada paruh pertama tahun ini. Tercatat lowongan meningkat dari 11.100 pada Desember 2021 menjadi 12.100 pada Juni 2022.

"Selain itu, sektor lain, seperti layanan keuangan, termasuk bank lokal, juga membuka lowongan untuk peran teknologi. Secara keseluruhan, ini mencerminkan bahwa ada daya serap yang kuat di seluruh ekonomi yang lebih besar dan peluang bagi pekerja yang terkena dampak untuk mengisi peran sesuai permintaan," terang Tan.

Meski begitu, Tan tetap mengingatkan pekerja non-teknis yang di-PHK perlu mempertimbangkan program konversi karir dan peningkatan keterampilan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan peluang mereka kembali ke dunia kerja.

[Gambas:Video CNN]

Penguasa paling kuat di kota

Buruh Sebut 4 Usulan Kenaikan UMP 2023 DKI Jakarta Sedang Digodog******

Konfederasi Serikat PekerjaIndonesia (KSPI) mengatakan empat usulan besaran angka kenaikan Upah MinimumProvinsi (UMP) 2023 tengah digodok oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan tiga usulan tersebut khusus untuk pekerja yang berada di DKI Jakarta yang berasal dari pemerintah, pengusaha, dan buruh. Di mana saat ini, sudah diajukan oleh dewan pengupahan Provinsi DKI kepada Pj Gubernur DKI.

"Di dalam Dewan Pengupahan ada tiga unsur. Unsur pemerintah, unsur serikat pekerja, dan unsur pengusaha," ujarnya melalui keterangan resmi, Rabu (23/11).

Sementara itu usulan kedua dari Kadin yang mengajukan kenaikan UMP 2023 berdasarkan  Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023. Mereka mengusulkan UMP 2023 naik 5,11 persen menjadi Rp4.879.053 per bulan.

Sedangkan ketiga, dari sisi pemerintah yang mengusulkan UMP DKI Jakarta 2023 naik sebesar 5,6 persen menjadi Rp4.901.798 per bulan. Dan keempat, dari sisi buruh sendiri mengusulkan kenaikan UMP 2023 sebesar 10,55 persen menjadi Rp5.131.569 per bulan.

"Sikap Partai Buruh dan organisasi Serikat Buruh adalah meminta Pejabat Gubernur DKI mengabulkan usulan serikat pekerja yaitu (UMP naik) 10,55 persen karena sangat realistis berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi," jelasnya.

CNNIndonesia.comtelah menghubungi Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta Andri Yansyah melalui pesan singkat, namun hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum merespons.

[Gambas:Video CNN]

Aku bukan Zhong Kui

UMP Yogya Naik 7,65 Persen Jadi Rp1,9 Juta******

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta(DIY) menetapkan Upah MinimumProvinsi (UMP) di daerah itu naik 7,65 persen menjadi Rp1.981.782,39 pada 2023 mendatang.

Pengumuman UMP 2023 ini disampaikan oleh Plh Asisten Sekda Bidang Administrasi dan Umum Beny Suharsono, di Gedhong Pracimasono, Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Senin (28/11).

"Ditetapkan UMP DIY adalah sebesar Rp1.981.782,39 atau naik 7,65 persen. atau sebesar Rp140.866,86," kata Beny.

Kenaikan UMP juga dilakukan dengan mempertimbangkan data pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi dari BPS.

"Kemudian ada koefisien-koefisien yang menjadi pertimbangan kami semua," katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY Aria Nugrahadi menambahkan dalam menentukan kenaikan UMP DIY pada 2023, pihaknya juga berpedoman pada aturan pemerintah pusat.

"Dalam hal ini perhitungannya kami melaksanakan arahan dari pemerintah pusat, yaitu menggunakan pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta mempertimbangkan perluasan kesempatan kerja dan tingkat produktivitas," katanya.

Aria menegaskan UMP 2023 ini menjadi acuan atau batas minimal untuk penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di DIY.

"Sehingga yang berlaku adalah UMK yang akan ditetapkan dan diumumkan paling lambat pada 7 Desember," pungkasnya.

Kenaikan UMP 2023 diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023.

Peraturan itu berisi beberapa ketentuan soal penentuan upah minimum bagi pemerintah daerah. Kenaikan UMP 2023 dibatasi maksimal 10 persen.

Berdasarkan beleid ini, upah minimum 2023 harus dihitung dengan rumus yang sudah diatur pemerintah.

[Gambas:Video CNN]

Rumus kenaikannya adalah upah tahun sekarang + (Penyesuaian Nilai Upah Minimum (UM) x UM (tahun sekarang).

Penyesuaian upah minimum dihasilkan dari dari inflasi ditambah (pertumbuhan ekonomi x indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu, yaitu 0,1 sampai dengan 0,3).

"Dalam hal hasil penghitungan penyesuaian nilai upah minimum melebihi 10 persen, Gubernur menetapkan upah minimum dengan penyesuaian paling tinggi 10 persen," tulis Permenaker 18/2022.