layanan live chat kredivo

Bajingan Hiburan China

Menteri PUPR Tagih Anggaran Rp12,7 T Kebut Bangun IKN******

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meminta dana tambahan Rp12,7 triliun untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Kami telah mengirimkan surat ke Menteri Keuangan Nomor KU 0101-Mn/2210 perihal usulan kebutuhan anggaran percepatan pembangunan IKN pada 2023 sebesar Rp12,7 triliun," imbuh Basuki dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI, Senin (28/11).

Basuki merinci dana tersebut bakal digunakan untuk percepatan pembangunan jalan hingga hunian untuk ASN dan TNI-Polri di IKN. Di antaranya Rp9,4 triliun digelontorkan khusus untuk pembangunan hunian tersebut.

Basuki menjelaskan Presiden Jokowi memerintahkan Kementerian PUPR untuk melakukan percepatan pembangunan, tidak hanya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) alias wilayah 1A, melainkan di wilayah 1B dan 1C juga.

"Pembangunan di wilayah 1B dan 1C akan difokuskan dulu pada land developmentdan pembangunan akses jalan saja dulu. Sedangkan perumahan ASN TNI-Polri itu Rp9,4 triliun, kami fokuskan dulu pada land developmentdan jalan," jelasnya.

Percepatan pembangunan di IKN ini bakal dimulai pada Januari 2023. Nantinya, Presiden Jokowi akan mengajak investor untuk melihat langsung progres pembangunan IKN pada kuartal II 2023.

[Gambas:Video CNN]

Ratapan Ksatria

Kemnaker Respons Gugatan Pengusaha Atas Aturan Kenaikan UMP 2023******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merespons rencana gugatan pengusahaterhadap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan UpahMinimum 2023.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan pihaknya menghargai hak konstitusional para pengusaha. Namun, permenaker itu disebut telah mempertimbangkan kondisi saat ini.

"Kebijakan yang kita keluarkan ini sudah mempertimbangkan masak-masak untuk merespons situasi yang sulit ini. Semoga ini juga menimbulkan suasana yang kondusif," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (24/11).

"Untuk memastikan agar kebijakan tersebut tidak kontraproduktif, maka Kadin bersama dengan asosiasi pengusaha dan seluruh perusahaan anggota Kadin terpaksa melakukan uji materiil terhadap Permenaker No. 18/2022," ujar Arsjad dalam pernyataan resmi.

Ia mengatakan apapun hasil gugatan uji materi itu, akan diterima oleh pengusaha.

"Namun apapun hasilnya, pelaku usaha siap mematuhinya," lanjutnya.

Sementara itu Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Dhaniswara K. Hardjono menambahkan gugatan dilakukan karena aturan kenaikan UMP 2023 yang dikeluarkan Ida pekan lalu tersebut menimbulkan ketidakpastian. Ia menambahkan jika mengacu putusan MK atas uji materi UU Cipta Kerja, beleid yang menjadi cantolan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan itu masih berlaku dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun (inkonstitusional bersyarat) hingga ada perbaikan.

Sepanjang UU Cipta Kerja masih dalam perbaikan sebagai imbas dari putusan itu, pemerintah tidak diperkenankan menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan uu itu.

"Permenaker No 18/2022 menjadikan PP No 36/2021 tentang Pengupahan menjadi salah satu acuan hukum. Karena PP No 36/2021 tersebut merupakan salah satu aturan pelaksana dari
UUCK yang diterbitkan sebelum adanya putusan inkonstitusional bersyarat, maka Permenaker No 18/2022 memiliki kaitan dengan UUCK. Sehingga dengan dikeluarkannya Permenaker 18/2022
ini menimbulkan dualisme dan ketidakpastian," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Satu tujuan untuk menaklukkan kota

IHSG Perkasa ke 7.080 Meski 270 Saham Terkoreksi******

IndeksHarga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level 7.080  pada Kamis (24/11). Indeks saham menguat 26.392 poin atau plus 0,37 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp10.615 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 40.139 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 253 saham menguat, 270 terkoreksi, dan 179 lainnya stagnan.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia cenderung menguat. Tercatat Nikkei 225 di Jepang naik 0,95 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong menguat 0,59 persen, dan indeks Kospi di Korea Selatan naik 0,96 persen.

Serupa, bursa saham Eropa terpantau dominan menguat. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris naik 0,17 persen, indeks CAC 40 di Prancis menguat 0,32 persen, dan indeks DAX di Jerman menguat 0,04 persen.

Beralih ke bursa Amerika juga tampak menguat. Indeks S&P 500 naik 0,59 persen, indeks NYSE Composite bertambah 0,41 persen, dan indeks NASDAQ Composite menguat 0,99 persen.

[Gambas:Video CNN]

Yiwu Chunqiu

Dinilai Terlalu Kecil, Buruh Tolak UMP 2023 DIY Naik 7,65 Persen******

Majelis Pekerja BuruhIndonesia (MPBI) DIY menolak besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 sebesar 7,65 persen yang Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X.

"Menolak UMP DIY 2023 yang ditetapkan oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X," tulis Irsad Ade Irawan selaku koordinator MPBI DIY dalam keterangannya, Senin (28/11).

Sekretaris DPD KSPSI DIY itu menyebut seluruh pekerja atau buruh merasa kecewa berat, bahkan sedih karena penetapan UMP yang naik 7,65 persen atau Rp140.866,86 dibanding tahun sebelumnya.

"Kenaikan UMP DIY 2023 yang tak signifikan adalah sesungguhnya cerita lama yang terus berulang-ulang, di mana justru upah buruh tak pernah istimewa di provinsi yang menyandang predikat istimewa," tegasnya.

Menurutnya, upah murah yang ditetapkan secara berulang membawa buruh pada kehidupan tak layak setiap tahunnya lantaran tidak mencukupi Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Dia mengatakan persentase kenaikan yang kurang dari 10 persen tak akan mampu menekan angka kemiskinan secara signifikan maupun mempersempit jurang ketimpangan ekonomi yang menganga di DIY

"Sekaligus menyulitkan buruh untuk membeli rumah," ucapnya.

MPBI melihat keputusan ini merupakan cerminan Pemda DIY yang tak peka merespons kesulitan dan himpitan ekonomi pada buruh di tengah dampak pandemi covid-19 serta ancaman resesi ekonomi global.

"Keistimewaan DIY tidak berdaya dalam membuat suatu sistem pengupahan daerah yang membawa kehidupan layak bagi buruh dan keluarganya," ucapnya.

Lebih jauh, Irsad memandang penetapan UMP DIY 2023 sebagai suatu penetapan yang tidak demokratis. Pasalnya katanya, peran serikat buruh dalam proses penetapan upah dihilangkan.

Hal ini adalah akibat penetapan upah menggunakan formula yang tak berbasis survei KHL dan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi dari BPS.

[Gambas:Video CNN]

"Dan oleh karena itu, dengan kembali ditetapkan upah murah 2022, MPBI DIY berserta seluruh pekerja/buruh di DIY, kembali menelan pil pahit yaitu belum merasakan manfaat dari keistimewaan DIY," tutup Irsad.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) di daerah itu naik 7,65 persen menjadi Rp1.981.782,39 pada 2023 mendatang.

Pengumuman UMP 2023 ini disampaikan oleh Plh Asisten Sekda Bidang Administrasi dan Umum Beny Suharsono, di Gedhong Pracimasono, Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Senin (28/11).

"Ditetapkan UMP DIY adalah sebesar Rp1.981.782,39 atau naik 7,65 persen atau sebesar Rp140.866,86," kata Beny.

Beny melanjutkan penentuan kenaikan nominal UMP 2023 ini dilakukan dengan mengacu pada rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi yang terdiri atas unsur serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah.

Kenaikan UMP juga dilakukan dengan mempertimbangkan data pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi dari BPS.

"Kemudian ada koefisien-koefisien yang menjadi pertimbangan kami semua," katanya.

Ahli seni bela diri super

Menteri Perhubungan Ungkap Alasan Banyak Bandara Tapi Pesawat Minim******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan alasan sejumlah bandarayang tidak beroperasi akibat tak memiliki pesawat dari maskapai. Menurutnya, hal ini karena jumlah pesawat di Indonesia berkurang lebih dari 50 persen.

Ia mengakui persoalan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga menjadi permasalahan global.

"Pesawat yang ada di Indonesia ini berkurang dari lebih dari 600, sekarang ini tidak sampai 300. Jadi jumlahnya gak sampai 50 persennya, sehingga terjadi kekurangan," kata Budi dalam Rapat dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR dikutip dari kanal Youtube, Jumat (25/11).

"Dan yang ketiga, beberapa bandara sudah kita selesaikan dengan baik. Diantaranya Silampari (dengan) Pak Eddy Santana, Pak Hamka ada (bandara) Toraja, Ibu Novita ada Bandara Banjarnegara. Itu kami mengajak pemerintah daerah untuk sharing," terang Budi.

Sedangkan, untuk mengatasi persoalan tarif tiket pesawat yang makin mahal, Budi menjelaskan terdapat komponen biaya sewa (leasing) yang memengaruhi. Selain sewa, juga terdapat faktor biaya bahan bakar yang membebani biaya operasional pesawat lebih dari 50 persen.

"Dan ini kami tadi komparasi perjalanan Jakarta-Dubai dan Jakarta-Singapura, harganya relatif 2x lipatnya. Jadi ini berbanding lurus dengan apa yang dilakukan," paparnya.

Lebih jauh, Budi juga menjabarkan usaha Kemenhub dengan pemerintah daerah setempat untuk memenuhi okupansi atau keterisian pesawat. Pasalnya, maskapai akan merugi jika okupansi berada di bawah 50 persen.

"Oleh karenanya, ada blok guarantee (membeli tiket penerbangan) yang dilakukan oleh pemerintah daerah secara bersama-sama," tutur Budi.

Lewat rapat itu, Ketua Komisi V DPR Lasarus menyinggung keberadaan bandara yang tak memiliki pesawat. Ia mengaku sempat dihubungi sejumlah kepala daerah yang mengeluh tak ada penerbangan komersil di wilayahnya.

"Kalau yang saya temui, saya ambil contoh di daerah kita. Dulu paling banyak itu maskapai 3, Garuda, kemudian Wings, dan Nam masuk. Namun sekarang tinggal satu maskapai Wings, itu 3x seminggu. Yang saya dapatkan keluhan dari masyarakat itu, mahal. Ya pasti karena maskapainya hanya satu," ujar Lasarus.

[Gambas:Video CNN]

Raksasa datang ke dunia

Buruh Protes Kenaikan UMP 2023, Tuntut Revisi******

Presiden Partai Buruhsekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengancam melakukan aksi demo merespons kenaikan upahminimum provinsi (UMP) sejumlah daerah.

Tidak cuma itu, buruh yang tergabung dalam KSPI mendesak pemerintah merevisi besaran kenaikan UMP 2023 yang dinilai tidak sesuai inflasi.

Partai Buruh merilis lima sikap terkait penetapan kenaikan UMP 2023 yang sudah dilakukan di beberapa daerah, mulai dari DKI Jakarta yang naik sebesar 5,6 persen hingga Jawa Timur 7,85 persen.

"Kenaikan UMP dan UMK di seluruh Indonesia seharusnya adalah sebesar inflansi dan pertumbuhan ekonomi di masing-masing provinsi atau kabupaten/kota di tahun berjalan. Bukan menggunakan inflansi dan pertumbuhan ekonomi tahunan atau year on year (yoy)," terang Iqbal dalam keterangan tertulis, Senin (28/11).

Kedua, Said menyoroti khusus kenaikan UMP DKI Jakarta. Buruh mengecam keras keputusan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang dianggap tidak sensitif dengan kehidupan buruh.

Kenaikan 5,6 persen diklaim masih di bawah nilai inflansi. Heru dianggap tidak punya rasa peduli dan empati pada kaum buruh.

Said mendesak agar merevisi kenaikan UMP tersebut menjadi 10,55 persen sesuai dengan yang diusulkan Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta dari unsur serikat buruh.

Ia merinci biaya sewa rumah di kisaran Rp900 ribu, transportasi Rp900 ribu, hingga biaya makan dengan anggaran sehari Rp40 ribu bakal menghabiskan Rp1,2 juta per bulan.

Dengan biaya listrik Rp400 ribu dan biaya komunikasi Rp300 ribu, Said menjumlahkan pengeluaran buruh per bulan menembus Rp3,7 juta.

"Jika upah buruh DKI Jakarta Rp4,9 juta dikurangi Rp3,7 juta, maka sisanya Rp1,2 juta. Apakah cukup membeli pakaian, air minum, iuran warga, dan berbagai kebutuhan yang lain? Jadi, dengan kenaikan 5,6 persen, buruh DKI Jakarta tetap miskin," tegasnya.

Ketiga, Said menegaskan kenaikan UMP DKI Jakarta sebesar 5,6 persen mengakibatkan UMK di seluruh Indonesia menjadi kecil.

Keempat, Partai Buruh dan organisasi serikat buruh tetap mengapresiasi sikap pemerintah yang menggunakan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 dan tidak lagi menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 untuk menentukan kenaikan upah minimum 2023.

Kelima, Said Iqbal meminta kepada bupati dan walikota dalam merekomendasikan nilai UMK ke gubernur dengan kenaikan sebesar antara 10 hingga 13 persen.

"Bilamana tuntutan di atas tidak didengar, mulai minggu depan akan ada aksi besar di berbagai daerah di seluruh Indonesia untuk menyuarakan kenaikan upah sebesar 10 hingga 13 persen," tandas Said.

[Gambas:Video CNN]