alam4d

starss77 73Jutaan kata 555539Orang-orang telah membaca serialisasi

《alam4d》

Komisaris Pelni Dede Budhyarto Tuai Kecaman Usai Cuitkan 'Khilafuck'******

Komisaris PT Pelni Dede Budhyarto mendapat kritikan usai memplesetkan diksi khilafah menjadi 'khilaf*ck' dalam cuitan Twitternya.

Dede menuliskan bahwa dalam memilih calon presiden (capres) tidak boleh asal apalagi yang didukung oleh kelompok radikal.

"Memilih capres jangan sembrono apalagi memilih capres yang didukung kelompok radikal yang suka mengkafir-kafirkan, pengasong khilaf*ck anti Pancasila, gerombolan yang melarang pendirian rumah ibadah minoritas," tulisnya pada Minggu, (23/10).

Akibat pernyataan tersebut, Dede dikritik oleh berbagai pihak termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ketua MUI Cholil Nafis menilai politik seharusnya dapat dijalankan dengan bertanding secara wajar dan jujur untuk mendapatkan pendukung.

"Yang gini orang yang nafsuan politik," ucap Cholil dalam akun Twitter pribadinya @cholilnafis, Selasa (25/10).

"Semua orang punya mau dan keinginan asal tak melanggar hukum dan kesopanan yang tanding secarafairaja," tambahnya.

[Gambas:Twitter]

Tak hanya Cholil, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon turut mengkritik cuitan Dede tersebut. Fadli berharap Dede bisa dipecat dari jabatannya sebagai komisaris BUMN.

"Orang seperti ini harusnya dipecat saja sebagai komisaris, jangan sampai menjadi wajah BUMN," cuit Fadli dalam akun Twitternya @fadlizon.

Sementara itu, berdasarkan pantauan dari cuitannya yang lain Dede tak mempersoalkan adanya kritik dari pelbagai pihak soal cuitan kontroversialnya tersebut. Ia terlihat santai ketika ia membalas cuitan dari politikus Partai Demokratik Hasbil.

"Gegara cuitan "khilaf*ck", si pansos @Hasbil_Lbs akan melaporkan saya ke Polisi, banyak yang menyarankan lapor balik. Sejak main sosmed dari 2009 saya tidak pernah lapor-lapor polisi, jadi biarkan saja, justru semakin terkuak ideologi khilafah yang dinyatakan terlarang itu dia dukung," cuit Dede.

[Gambas:Video CNN]

Tiga Tahun Pimpin BUMN, Erick Thohir: Perbaikan BUMN Tidak Terbatas******

Memperingati tiga tahun masa jabatannya pada 23 Oktober 2022, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menilai mimpinya untuk perbaikan BUMN tidak terbatas. Sejak dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 23 Oktober 2019, dirinya berkomitmen menjadikan kementerian ini sebagai lokomotif transformasi perusahaan-perusahaan BUMN.

"Tiga tahun sudah saya mendapat amanah memimpin BUMN, time flies, orang bilang waktu berjalan cepat, tapi ada juga yang bilang ke saya semua terasa cepat karena Bapak sibuk kerja, tapi buat saya waktu memang bergerak cepat karena kerja belum sempurna," ujar Erick dalam keterangannya, Rabu (26/10).

Dirinya pun tak menampik jika memiliki keterbatasan waktu dalam membenahi BUMN. Padahal, dalam pandangannya BUMN adalah aset bangsa luar biasa sebagai penggerak ekonomi yang bisa diandalkan dan bermanfaat nyata buat rakyat.

"Saya bahagia dengan tugas ini, tugas yang diberikan oleh Bapak Presiden dan amanah yang dititipkan oleh Allah SWT kepada saya. Menjadi Menteri BUMN adalah seperti menjalani garis nasib, menjalani kehidupan," tegas Erick.

Selama tiga tahun terakhir, Erick mendapatkan amanah ini, yang mana di pundaknya terdapat banyak tugas yang masih berada dalam daftar tunggu dan dengan sepenuh jiwa dia bertekad menyelesaikan pekerjaan yang belum tuntas.

Tak lupa, Erick juga menyebut peran keluarga sebagai vitamin yang hebat dan rakyat sebagai motivator sekaligus kolabator terhebat. Dengan dukungan keluarga, dia pun mendapatkan motivasi dan bersemangat dalam menghadapi tantangan-tantangan itu lalu mengubahnya jadi berkah.

"Bagi saya kerja adalah bagian dari ibadah, layaknya ibadah saya menikmati dengan khusyuk saat berada di dalamnya. Toh, pada akhirnya tidak ada yang akan mengingat saya hanya karena nama saya tertera di prasasti-prasasti peresmian, bukan itu yang penting, bukan itu yang menjadi tujuan," ungkap dia.

Atas semua kerja yang sudah dilakukan, pria kelahiran Jakarta tersebut mengucapkan rasa syukur. Ia berharap dapat memenuhi harapan masyarakat. Erick meyakini perbuatan baik adalah hal yang menular, yang mana semakin banyak berbuat baik akan kian besar juga manfaat secara berjamaah.

Erick mengatakan pernyataannya ini bukan lah pesan perayaan kesuksesan. Ia hanya ingin menyampaikan bahwa masih banyak hal yang harus kita kerjakan.

"Negara ini hanya akan melihat apa yang sudah kita berikan dan apa yang sudah kita perbuat. Saya tidak berani berjanji tidak ada kekurangan di ujung sana, tapi saya yakin kesempurnaan adalah hasil dari sebuah kerja keras, untuk itu apapun tantangannya, dengan bergandengan tangan bersama Anda semua, saya siap berada di depan. Ayo bersama kita hadapi, kita atasi, Saya berani. Bismillah," kata Erick menambahkan.

Pemerintah, Menolehlah ke Timur Tengah Agar Badai PHK Bisa Dicegah!******

Bayang-bayang pemutusan hubungan kerja (PHK) masih menyelimuti buruhatau tenaga kerjadi Indonesia.

Setelah sebelumnya badai PHK menimpa karyawan startup, sekarang masalah itu mengintai pekerja sektor lain. Baru-baru ini Wakil Ketua Kadin Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta Kamdani mengingatkan badai PHK berpotensi mengintai pekerja di sektor padat karya.

Namun, ia tak merinci kapan gelombang PHK sektor padat karya akan terjadi.

Ancaman itu juga dibenarkan oleh Ketua Apindo bidang Kebijakan Publik Danang Girindrawardana. Ia menyebut ada lima hal yang memicu ancaman gelombang PHK di sektor padat karya tersebut.

Pertama, risiko resesi yang akan mengakibatkan daya beli menurun. Kedua, permintaan menurun. Misalnya, permintaan ekspor di industri padat karya yang didorong oleh situasi geopolitik global.

Ketiga, tuntutan efisiensi produksi di sektor padat karya, yang mendorong pergantian tenaga manusia ke mesin otomatisasi. Keempat, kendala rantai pasok global, seperti ketergantungan terhadap bahan baku dari negara lain.

Kelima,perubahan kebijakan pemerintah yang bisa jadi berorientasi dagang yang mengalahkan pertumbuhan industri dalam negeri.

"Nah, sekarang industri padat karya Indonesia menghadapi situasi-situasi itu," terang Danang.

Jika para pengusaha itu masih memprediksi soal PHK, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja menyebut industri tekstil dan produk tekstil (TPT) malahan telah merumahkan 45 ribu karyawan sepanjang tahun ini.

"Potensi PHK sudah dapat dirasakan. Perkiraan 45 ribu karyawan sudah mulai dirumahkan," ujar Jemmy.

Ia mengatakan kondisi ini terjadi karena permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil. Penurunan permintaan berada di kisaran 30 persen sejak akhir Agustus 2022.

"Bilamana kondisi ini berlanjut, angka (karyawan dirumahkan) yang lebih besar akan terjadi," terang Jemmy.

Melihat kondisi seperti itu, Jemmy berharap pemerintah melindungi pasar dalam negeri dari gempuran produk impor, sehingga bisa diisi oleh produsen dalam negeri.

Hal yang diharapkan oleh Jemmy tersebut, rupanya senada dengan apa yang disampaikan Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economics Action Institution Ronny P Sasmita. Ia menuturkan semua peluang atau ancaman yang bisa berujung pada PHK masif perlu dimitigasi oleh pemerintah.

Menurutnya, pemerintah harus melakukan beberapa hal. Pertama,membuat kebijakan fiskal yang memberikan prioritas pada penjagaan daya beli masyarakat dan pelebaran kesempatan kerja.

"(Seperti) bantuan sosial dan skema BLT lainya untuk segmen masyarakat kurang mampu dan kelas menengah bagian bawah," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Kedua,pemerintah bisa melakukan melakukan periodisasi dan klasterisasi dalam penerapan Revolusi 4.0. Artinya, pemerintah perlu melakukan penerapan teknologi secara bertahap saja atau tidak sekaligus.

Hal ini juga harus diterapkan pada bidang-bidang yang telah dikalkulasi secara cermat risikonya saja. Pasalnya, semakin masif penerapan teknologi tinggi dalam proses produksi, gelombang PHK tenaga kerja akan semakin besar.

"Penerapan teknologi tinggi memang meningkatkan efisiensi. Tapi efisiensi dari penerapan teknologi tinggi harus mengalami trade offdengan penggunaan tenaga kerja," jelas Ronny.

Ketiga,pemerintah bisa melakukan negosiasi terkait penetapan Upah Minimum Regional (UMR) agar tidak terlalu tinggi. Hal ini bisa dijadikan opsi alih-alih melakukan PHK.

Sebab, penurunan upah bisa menekan biaya produksi perusahaan, sehingga mereka bisa tetap berproduksi.

"Pemerintah juga bisa menegosiasikan dengan teliti soal UMR, baik dengan serikat buruh maupun dengan pengusaha, agar angkanya tidak menyebabkan dunia usaha melakukan lay offtenaga kerja," kata Ronny.

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan melemahnya permintaan dari AS dan Eropa membuat produksi perusahaan melambat, sehingga PHK tidak bisa terhindarkan.

Oleh karena itu, pemerintah harus mengalihkan ekspor ke pasar alternatif terutama ke negara di Timur Tengah.

Sebab, berdasarkan catatan Dana Moneter Internasional (IMF), pertumbuhan ekonomi negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara bisa mencapai 5,5 persen di tahun ini.

"Ini potensi bagus untuk pengalihan ekspor," kata Bhima.

Pangkas Tarif PPN dan Tambah Uang BLT Subsidi Gaji

Label：keluaran togel hongkong、cara mendapatkan uang di tokopedia、foto maxwin

Terkait：togel vegas、situs slot gacor sekarang、fifaslot88、game slot 4d、judi slot gacor gampang menang、bonus new member bo togel、erek2 bertengkar、link slot jepang、mpo300、pinjaman online bunga rendah tenor 12 bulan

bab terbaru：kerja online dapat duit（2024-06-26）

Perbarui waktu：2024-06-26