e voucher tokopedia

Toko Hitam Tuhan Tuhan

Enam Sektor Kompak Menguat, IHSG Bangkit di Level 7.034******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level 7.034 pada Kamis (3/11). Indeks saham menguat 18,88 poin atau plus 0,27 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp12,08 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 21,85 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 248 saham menguat, 280 terkoreksi, dan 164 lainnya stagnan. Terpantau, enam dari sebelas indeks sektoral kompak menguat, dipimpin oleh sektor teknologi di angka 1,07 persen.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia mayoritas melemah. Tercatat, indeks Nikkei 225 di Jepang melemah 0,06 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong layu 3 persen, dan indeks Kospi di Korea Selatan turun 0,33 persen.

Bursa saham Eropa pun kompak melemah. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris minus 0,58 persen, indeks CAC 40 di Prancis turun 0,81 persen, dan indeks DAX di Jerman melemah 0,61 persen.

Berbeda, bursa Amerika mayoritas memerah. Indeks S&P 500 turun 2,50 persen, indeks NYSE melemah 1,98 persen, dan indeks NASDAQ Composite minus 3,36 persen.

[Gambas:Video CNN]

Tuhan yang memberikan nasihat yang luar biasa

BPS Sebut Inflasi di Sulsel Capai 6,12 Persen******

Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatanmenyebutinflasitahunan di 5 daerah provinsi itu mencapai 6,12 persen pada Oktober 2022.

Kepala BPS Suntono mengatakan Kota Parepare menjadi daerah dengan inflasi tertinggi sebesar 7,66 persen dibandingkan dengan empat kota lainnya.

Sedangkan inflasi daerah lainnya, seperti Kabupaten Bulukumba sebesar 4,70 persen, Bone sebesar 6,21 persen, Makassar sebesar 6,06, dan Palopo sebesar 5,86 persen.

Suntono menjelaskan lonjakan inflasi disumbang oleh kenaikan harga BBM, tarif angkutan udara, minyak goreng, telur ayam ras, rokok kretek filter, angkutan dalam kota dan cabai rawit.

Secara detil, inflasi juga dipicu oleh kenaikan harga pada 10 kelompok pengeluaran, seperti kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 6,74 persen, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 3,03 persen, kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,77 persen.

Kemudian, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 4,96 persen, kelompok kesehatan sebesar 2,53 persen, kelompok transportasi sebesar 19,17 persen, kelompok rekreasi, budaya dan olahraga sebesar 3,13 persen, kelompok pendidikan sebesar 2,47 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,33 persen, dan kelompok perawatan pribadi serta jasa lainnya sebesar 5,44 persen.

"Kalau tingkat inflasi month to month Oktober 2022 tercatat deflasi 0,18 persen dan tingkat inflasi year to datesebesar 4,76 persen," bebernya.

Suntono mengungkapkan dampak kemiskinan selalu ada di setiap kenaikan harga BBM, berkaca pada 2013 dan 2014 lalu.

"Setiap ada kenaikan harga BBM selalu diikuti dengan kemiskinan. Jika kemiskinan tidak meningkat, akan membawa pengaruh pada komponen kemiskinan sama dengan tahun 2013 lalu. Pasca kenaikan BBM inflasi akan mengalami kenaikan. Ini akan berkolerasi positif dengan jumlah kemiskinan," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Mendampingi Putri Serangga

Kemendag: Seharusnya BPOM Tahu Produsen yang Pakai PEG dan PG******

Direktur ImporKementerian Perdagangan (Kemendag) Sihard Hadjopan Pohan mengatakan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) seharusnya tahu siapa saja produsen farmasi yang menggunakan propilen glikol (PG) dan polietilen glikol (PEG) pada obat sirop.

Respons mereka berikan usai BPOM menyeret kewenangan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam urusan importasi senyawa kimia seperti propilen glikol (PG) dan polietilen glikol (PEG) ke dalam Indonesia.

PG dan PEG sendiri merupakan bahan baku pemicu gagal ginjal akut yang umumnya terjadi pada anak.

"Karena dia tidak termasuk lartas ya lewat-lewat saja. BPOM yang tahu harusnya siapa saja produsen-produsen farmasi yang menggunakan barang itu. Sehingga kemarin ada opsi pengawasannya yang harus diketatkan dalam proses produksi," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (2/11).

Pohan menambahkan karena bahan baku tersebut tidak termasuk lartas jadi hanya perlu angka pengenalan impor (API), baik API-U untuk umum atau API-P untuk produsen.

Lebih lanjut, ia menginformasikan Kemendag telah melakukan rapat dengan Bea Cukai pada Selasa (1/11) terkait impor barang tersebut ke depannya. Ada dua opsi yang ditawarkan, apakah ingin diluruskan atau sistem cross border.

"Kalau mau lartas, larangan pembatasan, berarti ada usulan ke Kemendag lalu dibahas di Kemenko. Nanti baru dibuatkan Permendag tentang lartas terhadap itu," jelas Pohan.

Jika memilih opsi cross border, maka data surat keterangan impor (SKI) dari BPOM diperlukan. Karena BPOM yang tahu siapa saja perusahaan farmasi yang akan menggunakan produk PG dan PEG tersebut.

"Barang itu (PG dan PEG) kan untuk melarutkan, yang tahu siapa? Ya BPOM lah. Berapa besar untuk dilarutkan, untuk adukannya, dan seterusnya. Kita dari Kemendag kan gak paham," tegas Pohan.

"Kalau yang digunakan industri, kan ada industri lain selain farmasi, nanti Kemenperin yang akan merekomendasikan ke kami berapa banyaknya yang boleh diimpor," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, BPOM menyeret kewenangan Kemendag dalam urusan importasi senyawa kimia seperti PG dan PEG ke dalam Indonesia.

Kepala BPOM Penny K Lukito menegaskan dalam hal pengawasan, BPOM hanya melakukan pemeriksaan pada bahan baku pharmaceutical grade yang masuk kategori larangan dan pembatasan (Lartas).

Barang-barang tersebut harus mendapatkan izin BPOM melalui Surat Keterangan Impor (SKI) sebelum didatangkan ke Indonesia.

"Bahan baku pada umumnya masuk melalui SKI BPOM. Khusus untuk pelarut PG dan PEG ini masuknya tidak melalui SKI BPOM, tapi melalui Kementerian Perdagangan, non-lartas," kata Penny dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX.

Penny lantas menyebut BPOM telah mengusulkan agar terdapat revisi pada skema importasi PG dan PEG dengan menjadi kategori lartas. Sehingga nantinya, importasi kedua senyawa itu harus melalui persetujuan atau SKI BPOM.

Dosa Lumen

Menhub Klaim Jepang, Korea, dan Inggris Akan Investasi di Proyek MRT******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan investor dari Jepang, Korea Selatan, dan Inggris akan berinvestasi dalam pembangunan MRT Jakarta.

Menurutnya, investasi itu akan disahkan di sela-sela KTT G20. Kemenhub dan Pemprov DKI Jakarta akan menjadi perwakilan Indonesia dalam penandatanganan kerja sama tersebut.

"Yang membanggakan adalah investornya tak hanya Jepang, tetapi Korea dan Inggris akan masuk sebagai konsorsium yang memberikan allowance. Kami rencanakan pada G20 akan ada signing," kata Budi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (2/11).

Budi menyampaikan MRT Jakarta menjadi bagian penting dari pembangunan transportasi massal perkotaan Indonesia. Menurutnya, berbagai transportasi massal di Jakarta akan menjadi percontohan untuk daerah lainnya.

"Dalam catatan bahwa kerugian secara akumulatif apabila angkutan massal tidak dilakukan, paling tidak terdapat kerugian Rp100 triliun dalam massa satu tahun. Oleh karana itu, cukup beralasan untuk dilakukan intensifikasi angkutan massal di semua kota," ucap Budi.

Sebelumnya, Budi menawarkan proyek transportasi massal di Indonesia ke investor dari sejumlah negara. Salah satu proyek yang ditawarkan Budi adalah MRT Jakarta.

Pada acara ASEAN di 28th ASEAN Transport Minister Meeting di Bali, Budi menawarkan proyek fase keempat MRT Jakarta ke Korea Selatan. Proyek perkeretaapian yang ditawarkan mencakup MRT Jakarta Fase 4, pengembangan LRT Jakarta, dan pengembangan LRT Bali.

"Kami sangat berharap Korea Selatan dapat berpartisipasi dalam pengembangan MRT Jakarta Fase 4 dan mengulang kerja sama baik yang pernah terjalin sebelumnya pada pengembangan LRT Jakarta fase pertama," ucap Budi seperti dilansir Antara, Selasa (18/10).

[Gambas:Video CNN]

Kecantikan Yan Xiaoyun

Jokowi Wajibkan Industri Serap Garam Petani Paling Lambat 2024******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewajibkan industri menyerap garam produksi petani lokal. Kewajiban itu ia tuangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.

Beleid tersebut mengatur peran pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan sentra garam untuk memenuhi kebutuhan garam nasional. Kebutuhan garam yang dimaksud termasuk garam konsumsi dan garam kebutuhan industri.

Dalam pasal 2, garam kebutuhan industri yaitu industri pangan, penyamakan kulit, pakan ternak, pengasinan ikan, peternakan dan perkebunan, sabun dan deterjen, tekstil, pengeboran minyak, farmasi, kosmetik dan water treatment.

Selain itu, dalam aturan tersebut pemerintah juga mempercepat pembangunan pergaraman nasional dilakukan pada sentra ekonomi garam rakyat atau SEGAR.

SEGAR ditetapkan pada provinsi yang memiliki potensi pengembangan usaha pergaraman. Kriterianya memiliki lahan untuk produksi garam, tersedianya sarana dan prasarana, terdapat pangsa garam, dan dapat dukungan dari pemerintah pusat dan daerah.

Aksi percepatan pembangunan pergaraman nasional ini akan ditetapkan setiap lima tahun, dengan pendanaan berasal dari APBN, APBD atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

[Gambas:Video CNN]

Perjuangan menjadi lajang

Antisipasi Resesi, Pengusaha Minta Pemerintah Dorong Sawit******

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) berharap pemerintah mendorong komoditas kelapa sawit agar memiliki ketahanan terhadap resesi.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum GAPKI Joko Supriyono  saat memberikan sambutan dalam acara Pembukaan 18th Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) and 2023 Price Outlook di Bali International Convention Center (BICC) di Nusa Dua, Bali, Kamis (3/11.

"(Saya berharap) pemerintah Indonesia dalam upaya pencegahan resesi ini yang semestinya mendorong komoditas ini punya ketahanan terhadap resesi," ucap Joko.

Namun, persoalan baru, seperti isu geopolitik yakni perang antara Rusia dan Ukraina serta potensi resesi ekonomi dan pangan di 2023 mendatang, masih akan membayangi dinamika negara-negara penghasil minyak kelapa sawit.

Kendati demikian, menurutnya, berbagai persoalan itu justru bisa menjadi peluang bagi Industri kelapa sawit, karena dalam situasi bullishharga CPO juga global sangat menguntungkan.

"Ini menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk memainkan peran penting dalam mengarahkan industri, karena selalu berdampak pada bagaimana industri akan berjalan," kata Joko.

RI Tegaskan Sawit Ramah Lingkungan

Sementara itu, Duta Besar RI untuk Kerajaan Belgia dan Uni Eropa, Andri Hadi mengaku terus menggaungkan sawit sebagai komoditas ramah lingkungan di kawasan Uni Eropa (UE). Menurutnya, minyak sawit adalah komoditas sawit juga telah memenuhi standar-standar global terkait aspek keberlanjutan.

"Pada Juli 2022 lalu, Indonesia bersama sejumlah negara produsen yang komoditasnya terkena dampak telah menandatangani surat bersama yang dikirimkan kepada para pemimpin Uni Eropa," kata Andri.

Indonesia, sambungnya, akan mendorong produk komoditas Indonesia seperti sawit punya peran penting dalam pencapaian SDGs termasuk mendukung petani kecil.

Tantangan industri sawit ke depan tidak mudah. Selain aturan WTO yang ketat terkait sawit, berbagai regulasi seperti peraturan terkait deforestasi dan kelestarian lingkungan tetap kita ikuti dan hormati.

Meski memberlakukan aturan ketat, menurut Hadi, UE membutuhkan minyak sawit dan dari negara produsen seperti Indonesia dan Malaysia dalam jumlah signifikan.

"Minyak sawit Indonesia memegang 30-40 persen dari impor UE untuk minyak nabati," kata Andri Hadi.

Andri menambahkan permintaan produk CPO terus menguat terutama pada awal perang Rusia-Ukraina terutama akibat gangguan rantai pasokan, dan pemulihan global pascapandemi Covid-19.

"Minyak sawit dapat memenuhi permintaan UE akan minyak nabati, sehingga membantu ketahanan energi di kawasan ini," kata Andri.

[Gambas:Video CNN]