Undian Berhadiah Amplop Merah Tiga Alam

klikme88

Temui Pratikno, Mahfud Md Minta Jadwal Ketemu Jokowi******

SOLO —Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, mengatakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md belum menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ari Dwipayana mengonfirmasi Menko Polhukam Mahfud Md bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara (Menseneg), Pratikno, di Jakarta, Senin (29/1/2024), pukul 19.15 WIB.

Promosi Terus Bertumbuh, Pemberdayaan dan Pendampingan BRI Sentuh 19.533 Klaster Usaha

“Perlu teman-teman ketahui, dalam pertemuan tadi malam, Bapak Menko Polhukam, Bapak Mahfud Md, belum menyampaikan surat pengunduran diri,” kata Ari Dwipayana saat ditemui awak media di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (30/1/2024).

Pratikno sendiri pun mengakui bertemu dengan Mahfud Md di Jakarta, Senin malam. Dalam pertemuan tersebut, Ari menyebutkan Mahfud, yang juga menjadi calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 peserta Pilpres 2024, hendak menyampaikan permohonannya untuk bertemu dengan Jokowi.

Namun, Jokowi masih melakukan kegiatan kunjungan kerja di Jawa Tengah dan diperkirakan tiba di Jakarta pada Kamis (1/2/2024).

Permohonan Mahfud untuk bertemu Jokowi itu pun akan dilaporkan oleh Pratikno setibanya Jokowi di Jakarta, untuk selanjutnya dapat diatur jadwal pertemuan keduanya.

“Ya, setelah beliau (Presiden Jokowi) kembali, pasti akan disampaikan kepada Bapak dan tentu bisa diatur pada kesempatan berikutnya, pertemuan itu,” kata Ari sebagaimana dilansir Antara.

Dalam kesempatan sebelumnya, Mahfud Md menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatan menteri. Dia menyatakan pengunduran diri itu menunggu waktu yang tepat dan akan dilakukan secara baik-baik.

Legenda Raja Pedang

teluk4d

Solopos Hari Ini : Presiden Harus Jadi Teladan******

JOGJA–Permintaan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah agar Presiden menjadi teladan yang baik dalam penyelenggaraan negara diangkat menjadi headlineHarian Umum Soloposedisi Selasa (30/1/2024). PP Muhammadiyah juga mendesak DPR mengawasi Presiden agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya demi memenangkan pasangan capres-cawapres nomor urut 2.

Diberitakan Soloposhari ini, Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo, dalam pernyataan resmi, Senin (29/1/2024), mendesak Bawaslu dan DPR untuk mengawasi Presiden Joko Widodo secara penuh tanpa pandang bulu agar penyelenggaraan Pemilu 2024 bisa berjalan dengan netral tanpa campur tangan kekuasaan.

Promosi BRI Kembali Buka BRILiaN Future Leader Program General dan IT

“Kami meminta dan menuntut Bawaslu dan DPR meningkatkan pengawasan terutama terhadap dugaan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pemenangan satu kontestan tertentu,” katanya dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (29/1/2024). Dia mengakui bahwa Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu menyebutkan presiden dan wakilnya tidak dilarang untuk melaksanakan kampanye Pemilu.

Namun, pasal tersebut tidak bisa dipandang sebagai sebuah norma yang terpisah dan tercerabut dari akar prinsip dan asas penyelenggaraan Pemilu yang di dalamnya terdapat aktivitas kampanye. Selain itu, menurutnya, pelaksanaan kampanye harus dipandang bukan hanya ajang memperkenalkan peserta kontestasi politik, melainkan harus dipandang sebagai bagian dari pendidikan politik masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 267 ayat (1) UU Pemilu.

“Bagaimana mungkin pendi­dikan politik masyarakat akan tercapai jika Presiden dan Wakil Presiden yang aktif menjabat kemudian mempromosikan salah satu kontestan, jadi de­ngan de­mikian, pernyataan Pre­siden Joko Widodo bahwa Presiden dibenarkan secara hukum un­tuk melakukan kampanye dan ber­pihak merupakan statemen yang berlindung dari teks norma yang dile­paskan dari esensi kampanye dan Pemilu itu sendiri,” tuturnya.

Buah Sampai Baju Jadi Buruan Jelang Imlek

Perayaan Tahun Baru Tionghoa atau Imlek menjadi perayaan pula bagi para pedagang buah. Banyak warga yang memburu aneka buah impor untuk kebutuhan upacara-upacara dan hidangan atau bingkisan saat Imlek. Yang merasakan hal ini di antaranya para pedagang buah di Pasar Gede Solo.

Penjual buah di Pasar Gede Solo mengaku mulai kebanjiran pesanan sejak pekan lalu. Banyak orang yang memesan jauh-jauh hari untuk dikirim mendekati puncak perayaan Imlek yang jatuh pada 10 Februari 2024 mendatang.

Jumadi, seorang pedagang buah di Pasar Gede Solo, menyebut jeruk ponkam, buah pir, dan apel menjadi yang paling dicari konsumen. Hingga saat ini, Jumadi mengaku telah mengirimkan pesanan ke beberapa tempat dan akan berlanjut mendekati puncak perayaan Imlek. Jika ditotal dia telah mengirim ratusan kemasan dan akan bertambah mendekati Imlek.

Bisnis Sehat Kuliner Nondaging

SURABAYA—Gaya hidup vegan dinilai mampu memberikan keuntungan bagi para pelaku usaha kuliner. Saat ini, gaya hidup vegan telah menjadi tren di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Republik Indonesia Angela Tanoesoedibjo seusai menghadiri acara bertajuk Vegan Festival yang digelar di salah satu mal di Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis (25/1/2024) malam seperti diberitakan antaranews.

Selain itu, menurut Allied Market Research, pasar makanan vegan diperkirakan mencapai US,4 miliar pada 2026. Nilai ini setara dengan Rp495 triliun. “Kami lihat potensi yang ditimbulkan dari gaya hidup ini bisa menumbuhkan perekonomian signifikan karena masyarakat mulai mengadopsi vegan lifestyle,” kata Angela.

Angkutan Publik Dulu, Baru Naikkan Pajak

JAKARTA – Pemerintah harus betul-betul menyiapkan dan memperbaiki transportasi publik sebelum mengambil keputusan menaikkan pajak kendaraan pengguna bahan bakar minyak (BBM).

Hal ini disampaikan pengamat transportasi Djoko Setijowarno menanggapi wacana yang sempat terlontar soal kenaikan pajak kendaraan bermotor pengguna BBM. Mengiringi wacana yang muncul dari Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi itu disampaikan alasan bahwa kenaikan pajak akan digunakan untuk mensubsidi kendaraan umum dan kendaraan listrik.

“Perbaiki dulu transportasi publiknya, selama itu tidak dilakukan dengan benar ya percuma,” katanya, Senin (29/1/2024). Djoko mengapresiasi dukungan pemerintah untuk mendorong transportasi umum, namun ia menyayangkan jika dukungan tersebut jadi dalih untuk memaksa masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik. “Pemerintah seperti memaksakan diri agar orang beli motor listrik. Menurut saya, seharusnya tidak seperti itu,” kata pengamat dari Universitas Katolik Soegijapranata Semarang itu.

Simak berita di Koran Solopos edisi hari ini, Selasa (30/1/2024), lewat gawai Anda dengan mengakses koran.solopos.com. Untuk memulai berlangganan silakan daftar ke Solopos ID dengan harga mulai Rp9.999. Berlangganan Solopos ID, Anda bisa mengakses berita Koran Solopos lewat gadget, membaca konten khas Solopos.com yaitu Espos Plus, serta menikmati semua berita di Solopos.com tanpa gangguan iklan.

Bila ada pertanyaan atau kendala mengenai Solopos ID, Anda bisa mengakses Pusat Bantuan atau menghubungi WhatsApp pusat layanan pelanggan SoloposID di 081548554656.

Jangkar kecil antarbintang

slot kakek zeus hari ini

RS UNS Buka Layanan Patologi Forensik******

SOLO —Mulai 1 Desember 2022, Rumah Sakit (RS) UNS yang berkerja sama dengan Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Jawa Tengah (Jateng), telah siap memberikan pelayanan patologi forensik.

Nantinya RS UNS dapat bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam pemeriksaan pada jenazah yang meninggal tidak wajar.

Promosi Naik Kelas Bersama Rumah BUMN, BRI Sukses Berdayakan Lebih dari 400.000 UMKM

Dirut RS UNS, Prof. Dr. Hartono, dr., M.Si, dalam sambutannya menyampaikan sosialisasi layanan patologi forensik tersebut ditujukan untuk mengenalkan layanan patologi forensik di RS UNS yang pada 1 Desember nanti mulai dibuka.

“Harapan kami memang kami ingin memperkenalkan layanan forensik ini sekaligus berharap bisa menjalin kolaborasi dan kerja sama dengan Biddokkes Polda Jateng. Kami berharap semakin lama layanan ini akan semakin komprehensif dan paripurna,” kata dia.

Dia menyampaikan meski usia RS UNS baru sekitar enam tahun, namun RS UNS telah menjalani akreditasi dan dinyatakan paripurna. Selian itu RS UNS juga telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama untuk Fakultas Kedokteran UNS, selain RSUD Dr. Moewardi.

Kepala Instalasi Kedokteran Forensik RS UNS, yang juga Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal, dr. Adji Suwandono, S.H., Sp.FM, menyampaikan pelayanan patologi forensik yang akan dibuka di RS UNS mulai 1 Desember 2022 adalah berkaitan dengan pemeriksaan pada jenazah yang mati tidak wajar.

Baca Juga: HUT ke-6, Ini yang Ingin Dicapai Rumah Sakit UNS

“Sebelumnya, yang dilaksanakan di RS UNS lebih ke pemulasaraan jenazah klinis. Kalau kemarin, banyak yang berhubungan dengan Covid-19, kami memang melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sebelum 1 Desember ini, kami belum melaksanakan pelayanan autopsi pada jenazah,” kata dia.

Terkait dengan pelayanan tersebut, dia menyebut telah melakukan komunikasi dengan Biddokkes Polda Jateng.

“Dari Kabiddokkes Polda Jateng juga menyambut dengan baik usulan atau penawaran yang kami ajukan untuk kerja sama ini. Dengan begitu, saat ini kami mengundang jajaran Polres/Polresta se-Soloraya. Termasuk Polsek yang berada di bawah Polres tersebut,” jelas dia.

Baca Juga: Raih Achmad Bakrie Award 2022, Dr Tonang UNS Solo Lakukan Inovasi ini 

Layanan instalasi kedokteran forensik di RS UNS diharapkan bisa menjadi alternatif atau pilihan dari layanan yang sudah ada di tempat lain. Terutama memberikan alternatif bagi para penyidik dari Polres atau Polsek yang berada di sekitar RS UNS. Serta mempermudah akses dalam melakukan pelayanan autopsi atau patologi forensik tersebut.

Dibukanya layanan tersebut juga menguatkan RS UNS sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama bagi Fakultas Kedokteran UNS. Dimana sinergitas antara pelayanan dan tri darma pendidikan harus berjalan baik.

Sosialisasi tersebut melibatkan tiga pembicara. Selain dr. Adji, juga ada Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal RS UNS, dr. Novianto Adi N., S.H., M.Sc, Sp.FM dan perwakilan dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, dr. Istikomah, Sp.KF., S.H., M.H.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcomdan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini. Tags UNS Solo Layanan Kesehatan RS UNS Rumah Sakit Di Solo Rumah Sakit UNS Share

---

Penyesuaian Gaji PNS 2024

Penyesuaian Gaji PNS 2024Mariyana Ricky P.D ,  Whisnupaksa Kridhangkara ,  Mariyana Ricky P.D Rabu, 31 Januari 2024 - 23:00 WIB share SOLOPOS.COM - Infografis Gaji PNS 2024 (Solopos/Rahmanto Iswahyudi)

JAKARTA —Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menetapkan peraturan terkait penyesuaian gaji pegawai negeri sipil (PNS).

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 5/2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Promosi Naik Kelas Bersama Rumah BUMN, BRI Sukses Berdayakan Lebih dari 400.000 UMKM

Selain itu, di peraturan disebutkan bahwa besaran gaji pokok PNS dalam lampiran II PP No. 7/1997 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 15/2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas PP No. 7/1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil perlu diubah.

Pasal 1 ayat (2) PP No. 5/2024 menyebutkan bahwa aturan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2024.

Infografis: Rahmanto Iswahyudi

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcomdan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini. Tags #espospedia gaji PNS infografis Kenaikan gaji PNS Share

INFO PERBANKAN KABAR TELEKOMUNIKASI

---

KPU Solo Beri Edukasi Terkait Pemilu 2024 ke Siswa SDN Bromantakan

KPU Solo Beri Edukasi Terkait Pemilu 2024 ke Siswa SDN BromantakanDhima Wahyu Sejati ,  Joseph Howi Widodo ,  Burhan Aris Nugraha Rabu, 31 Januari 2024 - 22:56 WIB share SOLOPOS.COM - Komisioner KPU Solo divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Yuly Yulianingrum, memberikan pembelajaran saat sosialisasi pemilu kepada siswa di SDN Bromantakan 56 Solo, Rabu (31/1/2024). (Solopos/Joseph Howi Widodo).

SOLO — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo memberikan pendidikan terkait Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 kepada siswa SDN Bromantakan Solo di sekolah setempat, Rabu (31/1/2024).

Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar tentang proses pemilu sekaligus sebagai pembekalan politik sejak dini agar anak-anak di masa depan bisa menjadi pemilih yang cerdas.

Promosi Naik Kelas Bersama Rumah BUMN, BRI Sukses Berdayakan Lebih dari 400.000 UMKM

Sosialisasi kepada siswa SD itu diikuti sekitar 43 anak kelas VI. Mereka belajar tentang pesta demokrasi, penyelenggaraan pemilu, parpol peserta pemilu.

Siswa menunjukan boneka maskot Pemilu 2024 Sura dan Sulu saat mengikuti sosialisasi dari KPU Solo di SDN Bromantakan 56 Solo, Rabu (31/1/2024). (Solopos/Joseph Howi Widodo).

 

Sekolah setempat menggelar pembelajaran dasar terkait demokrasi dan Pemliu 2024 kepada siswa kelas enam bersama petugas KPU Kota Solo. (Solopos/Joseph Howi Widodo).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcomdan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini. Tags edukasi politik kpu solo Pemilu 2024 SDN Bromantakan sosialisasi pemilu Share

---

PDIP Solo Desak Bawaslu Investigasi Kabar Truk Bansos Bergambar Gibran & Jokowi

PDIP Solo Desak Bawaslu Investigasi Kabar Truk Bansos Bergambar Gibran & JokowiKurniawan ,  Ika Yuniati Rabu, 31 Januari 2024 - 22:53 WIB share SOLOPOS.COM - Ilustrasi Bawaslu. (Istimewa)

SOLO— Wakil Ketua DPC PDIP Solo, Suharsono, mendesak Bawaslu Solo melakukan investigasi kabar adanya truk bergambar Walikota Solo sekaligus Calon Wakil Presiden (Cawapres) Gibran Rakabuming Raka dan Presiden Joko Widodo tengah mengangkut beras bantuan sosial (bansos) di wilayah Pasar Kliwon, Solo.

“Saya minta Bawaslu untuk investigasi. Saya minta camat-camat di Solo, kalau ada yang seperti itu ditahan dulu di luar. Jangan boleh masuk halaman [kantor pemerintah]. Bila ada gambar calon yang sedang kontestasi di Pemilu,” urainya saat dihubungi  Kamis (31/1/2024).

Promosi Naik Kelas Bersama Rumah BUMN, BRI Sukses Berdayakan Lebih dari 400.000 UMKM

Suharsono menegaskan hal tersebut tak bisa dibenarkan. Ia juga telah melakukan tindakan dengan melaporkan  kepada Bawaslu Solo.

“Intinya saya ngotot[kabar truk pengangkut bansos bergambar Gibran dan Jokowi ] adalah tidak benar. Calon [Cawapres] masuk ke dalam fasilitas pemerintahan membawa sembako berupa beras. Itu jelas melanggar undang-undang kampanye,” ujar dia.

Bawaslu Solo Lakukan Penelusuran

Sementara, Anggota Bawaslu Solo, Poppy Kusuma, saat diwawancara Solopos.com, Rabu (31/1/2024), mengatakan kabar itu berembus dua hingga tiga hari terakhir. Pihaknya juga telah melakukan penelusuran di lapangan.

“Sudah 2-3 hari yang lalu kabar itu. Hari Selasa. Info awal, ada truk yang mengangkut bansos pemerintah, tapi ada gambar calon,” ujar dia. Poppy mengatakan Panwascam Pasar Kliwon sudah mencoba melakukan kroscek.

Tapi, saat dilakukan pengecekan lokasi, dia melanjutkan, truk yang dimaksud sudah tidak ada. “Truknya sudah tidak ada saat dikroscek teman-teman Panwascam Pasar Kliwon, dan lurahnya mengaku tak tahu menahu,” urai dia.

Poppy mengatakan informasi adanya truk bergambar Jokowi-Gibran digunakan untuk mengangkut bansos kali pertama diterima oleh Panwascam Pasar Kliwon. Gambar tersebut ada di  bagian belakang truk dilengkapi tulisan Merah Darahku Gibran Pilihanku.

Poppy mengatakan pihaknya mendapatkan informasi tersebut dari salah satu warga.

“Panwascam dilapori salah satu warga. Mereka lantas berkoordinasi dengan kelurahan. Saat Panwascam koordinasi dengan lurah, truk dimaksud sudah tidak di lokasi. Jadi kami mau cari bukti dan lainya, sudah tak ada,” kata dia.

Bila kabar tersebut benar, Poppy menyatakan hal itu tidak dibenarkan atau melanggar ketentuan perundang-undangan. “Iya enggak boleh. Kan menggunakan fasilitas pemerintah untuk kepentingan salah satu calon Pemilu 2024,” urai dia.

Bayi labu saya

indo 89 slot

Muhammadiyah Desak Bawaslu & DPR Awasi Kedekatan Jokowi******

SOLO —Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mendesak DPR untuk mengawasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya demi memenangkan paslon nomor urut 2 Prabowo-Gibran.

Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo, mendesak Bawaslu dan DPR untuk mengawasi Presiden Joko Widodo secara penuh tanpa pandang bulu agar penyelenggaraan Pemilu 2024 bisa berjalan dengan netral tanpa campur tangan kekuasaan.

Promosi Transformasi Digital Bawa BRIBRAIN Raih Future of Intelligence se-Asia Pasifik

“Kami meminta dan menuntut Bawaslu dan DPR meningkatkan pengawsan terutama terhadap dugaan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pemenangan satu kontestan tertentu,” katanya dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (29/1/2024).

Dia mengakui bahwa Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu menyebutkan presiden dan wakilnya tidak dilarang untuk melaksanakan kampanye Pemilu.

Namun, pasal tersebut tidak bisa dipandang sebagai sebuah norma yang terpisah dan tercerabut dari akar prinsip dan asas penyelenggaraan Pemilu yang di dalamnya terdapat aktivitas kampanye.

Selain itu, menurutnya pelaksanaan kampanye harus dipandang bukan hanya sekedar ajang memperkenalkan peserta kontestasi politik, melainkan harus dipandang sebagai bagian dari pendidikan politik masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 267 ayat (1) UU Pemilu.

“Bagaimana mungkin pendidikan politik masyarakat akan tercapai jika Presiden dan Wakil Presiden yang aktif menjabat kemudian mempromosikan salah satu kontestan, jadi dengan demikian, pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa Presiden dibenarkan secara hukum untuk melakukan kampanye dan berpihak merupakan statemen yang berlindung dari teks norma yang dilepaskan dari esensi kampanye dan Pemilu itu sendiri,” tuturnya.

Dia menjelaskan daripada berkampanye untuk Prabowo-Gibran, sebaiknya Presiden Jokowi memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 bisa berjalan dengan baik dan berintegritas.

Menurutnya, pejabat publik disumpah untuk menjabat sepenuh waktu sehingga seharusnya memang tidak ada aktivitas lain selain aktivitas yang melekat pada jabatan.

“Maka secara filosofis posisi Presiden adalah pejabat publik yang terikat sumpah jabatan dan harus berdiri di atas dan untuk semua kontestan. Dengan demikian, secara filosofis, aktivitas untuk kampanye sekalipun dilakukan saat cuti adalah tidak tepat,” katanya.

PP Muhammadiyah mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencabut semua pernyataannya yang menjurus pada ketidaknetralan institusi kepresidenan, terlebih soal pernyataan bahwa Presiden boleh kampanye dan boleh berpihak dan meminta presiden untuk menjadi teladan yang baik dengan cara selalu taat hukum dan menjunjung tinggi etika dalam penyelenggaraan negara.

“Presiden harus menghindarkan diri dari segala bentuk pernyataan dan tindakan yang berpotensi menjadi pemicu fragmentasi sosial, terlebih dalam penyelenggaraan Pemilu yang tensinya semakin meninggi,” ujarnya.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Muhammadiyah Desak DPR dan Bawaslu Awasi Gerak-gerik Jokowi ke Prabowo-Gibran”

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di WhatsApp Komunitas dengan klik Solopos News Updatedan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini. Tags Bawaslu DPR Jokowi Muhammadiyah Pemilu 2024 Pilpres 2024 Prabowo Subianto Share

---

Melihat Peluang Caleg Pendatang Baru Raih Kursi DPRD Wonogiri di Pemilu 2024

Melihat Peluang Caleg Pendatang Baru Raih Kursi DPRD Wonogiri di Pemilu 2024Muhammad Diky Praditia ,  Suharsih Senin, 29 Januari 2024 - 23:25 WIB share SOLOPOS.COM - Pengendara sepeda motor melintas di depan deretan bendera parpol peserta Pemilu 2024 di depan Kantor KPU Wonogiri, Rabu (13/9/2023). (Solopos/Muhammad Diky Praditia)

WONOGIRI— Sebagai calon anggota legislatif atau caleg pendatang baru, Azalea Putri Utami, 26, menyadari betul butuh perjuangan keras agar bisa meraih kursi di DPRD Wonogiri pada Pemilu 2024. Caleg dari dari PDIP itu pun sudah menyiapkan strategi.

Promosi Transformasi Digital Bawa BRIBRAIN Raih Future of Intelligence se-Asia Pasifik

Ia menyampaikan sejak awal kampanye yang dia lakukan bukan mengajak warga untuk memilihnya, melainkan memilih parpol yang mengusungnya. Hal itu merupakan strategi dari parpol yang menerapkan prinsip gotong royong atau kolektif.

Masing-masing caleg dari PDIP di Wonogiri sudah memiliki wilayah ‘tempur’ dan sudah ada kesepakatan antaracaleg. Dia dan caleg lain dari partai yang sama harus turun ke bawah bersama masyarakat di wilayah masing-masing.

Dengan strategi itu, menurutnya, biaya kampanye yang dikeluarkan tidak terlalu banyak meski tidak juga berarti nihil biaya. Menurut dia, biaya kampanye yang dikeluarkan bukan untuk politik uang.

Bahkan parpolnya melarang melakukan hal itu dan mereka justru mengampanyekan antipolitik uang. “Biaya yang kami keluarkan paling untuk sumbangan ketika ada kegiatan warga untuk kebutuhan publik,” ungkap caleg pendatang baru DPRD Wonogiri itu.

Lea, sapaan akrabnya, tahu betul untuk bisa duduk di kursi DPRD Wonogiri butuh banyak suara mengingat dia berangkat dari parpol yang sudah memiliki enam calon petahana di daerah pemilihan atau dapilnya. Walau demikian, perempuan itu cukup optimistis bisa mendapatkan kursi di lembaga legislatif Wonogiri.

Caleg pendatang baru dari PDIP Wonogiri, Azalea Putri Utami, 26, siap bertarung memperebutkan kursi DPRD Wonogiri pada Pemilu 2024. (Istimewa)

Optimisme yang sama disampaikan Ketua Komite Eksekutif Partai Buruh Wonogiri, Lasmini, meski juga sedikit pesimistis mengingat Partai Buruh masih tergolong partai baru. Lasmini mengatakan partainya hanya mencalonkan satu caleg di masing-masing dapil di Wonogiri.

Dia sadar betul dengan jumlah caleg yang sedikit bukan perkara mudah bagi caleg Partai Buruh sebagai pendatang baru untuk mendapatkan kursi di DPRD Wonogiri. Karenanya dia tidak pesimistis meski juga tidak terlalu optimistis untuk bisa meraih kursi. Partai Buruh sebagai partai baru berusaha mengikuti kontestasi Pemilu 2024 secara optimal.

Caleg Partai Gerindra dari Dapil 3, Suryo Suminto, juga mengaku cukup yakin bisa mendapatkan satu kursi meski tidak ada petahana dari partainya. Jumlah caleg Partai Gerinda di dapil 3 ada 10 orang, sesuai kuota maksimal di dapil tersebut, sehingga peluang untuk meraih kursi cukup besar.

40 Anggota DPRD Maju Lagi

Banyaknya calon petahana anggota DPRD Wonogiri pada Pemilu 2024 ini memang dinilai bakal menyulitkan para calon pendatang baru meraih kursi. Parpol baru dan nonparlemen diprediksi masih sukar menggeser parpol yang sudah bertengger di lembaga legislatif itu.

Parpol yang akan menduduki kursi di DPRD Wonogiri pun diprediksi tidak akan banyak berubah. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wonogiri, 40 dari 50 anggota DPRD Wonogiri kembali maju sebagai caleg pada Pemilu 2024. Sedangkan total jumlah caleg dari 14 parpol yang mengajukan calon di DPRD Wonogiri ada 423 orang.

Pengamat politik Wonogiri, Bambang Tetuko, mengatakan untuk melihat peluang caleg termasuk caleg pendatang baru mendapatkan kursi DPRD Wonogiri, terlebih dahulu harus melihat parpol pengusungnya. Sebab pada Pemilu 2024 parpol benar-benar ditempatkan sebagai peserta Pemilu seperti pada Pemilu 2019.

Suara yang diperoleh parpol akan menentukan berapa banyak kursi yang didapatkan untuk diisi caleg yang diusung. Hal itu karena perhitungan suara pada Pemilu 2024 menggunakan metode Sainte Lague.

Dengan metode ini, perolehan suara parpol di setiap dapil akan dihitung terlebih dulu untuk menentukan apakah parpol itu mendapatkan kursi atau tidak. Setiap perolehan total suara parpol akan dibagi dengan bilangan pembagi ganjil 1, 3, 5, dan 7.

BambangTetuko (Istimewa)

Sebagai contoh, parpol A mendapatkan total suara sebanyak 10.000, parpol B meraih total suara sejumlah 9.000, dan partai C mendapatkan total suara 8.000. Kemudian semua perolehan suara parpol dibagi 1, maka parpol A mendapatkan satu kursi karena memiliki hasil pembagian terbanyak yaitu 10.000.

Selanjutnya, perolehan suara parpol B dan C tetap masih dibagi 1 karena belum mendapatkan kursi. Sedangkan perolehan suara parpol A dibagi tiga karena pada pembagian bilangan 1 sudah mendapatkan suara. Dengan begitu, parpol B mendapatkan satu kursi karena hasil pembagiannya paling besar, yaitu 9.000 suara.

Sementara parpol C yang mendapatkan hasil pembagian dari bilangan 1 sebanyak 8.000 dan parpol yang mendapatkan hasil pembagian bilangan 3 sebanyak 3.333, belum mendapatkan kursi lagi. Begitu juga seterusnya sampai memenuhi kuota kursi yang tersedia di dapil itu.

Setelah parpol memastikan jumlah kursi yang didapat, caleg yang berhak mengisi kursi itu adalah caleg dengan perolehan suara terbanyak dari parpol tersebut. Bambang menerangkan konsekuensi dari metode penghitungan suara itu, parpol harus bisa bekerja cerdas untuk meraih suara sebanyak-banyaknya.

Atur Strategi sesuai Metode Sainte Lague

Dengan begitu, mereka bisa mendapatkan jatah kursi. Logikanya, semakin banyak calon yang diusung maka perolehan suara parpol semakin banyak. Peluang parpol untuk mendapatkan jatah kursi pun semakin tinggi.

Menurut dia, parpol akan lebih diuntungkan jika memiliki calon petahana atau incumbent. Apalagi jika jumlah calon petahana dari parpol itu banyak. Calon petahana seharusnya sudah memiliki kantong-kantong suara yang sudah mereka rawat selama minimal lima tahun terakhir.

Akan tetapi, lanjutnya, jika parpol tidak memiliki strategi yang baik, meski memiliki banyak calon petahana, tidak menjamin mereka bisa mempertahankan kadernya di DPRD Wonogiri. Sebagai contoh Partai Demokrat.

Pada Pemilu 2019, partai berlambang bintang mercy itu memiliki empat calon petahana. Tetapi pada Pemilu itu mereka justru tersingkir tidak mendapatkan kursi satu pun. Hal itu karena mereka tidak cukup baik dalam mengatur strategi mengamankan kursi untuk parpol.

Ilustrasi anggota DPRD Wonogiri mengikuti rapat di ruang paripurna Gedung DPRD Wonogiri. (Dok Solopos)

Bambang menyebutkan kondisi itu bisa terjadi karena belum semua parpol pada saat itu memahami metode penghitungan Sainte Lague. Perlu diketahui metode itu baru kali diterapkan di Wonogiri pada Pemilu 2019. Masing-masing caleg pada saat itu masih individual dalam berkampanye sehingga suara partai tidak diperhatikan.

Sementara pada Pemilu 2024, parpol seharusnya sudah paham betul metode penghitungan itu, sehingga strategi yang mereka terapkan bisa sesuai.

“Dengan begitu, parpol yang punya calon incumbentpeluangnya semakin besar untuk dapat kursi. Begitu juga calon incumbentakan semakin besar peluangnya dapat jatah kursi dengan perolehan suaranya,” kata Bambang saat dihubungi Solopos.com, Senin (29/1/2024).

Menurut dia, meski memiliki banyak calon incumbent, belum tentu juga calon dari parpol itu mudah mendapatkan kursi. Sebab semakin banyak calon petahana yang terpilih, harga kursi untuk calon dari partai itu juga tinggi berdasarkan penghitungan Sainte Lague.

Sebagai contoh, menurut data KPU Wonogiri, pada Pemilu 2019, total perolehan suara dari PDIP yang mendapatkan enam kursi di Dapil I sebanyak 75.415 suara. Caleg PDIP yang mendapatkan kursi di dapil itu perolehan suaranya paling banyak 13.400 suara dan paling sedikit 6.550 suara.

Memaksimalkan Potensi DPT

Bandingkan dengan Partai Golkar yang mendapatkan dua kursi dengan total perolehan 17.415 suara. Caleg Golkar yang mendapatkan kursi di dapil itu masing-masing memperoleh 5.488 dan 1.019 suara saja. Jumlah caleg dari kedua parpol itu sesuai kuota kursi yang tersedia.

Bambang menjelaskan jika parpol yang mengusung caleg banyak saja tidak menjamin mendapatkan banyak kursi, apalagi parpol yang tidak memenuhi kuota caleg yang tersedia. Dia mengatakan parpol nonparlemen dan parpol pendatang baru di Wonogiri pada kenyataanya tidak memaksimalkan kuota caleg.

“Kalau saya lihat parpol-paprol baru di Wonogiri sejauh ini belum bisa memberikan warna baru dalam politik lokal. Mereka belum bisa mengubah peta politik Wonogiri.”

Di sisi lain, semua caleg dari partai baru dan nonparlemen itu merupakan pendatang baru. Maka peluang mereka untuk mendapatkan kursi amat kecil.

“Kalau saya lihat parpol-paprol baru di Wonogiri sejauh ini belum bisa memberikan warna baru dalam politik lokal. Mereka belum bisa mengubah peta politik Wonogiri. Sementara parpol yang sudah ada, mereka punya calon petahana. Minimal mereka akan mempertahankan kursi itu. Maka, untuk parpol baru, apa boleh buat?” ujarnya.

Bambang memprediksi hasil Pemilu 2024 tidak akan banyak berubah dibanding Pemilu 2019. Mereka yang akan duduk di kursi DPRD Wonogiri masih akan didominasi wajah-wajah lama.

Menurut dia, parpol dan caleg pendatang baru bisa mengubah politik Wonogiri jika mereka benar-benar menjalankan fungsinya untuk melakukan pendidikan politik bagi masyarakat. Parpol seyogyanya rutin memberikan pendidikan politik.

Dengan begitu, parpol bisa dikenal warga sekaligus bisa mendapatkan konstituen. Parpol dan caleg pendatang baru tidak bisa hanya mengandalkan masa kampanye untuk dikenal masyarakat Wonogiri karena waktu yang ada sangatlah pendek.

Sementara itu, Ketua DPC PDIP Wonogiri, Joko Sutopo, menyampaikan tidak sepakat jika peluang caleg pendatang baru untuk mendapatkan kursi dinilai lebih kecil dibandingkan calon petahana.

Menurut Jekek, sapaan akrabnya, baik caleg pendatang baru maupun petahana memiliki peluang yang sama jika melihat sistem penghitungan menggunakan metode Sainte Lague.

Hal itu dengan catatan parpol bisa memaksimalkan potensi daftar pemilih tetap (DPT) yang ada sehingga akan mudah bagi pendatang baru untuk mendapatkan kursi.

”Caleg itu bisa raih suara paling banyak, paling sekitar 10.000 suara, tidak bisa lebih dari 10% [DPT], maka dari itu strategi yang kami lakukan adalah meminta masyarakat coblos partai. Di kami, tidak ada coblos by name,” ucap Jekek.

Benua Kelaparan

20 togel

KPU Nyatakan Sistem Pemilu Indonesia Lebih Baik dari AS******

JAKARTA —Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Idham Holik, menilai bahwa sistem pemilihan umum (pemilu) di Republik Indonesia (RI) lebih baik dibandingkan Amerika Serikat (AS).

“Kalau, misalnya, kita bandingkan sistem pemilu Indonesia dan sistem pemilu di Amerika Serikat. Saya secara pribadi sebagai warga negara Indonesia (WNI) menilai sistem kita lebih baik,” ujar Idham saat wawancara eksklusif bersama Antaradi Wisma Antara B, Cikini, Jakarta, Senin (29/1/2024).

Promosi Kolabs Ciamik BRI dan Telkomsel, Paket Data Spesial Hadir di BRImo

Ia mengaku pernah bertemu dengan rekan dari perguruan tinggi di Negeri Paman Sam itu dan memberikan contoh studi komparatif atau perbandingan terhadap sistem pemilihan presiden dan wakil presiden.

Dia menyebut Presiden AS tidak dipilih secara langsung oleh rakyat, melainkan melalui lembaga yang dikenal dengan istilah electoral collegeatau lembaga pemilih.

Ketika warga AS datang ke tempat pemungutan suara, mereka sebenarnya memilih orang-orang yang bakal duduk dalam electoral college. Tugas utama anggota electoral collegeadalah memilih presiden dan wakil presiden.

Mereka bekerja setiap empat tahun sekali, yakni beberapa pekan setelah pemungutan suara oleh masyarakat di negara bagian. Pada saat itulah mereka menjalankan tugas.

“Nanti di setiap empat tahun khususnya di (tanggal) 20 Januari, elektoritulah yang akan memilih capres,” jelasnya.

Sementara, Indonesia menganut asas “LUBER JURDIL” yang merupakan singkatan dari “Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”. “Langsung” berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan.

“Tapi di Indonesia pemilih bisa memilih langsung, bisa menentukan siapa calon presiden pilihan mereka masing-masing. Ini luar biasa menurut saya,” ungkap Idham.

Dari sisi itu lah, dia mengaku bangga dengan sistem pemilu di Indonesia dibandingkan di AS. Idham pun tak menampik Indonesia menjadi negara demokrasi terbesar ketiga, namun dari sistem pemilu tetap terbaik.

“Kita harus punya kebanggaan sebagai warga negara Indonesia tidak boleh inferior. Bangsa ini, bangsa besar dan bicara demokrasi Indonesia terkategori stabil dibanding negara lain,” tuturnya.

Ia juga menyoroti banyak sekali riset tentang penurunan demokrasi yang luar biasa di AS, seperti democratic backsliding, how democracies diedan sebagainya. Hal ini menunjukkan ada masalah yang besar di negara tersebut.

Oleh karena itu, dia bangga dengan Indonesia, karena senantiasa memperbaiki diri. Idham menilai wajar bila ada kritik yang terus dilayangkan sebagai bagian dari praktik demokrasi.

“Yang jelas Pemilu 2024, ini lah yang akan menentukan masa depan bangsa dan negara. Tidak ada kata lain kecuali berpartisipasi,” tegas Idham.

Sebelumnya, KPU RI mengumumkan peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha’at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Pemungutan suara pileg, termasuk Pemilu Anggota DPD RI, secara serentak dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 pada tanggal 14 Februari 2024.

KPU RI juga telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Terlepas dari kehidupan ini, Xiang Nanxun

rajazeus88

Waduh! Gedung ESDM Retak Imbas Proyek BSI Tower, Ini Kata Kontraktor******

“Kami saat ini tengah mengevaluasi bersama Ahli Geoteknik dan didampingi oleh PUPR dalam mengantisipasi settlementini agar terkendali ke depannya. Tentunya kami juga akan berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian ESDM untuk meminimalkan dampak dan mengembalikan kondisi bangunan Gedung Heritage” ujarnya dalam keterbukaan informasi, dikutip Kamis (1/2/2024). via Bisnis.com.

Manajemen PTPP itu merinci, peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan BSI Tower dilaksanakan pada pada 9 November 2023.

PTPP ditunjuk sebagai kontraktor pemenang tender Gedung BSI dengan skema BOT(Build, Operate & Transfer) selama 30 Tahun.

Sebelum Gedung ESDM mengalami keretakan, PTPP mengaku pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada lingkungan sekitar gedung termasuk dengan Kementerian ESDM.

Selain itu, tambah PTPP, sebagai langkah antisipatif dan mitigasi atas risiko pergerakan tanah, perseroan juga telah melakukan penempatan inclinometer dan melakukan monitoring settlement secara berkala menggunakan sistem dinding penahan tanah secant pilesesuai dengan karakteristik tanah di lokasi dan mempertahankan dinding penahan tanah existing.

“Dari data monitoring yang ada, memperlihatkan terdapat penurunan dari waktu ke waktu yang menyebabkan keretakan pada bagian dilatasi dan hal ini telah dikoordinasikan dengan Kementerian ESDM sebelumnya sehingga merekomendasikan sementara waktu Gedung Heritage dikosongkan untuk evaluasi dan restorasi,” jelas Efendi.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agus Cahyono, mengumumkan kepada publik gedung ESDM retak pada Selasa (30/1/2024).

Agus Cahyono menjelaskan, saat ini Kementerian ESDM telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memproyeksi kemungkinan kerusakan lanjutan imbas dari pembangunan BSI Tower.

“Tadi sudah kita rapat dengan PUPR dan juga dari Dinas Cagar Budaya. Teman-teman PUPR minta waktu untuk melakukan analisis, untuk menjadwalkan seperti apa sih nanti proses restorasinya,” jelasnya di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (30/1/2024).

 

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Gedung ESDM Retak Imbas Proyek BSI Tower, Kontraktor Beri Penjelasan”