link slot 4d gacor

Kontrak Hantu yang Salah

Pengamat Wanti******

Pengamat menilai pemerintah perlu memberikan kepastian hukum usai menetapkan delapan sektor yang menjadi prioritas dalam peta jalan hilirisasi investasi strategis Indonesia 2023-2035.

Delapan sektor itu terbagi menjadi 21 komoditas, di antaranya mineral batu bara, minyak gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, kehutanan. Sementara, target investasinya mencapai US5,3 miliar atau sekitar Rp8.234 triliun (asumsi kurs Rp15.100 per dolar AS).

Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengungkapkan prioritas ini sejalan dengan langkah pemerintah memperbaiki ekosistem iklim investasi di Indonesia selama 3-4 tahun terakhir.

Menurutnya, perbaikan ekosistem ini bisa dilakukan dengan memberikan kepastian hukum lewat aturan turunan yang sudah ada.

"Tidak kalah penting sebenarnya turunan dari payung hukum tersebut yang diharapkan investor, tentu payung hukum yang bisa menciptakan iklim investasi stabil," kata Yusuf ketika dihubungiCNNIndonesia.com, Kamis (19/1).

Ia menilai pemerintah juga perlu mempertahankan momentum seperti saat ini. Pasalnya, selama dua tahun terakhir sepanjang pandemi covid-19, nilai investasi Indonesia justru tumbuh.

Meskipun di tengah ketidakpastian ekonomi global, proses pemulihan ekonomi nasional bisa dilakukan dengan baik.

Yusuf mengungkapkan salah satu cara untuk menjaga momentum ini dengan menciptakan regulasi investasi di berbagai sektor komoditas.

"Hal yang kemudian perlu diperhatikan pemerintah adalah mempertahankan momentum. Aturan turunan dari beragam regulasi yang diciptakan pemerintah menjadi hal yang kemudian ditunggu investor," paparnya.

Selain itu, Yusuf menilai 21 komoditas yang didorong pemerintah untuk mendapat investasi di hilir memang sektor unggulan Indonesia. Salah satunya adalah crude palm oil(CPO) dan cokelat.

Tak hanya itu, Yusuf optimistis langkah hilirisasi ini akan menguntungkan pelaku usaha yang menerima investasi dari luar, dengan asumsi investasi itu mampu memberikan efek berlapis pada sektor ekonomi lainnya.

"Saya pikir Kementerian Investasi sudah memperhitungkan nilai strategis dari komoditas yang ditawarkan ke investor, artinya ada nilai-nilai kepentingan bangsa yang sudah diperhitungkan sebelumnya," tegasnya.

Sementara, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengungkapkan program hilirisasi ini membutuhkan dukungan pembiayaan. Sebab, menurutnya, saat ini kapabilitas teknologi di dalam negeri tidak menjadi masalah.

"Yang terpenting ada kerja sama investasi dan bantuan pembiayaan murah dari pemerintah," ucar Bhima.

Bantuan pembiayaan itu, menurutnya, bisa melalui bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan bunga yang rendah atau syarat pengajuan pinjaman yang mudah.

Bhima menilai pemerintah juga perlu menyiapkan sumber daya manusia (SDM). Terutama, terkait konektivitas sekolah vokasi dan perguruan tinggi dengan industri di wilayah yang berdekatan dengan pabrik hilirisasi.

Kemudian, ia melihat promosi investasi di dalam dan luar negeri juga perlu difokuskan tidak hanya di sektor jasa.

Meski demikian, Bhima berpandangan tak seluruh komoditas perlu dilakukan hilirisasi, beberapa di antaranya adalah batu bara, minyak, dan gas bumi.

Pasalnya, kebijakan terkait tiga produk ini perlu hati-hati agar tetap sesuai dengan misi net zero emission2060 yang menjadi komitmen Indonesia.

"Selain itu Indonesia pun menerima komitmen pendanaan US miliar dalam kerangka JETP (Just Energy Transition Partnership), untuk mempercepat transisi energi. Sebaiknya untuk produk batu bara, minyak, dan gas tidak masuk dalam program hilirisasi," ucapnya.

Ia juga menyoroti dari 21 komoditas yang paling potensial untuk dilakukan hilirisasi dan sudah berjalan adalah nikel, tembaga, dan bauksit. Sebab, ketiganya terkait erat dengan kebutuhan ekosistem baterai dan kendaraan listrik.

"Sedangkan sawit sejauh ini memang masih olahan primer berbentuk CPO, dan memiliki potensi pengembangan ratusan produk hilir yang bernilai tambah," tutur Bhima.

Sementara, untuk produk kelautan seperti garam, Bhima melihat seharusnya pemerintah bisa mengembangkan agar mampu menutup kebutuhan garam industri, apalagi Indonesia punya garis pantai terpanjang.

Lebih jauh, produk perikanan juga dilihat Bhima memiliki potensi yang sangat besar. Sebab, selama ini lebih banyak ikan dijual mentah. Ia membandingkan dengan Thailand dan Vietnam yang sudah lebih dulu maju dalam ekspor olahan perikanan.

"Dari komoditas tersebut, sektor sawit, perikanan, garam, nikel, bauksit, dan tembaga bisa dilakukan dalam jangka waktu pendek," tegas Bhima.

[Gambas:Video CNN]

Sistem pahlawan yang tak terkalahkan

Jokowi, RUU PPRT dan Nasib 4 Juta Pembantu Demi Kehidupan Layak******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

Sebab itu, ia meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melobi DPR untuk segera membahas RUU yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2023 itu.

"Untuk mempercepat penetapan UU PPRT ini, saya perintahkan kepada menteri hukum dan ham dan menteri ketenagakerjaan untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dan dengan semua stakeholder," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (18/6).

Mantan wali kota Solo itu menegaskan komitmen pemerintah melindungi pekerja rumah tangga. Ia mengklaim ada sekitar 4 juta orang pekerja rumah tangga di seluruh Tanah Air.

"Saya berharap UU PPRT bisa segera ditetapkan dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja rumah tangga dan kepada pemberi kerja serta kepada penyalur kerja," ucapnya.

Jika melihat sejarah pembahanan RUU PPRT, rancangan beleid ini sudah bolak balik keluar masuk dari daftar prolegnas DPR sejak 2004 silam.

Pada 2020, RUU tersebut bahkan selesai pembahasan di Badan Legislasi dan tinggal masuk ke Badan Musyawarah (Bamus).

Kala itu, pemerintah dan DPR juga sepakat membawa draf itu ke tingkat paripurna. Meski demikian, rencana itu tak berlanjut. Tiba-tiba RUU PPRT batal dibawa ke paripurna.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan RUU PPRT akan mengatur soal pemberian jaminan sosial (jamsos) bagi pekerja rumah tangga.

"Itu (jamsos) juga termasuk yang diatur dalam UU PPRT ini. Perlindungan dan jamsos kesehatan maupun ketenagakerjaan," katanya.

Menanggapi rencana pemerintah soal RUU PPRT, Koordinator Nasional Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) Lita Anggraini menuturkan ada banyak hal yang harus diatur dalam beleid tersebut.

Hal yang paling utama diatur adalah soal pengakuan dan perlindungan terhadap PRT. Menurutnya, pengakuan itu termasuk memberi keadilan pada PRT.

Selain itu, lingkup pekerjaan PRT juga harus diatur agar kedua belah pihak yakni pekerja dan pemberi kerja mengetahui batasan.

"Lingkup pekerjaan PRT itu apa saja? Jadi (misalnya) mencuci, menyikat rumah, mengasuh anak, merawat lansia," kata Lita kepada CNNIndonesia.com.

Ia juga mengatakan RUU PPRT perlu mengatur hak dan antara PRT dan pemberi kerja alias majikan. Untuk PRT, hak yang dimaksud seperti libur mingguan, jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan, cuti tahunan, hingga besaran upah yang disepakati.

Lalu, hak menjalankan ibadah dan hak mendapat tunjangan hari raya (THR). Adapun kewajiban PRT adalah melakukan pekerjaan rumah tangga sesuai dengan kesepakatan.

Sementara itu, hak untuk majikan bisa mencakup mendapat hasil kerja dari PRT sesuai dengan kesepakatan hingga hak mendapat identitas PRT yang valid.

Menurut Lita, majikan sangat berhak mengetahui identitas dan latar belakang dari ART. Hal ini diperlukan agar kedua belah pihak bisa bekerja sama dengan baik tanpa ada kecurigaan.

"Kedua belah pihak harus mendapatkan juga informasi yang valid, mengenai identitas, baik PRT ataupun pemberi kerja. Kemudian situasi kerjanya serta situasi asal latar belakang dari PRT," ujarnya.

Sedangkan, kewajiban majikan meliputi memberi upah sesuai kesepakatan, memberikan libur kepada PRT, cuti, hingga tunjangan.

Penyalur kerja juga perlu diatur

Tetangga saya adalah succubus

Harga Beras Hingga Cabai Turun Awal Pekan Ini******

Mayoritas harga pangandi seluruh pasar tradisional Indonesia turun pada awal pekan ini, Senin (23/1). Beberapa komoditas pangan yang harganya melandai di antaranya beras, bawang, telur, hingga cabai.

Mengutip data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, Selasa (23/1), harga beras kualitas medium II turun 0,4 persen menjadi Rp12.600 per kilogram (kg).

Sementara, beras kualitas bawah II turun 1,32 persen menjadi Rp11.250 per kg. Adapun harga beras kualitas super stagnan di level Rp13.750 per kg.

Lalu, cabai merah turun 1,15 persen menjadi Rp55.650 per kg, cabai merah besar turun 2,75 persen menjadi Rp38.850 per kg, cabai merah keriting turun 2,6 persen menjadi Rp39.350 per kg, cabai rawit merah turun 1,15 persen menjadi Rp55.650 per kg, dan cabai rawit hijau turun 4,1 persen menjadi Rp46.800 per kg.

Selanjutnya, bawang merah ukuran sedang turun 0,97 persen menjadi Rp40.950 per kg, bawang putih ukuran sedang turun 0,67 persen menjadi Rp29.600 per kg, telur ayam ras segar turun 0,5 persen menjadi Rp30 ribu per kg, dan daging ayam ras segar turun 0,29 persen menjadi Rp34.950 per kg.

Di sisi lain, harga daging sapi kualitas 2 naik 1,36 persen menjadi Rp130.700 per kg. Sedangkan, daging sapi kualitas 1 naik 1,78 persen menjadi Rp140.200 per kg.

Kenaikan harga juga terjadi pada beras kualitas super I. Komoditas itu naik 0,71 persen menjadi Rp14.250 per kg.

Lalu, beras kualitas bawah I naik 0,43 persen menjadi Rp11.700 per kg, beras kualitas medium I naik 0,39 persen menjadi Rp12.900 per kg, dan gula pasir kualitas premium naik 0,32 persen menjadi Rp15.900 per kg.

Sementara itu, Info Pangan Jakarta (IPJ) mencatat harga beras IR I turun menjadi Rp11.941 per kg, beras muncul turun menjadi Rp12.760 per kg, dan minyak goreng turun menjadi Rp15.439 per kg.

Kemudian, cabai rawit merah turun menjadi Rp60.744 per kg, cabai merah besar turun menjadi Rp48.044 per kg, bawang merah turun menjadi Rp43.851 per kg, dan bawang putih turun menjadi Rp30.319 per kg.

Harga daging ayam broiler juga turun menjadi Rp38.800 per kg. Lalu, telur ayam ras turun menjadi RP28.446 per kg, daging sapi murni turun menjadi Rp141.276 per kg, daging sapi has turun menjadi Rp145.681 per kg, dan daging kambing turun menjadi Rp143.888 per kg.

Adapun sejumlah komoditas pangan yang harganya naik seperti cabai merah keriting menjadi Rp49.413 per kg, cabai rawit hijau menjadi Rp56.565 per kg, beras IR II menjadi Rp11.167 per kg, dan beras setra I menjadi Rp12.873 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Wu Yeruomeng

KAI Tunjuk Suryawan Putra Sebagai Plt Dirut KCI******

PT Kereta ApiIndonesia (Persero) menunjuk Suryawan Putra Hia sebagai pelaksana tugas Direktur Utama KAICommuter (KCI) menggantikan Roppiq Lutzfi Azhar.

Suryawan sebelumnya menjabat sebagai Executive Vice President KAI Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta. Penunjukan dilakukan KAI pada Rabu (11/1) lalu.

"Seluruh jajaran manajemen KAI Commuter mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi dan pengabdian bapak Roppiq selama menjabat sebagai direktur utama mulai 17 September 2021 yang lalu," ujar VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba dalam keterangan resmi, Kamis (19/1).

"Begitu pula dengan Bapak Wawan, terima kasih atas kontribusinya dalam mengembangkan KAI Commuter," tambah Anne.

Dengan perubahan jajaran direksi baru ini, KAI berharap bisa membawa KAI Commuter semakin berkembang dan terus maju sehingga menjadi ekosistem transportasi urban terbaik di Indonesia.

"Diharapkan juga, kolaborasi yang sudah berjalan antara KAI Commuter dengan KAI Daop 1 Jakarta semakin terus erat dan terus berjalan secara sinergis," jelasnya.

Berikut susunan Direksi KAI Commuter yang baru setelah ada perubahan tersebut,:

Direktur Utama: Suryawan Putra Hia
Direktur Operasi dan Pemasaran: Broer Rizal
Direktur Teknik: Denny Haryanto
Direktur Keuangan dan Administrasi: Adang Sujana

[Gambas:Video CNN]

Otome berdiri teguh sebagai penjahat dalam pandangan dunia

Penduduk Akan Salip China, India Terancam Ledakan Angka Pengangguran******

India diprediksi segera mengambil alih posisi China sebagai negara dengan pendudukterpadat di dunia pada tahun ini.

Prediksi muncul setelah China melaporkan jumlah populasi mereka menyusut untuk pertama kalinya lebih dari 60 tahun pada 2022 kemarin. Padahal, sebelumnya jumlah penduduk ekonomi terbesar kedua dunia ini selalu bertambah setiap tahun.

Prediksi juga dibuat berdasarkan jumlah penduduk kedua negara itu saat ini. MengutipCNN, Rabu (18/1), kedua raksasa Asia ini masing-masing memiliki lebih dari 1,4 miliar penduduk.

Sebab, ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi lebih pesat seiring dengan meningkatnya jumlah pekerja yang sehat.

Namun, di balik kondisi itu, ancaman pengangguran menghantui India. Apalagi, menurut data yang dirilis oleh Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) pada 2021, jumlah populasi usia kerja di negara Asia Selatan itu mencapai lebih dari 900 juta.

Pemerintah India pernah memperkirakan jumlah ini bakal bertambah dan akan mencapai lebih dari 1 miliar pada dekade berikutnya.

Peningkatan itu menimbulkan kekhawatiran tidak bisa diimbangi penciptaan lapangan kerja yang memadai. Apalagi, ada jutaan pencari kerja muda baru yang siap memasuki dunia kerja setiap tahunnya.

Di saat yang sama, data Pusat Pemantauan Ekonomi India (CMIE), tingkat pengangguran India mencapai 8,3 persen per Desember 2022, jauh dibandingkan di AS yang hanya sekitar 3,5 persen.

"India sedang duduk di atas bom waktu. Akan ada keresahan sosial jika tidak dapat menciptakan lapangan kerja yang cukup dalam waktu yang relatif singkat," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Ia mengakui sebetulnya ancaman ini bisa diantisipasi jika pemerintah bisa menciptakan lapangan kerja baru. Masalahnya, data menunjukkan bahwa keinginan warga India untuk mencari pekerjaan makin rendah.

Hal ini dikarenakan kurangnya kesempatan dan upah rendah. Berdasarkan data Bank Dunia pada 2021, tingkat partisipasi kerja di India hanya 46 persen, termasuk terendah di Asia. Sebagai perbandingan, di China dan Amerika Serikat (AS) masing-masing mencapai 68 persen dan 61 persen di tahun yang sama.

Untuk pekerja wanita, jumlah nya lebih memprihatinkan. Tingkat partisipasi kerja perempuan India hanya 19 persen pada 2021. Angka ini turun dari sekitar 26 persen pada 2005 lalu.

Raja Peningkatan yang Tak Terkalahkan

Buwas Tuding Mafia Mainin Harga Beras Bulog, Bikin Mahal******

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso atau Buwas menuding ada mafia yang menjual beras Bulog kepada pedagang dengan harga mahal. Mafia tersebut sengaja menghalangi pedagang membeli beras langsung dari Bulog.

Buwas mengatakan Bulog menjual beras Rp8.300 per kg, sehingga seharusnya beras tersebut dijual paling mahal ke konsumen sesuai harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp9.400.

Namun, penjual yang terhalangi membeli beras dari Bulog harus membeli beras dari mafia dengan harga di atas Rp8.300 per kg. Hal ini membuat harga di tingkat konsumen mahal.

"Tidak ada (lagi) mafia-mafiaan, ngapain kumpulin pedagang diintimidasi. Jangan dipikir saya tidak tahu, ada rekamannya semua, siapa yang hadir saya tahu, di mana tempatnya saya tahu. Masalah beras untuk masyarakat dipakai mainan. Jangan merasa hebat, ngancam-ngancam," tegas Buwas di Kantor Bulog, Jumat (20/1).

Maka dari itu, Buwas mengatakan seluruh pedagang beras sekarang bisa langsung membeli beras ke Bulog dengan harga beras Rp8.300 per kg. Ia pun menegaskan tidak akan memberikan beras kepada para mafia tersebut.

"Orang yang mengintimidasi (pedagang) tidak akan saya kasih sebutir (beras) pun," lanjutnya.

Buwas mengatakan masalah mafia tersebut ia serahkan kepada pihak berwenang. Ia pun yakin masalah tersebut akan terungkap.

Dalam kesempatan itu, Buwas juga kembali menjelaskan alasan Bulog mengimpor 500 ribu ton beras. Ia mengatakan beras impor digunakan untuk cadangan beras pemerintah (CBP) karena produksi dalam negeri tidak mencukupi.

"Impor bukan maunya Bulog karena itu perintah negara. Kenapa keputusan itu dibuat? Karena situasi beras sedang tidak normal," ujar Buwas.

Bulog sebelumnya mengimpor 500 ribu ton yang terbagi atas 200 ribu ton pada tahap pertama dan 300 ribu ton tahap kedua yang digunakan sebagai bridging untuk memenuhi kebutuhan beras sebelum panen raya.

Adapun beras impor tahap kedua sebesar 300 ribu ton berasal Vietnam, Thailand, Pakistan, dan Myanmar.

Sementara itu, beras impor tahap pertama sebanyak 200 ribu ton yang awalnya ditargetkan rampung masuk pada Desember lalu, saat ini baru masuk 120 ribu ton karena kendala cuaca.

Seluruh beras impor ditargetkan masuk ke Indonesia paling lama Februari mendatang, sebelum panen raya.

[Gambas:Video CNN]