erek erek ayunan

Dokter sekolah khusus kepala sekolah

Menhub Pastikan 8.000 Jemaah Haji Akan Diberangkatkan dari Kertajati******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadimengatakan 20 kloter atau 7.000 sampai dengan 8.000 jemaah hajiasal Kabupaten Subang dan sekitarnya akan berangkat dari Bandara Kertajati pada Juni 2023.

Adapun 20 kloter haji berasal dari tujuh kabupaten/kota yaitu Cirebon, Kabupaten Cirebon, Majalengka, Indramayu, Kuningan, Subang dan Sumedang.

Budi memastikan Bandara Kertajati siap untuk melayani proses pemberangkatan itu. Keyakinan ia sampaikan setelah meninjau langsung di Bandara Kertajati pada Minggu (19/3).

Budi menambahkan bahwa Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR telah menyatakan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) dapat dioperasikan pada pertengahan April 2023 untuk mendukung mobilitas masyarakat dari dan ke Bandara Kertajati.

Bandara Kertajati sendiri sudah ditetapkan sebagai embarkasi haji oleh Kementerian Agama serta disetujui oleh otoritas penerbangan Arab Saudi yakni General Authority of Civil Aviation (GACA) untuk melayani penerbangan haji.

Bandara Kertajati memiliki fasilitas sisi darat (land side) dan sisi udara (air side) yang sangat memadai untuk mendukung operasional penerbangan pesawat berbadan lebar (wide body) untuk penerbangan menuju Arab Saudi.

"Runway di Bandara Kertajati berdimensi 3.000 x 60 meter yang sangat mencukupi dalam melayani pesawat wide body seperti Boeing 777 atau Airbus A330 yang digunakan untuk penerbangan langsung (direct flight) menuju Tanah Suci. Secara berkala, AP II selama ini juga melakukan perawatan terhadap runway,dan dipastikan siap melayani penerbangan haji tahun ini," ujar President Director AP II Muhammad Awaluddin.

Muhammad Awaluddin menuturkan Bandara Kertajati juga dilengkapi dengan terminal penumpang berkapasitas hingga 5,8 juta penumpang/tahun sehingga sangat mendukung untuk menampung sekitar 300 jemaah haji untuk setiap penerbangan dengan pesawat wide body.

"Seluruh fasilitas di dalam terminal dipastikan siap seperti konter check-in, security check point, hingga tempat ibadah dan fasilitas umum seperti toilet. Area parkir kendaraan bermotor juga tersedia untuk menampung ratusan mobil dan sepeda motor," ujar Awaluddin.

[Gambas:Video CNN]

Dewa kekayaan kota

Antisipasi Penumpang Membludak di Manggarai, KCI Tambah 31 Feeder******

Manajemen PT KAI Commuter Indonesia (KCI) menambah sebanyak 31 pengumpan (feeder) sebagai antisipasi kepadatan penumpang transit diStasiun Manggarai terutama pada jam sibuk ibu kota negara RI, DKI Jakarta.

"KAI Commuter mengoptimalkan sebanyak 31 perjalanan commuterline pengumpan tambahan dengan 17 perjalanan pada jam sibuk pagi hingga siang dengan relasi Manggarai-Angke/Kampung Bandan pp," kata Vice President Corporate Secretary PT KAI Commuter Indonesia (KCI) Anne Purba dalam keterangannya, Minggu (12/2) seperti dikutip dari Antara.

Anne menambahkan, pada jam sibuk sore hingga malam, KAI Commuter mengoperasikan sebanyak 14 perjalanan commuterline pengumpan tambahan untuk relasi Manggarai-Angke/Kampung Bandan dan Manggarai-Bekasi pp.

Lihat Juga : Stasiun Manggarai, Cagar Budaya dan Kisah Pertempuran Melawan "Zombie"

Tak hanya menyiapkan pengumpan tambahan, Anne mengatakan pembangunan perluasan Stasiun Manggarai oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan masih terus berlangsung dan kini sudah lebih dari setengah progresnya.

"Saat ini pembangunan sudah 60 persen dan masih terus berlangsung," katanya.

Ia mengatakan tujuan pembangunan ini sebagai bentuk perhatian pihaknya terhadap tingginya mobilisasi masyarakat dan merupakan lanjutan dari perubahan-perubahan sebelumnya.

PT KAI Commuter Indonesia bersama KAI Daerah Operasi 1 Jakarta juga terus berkoordinasi dengan DJKA dalam memenuhi fasilitas-fasilitas pelayanan yang ada di area Stasiun Manggarai (Jakarta Selatan)

Untuk meningkatkan pelayanan, KAI Commuter menyiagakan petugas-petugas yang siap melayani jika pengguna membutuhkan informasi dan bantuan.

Lihat Juga : Menhub Temui Heru Budi Bahas LRT, MRT dan Stasiun Baru Tanah Abang

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta maaf kena penumpukan penumpang KRL Jabodetabek yang terjadi di Stasiun Manggarai Jakarta beberapa hari belakangan. Kondisi stasiun penuh sesak lantaran eskalator mati sehingga mempersulit para penumpang komuter yang transit di stasiun tersebut.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menjelaskan ada pekerjaan perawatan eskalator dan elevator untuk penumpang KRL Jabodetabek yang dilakukan oleh Balai Teknik Perkeretaapian Jakarta.

"Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan," kata Adita dikutip dari Detikcom, Jumat (27/1).

Menurutnya, perawatan tersebut merupakan bagian dari peningkatan fasilitas penunjang stasiun dan dilakukan dengan mengganti komponen mesin yang perlu diperbaiki. Pekerjaan ini dilakukan malam hari secara bertahap demi penumpukan penumpang.

Adita memastikan eskalator dan elevator di Stasiun Manggarai dapat difungsikan secara optimal. Kini, tinggal satu eskalator di pintu barat stasiun yang masih dilakukan perawatan dan tidak akan berdampak signifikan kepada perjalanan penumpang.

"DJKA akan terus berkoordinasi dengan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) selaku operator untuk melakukan pemantauan, perawatan, serta rekayasa alur penumpang jika dibutuhkan," imbuhnya.

Membombardir dunia misterius

Hasil DPR ke Meikarta: Konsumen Tak Bisa Refund Unit Tapi Titip Jual******

Anggota DPRlintas komisi mengunjung Apartemen Meikarta pada Selasa (14/2) ini. 

Kunjungan mereka lakukan terkait keluhan ratusan konsumen atau pembeli Meikarta yang sampai dengan saat ini belum juga menerima apartemen meskipun mereka sudah membayarnya. Kunjungan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Dari kunjungan itu, Sufmi mengatakan pihaknya mendapatkan penjelasan dari pihak PT Lippo Cikarang Tbk dan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta.

"Tadi kami sudah dipaparkan supplydan demanddi Meikarta dan manajemen mengambil kebijakan untuk para konsumen yang ingin dananya kembali itu, 130 untuk dalam proses titip jual melalui manajemen," katanya di Proyek Apartemen Meikarta, Selasa (14/2).

"Jadi keseluruhannya bukan refundtapi dititip jual melalui manajemen. Jadi berapa yang disetor yang itu nanti yang dikembalikan. Cuma memang memerlukan proses karena tiap-tiap unit yang dijual peminatnya," tambahnya.

Terhadap penjelasan itu, Sufmi meminta manajemen untuk segera menyelesaikannya dalam waktu paling lama 4 minggu atau sebulan.

"Paling lama 4 Minggu atau 1 bulan, 130 itu sudah selesai sehingga kami anggap apa yang dikeluhkan konsumen mudah-mudahan bisa selesai dan menjaga hal tersebut tak terjadi lagi serta supaya apa yang sudah dikeluarkan konsumen lain itu tetap terjaga, kami DPR akan ikut memantau proses kelancaran pembangunan, proses kelancaran atau serah terima unit yang sudah selesai dan kami akan melakukan pendampingan kepada konsumen yang sudah membeli agar haknya terpenuhi," katanya.

Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengatakan untuk memastikan agar penyelesaian itu berjalan sesuai dengan apa yang dijanjikan dan tidak merugikan konsumen, pihaknya akan melibatkan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).

"Tentu ada tahapan dalam satu bulan masa reses ini kita akan awasi rencana pembagian unit juga rencana titip jual apakah terealisasi atau tidak. Kami akan awasi dan kami akan memerintahkan Badan Perlindungan Konsumen untuk mengawasi ini. Jadi supaya BPKN tidak jadi lembaga negara yang mandul, ada tapi keberadaannya tak dirasakan masyarakat," katanya. 

[Gambas:Video CNN]

Proyek apartemen Meikarta yang dikembangkan oleh Grup Lippo belakangan ini memicu polemik. Pasalnya, sejumlah pembeli yang sudah membayar unit, sampai dengan saat ini banyak yang belum mendapatkan haknya.

Karena tak kunjung mendapatk haknya, sejumlah pembeli Meikarta sebenarnya sudah meminta kepada manajemen MSU untuk mengembalikan uang mereka. Bahkan, pembeli pernah menggelar aksi di halaman Bank Nobu selaku bank pembiayaan Meikarta di Plaza Semanggi, Jakarta Selatan pada akhir Desember 2022 lalu.

Para konsumen meminta bank tersebut mengembalikan uang yang sudah masuk untuk pembelian unit Meikarta di Cibatu, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Tak hanya itu, para konsumen pun mengadu ke DPR untuk meminta keadilan. Bukannya mendapat hak, sejumlah konsumen yang tergabung dalam PKPKM malah digugat senilai Rp56 miliar di PN Jakarta Barat oleh pihak PT MSU.

Gugatan itu ditujukan pada 18 orang konsumen atas pencemaran nama baik. Berdasarkan situs SIPP PN Jakbar, gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 1194/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt tertanggal 23 Desember 2022.

Namun baru-baru ini, PT MSU mencabut gugatan itu.

Pertempuran yang tak terkalahkan

DPR Sentil Garuda soal Harga Pesawat Haji Mahal: Banyak Titipan******

Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany menyebut PTGaruda Indonesia (Persero) punya banyak 'titipan' dalam komponen biaya haji hingga membuat harga pesawatmakin mahal. Padahal, komponen itu tidak wajib disediakan Garuda sebagai perusahaan penerbangan.

Komponen tidak wajib yang ia maksud antara lain penyediaan koper, transportasi darat dari asrama haji ke bandara dan lainnya.

"Saya sedih dari kemarin kita berbicara naik, naik, naik, tetapi kewajibannya menjadi hilang karena terlalu banyak titipan. Tolong Pak Ade (Direktur Layanan dan Niaga Garuda Ade R Susar), saya titip dari hati nurani, sudah lah yang nggak penting dicoret," ujarnya dalam rapat dengar pendapat dengan Garuda hari ini, Kamis (9/2).

"Tugas bapak itu bagaimana melayani para jemaah di pesawat, supaya mereka nyaman. Tugas bapak itu bagaimana pramugari, pramugara melayani para jemaah bisa ibadah dalam pesawat dengan nyaman. Saya sedihlho," ucapnya.

Menurut Selly, Garuda telah dininabobokan dengan titipan ini sebab telah mengantar jemaah haji 60 tahun terakhir. Ia pun meminta Garuda untuk menyisir komponen wajib dan tidak wajib agar biaya penerbangan bisa ditekan.

Tudingan itu langsung dijawab Ade R Susardi. Menurutnya, komponen tidak wajib itu merupakan permintaan dari Kemenag yang harus dipenuhi Garuda.

Ia menyebut beberapa yang tidak harus dipenuhi adalah pilgrim servicesdengan perkiraan biaya Rp1,1 juta. Yang juga tidak wajib lainnya adalah mengirimkan air zamzam ke 34 kantor wilayah.

Sedangkan, untuk koper, kata Ade, saat ini Garuda diminta menyediakan jenishard caseatau spesifikasi yang ditetapkan Kemenag.

"Kita sih secara terbuka bersedia saja untuk merilis (melepas) pekerjaan itu. Tapi ini adalah prasyarat yang ditetapkan oleh Kemenag untuk menjadi partnerkita," sahut Ade.

[Gambas:Video CNN]

Ratu Pingwang

Kemenhub Bidik Proyek Kereta Api di IKN Setelah 2025******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) baru akan menggarap jalur kereta apidi ibu kota negara baru (IKN) Nusantara setelah 2025 mendatang.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Kemenhub Djarot Tri Wardhono mengatakan saat ini pihaknya tengah menyusun studi dari trase atau rencana tapak jalur kereta api di Kalimantan, khususnya kawasan IKN.

"Kalimantan paling deket di IKN proyeksi kami memang (pembangunan) masih di atas 2025," ujarnya di Kantor Kemenhub, Kamis (2/1).

Terkait biayanya, Djarot mengatakan pihaknya belum bisa memberi gambaran secara pasti. Ia menyebut rincian biaya baru bisa diketahui setelah proyek ini masuk studi Detail Engineering Design(DED).

"Kalau sudah masuk ke-DED akan diketahui biaya detil," ucap Djarot.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri berencana membangun empat jalur kereta api di IKN Nusantara.

Berdasarkan Perpres Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional IKN Nusantara Tahun 2022-2042, empat jalur kereta api tersebut dibagi ke dalam dua bagian, yaitu jaringan jalur kereta api antarkota dan jaringan jalur kereta api perkotaan.

Jaringan jalur kereta api antarkota terdiri dari jalur kereta api menghubungkan Banjarmasin-Pantai Lango-Karang Joang-Sp Samboja-Samarinda dan jalur kereta api yang menghubungkan WP KIPP-WP IKN Barat-WP IKN Timur 1-Sp. Samboja- Karang Joang- Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman.

Sementara, jaringan jalur kereta api perkotaan meliputi pembangunan jaringan kereta api yang menghubungkan WP KIPP-WP IKN Barat-WP IKN Timur 1- WP IKN Timur 2- WP IKN Utara dan pembangunan jaringan kereta api yang menghubungkan WP IKN Barat-WP IKN Timur 2.

Dalam pasal 41 ayat 1, jaringan jalur kereta api ditetapkan dalam rangka mengembangkan interkoneksi dengan sistem jaringan jalur wilayah nasional, Pulau Kalimantan, Provinsi Kalimantan Timur, dan antarwilayah dalam IKN.

Jaringan jalur kereta api berupa jaringan jalur kereta api umum. Pembangunan jaringan jalur kereta api ini merupakan bagian dari rencana sistem jaringan transportasi IKN.

Sistem jaringan transportasi terdiri atas sistem jaringan jalan, sistem jaringan kereta api, sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan, sistem jaringan transportasi laut, dan sistem angkutan umum massal.

Dalam pasal 33 ayat 5, sistem jaringan kereta api terdiri atas jaringan jalur kereta api dan stasiun kereta api.

Stasiun kereta api terdiri dari dua bagian, yaitu stasiun kereta api penumpang dan stasiun operasi.

Adapun, stasiun kereta api penumpang terdiri dari 14 stasiun, yaitu Stasiun Sentral Bumi Harapan di WP KIPP, Stasiun Sentral Sepaku di WP IKN Barat, Stasiun Simpang Tengin Baru di WP IKN Timur 1, Stasiun Bumi Harapan di WP KIPP.

Kemudian, Stasiun Pemaluan di WP KIPP, Stasiun Bumi Harapan 2 di WP IKN Barat, Stasiun Karang Jinawi 1 di WP IKN Barat, Stasiun Sepaku di WP IKN Barat, Stasiun Karang Jinawi 2 di WP IKN Timur 1, Stasiun Sukaraja 1 di WP IKN Timur 1.

Selanjutnya, Stasiun Tengin Baru di WP IKN Timur 1, Stasiun Karang Jinawi 3 di WP IKN Timur 2, Stasiun Sukaraja 2 di WP IKN Timur 2, dan Stasiun Sungai Payang di WP IKN Utara.

[Gambas:Video CNN]

Angin sepoi-sepoi membuat sulit untuk tertidur

PUPR 'Seret' OJK, Minta Awasi Perbankan di Kasus Hunian Mangkrak******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengawasi perbankan yang terlibat dalam kasus hunian mangkrak, termasuk di Meikarta.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto. Ia mengatakan OJK harus mengawasi Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) hingga rasio kecukupan modal bank alias capital adequacy ratio.

"Menurut kami seharusnya OJK turut mengawasi perbankan yang terlibat dalam kasus hunian mangkrak, khususnya dalam hal BMPK kepada pihak terkait dan rasio kecukupan modal bank dalam penyaluran kredit atau pinjaman, bagi bank yang terlibat dalam proyek perumahan tersebut," katanya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (19/2).

"Namun, PUPR perlu dibantu oleh OJK untuk memastikan ketersediaan pembiayaan perumahan untuk penyelesaian pembangunan apartemen di Meikarta," ungkap Iwan.

Kesiapan PUPR tersebut adalah langkah keenam yang akan dan sudah dilakukan Kementerian PUPR dalam menghadapi kasus apartemen mangkrak seperti Meikarta. Iwan menjelaskan ada lima langkah lain yang dilakukan PUPR.

Pertama, pihaknya mengaku sudah mendorong pemerintah daerah (pemda) melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, dan bantuan teknis.

Lihat Juga : Lippo Cikarang 'Lepas Tangan' soal Meikarta, Serahkan Semua ke PT MSU

Kedua, Iwan menyebut pihaknya mendorong pembentukan kelompok-kelompok kerja dan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di berbagai daerah. Harapannya kebijakan, pengawasan, serta pembangunan bisa termonitor.

"Bagi masyarakat yang dirugikan, kami menyarankan untuk mengadukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang terdapat di berbagai provinsi dan kabupaten/kota atau melaporkannya ke aparat penegak hukum, yakni Polda atau Kejaksaan Negeri," jelas Iwan soal langkah ketiga Kementerian PUPR.

Keempat, PUPR bakal menyiapkan tenaga ahli untuk memberikan masukan atau pandangan independen atas kasus yang dihadapi korban yang mengadu ke BPSK atau penegak hukum.

Kelima, PUPR menyebut terus melengkapi pelaksanaan UU atau PP dengan Peraturan Menteri PUPR dan berkoordinasi dengan kementerian lain, seperti Kementerian Dalam Negeri hingga Kementerian Perdagangan.

Iwan menegaskan hal tersebut ditempuh sebagai langkah penyempurnaan berbagai instrumen pengaturan. Dalam pelaksanaannya, ia mengklaim berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemda, khususnya dinas PKP di provinsi dan kabupaten/kota.

[Gambas:Video CNN]