qqmamibet

Wanita muda terkemuka

Sandi Buka Suara Soal Efek Aturan Miras di KUHP bagi Pekerja Wisata******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno membuka peluang aturan pemidanaan terkait minuman beralkohol(minol) dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Pariwisata.

Hal tersebut disampaikan Sandiaga merespons kritikan dari pengacara senior Hotman Paris Hutapea yang khawatir dengan potensi pemidanaan Pasal 424 KUHP soal menambahkan miras terutama terhadap pekerja wisata Bali.

"Ya semua masukan ini akan kami bicarakan dan mungkin di [revisi] UU Pariwisata akan kita perjelas," kata Sandi, ditemui di Kedai Kopi Johny, Jakarta, Sabtu (10/12).

Sandi juga mengaku dampaknya terhadap pelayan atau waiterjika ancaman pemidanaan di KUHP itu benar bisa sejauh itu. 

"Dan waitersitu yang kasihan, kalau nambah orderkan orang kasih tips itu menjadi salah satu sumber pendapatan mereka. Nah ini yang harus kita perhatikan dan ini jangan jadi pasal yang memberatkan mereka," urainya.

"Nah ini harus kita sosialisasikan dan kita perjelas," imbuh dia, yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Terlebih, menurut Sandi, industri pariwisata merupakan salah satu yang paling banyak menciptakan lapangan kerja di Bali.

"Ini yang harus kita perhatikan dan jangan sampai jadi pasal yang memberatkan mereka [pekerja di industri pariwisata]," sambungnya.

Hotman sendiri sebelumnya menjelaskan bahwa pasal KUHP itu mengancam siapa pun yang menambahkan miras kepada mereka yang sudah mabuk.

"Di sini disebutkan kalau ada orang mabuk itu tidak dipidana. Tapi kalau temannya yang nambah minumannya, maka orang yang nambah ini yang masuk penjara satu tahun," ujarnya di Kedai Kopi Johny, Jakarta Utara.

Pasal 424 KUHP berbunyi sebagai berikut:

"Setiap orang yang menjual atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan kepada orang yang sedang dalam keadaan mabuk, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II."

Hotman juga menyebut aturan yang dimuat dalam KUHP dikhawatirkan bakal mematikan ruang gerak para pelaku usaha seperti restoran, hotel, dan bar apabila benar-benar diterapkan.

Sebagaimana diketahui, RKUHP resmi disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR di tengah berbagai protes dari masyarakat.

Pengesahan RKUHP sebelumnya sempat tertunda pada 2019. Sejak awal, RKUHP dinilai banyak memuat pasal bermasalah yang mengancam kebebasan demokrasi dan masyarakat sipil.

Pedang melawan langit

Ukraina Butuh Bantuan Rp15,6 T Buat Pulihkan Listrik hingga Pemanas******

Ukraina memerlukan bantuan cepat senilai US miliar atau berkisar Rp15,6 triliun (kurs Rp15.600 per dolar AS) untuk memulihkan kembali jaringan listrik dan sistem pemanas terpusat yang rusak akibat perang dengan Rusia.

Perdana Menteri Ukraina Denys Shmyhal mengungkapkan serangan udara Rusia selama beberapa pekan terakhir merusak separuh fasilitas infrastruktur utama negara itu.

Ia memperkirakan untuk membangun kembali infrastruktur yang luluh lantak itu perlu tiga tahap.

Dalam pidatonya kepada OECD, Shmyhal mengutip Bank Dunia yang mengatakan Ukraina membutuhkan US9 miliar untuk melanjutkan pemulihan fasilitas pada Juni lalu.

Namun, ia memprediksi bantuan mendesak yang diperlukan untuk sektor listrik mencapai US0 juta. Sementara, proyeksi bantuan mendesak untuk sektor pemanas terpusat mencapai lebih dari US0 juta.

Rusia terus meluncurkan serangan rudal dan drone ke fasilitas energi Ukraina dan infrastruktur lainnya setiap pekan sejak Oktober.

Pakar energi bekerja untuk memulihkan jaringan di kota Laut Hitam Odesa setelah serangan di dua fasilitas pada akhir pekan lalu. Serangan itu menyebabkan 1,5 juta pelanggan tanpa listrik dan membuat pelabuhan tidak berfungsi untuk sementara.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Penyihir Hitam

Kekayaan 'Crazy Rich' AS Susut Imbas Penurunan Saham******

Bank sentralAmerika Serikat, The Federal Reserve, menyebut jumlah harta orang kaya di negeri Paman Sam terus merosot pada kuartal III 2022 karena penurunan sahamselama musim panas.

Mengutip CNN Business, Senin (12/12), kendati masih banyak di antaranya yang memiliki bantalan keuangan yang sehat dibandingkan dengan masa pra-pandemi.

The Fed menyatakan kekayaan bersih rumah tangga dan organisasi nirlaba turun US0 miliar atau setara Rp6.258 triliun (asumsi kurs Rp15.645 per dolar AS), dan kini menjadi US3,3 triliun pada kuartal ketiga.

Penurunan tersebut terjadi setelah kekayaan mereka anjlok lebih dari US triliun pada kuartal kedua.

Pada kuartal III 2022 lalu, indeks S&P turun 5,3 persen, harga rumah naik tipis 0,1 persen, dan utang rumah tangga naik 6,3 persen.

Sementara itu utang hipotek rumah melonjak 6,6 persen, dan kredit konsumen non-hipotek melonjak 7 persen, laju yang lebih lambat untuk keduanya dibandingkan dengan kuartal kedua.

Kendati demikian terlepas dari penurunan kekayaan tersebut, Kathy Bostjancic, kepala ekonom di Nationwide, mengatakan banyak warga AS kelas menengah dan berpenghasilan tinggi berada di kondisi yang cukup baik secara finansial.

Kekayaan bersih rumah tangga dan organisasi nirlaba adalah 7,7 kali lipat pendapatan pribadi mereka, dibandingkan dengan 7 kali lipat pada kuartal terakhir 2019.

Hal itu yang menjadi kemungkinan masyarakat tetap belanja meski inflasi terus naik. Kathy mengatakan jika Amerika Serikat jatuh ke dalam resesi dalam waktu dekat, neraca yang kuat ini akan membantu mencegah dari penurunan yang sangat dalam.

Penurunan kekayaan saat ini merupakan perubahan haluan penting dari kenaikan kuat yang dimulai pada pertengahan 2020, didorong oleh meroketnya harga rumah dan ekuitas.

Kekayaan bersih mencapai US0,1 triliun pada kuartal terakhir tahun lalu tetapi kemudian menurun selama tiga kuartal berturut-turut.

Bahkan dengan masa-masa bergejolak di Wall Street dan perlambatan pasar real estat tahun ini, rumah tangga dan kelompok nirlaba hanya kehilangan sekitar US triliun.

Itu masih jauh di atas US0,8 triliun pada kuartal pertama 2020, ketika dimulainya pandemi covid-19 mengguncang ekuitas dan ekonomi.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Abadi Perkotaan

Hindari Tanggal Ini Jika Tak Ingin Bermacet Ria saat Libur Nataru******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membeberkan daftar tanggal yang berpotensi macet saat libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru). Tanggal itu terbagi ke dalam puncak arus mudik dan balik di masa libur Nataru.

Hal itu disampaikan oleh Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno dalam Jumpa Pers Kesiapan Penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru 2022/2023 yang dilakukan secara virtual.

"Untuk perkiraan pergerakan puncak arus mudik pada Natal dan Tahun Baru diperkirakan terjadi pada 23 dan 24 Desember, untuk puncak arus baliknya diperkirakan pada 25 dan 26 Desember," kata Hendro, Rabu (14/12).

Berdasarkan prediksi Kemenhub, perjalanan kendaraan yang keluar Jabodetabek melalui jalan tol meningkat sebesar 6 persen dibandingkan 2021. Jumlahnya naik dari 2,83 juta kendaraan menjadi 3,01 juta kendaraan.

Beberapa langkah yang bakal dilakukan Kemenhub untuk mengantisipasi kemacetan saat Nataru, antara lain rekayasa lalu lintas di jalan tol dan non-tol, manajemen rest area, pembatasan operasional angkutan barang, inspeksi angkutan umum, hingga mewajibkan bus pariwisata masuk ke terminal.

Selain itu, ada juga antisipasi yang disiapkan oleh Kemenhub dengan melakukan pengendalian pasar tumpah, terutama di jalur arteri dan wisata. Pengendalian ini bakal dilakukan bersama pemerintah daerah setempat.

"Terakhir, untuk rest areadi jalan arteri, nanti semua Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) itu difungsikan menjadi rest area bagi masyarakat yang melakukan perjalanan. Jadi semua difungsikan, sehingga masyarakat bisa beristirahat di rest areayang ada sepanjang jalur arteri," ujarnya.

Dalam paparan Hendro, dijelaskan juga 111 terminal dan 57.963 unit bus disiapkan untuk melayani masyarakat saat libur Nataru.

Selain itu, ada juga 11 lintas sungai danau dan penyeberangan (SDP) dengan 205 unit kapal yang siap berlayar.

[Gambas:Video CNN]

Berbahagialah para gadis petani

Lippo Janji Serahkan Apartemen Pembeli Meikarta Bertahap Hingga 2027******

PT Lippo Cikarang Tbk buka suara terkait protes para pembeli apartemen ProyekMeikarta yang tak kunjung mendapatkan haknya. 

Corporate Secretary Lippo Cikarang Veronika Sitepu mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti demonstrasi konsumen tersebut ke PT Mahkota Sentosa Utama atau MSU selaku pengembang proyek Meikarta.

Berdasarkan informasi yang diterima Lippo Cikarang dari MSU, demonstrasi konsumen dilakukan untuk memenuhi permintaan pembeli yang berbeda dari kesepakatan perdamaian atau homologasi yang sudah disahkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan No. 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jakarta Pusat tertanggal 18 Desember 2020.

"PT MSU juga sudah menginformasikan hasil Putusan Homologasi ini kepada seluruh Pembeli yang belum menerima unit, di mana pelaksanaan hasil Putusan sudah dijalankan dalam bentuk serah terima unit secara bertahap sejak Maret 2021 lalu," ujar Veronica dalam keterbukaan informasi BEI, dikutip pada Sabtu (10/12).

Ia menambahkan beberapa pembeli yang tak puas dengan keputusan itu telah berupaya menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan perdata. Tetapi pengadilan tetap memutuskan bahwa putusan homologasi harus dihormati dan dilaksanakan oleh seluruh pihak.

Veronika menjelaskan putusan homologasi menyebut penyerahan unit akan dilakukan secara bertahap hingga 2027. Sedangkan saat ini 1.800 unit diklaim sudah diserahkan ke konsumen sejak 2021.

Saat ini sebanyak 28 tower sudah pada tahap penyelesaian akhir pembangunan. Sementara 8 tower lainnya sudah topping off dan saat ini sedang dalam pengerjaan facade.

"PT MSU tetap berkomitmen untuk menyerahkan unit secara bertahap sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam putusan homologasi," ujar Veronika.

Lippo Cikarang juga menjelaskan terkait tawaran relokasi berbayar kepada konsumen Meikarta. Veronika menyebut relokasi berbayar adalah opsi pilihan yang ditawarkan kepada pembeli yang bersedia dan ingin mendapatkan unit yang sudah tersedia atau bisa tersedia lebih awal.

[Gambas:Video CNN]

Kendati demikian, Veronika membantah demonstrasi konsumen terkait dengan Lippo Cikarang. Menurutnya, tuntutan tersebut ditujukan ke PT MSU.

"Namun berdasarkan informasi PT MSU, PT MSU senantiasa memberikan penjelasan kepada pembeli," ujar Veronika.

Pembeli apartemen Meikarta sampai dengan saat ini masih banyak yang berjuang mendapatkan haknya usai proyek hunian masa depan itu tersandung kasus korupsi. 

Mereka karena itu beberapa waktu lalu meminta agar DPR mempertemukan pembeli Meikarta dengan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) sebagai pemilik proyek.

Ketua Komunitas Peduli KonsumenMeikarta Aep Mulyana mengatakan hal itu ia dan teman-temannya lakukan karena banyak pembeli menemukan unit mereka masih berbentuk kubangan kolam. Padahal, seharusnya proses hand over atau penyerahan unit di distrik 1, 2, dan 3 dilakukan pada 2019-2020 lalu.

Salah satu anggota Komunitas Peduli Konsumen Meikarta Rosliani bercerita tak ada tanda-tanda dari pihak manajemen Meikarta untuk melakukan serah terima unit.

Bahkan ketika didatangi belum lama ini, menurutnya, bangunan juga masih belum terbangun.

Peri Rubah Kecil Dewa Perang Merah

Jokowi Suntik Modal Garuda Rp1 T******

Pemerintah resmi menambah Penyertaan Modal Negara (PMN) ke PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia Tbk senilai Rp1 triliun.

Penambahan PMN itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia Tbk.

Beleid itu diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan diundangkan pada 12 Desember 2022.

Sesuai Pasal 2 (2) beleid itu, penambahan PMN berasal dari konversi investasi pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada maskapai pelat merah tersebut dalam bentuk obligasi wajib konversi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebagaimana ditetapkan kembali dalam perubahan postur dan rincian APBN 2020.

Dalam pertimbangan beleid itu, Jokowi menerangkan penyelesaian investasi pemerintah dalam rangka PEN sesuai perjanjian perdamaian yang disahkan melalui Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 425/Pdt.SusPKPLJ 12O21lPN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 27 Juni 2022 sebagaimana dikuatkan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1454 K/ Pdt.Sus-Pailitl 2C22 tanggal 26 September 2022.

Penyelesaian investasi pemerintah melalui penambahan PMN itu dilakukan untuk memperbaiki struktur permodalan perusahaan.

Tahun ini, pemerintah menyuntikkan PMN sebesar Rp7,5 triliun kepada Garuda Indonesia. Modal disuntikkan setelah perusahaan menang dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Dana itu akan digunakan untuk proses restrukturisasi dan transformasi perusahaan ke depan.

[Gambas:Video CNN]