slot gacor 5000

Setan Besar dari Sekte Abadi

China Larang Impor Seafood Jepang Imbas Buang Limbah Nuklir Fukushima******

China mengumumkan larangan impor seluruh jenis seafooddari Jepangsebagai tanggapan atas keputusan Tokyo yang mulai membuang limbah radioaktif pembangkit tenaga nuklir Fukushima ke laut mulai hari ini, Kamis (24/8).

Departemen Bea Cukai China mengumumkan akan berhenti mengimpor semua produk akuatik dari Jepang. Larangan ini berpotensi membatasi bahkan melarang sama sekali produk laut lainnya selain seafood seperti garam dan rumput laut.

Lihat Juga : ANALISISWFH Demi Atasi Polusi Jakarta dan Ancaman Hangus Rp215 T Sekejap Mata

Operator pabrik Tokyo Electric Power (Tepco) 9501.T mengatakan pembuangan limbah ini akan dimulai sekitar pukul 13.00 siang waktu setempat.

Diberitakan Reuters, air limbah itu mula-mula bakal dilepaskan dalam porsi yang lebih kecil dan dengan pemeriksaan ketat.

Debit pertama limbah yang akan dibuang sebesar 7.800 meter kubik, setara dengan sekitar tiga kolam renang Olimpiade. Proses ini akan berlangsung selama sekitar 17 hari.

Menurut hasil uji Tepco yang dirilis pada Kamis, air limbah mengandung sekitar 63 becquerels tritium per liter. Angka ini di bawah batas tritium Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk air minum yakni 10 ribu becquerels per liter. Becquerels adalah satuan radioaktif.

Tepco memperkirakan proses pelepasan limbah bakal memakan waktu puluhan tahun. Limbah itu sendiri saat ini tercatat lebih dari 1,3 juta metrik ton.

China menentang keras sejak awal Jepang merencanakan pembuangan limbah nuklir Fukushima ini ke laut.

"China sangat khawatir terhadap risiko kontaminasi radioaktif yang dibawa oleh makanan dan produk pertanian Jepang yang diekspor ke China," kata seorang pejabat bea cukai China seperti dikutip Reuters.

Para pedagang seafood di pasar-pasang Beijing juga ikut marah dan khawatir soal keputusan Jepang ini.

"Opini publik di media sosial mengatakan bahwa di masa depan makanan laut tidak lagi disebut 'seafood' tapi 'seafood nuklir'. Ini dampaknya sangat besar," kata salah satu pedagang seafood di Beijing, Li Yuxuan.

Hashtag yang terkait dengan pembuangan limbah Fukushima pun ramai di media sosial China, menghasilkan ratusan juta bacaan di platform media sosial populer, Weibo, dan ribuan komentar keras anti-Jepang dari para netizen Negeri Tirai Bambi.

Banyak netizen China bahkan menyerukan agar Jepang dihukum berat atau bahkan "diledakkan".

"Bumi bisa hidup tanpa Jepang, tapi tidak tanpa makanan laut," tulis seorang pengguna yang terdaftar di provinsi Shanxi, postingannya ini disukai lebih dari seratus ribu kali.

[Gambas:Video CNN]

Monyet kera memainkan Perjalanan ke Barat

INDEF Bandingkan Kinerja Sektor Manufaktur Era Jokowi dengan SBY******

Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Berly Martawardaya menyebut kinerja sektor manufaktur Indonesia menurun signifikan sejak pandemi covid-19.

Jika mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), proporsi sektor manufaktur terhadap PDB turun menjadi 18,25 persen pada kuartal II/2023.

Ia mengatakan jika dibandingkan dengan negara lain seperti China, Thailand, bahkan Afrika Selatan, penurunan sektor manufaktur Indonesia terjadi sangat cepat.

Berly mengatakan sektor industri dalam perekonomian sangat signifikan karena dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja yang tingkat pendidikannya lebih rendah (SD hingga SMA). Serapan tenaga kerja itu dapat menekan tingkat kemiskinan dan kesenjangan di masyarakat.

Pada kesempatan itu, ia membandingkan kinerja manufaktur era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Joko Widodo.

Pada era SBY, untuk periode 2004 hingga 2009, pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas tercatat tumbuh sebesar 5,10 persen. Kinerja itu meningkat pada periode kedua masa kepemimpinannya (2009-2014) sebesar 6,10 persen.

Sedangkan proporsi ekspor industri pengolahan pada era SBY tercatat sebesar 43,70 persen pada periode pertama dan 36,80 persen pada periode kedua.

Lihat Juga : KCIC Jelaskan soal Isu Subkontraktor Tak Dibayar

Sementara itu, pada era Jokowi, pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas hanya tumbuh 4,7 persen pada periode pertama (2014-2019) dan melambat menjadi hanya 2,10 persen pada periode kedua (data 2019 hingga 2022).

Proporsi ekspor industri pengolahan di era mantan walikota Solo ini justru tercatat lebih tinggi, yaitu mencapai 44,40 persen pada periode pertama dan 45,80 persen pada periode kedua.

Berly mengatakan perlambatan yang tajam pada periode kedua Jokowi tersebut memang turut dipengaruhi oleh pandemi covid-19.

"Jadi pertumbuhannya (di era Jokowi) turun, tapi proporsi ekspornya cenderung meningkat," jelas Berly.

Adapun, berdasarkan data investasi, rata-rata investasi langsung industri pengolahan di era Jokowi tercatat lebih tinggi, pada periode pertama mencapai US,42 miliar dan periode kedua sudah mencapai US,42 miliar.

Sementara pada era SBY, rata-rata investasi langsung industri pengolahan hanya sebesar US,65 miliar pada periode pertamanya dan sebesar US,62 untuk periode kedua.

[Gambas:Video CNN]

mimpi basah jiwa

Profil Aguan, Bos Agung Sedayu Group yang Akan Bantu Jokowi Bangun IKN******

Nama pengusaha Sugianto Kusuma alias Aguan mengemuka belakangan ini. 

Hal itu terjadi setelah dirinya memimpin Konsorsium Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ke proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada pertengahan Agustus lalu.

Aguan mengunjungi proyek IKN bersama dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Informasi soal kunjungan itu diungkap oleh pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Investasi/BKPM.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara Agung Wicaksono mengatakan alias Aguan merupakan salah satu pengusaha yang akan menanamkan investasi Rp20 triliun di IKN Nusantara.

Investasi ditanam lewat perusahaannya Agung Sedayu Group.

"Kalau yang dari swasta, tadi sudah ada Rp20 triliun. Ini mainly play, playartinyaentertaiment, hotel dan lain sebagainya, termasuk ruang terbuka hijau," katanya di sela acara ASEAN Investment Summit 2023 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (3/9).

Agung Sedayu di play tadi yang investasi swasta untuk mix use development bikin mal, hotel. Terus ada rumah sakit ada Hermina, ada hotel ada beberapa brand hotel. Minggu depan akan ada penandatangan," tambahnya.

Lantas, seperti apa profil Aguan dan kiprahnya di dunia bisnis?

Pendiri Agung Sedayu Group itu lahir di Palembang pada 9 Januari 1951. Di kota tersebut, Aguan juga mengenyam pendidikan di sekolah menengah Tionghoa Jugang Zhongxue.

Dilansir dari berbagai sumber, kehidupan masa muda Aguan tak bisa dibilang berantakan dan bandel. Perkenalannya dengan dunia properti bermula saat ia berkenalan dengan seorang pemborong bangunan.

Kala itu, sang teman kehabisan uang karena kalah judi. Aguan pun lantas memberinya pinjaman sebagai modal untuk membangun ruko dengan sistem bagi hasil.

[Gambas:Video CNN]

Dari sinilah, Aguan belajar mengenai bisnis bangunan sampai akhirnya ia memulai bisnisnya sendiri pada bidang konstruksi. Aguan kemudian merintis Agung Sedayu Group pada 1971, saat perekonomian dan dunia bisnis di Indonesia mulai bangkit.

Bisnisnya pun terus berkembang. Tercatat, portofolio pengembangan Agung Sedayu Group tersebar di beberapa daerah prestisius di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Proyeknya antara lain, township, superblok, apartemen, office tower, mal, industrial estate, hotel, dan lain sebagainya.

Selain memegang tampuk kepemimpinan Agung Sedayu Group, Aguan juga tercatat menjabat wakil komisaris utama PT Bank Artha Graha sejak tahun 1990-1999. Pada 2004, ia bergabung dengan PT Bank Inter-Pacific Tbk.

Lalu, setelah penggabungan PT Bank Inter-Pacific Tbk dan PT Bank Artha Graha Tbk, Aguan kembali dipercaya sebagai wakil komisaris utama PT Bank Artha Graha Internasional Tbk.

Aguan dan keluarganya juga menguasai 50 persen saham PT Cahaya Kusuma Abadi Sejahtera (CKAS).

Aguan juga tercatat sebagai Wakil Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia. Yayasan Buddha Tzu Chi merupakan sebuah organisasi nirlaba yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan.

Superstar Hiburan yang Tak Terkalahkan

PUPR Beber Progres Tol Tanpa Sentuh usai Bertemu Roatex******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membeberkan hasil pertemuan dengan PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) terkait multi lane free flow(MLFF) alias tol tanpa sentuh.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan pertemuan digelar hari ini. Kendati, Hedy menyebut pembahasan antara pemerintah dengan Roatex belum rampung.

"Kita masih akan lanjut Senin (11/9) nanti. Masih ada yang harus kita pertemukan, nanti Senin kita lanjutkan. Isu-isunya belum beres semua. Kan ada ruang lingkup yang berubah, dulu enggak ada yang namanya transisi, sekarang ada. Jadi, ada perubahan dari ruang lingkup kerja. Ini banyak hal yang harus kita bicarakan. Dampak pembiayaannya bagaimana, banyak hal," jelasnya di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/9).

Ia menegaskan masalah uang tidak mudah dengan hanya sekali 'bersalaman', melainkan harus jelas bagaimana perhitungannya. Hedy menyebut PUPR dan Roatex masih belum sepakat soal transisi ini.

"Ya, belum sepakat. Nanti kita sepakati dulu. Tunggu saja nanti (rencana uji coba MLFF akhir 2023). Kita masih lakukan pembahasan dengan pihak terkait. Ya (uji coba masuk dalam kontrak), sistem transisinya saja belum disepakati," tutur Hedy.

"Ini kan ada perubahan ruang lingkup, harus ada kesepakatan lagi dong. Kalau uji coba itu kan sistemnya harus disepakati dulu. Ini kan ada transisi, yang mau dicoba apakah open atau transisi dulu? Harus jelas dulu," terangnya.

MLFF sebelumnya dijadwalkan diuji coba pada 1 Juni 2023 di Bali. Namun, rencana tersebut batal karena kisruh manajemen RITS.

Eks Direktur Utama RITS Musfihin Dahlan mengatakan pihak Hungaria berharap teknologi tol nirsentuh itu diterapkan di tanah air seperti sistem yang diimplementasikan di Hungaria dan Rusia. Namun, pihak Indonesia berharap penerapan sistem tersebut disesuaikan dengan kondisi di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Jalan menuju pagi berbintang

LRT, Asa Baru Mathilda Menembus Macet Jakarta Demi Sesuap Nasi******

Masyarakat Jakartadan daerah penyangganya mendapatkan harapan baru akan tersedianya alat transportasimassal yang nyaman.

Hal ini seiring selesainya pembangunan LRT Jabodebek. Kementerian Perhubungan menyebut setelah selesainya pembangunan LRT tersebut, moda transportasi yang menelan dana Rp32 triliun itu selanjutnya akan dioperasikan akhir bulan ini.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap moda transportasi massal itu bisa mengurangi kendaraan pribadi di jalan.

Terkait tarif LRT Jabodebek, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menetapkan sebesar Rp5.000 untuk satu kilometer pertama. Lalu selanjutnya Rp700 setiap kilometer berikutnya.

Dengan perhitungan itu, maka tarif LRT Jabodebek untuk jarak terjauh berkisar di Rp20 ribu hingga Rp25 ribu.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berharap  dengan tarif dan kehadiran LRT ke depan bisa membuat 140 ribu orang yang selama ini naik kendaraan pribadi beralih ke LRT.

Dengan hal itu diharapkan jumlah kendaraan pribadi beredar di Jakarta bisa ditekan sehingga polusi bisa dikurangi. Maklum, data Kemenhub, jumlah kendaraan yang beredar di Jakarta memang cukup besar.

Data Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, jumlah kendaraan yang beredar di Jabodetabek yang meliputi mobil, bus, motor dan truk saja sudah tembus 21,76 juta unit.

Jumlah itu tumbuh 7 persen lebih setiap tahun. Besarnya jumlah kendaraan yang beredar di jalanan ibu kota tersebut berdampak ke kemacetan.

Akibat kemacetan, masyarakat Jakarta harus menghabiskan waktu berjam-jam di jalanan ibu kota. Masalah itu menimbulkan kerugian ekonomi sampai dengan Rp71,4 triliun di Jakarta.

Kerugian didapat dari lumpuhnya aktivitas ekonomi, pemborosan pemakaian BBM serta kerusakan lingkungan akibat polusi udara yang ditimbulkan.

Data Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek saja menyebut, pemborosan BBM yang diakibatkan kemacetan lalu lintas di Jakarta dan daerah penyangganya tembus 2,2 juta liter per hari.

Sementara itu, waktu yang hilang akibat kemacetan 6 juta orang-jam per hari.

Namun, Jokowi menyebut tarif LRT Jabodebek perlu diberikan subsidi atau Public Service Obligation (PSO). Menurutnya, setiap transportasi publik harus disubsidi.

Subsidi LRT, kata Jokowi, nantinya akan diatur oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

"Yang jelas ada itu urusannya menteri perhubungan. Masak presiden suruh hitung-hitung seperti itu," katanya.

Lantas bagaimana pendapat masyarakat soal LRT Jabodebek?

Salah satu warga Bekasi, Mathilda mengatakan LRT Jabodebek memang memberikan harapan baru baginya dalam mendukung mobilitasnya dari rumahnya di Bekasi ke ke Jakarta Selatan demi mencari sesuap nasi.

Memang, selama ini ada KRL yang bisa ia gunakan. Ada juga sarana transportasi lain. Tapi katanya, kehadiran LRT memberikan semakin banyak pilihan baginya untuk menuju tempat kerja.

Apalagi kabarnya, dengan moda transportasi ini, jarak Jakarta-Bekasi yang biasanya harus ditempuh berjam-jam bisa dijangkau hanya dalam 45 menit saja.

"Soalnya kalau pulang ke Bekasi naik KRL kan suka lama ya dan desak-desakan. Jadi harapannya kalau pakai LRT tuh lebih nyaman," katanya kepada CNNIndonesia.com, Senin (18/8).

Meski memberikan harapan baru, ia masih berharap agar pemerintah bisa menekan harga tiket LRT. Ia merasa tarif tiket Rp20 ribu masih terlalu mahal.

[Gambas:Video CNN]

"Tapi kalau bisa sih harga tarifnya lebih murah dong. Soalnya kan biaya hidup mahal ya, tapi gaji enggak naik-naik. Ya kalau bisa ongkos transportasi juga jangan mahal-mahal ya," katanya.

Segendang sepenarian dengan Mathilda, salah satu warga Depok bernama Naely mengatakan warga di sekitar Jakarta perlu LRT Jabodebek karena KRL saat ini sudah terlalu penuh. Namun ia menilai tarif LRT Jabodebek masih terlalu mahal.

"Selisihnya sangat jauh dari tarif KRL, jadi kalau bisa harganya diturunkan lagi," katanya.

Ke depan, Naely berharap LRT Jabodebek bisa beroperasi lebih baik lagi.

"Semoga transportasi baru ini bisa dijangkau lebih banyak orang," katanya.

Gadis di seberangnya tidak khawatir untuk menikah

Beda Data Jokowi Cs dengan Faisal Basri soal Hilirisasi Nikel******

Pemerintah berulang kali selalu membanggakan programhilirisasi nikel yang diklaim menambah nilai ekspor dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

Sayangnya, kebijakan tersebut justru mendapat kritik dari berbagai pihak salah satunya Ekonom Senior UI Faisal Basri.

Berikut beda data antara pemerintah dengan Faisal Basri terkait program hilirisasi nikel:

"Bapak presiden, maaf kalau saya katakan bahwa bapak berulang kali menyampaikan fakta yang menyesatkan," ujar Faisal melalui blog pribadinya, Jumat (11/8).

Faisal mengungkapkan berdasarkan data BPS, pada 2022, nilai ekspor besi dan baja yang diklaim sebagai hasil dari hilirisasi hanya sebesar US,8 miliar atau Rp413,9 triliun (asumsi kurs Rp14.876 per dolar AS pada 2022 lalu).

Meski ada perbedaan hitungan, Faisal mengakui memang ada lonjakan ekspor dari hasil hilirisasi nikel hingga 414 kali. Namun, semua uang tersebut tidak mengalir ke Indonesia melainkan ke China hampir 90 persennya.

Lihat Juga : Pujian Prabowo ke Jokowi: Jokowinomic Aplikasi Nyata Ekonomi Pancasila

2. Harga Nikel

Faisal juga mengatakan harga nikel yang dibeli oleh perusahaan smelter di RI jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga di Shanghai. Hal itu ia sampaikan dalam Kajian Tengah Tahun INDEF bertemakan Menolak Kutukan Deindustrialisasi, Selasa (8/8).

"Harga yang dibeli perusahaan smelter itu ditetapkan pemerintah pakai HPM (harga patokan mineral). Di Shanghai, harganya US,7 per ton, tapi smelter nikel di RI itu belinya dengan patokan hanya US,9 per ton. Tapi yang dinikmati penambang nikel hanya US," kata Faisal.

Menanggapi pernyataan Faisal tersebut, Deputi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto mengatakan sesuai dengan hukum supply dan demand, maka selisih harga tersebut wajar terjadi. Sebab, sejak Indonesia menetapkan kebijakan larangan ekspor, harga internasional memang naik.

"Bahwa jika supply menurun sementara demand tetap, maka akan ada kenaikan harga. Hal inilah yang terjadi pada saat Pemerintah melakukan pelarangan ekspor pada 2020 sampai saat ini. Harga internasional naik karena supply bijih nikel dari Indonesia hilang," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (12/8).

Jadi, saat nikel dibeli dari Indonesia, harga yang ditetapkan pemerintah sudah sesuai dengan pasar. Namun, karena stok berkurang karena larangan ekspor Indonesia, maka memang ada kenaikan harga sehingga terlihat ada selisih besar.

"Jika ekspor bijih nikel Indonesia kembali dibuka, maka harga internasional pasti akan turun karena supply bertambah dari Indonesia, sehingga perbedaan antara harga nikel internasional dengan HPM (Harga Patokan Mineral) pasti akan lebih kecil," jelasnya.

Lihat Juga : ANALISISMenanti APBN 2024, Rencana Keuangan Terakhir di Era Jokowi

3. Pungutan Pajak

Faisal mengatakan RI juga kurang diuntungkan dari hilirisasi karena ekspor olahan bijih nikel sama sekali tidak dikenakan segala jenis pajak dan pungutan lainnya.

Perusahaan smelter nikel bebas pajak karena mereka menikmati tax holiday selama 20 tahun atau lebih. Insentif pajak itu diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan BKPM.

Namun, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo membantah pendapat Faisal itu.

Menurutnya, pemerintah menetapkan pemungutan PNBP dan royalti atas nikel dan produk pemurniannya. Jadi keuntungan dari hilirisasi tetap masuk ke negara.

"Bang @FaisalBasri yang baik, saya jawab satu hal dulu, PNBP dan royalti. Anda keliru ketika bilang tidak ada pungutan karena faktanya melalui PP 26/2022 diatur tarif PNBP SDA dan royalti atas nikel dan produk pemurnian," tulis Yustinus dalam cuitan Twitternya pada Jumat (11/8).

Menurut Yustinus, sejalan dengan amanat UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, pengelolaan mineral diarahkan untuk mendukung hilirisasi.

Ada dua hal, imbuhnya, yang dilakukan pemerintah terkait dengan kebijakan tersebut.

Pertama,pelarangan ekspor bijih nikel pada 2020.

Kedua,pemberian tarif royalti yang berbeda antara IUP yang hanya memproduksi/menjual bijih nikel dibandingkan dgn IUP yang sekaligus memiliki smelter. Tarif royalti untuk bijih nikel 10 persen dan tarif untuk feronikel atau nikel matte sebesar 2 persen.

Tak berbeda jauh, Seto juga membantah pernyataan Faisal soal perusahaan smelter nikel bebas pajak keuntungan badan karena mereka menikmati tax holiday selama 20 tahun atau lebih.

Menurut Seto, tax holiday 20 tahun diberikan dengan investasi sebesar Rp30 triliun atau lebih. Jika kurang dari nilai itu, maka akan menyesuaikan periodenya, antara 5-15 tahun.

"Insentif tax holiday ini hanya untuk PPh Badan, pajak-pajak lainnya tetap harus dibayar," jelasnya.

Benarkah hilirisasi nikel lebih banyak untungkan China?