cuan77

Jiwa Aneh: Liang Sheng Ru Qing

Pengusaha Respons soal Aturan Upah Terbaru Jokowi******

Pengusaha merespons terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan yang memastikan kenaikan upah minimum pekerja pada 2024.

Pada dasarnya, pengusaha menyambut baik dan menghormati terbitnya beleid tersebut. Namun, mereka berpesan agar peningkatan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2024 tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi terkini.

"Permintaan kenaikan UMP harus realistis dengan memperhatikan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu," kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang melalui keterangan yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (13/11).

Menurut Sarman, dinamika dan perbedaan pendapat atas terbitnya pp tersebut bisa lebih mengedepankan dialog, komunikasi, dan musyawarah untuk mufakat. Hal ini, lanjut dia, bertujuan untuk menghindari aksi demo dan ancaman mogok yang menciptakan iklim investasi yang kurang kondusif.

"Kami berharap agar ketentuan baru ini dapat diterima dan dilaksanakan semua pihak untuk peningkatan kesejahteraan buruh dan kelangsungan dunia usaha, di tengah kondisi perekonomian global yang penuh ketidakpastian yang berdampak terhadap perekonomian nasional," imbuh dia lebih lanjut.

Sarman mengatakan pengusaha dan serikat pekerja harus bersatu untuk memperkuat perekonomian nasional sehingga terhindar dari terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagaimana yang sudah terjadi di sektor industri padat karya.

Memasuki masa Pilpres 2024, ia pun berharap agar isu upah tidak terbawa ke ranah politik. Pasalnya, hal itu akan menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha dan calon investor, serta menimbulkan gejolak hubungan industrial yang akhirnya berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja dan masa depan ekonomi nasional.

Sarman pun mengingatkan agar pemerintah harus tegas memberikan sanksi kepada siapapun yang tak mematuhi regulasi terkait dengan penetapan upah, termasuk kepala daerah jika menetapkan UMP atau UMK menyimpang dari PP tersebut.

"Pelaku usaha tetap berkomitmen agar kesejahteraan pekerja harus naik dari tahun ke tahun sesuai dengan kemampuan pengusaha dan kondisi ekonomi nasional," ucapnya.

Senada, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani juga menghormati PP tersebut sebagai dasar kepastian hukum dalam berusaha di Indonesia.

Terkait formula pengupahan yang baru, Shinta pun berharap dalam menentukan indeks tertentu terhadap pertumbuhan ekonomi yang direkomendasikan Dewan Pengupahan harus mempertimbangkan situasi perekonomian serta kondisi ketenagakerjaan di daerah tersebut.

"Ini kami rasa krusial sebagai langkah preventif untuk mencegah dampak terhadap situasi kondisi hubungan industrial yang bisa berpotensi pada penyerapan tenaga kerja," imbuhnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (13/11).

Ia pun menekankan dalam implementasi ketentuan UMP tersebut, harus dilandasi semangat kesatuan dengan tujuan membangun perekonomian Indonesia.

"Sehingga musyawarah mufakat lewat dialog sosial adalah penting, karena perbedaan pendapat adalah dinamika yang mau tidak mau akan terjadi," lanjut Shinta.

Sebelumnya, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat mengaku tak puas dengan aturan penetapan upah minimum terbaru. Pasalnya, aturan itu tak mencantumkan persentase kenaikan gaji.

Mirah berpendapat seharusnya PP tersebut menyebutkan angka atau persentase kenaikan. Adapun terkait penetapan UMR paling lambat November dan berlaku setiap awal tahun itu pun menurutnya bukan hal baru.

"Jadi dalam peraturan yang diketok palu Pak Presiden itu kan tidak menyebutkan angka besaran. Yang paling penting bagi kami para buruh adalah besarannya. Besaran nilai UMP yang ditetapkan harus bersifat layak dan berkeadilan," kata Mirah saat dihubungi CNNIndonesia.com, Sabtu (11/11).

Mirah juga menilai tiga formula penentuan upah terbaru dari pemerintah, terutama soal komponen indeks tertentu itu rancu dan berpotensi membuat kenaikan upah minimum tidak sesuai harapan.

Dalam beleid itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewajibkan kepala daerah untuk menetapkan upah minimum regional (UMR) maksimal 21 November 2023. Dengan begitu, UMR baru bakal diterapkan per Januari tahun depan.

Substansinya, gubernur dan atau kepala daerah di setiap provinsi wajib menetapkan UMR selambat-lambatnya setiap 21 November setiap tahunnya.

Gubernur wajib mengeluarkan penetapan upah minimum baru setiap tahun di daerahnya. Oleh karena itu, upah akan selalu disesuaikan dengan nilai upah minimum baru yang diubah setiap tahun.

[Gambas:Video CNN]

Wuxian Agung dari Dinasti Tang

IHSG Berseri di 6.838 usai 283 Saham Terangkat******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level 6.838 pada Senin (13/11). Indeks saham menguat 29,04 poin atau plus 0,43 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp7,4 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 21,27 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 283 saham menguat, 244 terkoreksi, dan 226 lainnya stagnan.

Beralih ke asing, bursa saham Asia kompak bervariasi. Tercatat Nikkei 225 di Jepang menguat 0,05 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong plus 1,30 persen, sedangkan indeks Kospi Korea Selatan minus 0,24 persen.

Sementara itu, bursa saham Eropa kompak menguat.

Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris menguat 1,9 persen, indeks DAX di Jerman plus 0,36 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis plus 0,57 persen.

Senada, bursa saham AS bergerak di zona hijau. Indeks S&P 500 menguat 1,56 persen, indeks NYSE Composite plus 1,01 persen, dan indeks NASDAQ Composite menguat 2 persen.

[Gambas:Video CNN]

Sistem boneka pamungkas

Pemerintah Naikkan Subsidi Konversi Motor Listrik Jadi Rp10 Juta******

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengklaim insentif konversi motor listriknaik dari Rp7 juta menjadi Rp10 juta per unit.

Menurutnya, kenaikan insentif konversi motor listrik sudah berjalan.

"Rp10 juta yang diputuskan untuk yang konversi. Mulai sekarang juga sudah jalan," ucap Arifin di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (10/11).

Terpisah, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin menuturkan pemerintah tengah mengkaji kenaikan insentif konversi motor listrik.

Ia menyebut peluang tersebut masih tetap diusahakan. Pihaknya pun mengaku masih menghitung lebih rinci berapa kenaikan yang dibutuhkan.

"Kami usahakan. Kami lagi hitung. Jadi belum diputuskan, tapi itu sesuatu yang kami pertimbangkan," ucap Rachmat di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat.

Rachmat menilai biaya konversi masih tinggi. Oleh karena itu, meski sudah mendapat insentif sebesar Rp7 juta, minat masyarakat masih sedikit.

"Jadi kalau masih di-supportRp7 juta itu orang masih mikir," katanya.

Menurut dia, minat masyarakat untuk mengikuti konversi motor listrik masih rendah. Padahal, pemerintah menargetkan pemberian insentif Rp7 juta per motor untuk 50 ribu unit tahun ini dan 2024 sebanyak 200 ribu unit.

Kebijakan pemerintah menaikkan subsidi konversi motor listrik menjadi Rp10 juta per unit tak lain karena minat masyarakat yang masih rendah. Tujuan insentif tersebut agar meringankan biaya konversi bahan bakar minyak (BBM) ke motor listrik yang mencapai sekitar Rp14 juta per unit.

Sebelumnya, Kementerian ESDM menduga rendahnya partisipasi masyarakat dalam konversi motor listrik disebabkan karena kurangnya sosialisasi, harga yang cukup mahal, hingga kekhawatiran komponen motor listrik.

Jin Ke Ru Giok

Membongkar 'Misteri' Kenapa Banyak Pengusaha Jadi Timses Para Capres******

Sejumlah pengusahaternama didapuk menjadi Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan bakal capres dan cawapres di Pilpres 2024.

Para pengusaha tersebut mengisi posisi pembina, pengarah, penasihat, pakar, hingga koordinator relawan dalam struktur tim pemenangan.

Di tim pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, pengusaha yang bergabung di antaranya Ketua Kadin 2010-2015 sekaligus mantan Wakil Menteri BUMN Rosan Roeslani. Ia menjabat sebagai ketua TKN Prabowo-Gibran.

Ada juga bos perusahaan kosmetik Mustika Ratu, Putri Kuswisnu Wardani, dan Presiden komisaris PT Lippo Cikarang Theo Sambuaga.

Sementara di tim pasangan Ganjar Prabowo-Mahfud MD, pengusaha yang bergabung di antaranya Ketua Kadin Arsjad Rasjid sebagai ketuanya.

Lalu CEO Whitesky Group Denon Prawiraatmadja, Orias Petrus Moedak yang disebut-sebut berperan penting dalam pengambilalihan 51 persen saham PT Freeport, dan Heru Dewanto yang merupakan pengusaha di bidang jasa konstruksi.

Sementara pengusaha di TKN Anies Baswedan-Cak Imin sejauh ini ada pendiri Tokopedia Leontinus Alpha Edison, dan Thomas Lembong yang merupakan mantan menteri periode 2015-2026 perdagangan sekaligus Chief Executive Officer dan Managing Partner di Quvat Management.

Lantas apa yang para pasangan calon presiden mempercayai pengusaha menjadi bagian dari tim pemenangan mereka, apa misterinya?

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai alasan para capres dan cawapres mengakomodir pengusaha dalam timnya adalah untuk menyediakan logistik. Pasalnya dibutuhkan modal yang besar untuk maju dalam kontestasi pilpres.

Hal itu tentunya tidak gratis.  Sebagai ganti balas jasa yang sudah diberikan kepada para pasangan calon presiden dan wakil presiden, para pengusaha tersebut pasti mengajukan permintaan kalau yang mereka dukung nantinya menang. 

Permintaan salah satunya, kepentingan bisnis mereka tidak diganggu oleh kebijakan pemerintahan yang akan datang. Dan kalau bisa bahkan, pengusaha itu mendapat tambahan dan kesitimewaan proyek dari pemerintah.

"Dikhawatirkan kebijakan-kebijakan pemerintah ke depan akan pro terhadap pengusaha yang menjadi timsesnya (tim sukses). Ini menciptakan resiko persaingan usaha yang tidak sehat, menciptakan kebijakan yang tidak adil bagi seluruh lapisan pelaku usaha," kata Bhima kepada CNNIndonesia.com, Selasa (14/11).

Tak hanya itu, Bhima mengatakan investor yang baru mau masuk ke Indonesia akan melihat adanya keterkaitan yang erat antara kepentingan bisnis jangka panjang dengan politik.

Itu akan membuat investor khawatir bahwa berbisnis di Indonesia tidak cukup hanya dengan profesionalisme, tapi juga dibutuhkan hubungan yang erat dengan aktor politik.

Hal lainnya yang perlu diwaspadai dari maraknya pengusaha di timses pasangan capres dan cawapres adalah bagi-bagi jabatan. Pasalnya, kata Bhima, pelaku usaha yang masuk ke dalam perpolitikan rentan sekali mengalami konflik kepentingan.

"Karena mereka akan mementingkan bisnisnya, tapi juga menjadi regulator. Makanya harus dijaga keterlibatan pelaku usaha jangan sampai terlalu dalam. Apalagi yang punya konflik kepentingan dijadikan menteri," kata Bhima.

Untuk posisi menteri-menteri terkait ekonomi, Bhima mengatakan sebaiknya tidak diisi oleh para pengusaha. Misalnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Menteri Perdagangan.

Bhima menilai sebenarnya boleh saja posisi tersebut diisi oleh para pengusaha. Namun mereka harus bisa melepaskan diri dari konflik kepentingan.

Misalnya pengusaha batu bara tapi kemudian melepas semua kepemilikan saham, maka tidak masalah menjadi Menteri ESDM.

"Tapi selama dia masih menjadi pengusaha, pemilik saham, tapi juga menjadi menteri yang membidangi kebijakan yang akan berpengaruh ke bisnisnya, itu yang kemudian harus dijaga," katanya.

Simbiosis Mutualisme Antara Pengusaha dan Capres di Pilpres

Buku Harian Masalah Aize

IHSG Berseri di 6.838 usai 283 Saham Terangkat******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level 6.838 pada Senin (13/11). Indeks saham menguat 29,04 poin atau plus 0,43 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp7,4 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 21,27 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 283 saham menguat, 244 terkoreksi, dan 226 lainnya stagnan.

Beralih ke asing, bursa saham Asia kompak bervariasi. Tercatat Nikkei 225 di Jepang menguat 0,05 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong plus 1,30 persen, sedangkan indeks Kospi Korea Selatan minus 0,24 persen.

Sementara itu, bursa saham Eropa kompak menguat.

Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris menguat 1,9 persen, indeks DAX di Jerman plus 0,36 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis plus 0,57 persen.

Senada, bursa saham AS bergerak di zona hijau. Indeks S&P 500 menguat 1,56 persen, indeks NYSE Composite plus 1,01 persen, dan indeks NASDAQ Composite menguat 2 persen.

[Gambas:Video CNN]

Bela Diri Melahap Surga

Pelabuhan Bongkar Muat 24 Jam Mempercepat Realisasi Impor Beras******

PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) membuka layanan bongkar muatan selama 24 jam non stop guna mempercepat beras impormasuk Indonesia. Pelabuhan itu ada di ujung Timur hingga Barat Indonesia.

"Pola pemberian layanan operasional 24/7 atau non stop sudah Pelindo terapkan sejak beberapa tahun lalu," kata Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono dalam keterangan tertulis, Minggu (12/11).

Arif kemudian berujar, "Waktu kerja ini berlaku untuk semua jenis komoditas yang akan dibongkar muat, termasuk beras."

Lihat Juga : Bulog Batalkan Rencana Impor 500 Ribu Ton Beras

Pelabuhan itu di antaranya dilakukan di Pelabuhan Panjang, Bitung, Tanjung Wangi, Teluk Bayur, Tanjung Perak (Jamrud), Lhoksumawe, Malahayati, Belawan, Dumai, Tenau Kupang, Tanjung Emas, Tanjung Priok, Balikpapan, Ambon, Sorong dan Papua.

Sepanjang tahun ini, Pelindo juga melaporkan 138 kapal dan volume beras yang dibongkar yakni 1.431.615 ton.

"Di manapun proses bongkar beras dilakukan, pelabuhan yang dikelola Pelindo pada prinsipnya siap memberikan layanan 24/7 dan tentunya kelancaran arus barang ini dapat terwujud jika seluruh elemen yang terkait juga dapat memberikan pola waktu kerja yang sama," ungkap Arif, dikutip Detik Finance.

Lebih lanjut, Arif mengungkapkan layanan 24/7 pelabuhan ini harus diimbangi pihak-pihak terkait termasuk Bulog yang menyiapkan gudang-gudang beroperasi 24 jam.

Lihat Juga : Bos Badan Pangan Sebut Harga Gula Naik Karena Kerja Importir Tak Benar

Dengan demikian, arus pembongkaran bakal berjalan lebih lancar dan penyimpanan beras yang didistribusikan ke masyarakat akan terjamin.

Sebelumnya, Bulog telah meneken kontrak impor beras sebesar 1 juta ton. Jumlah itu akan dikirim secara bertahap, di batch pertama sekitar 600 ribu ton dan pengiriman selanjutnya sebesar 400 ribu ton.

Pemerintah memutuskan untuk melakukan impor beras lantaran produksi lokal masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat.

Dari tahun 2018 hingga 2022, produksi beras nasional hanya stagnan di angka 31,93 juta ton per tahun. Di sisi lain, jumlah penduduk terus mengalami penambahan sekitar 2,9 juta jiwa per tahun.