jam gacor rtp

slot gacor ku 224Jutaan kata 122982Orang-orang telah membaca serialisasi

《jam gacor rtp》

Bapanas: Bantuan pangan dihentikan sementara untuk hormati Pemilu******

Bantuan pangan pemerintah dihentikan sementara karena memang tidak ada politisasi bantuan pangan

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan penyaluran bantuan pangan beras dihentikan sementara pada 8-14 Februari 2024 untuk menghormati berbagai tahapan Pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.

Arief yang dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu, mengatakan penghentian bantuan pangan jelang masa tenang dan pencoblosan suara Pemilu 2024 ini juga sekaligus menegaskan bahwa tidak ada politisasi bantuan pangan.

“Bantuan pangan pemerintah dihentikan sementara karena memang tidak ada politisasi bantuan pangan. Dihentikan sementara untuk menghormati Pemilu dan pemutakhiran data,” kata Arief.

Dalam surat Bapanas yang ditujukan kepada Perum Bulog, tertulis Bapanas menyampaikan kepada Perum Bulog agar menghentikan sementara penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk bantuan pangan beras pada 8-14 Februari 2024 di seluruh wilayah.

“Tanggal 8-9 Februari 2024 hari libur, tanggal 10 Februari 2024 terakhir kampanye, 11-13 Februari 2024 merupakan hari tenang dan 14 Februari 2024 hari pencoblosan,” kata Arief menjelaskan.

Arief menekankan penyaluran bantuan pangan pemerintah yang sangat diperlukan masyarakat bakal kembali dimulai pada 15 Februari 2024. Penyaluran bantuan pangan, ditegaskan Arief, terencana sudah lama dan tidak terkait Pemilu.

“Program ini sudah terencana sudah lama dan tidak terkait Pemilu,” katanya.

Bapanas juga meminta Perum Bulog untuk mengoptimalkan penyaluran bantuan pangan sebelum masa tenang dan setelah pencoblosan suara agar target penyaluran bantuan dapat tepat waktu.

Penyaluran bantuan pangan beras oleh Bapanas sesuai dengan amanat UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Perpres 66 Tahun 2021 di mana Badan Pangan Nasional memiliki salah satu tugas untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan.

Bantuan pangan beras merupakan program pemerintah berupa penyaluran beras kepada masyarakat berpendapatan rendah yang masuk ke dalam keluarga penerima manfaat (KPM). Program ini merupakan salah satu pemanfaatan cadangan beras pemerintah (CBP) sesuai amanat Perpres 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah.

Bantuan pangan beras ini sudah dilakukan sejak awal 2023, dan dilanjutkan pada tahun ini.

Bantuan berupa 10 kg beras ini diperuntukkan bagi 22 juta KPM di seluruh Indonesia berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).


Baca juga: Bapanas pertimbangkan setop sementara bantuan pangan saat hari tenang
Baca juga: Kementan beri bantuan pertanian Rp170,98 miliar untuk Aceh 
Baca juga: Menko PMK pantau penyaluran bantuan pangan beras di Madiun

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

SAR Timika: KM Bayu Sentosa 3 terbakar di perairan Amar******

Timika (ANTARA) - Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Timika di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, mengatakan, bahwa KM Ayu Sentosa 3 terbakar di perairan Amar pada daerah ini.

Pelaksana harian Kepala Kantor SAR Timika, Charles Y Batlajery, melalui rilis kepada ANTARA di Timika, Minggu, mengatakan, mereka menerima informasi dari seorang agen KM Bayu Sentosa 4 atas nama Rizal bahwa KM Bayu Sentosa 3 mengalami insiden kebakaran.

Baca juga: Tabrakan perahu motor di Banyuasin, tiga meninggal dan tiga hilang

"Kami mendapatkan laporan melalui telepon seluler oleh Bapak Rizal, yang mengatakan bahwa KM Budi Sentosa 3 mengalami kebakaran, tepatnya pukul 04.00 wit, pada Minggu 4/2/2024," katanya.

Menurut Batlajery, KM Bayu Sentosa 3 bermuatan 13 orang penumpang terbakar setelah tersambar petir saat mencari ikan di sekitar perairan Amar, Timika. "Diketahui bahwa 12 orang berhasil selamat setelah ditolong oleh KM Bahtera Nuh yang berada di sekitar lokasi kejadian dan dievakuasi menuju Dobo," ujarnya.

Baca juga: Basarnas Padang cari nelayan hilang karena kecelakaan kapal

Ia menjelaskan Kapten Kapal atas nama Tjeng Neng alias Cham Thao, usia 48 tahun saat ini masih dalam proses pencarian oleh tim SAR.

"Dari 13 orang penumpang pada KM Budi Sentosa 3, yang berhasil selamat dan mendapat pertolongan sebanyak 12 orang dan satu orang lagi yang merupakan Kapten Kapal masih dalam pencarian," katanya.

Baca juga: Basarnas Babel siagakan lima pos pelayanan jelang Imlek

Ia menambahkan setelah mendapatkan laporan insiden kebakaran kapal, maka SAR Timika memberangkatkan tim gabungan mengunakan perahu cepat berdaya 600 pK menuju lokasi untuk melakukan pencarian korban.

"Hingga berita ini publikasi, tim SAR gabungan masih melakukan proses pencarian terhadap satu orang penumpang Kapal Budi Sentosa 3," ujarnya lagi.

Pewarta: Agustina Estevani Janggo
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2024

Pakar: Fungsi DKPP hanya menilai kebijakan penyelenggaraan pemilu******

Jakarta (ANTARA) - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan fungsi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) hanya menilai kebijakan penyelenggaraan pemilu karena proses hukum berada di bawah pengadilan.

"Mereka hanya menilai tindakan maupun kebijakan yang dikeluarkan penyelenggara pemilu itu etis atau tidak. Tentu ada proses hukum berikutnya," ucap Feri saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Proses hukum tersebut, kata dia, yang akan menentukan kelanjutan dari vonis DKPP. Misalnya, jika vonis tersebut diproses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau sidang sengketa administrasi di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Adapun DKPP memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) Pemilu 2024.

Feri menuturkan, pihak yang merasa dirugikan dari pelanggaran KPU tersebut bisa mengajukan gugatan ke PTUN maupun Bawaslu.

Ia menjelaskan, jika dalam sengketa administrasi Bawaslu melihat ada pelanggaran, maka lembaga pengawas penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut bisa memutuskan bahwa telah terjadi pelanggaran administrasi serta membatalkan proses administrasi atau terdaftarnya Gibran sebagai salah satu cawapres pemilu tahun ini.

"Jadi tidak serta-merta vonis DKPP membatalkan pendaftaran Gibran begitu saja," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua DKPP Heddy Lugito menyampaikan bahwa Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

DKPP memerintahkan KPU menjalankan putusan tersebut dan meminta Bawaslu mengawasi putusan itu.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).
Baca juga: KPU: Putusan DKPP mengandung kalimat paradoksal
Baca juga: Dekan FH Unair: Putusan DKPP tak pengaruhi pencalonan Gibran
Baca juga: Pakar sebut putusan DKPP tidak pengaruhi pencalonan Gibran

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：daftar pinjol bi checking、dewata88、pbo777

Terkait：togelmacau、website slot paling gacor、dadu4d、cara dapat uang di heat up、voucher kuota indosat gratis、cara daftar slot olympus pakai dana、sultan303、buku mimpi 2d 69、hongkong paito、seribu mimpi 04

---

---

bab terbaru：voucher gofood terbaru（2024-07-12）

Perbarui waktu：2024-07-12