slotx500

Selir gila tidak mudah untuk diculik

KAI Expo 2023: Akhir Pekan Seru Bersama Kahitna, Project Pop dan JKT48******

Kementerian Perhubungan, PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan detikcom akan menggelar Hub Space X KAI Expo 2023, dengan mengangkat tema 'Budaya Baru Transportasi Massal' pada 29 September-1 Oktober 2023 di Jakarta Convention Center (JCC).

Acara ini akan menghadirkan berbagai keseruan, termasuk konser musik gratis dan tiket kereta api murah. Adapun kegiatan ini menjadi salah satu rangkaian rangkaian peringatan Hari Perhubungan Nasional.

Konser musik gratis akan digelar di Hub Music pada setiap hari penyelenggaraan acara. Pada hari pertama, Jumat (29/9), akan tampil Novia Bachmid, Olivia, dan Maribeth. Selanjutnya, ada juga penampilan dari BrassBand PTDI STTD dan JKT48.

Pada hari kedua, Sabtu (30/9), akan tampil Ronny Idol, Project Pop, dan Kahitna. Pada hari ketiga, Minggu (1/10), akan tampil GJLS Bernyanyi dan musisi spesial yang namanya masih dirahasiakan.

Kereta api yang mendapatkan tarif promo, di antaranya KA Argo Bromo Anggrek (Gambir - Surabaya Pasarturi), KA Fajar Utama Yogyakarta (Pasar Senen - Yogyakarta), KA Turangga (Bandung - Surabaya Gubeng), dan lainnya.

Sebagai informasi, Hub Space X KAI Expo 2023 juga didukung oleh Lion Air Group, Gojek, Pertamina International Shipping, CRCC, PT Pelabuhan Indonesia (Persero), PT Multi Ocean Shipyard, CRI.

Ada juga Angkasa Pura I, Angkasa Pura II, Bluebird Group, Meratus Line, Insa, Jasa Raharja, Electrum, PT ASDP, Gapura Angkasa, PT Pelabuhan Tiga Bersaudara, Biro Klasifikasi Indonesia dan PT Ambang Barito Nusapersada.

Bagi Anda yang sedang mencari hiburan seru dan hemat untuk mengisi liburan akhir pekan, KAI Expo 2023 bisa menjadi pilihan yang tepat. Informasi lebih lanjut dapat diakses di detikcom.

Sekretaris cabang terbaik

Temuan Ombudsman: Mayoritas Warga Rempang Masih Tak Mau Dipindah******

Ombudsman RI membeberkan hasil temuan sementara terkait konflik relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau imbas rencana pembangunan proyekRempang Eco City. Salah satunya, mayoritas warga di tiga kampung Pulau Rempang disebut menolak untuk dipindah.

Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro mengatakan pihaknya mendapatkan keterangan dari tiga kampung tua di Pulau Rempang, yakni Pasir Panjang, Tanjung Banun, dan Sembulang.

Ketiga kampung ini yang nantinya menjadi target pembangunan tahap awal pada lahan sekitar 2.000 hektare.

"Mereka menilai bahwa semuanya kok serba cepat, mereka juga menyatakan bahwa apa yang mereka tangkap cenderung tidak tetap, berubah-ubah enggak jelas, enggak pasti. Yang paling menggelisahkan hari ini adalah mereka didatangi oleh petugas tim gabungan yang istilahnya memang door to dooruntuk bergerilya meminta persetujuan warga," ujar dia dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (27/8).

Johanes menegaskan pada prinsipnya warga Kampung Pasir Panjang tidak mau direlokasi dan berharap tak akan ada relokasi ke tempat mana pun.

"Mereka hanya mendukung penataan kampung saja, dan berharap pada pemerintah adanya pembinaan dan penataan Kampung Pasir Panjang. Jadi bukan relokasi, bukan juga pergeseran dalam bahasanya terkini ya," jelas dia lebih lanjut.

Sementara di Kampung Tanjung Banun dengan total 130 KK, Johanes menyebut warga sudah mengetahui rencana pemerintah memberikan kompensasi dan ganti rugi lahan atau rumah pengganti. Namun, informasi tidak diterima secara langsung dari pemerintah.

"Mereka tidak pernah dikumpulkan, diberi informasi secara langsung itu enggak. Jadi hanya dari mulut ke mulut. Sudah ada dua kali pengecekan lahan dan pendataan kepada warga, namun tidak pernah dilakukan pertemuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan pendataan tersebut," imbuh Johanes.

Ia juga menyebut belum ada dialog dan komunikasi dari pemerintah secara langsung kepada warga Tanjung Banun tentang persetujuan relokasi dari warga dan tawaran ganti rugi. Menurut dia, warga di sana juga pada dasarnya tak mau dipindahkan dari tempat asalnya.

"Belum adanya dialog dan komunikasi dari pihak pemerintah kepada warga secara langsung. Mengklarifikasi bahwa belum ada persetujuan relokasi dari warga dan menolak relokasi serta tawaran ganti kerugian yang diberikan oleh pemerintah," lanjutnya.

"Jadi Kampung Tanjung Banun ini sama dengan Pasir Panjang, pada dasarnya mereka tidak mau dipindahkan dari tempatnya."

Sementara di Kampung Sembulang yang terdiri dari 130 KK, Johanes mengatakan warga berada dalam tekanan setiap harinya karena desakan aparat agar mereka menyetujui relokasi. Apalagi setelah demonstrasi pada 7 dan 11 September lalu.

"Mereka merasa dalam tekanan hari-hari ini karena mereka, bahkan ketika enggak ada orang di rumah, form-nya itu dimasukkan di pintu. Kalau enggak ada orang tuanya, anaknya dipaksa mewakili orang tuanya lah gitu untuk mengisi form dan tanda tangan," jelasnya.

Johanes juga mengungkap pada saat Menteri Investasi Bahlil Lahadalia turun, warga berharap bisa bertemu. Hanya saja hanya tiga orang warga yang menjadi perwakilan dalam pertemuan tersebut. Sementara warga yang menolak tidak dilibatkan dalam komunikasi.

Selain itu, terdapat dampak ekonomi yang dirasakan langsung khusus warga Sembulang, seperti kesulitan mendapatkan pasokan bahan pangan dari distributor.

"Ini menarik karena mereka rata-rata ada yang berjualan, punya warung-warung, tapi ada ketakutan distributor untuk mensuplai barang karena status tempat itu sudah di-declare oleh pemerintah akan dikosongkan sehingga ada kekhawatiran tidak terbayar," jelas Widijantoro.

Menurut dia, konflik ini membuat distributor bahan pangan khawatir ada potensi gagal bayar dari para warga Kampung Sembulang. Hal ini tentu menyusahkan warga untuk menjangkau kebutuhan pangannya.

"Itu berpengaruh kepada suplai, tentu mengganggu mereka, karena ketersediaan bahan pangan pokok mereka kemudian menipis, mereka hanya mengonsumsi apa yang masih ada," ungkap dia.

Kemudian, imbas peristiwa demonstrasi, beberapa warga Kampung Sembulang ditahan aparat. Hal ini kemudian berdampak pada pemasukan warga yang mayoritas nelayan akhirnya takut untuk melaut. Hal ini tentu akan memengaruhi pendapatan mereka.

Maka itu, Ombudsman RI segera memvalidasi data-data yang sebenarnya terkait berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi.

"Soal data yang mau direlokasi perlu juga memang kejujuran dari BP Batam terkait dengan data-data itu. Sebenarnya berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi, karena satu sisi ada informasi di media massa menyatakan sudah ratusan. Faktanya kemudian tersebar hanya 3 KK yang kemudian telah direlokasi. Ombudsman tentunya juga akan memvalidasi data-data ini nanti, sebenarnya data yang mana yang benar," pungkasnya.

Rasul Carmen

Kino Food Indonesia Tutup, Ini Penyebabnya******

Bursa Efek Indonesia mencatatkan PT Kino Food Indonesia (KFI) dilikuidasi oleh induk usaha PT Kino Indonesia Tbk (KINO). Hal itu terungkap dalam keterbukaan informasi dengan nomor 089/CF-CS/OJK/092023.

Dalam surat itu, Sekretaris Perusahaan KINO Clara Alexandra Linanda, mengatakan keputusan likuidasi diambil berdasarkan keputusan sirkuler yang diambil para pemegang saham KFI selaku pengganti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Integrasi bisnis menjadi alasan KFI dilikuidasi oleh Kino Indonesia.

Selain integrasi bisnis, 80,4 persen saham KFI dimiliki oleh Kino Indonesia. Namun, ia menjelaskan bahwa kelangsungan Kino sama sekali tidak berdampak terhadap operasional maupun keberlangsungan perusahaan.

"Tidak ada dampak pada kegiatan operasional hukum, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha perseroan," ujarnya.

Sebagai informasi, Kino Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di sektor produksi dan distribusi konsumsi terbaru. Sejumlah produk Kino Indonesia adalah makanan, minuman, farmasi, dan bodycare. Perusahaan tersebut memiliki total 19 merek dan 16 kategori produk.

Kino Food Indonesia awalnya merupakan PT Morinaga Kino Indonesia, sebuah perusahaan patungan antara Kino Indonesia dengan Morinaga & Company Limited yang berasal dari Jepang.

Pada 2019, Kino Indonesia mengambil alih Morinaga Kino Indonesia dan merubah perusahaan tersebut menjadi KFI. KFI merupakan merupakan produsen permen, minuman serbuk, makanan dari cokelat, makanan bayi dan berbagai produk lainnya.

[Gambas:Video CNN]

Memanggil Miliaran Dewa dan Iblis dari Dunia Lain

Zulhas Akui Harga Produk Marketplace Lebih Murah dari Pasar Grosir******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan harga jual produk di marketplace jauh lebih murah bahkan dibandingkan dengan grosir offline.

"Pusat grosir mestinya tuh paling murah, mestinya. tetapi yang dijual di online itu bisa separuh harganya gitu," katanya saat mengunjungi Pusat Grosir Esemka, Jakarta Barat, Jumat (29/9).

"Jadi kalau tadi satu set itu dijual langsung Rp120 ribu, di online itu harganya bisa Rp60 ribu. Bedak tadi dia jual Rp22 ribu tapi di online bisa Rp12 ribu sampai Rp15 ribu," imbuh Zulhas.

Di sisi lain, meski pemerintah berupaya melindungi UMKM dengan melarang social commerce, Zulhas juga mendorong para pedagang untuk berjualan secara online.

"UMKM, marketplace, lembaga perbankan, kita temukan agar ekosistemnya ketemu. Jadi UMKM belum mengerti marketplace, dilatih jualannya, packagingnnya sehingga nanti selain offline bisa online," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Aku mencintaimu tanpa mengatakannya dengan tulus

Shopee Angkat Suara Sikapi Permendag soal Larangan Social Commerce******

Shopee angkat suara terkait penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 31 tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Aturan ini terkait dengan larangan media sosial yang juga jadi tempat berjualan atau social commerce seperti TikTok Shop.

Head of Government Relations Shopee Indonesia Balques Manisang mengatakan Shopee mendukung keputusan pemerintah untuk mendukung ekosistem perdagangan tersebut. 

"Karena Shopee memiliki misi yang sama dengan pemerintah untuk selalu membantu dan mengutamakan UMKM," kata Balques dalam keterangan tertulis, Kamis (28/9).

Balques mengatakan sejak tahun 2019, Shopee terus membantu memberdayakan jutaan UMKM lokal melalui sejumlah program. Misalnya Ekspor Shopee, Kampus UMKM Shopee di 10 kota, Program Bimbel Shopee, dan beberapa program lainnya yang membantu UMKM bisa naik kelas.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) resmi melarang social commerce atau online shop berbasis medsos seperti TikTok Shop untuk berjualan dan melayani transaksi jual-beli.

Namun, ia memberi kelonggaran bagi social commerce untuk mematuhi aturan itu mulai minggu depan. Saat ini, pemerintah masih mensosialisasikan aturan tersebut.

Lihat Juga : Fakta-fakta TikTok Shop Dilarang Jualan dan Bertransaksi

"Berlaku mulai kemarin, tapi kita memberitahukan dulu beberapa hari ini, kita surati, ya seminggu ini lah," katanya saat konferensi pers di Kementerian Perdagangan, Rabu (27/9).

Ia juga mengatakan social commerce yang ingin berjualan harus memiliki aplikasi e-commerce terpisah. Pasalnya social commerce hanya boleh untuk promosi.

Lalu, aturan itu juga menetapkan harga minimum sebesar US0 per unit barang asal luar negeri yang langsung dijual oleh pedagang ke Indonesia melalui platform e-commerce lintas negara (cross border). Sedangkan pedagang dalam negeri yang menjual barang impor tidak dikenakan batasan tersebut.

"Hanya untuk luar negeri saja, yang impor. (Pedagang dalam negeri) bebas berapa saja boleh," kata Zulkifli.

Keberadaan social commerce dikeluhkan oleh pedagang, seperti pedangan tekstil di Tanah Abang. Pedagang mengeluh sepi karena harga yang ditawarkan social commerce seperti TikTok Shop jauh lebih murah.

Lihat Juga : Zulhas Resmi Teken Aturan Larang TikTok Shop Cs Jualan dan Transaksi

harry potter louis

Bahlil Minta DPR Bentuk Tim Analisis Penghambat Investasi di Batam******

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia meminta Komisi VI DPR RI membentuk tim untuk menganalisis apa yang menjadi penghambat masuknya investasi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri).

Ia menduga ada pihak-pihak yang terlibat untuk menggagalkan investasi di kawasan Batam. Bukan tanpa alasan, berdasarkan temuannya, penolakan itu tak hanya datang dari masyarakat setempat.

"Temuan saya, yang bermain ini bukan hanya persoalan masyarakat kita. Kalau masyarakat kita ini insya Allah bisa kita komunikasikan yang baik-baik. Saran saya, lewat Komisi VI membuat tim untuk menganalisa kenapa Batam ini, BP (Badan Pengusahaan) Batam ini, sejak 2004 membangun investasi yang gede, selalu aja ada dinamika," kata dia dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Senin (2/10).

"2010 begitu juga. Akhirnya batal, batal, batal terus. Sekarang 2023 juga mau dibuat batal. Ada apa gerangan yang terjadi? Ini menjadi perenungan," tegasnya.

Padahal, masuknya investasi di Pulau Rempang dinilai dapat memajukan kawasan tersebut. Ia khawatir Pulau Rempang sulit berkembang jika terus bertahan di posisinya sekarang.

"Kehadiran investasi ini kebaikan untuk negara, kebaikan untuk rakyat, kebaikan untuk daerah. Karena APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) provinsi Kepri ternyata saya baru tahu Rp4,1 triliun sekian. Jadi kalau cuma berharap begini terus, saya enggak tau apa yang akan terjadi ke depan," tutur Bahlil.

[Gambas:Video CNN]