petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

slot gacor gampang maxwin

bet 600 maxwin berapa 603Jutaan kata 482997Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot gacor gampang maxwin》

WHO peringatkan invasi Israel di Rafah akan jadi bencana tak terduga******

WHO peringatkan invasi Israel di Rafah akan jadi bencana tak terduga
Warga Palestina memeriksa kerusakan gedung apartemen milik keluarga Tubasi dan Al-Sofi pasca serangan Israel ketika bangunan itu menjadi sasaran serangan dan bangunan di sekitarnya rusak di Rafah, Gaza, Minggu (11/2/2024). ANTARA/Anadolu/am.
Jenewa (ANTARA) - Perwakilan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk wilayah pendudukan Palestina, Richard Peeperkorn, memperingatkan bahwa invasi darat militer ke Kota Rafah di Gaza akan menjadi “bencana tak terduga yang semakin memperluas bencana kemanusiaan di luar bayangan."

“Semua mata tertuju pada Rafah,” ujar Peeperkorn yang khawatir atas kemungkinan invasi darat yang dilakukan Israel.

Lebih dari 1,5 juta pengungsi Palestina memadati pengungsian sementara di Kota Rafah.

Pada 13 Februari, Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan sekaligus Koordinator Bantuan Darurat Martin Griffiths memperingatkan bahwa operasi militer di Kota Rafah “dapat menyebabkan pembantaian di Gaza” dan juga “menyisakan operasi kemanusiaan yang sudah rapuh di ambang kematian".

Martin juga menambahkan bahwa “Pemerintah Israel tidak bisa terus-menerus menghindari seruan” dari komunitas internasional ini.

Badan Pekerjaan dan Pemulihan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) melaporkan sebanyak 152 instalasi miliknya di Gaza mengalami kerusakan sejak 7 Oktober, termasuk bangunan yang memberikan perlindungan bagi Pengungsi Internal (IDP).

Menurut data Pusat Satelit PBB, UNOSAT, yang dipublikasi pada 1 Februari, tercatat 30 persen bangunan di Jalur Gaza hancur atau mengalami kerusakan parah hingga sedang.

Sementara itu, wilayah Gaza dan Khan Yunis mengalami peningkatan kerusakan terparah pada Januari 2024 dibanding November 2023.

Sumber: WAFA

Baca juga: Indonesia kutuk keras serangan Israel ke Rafah

Baca juga: Utusan Afsel untuk PBB: Rafah berubah jadi 'kamp pengungsi de facto'

Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2024

Bawaslu ungkap 19 masalah pemungutan dan penghitungan suara Pemilu******

Bawaslu ungkap 19 masalah pemungutan dan penghitungan suara Pemilu
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja (tengah) bersama Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty (kiri) dan Puadi (kanan) sebelum memberikan keterangan di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Kamis (15/2/2024). ANTARA/Rio Feisal/am.
Bawaslu mengidentifikasi 13 permasalahan pada pelaksanaan pemungutan suara dan 6 permasalahan pada pelaksanaan penghitungan suara
Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan 19 permasalahan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024.

Bagja menjelaskan temuan tersebut berdasarkan hasil patroli pengawasan di 38 provinsi yang dituangkan melalui aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Pemilu (Siwaslu) hingga 15
Februari 2024 pukul 06.00 WIB.

"Bawaslu mengidentifikasi 13 permasalahan pada pelaksanaan pemungutan suara dan 6 permasalahan pada pelaksanaan penghitungan suara," kata Bagja di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Kamis.

Walaupun demikian, data dinilai belum lengkap dikarenakan adanya kendala jaringan internet, keterbatasan akses jaringan pada saat pengiriman data, sehingga berpotensi bertambah.

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menjelaskan bahwa 13 permasalahan saat pemungutan suara meliputi sebanyak 37.466 Tempat Pemungutan Suara (TPS) mengalami pembukaan pemungutan suara dimulai lebih dari pukul 07.00 waktu setempat.

"Yang kedua, terdapat 12.284 TPS didapati alat bantu disabilitas netra tidak tersedia di TPS. Yang ketiga, terdapat 10.496 TPS yang logistik pemungutan suara tidak lengkap," ungkap Lolly.

Keempat, kata Lolly, terdapat 8.219 TPS yang didapati adanya pemilih khusus yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili kelurahan dalam KTP elektronik.

Kelima, terdapat 6.084 TPS yang mengalami surat suara tertukar. Kemudian, terdapat 5.836 TPS didapati ada pendamping pemilih penyandang disabilitas yang tidak menandatangani surat pernyataan pendamping.

"Terdapat 5.449 TPS yang didapati KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) tidak menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara," tuturnya.

Kedelapan, terdapat 3.724 TPS didapati papan pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak terpasang di sekitar TPS dan tidak memuat pemilih yang ditandai bagi pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat.

"Terdapat 3.521 TPS didapati saksi mengenakan atribut yang memuat unsur atau nomor urut pasangan calon partai politik atau calon DPD (Dewan Perwakilan Daerah)," paparnya.

Baca juga: Bawaslu RI catat pelanggaran etik dan netralitas mendominasi

Baca juga: Bawaslu akan bertemu KPU bahas permasalahan Pemilu 2024

Kesepuluh, lanjut dia, terdapat 2.632 TPS didapati adanya mobilisasi dan/atau mengarahkan pilihan pemilih oleh tim sukses, peserta pemilu, dan/atau penyelenggara untuk menggunakan hak pilihnya di TPS.

Selanjutnya, terdapat 2.509 TPS yang didapati adanya saksi yang tidak dapat menunjukkan surat mandat tertulis dari tim kampanye atau peserta pemilu.

"Terdapat 2.413 TPS, pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Dan terdapat 2.271 TPS terjadi intimidasi kepada pemilih dan/atau kepada penyelenggara pemilu di TPS," ujar Lolly.

Sementara itu, Lolly menyebut enam permasalahan penghitungan suara meliputi terdapat 11.233 TPS yang didapati adanya Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang tidak dapat diakses oleh pengawas pemilu, saksi dan/atau masyarakat.

"Terdapat 3.463 TPS melakukan penghitungan suara dimulai sebelum waktu pemungutan suara selesai di pukul 1 waktu Indonesia bagian barat," ujarnya.

Ketiga, kata dia, terdapat 2.162 TPS adanya ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih

Berikutnya, terdapat 1.895 TPS yang didapati pengawas TPS tidak diberikan Model C.Hasil Salinan.

Kemudian, terdapat 1.888 TPS yang didapati saksi, pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas

"Terdapat 1.473 TPS adanya intimidasi terhadap penyelenggara," kata Lolly menambahkan.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:slot online lengkap

Perbarui waktu:2024-07-07

Daftar bab terbaru
situs slot indonesia terpercaya
77lucks
erek 71
link gacor saat ini
mpo8899
pinjaman tanpa ktp
wtobet
slot infini88 terbaru
wedebola
Daftar isi semua bab
Bab 1 game slot gampang menang
Bab 2 a1sbobet365
Bab 3 pola 777 slot online
Bab 4 situs gacor bulan ini
Bab 5 pasti win slot
Bab 6 rajaolb388
Bab 7 vip voucher
Bab 8 buku seribu mimpi 2d
Bab 9 rtp sarang777
Bab 10 erek erek mancing ikan
Bab 11 download apk slot kakek zeus
Bab 12 bo slot gacor terpercaya
Bab 13 bunga pinjaman ceria bri
Bab 14 pola gacor hari ini princes
Bab 15 oregon 12 paito
Bab 16 slot deposit 5000 via ovo
Bab 17 web judi slot terpercaya
Bab 18 tafsir mimpi 23
Bab 19 get 88 slot
Bab 20 permainan gacor
Klik untuk melihattersembunyi di tengah8275bab
takutBacaan TerkaitMore+

Terlahir kembali sebagai guru tingkat dewa

jarum77
Bawaslu Jaksel pastikan video viral di Pejaten Timur hoaks
Warga memasukkan surat suara ke dalam kotak suara di TPS 47 Kelurahan Petamburan, Jakarta Pusat, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Khaerul Izan/aa.
sudah menelusuri langsung ke lokasi dan memang di situ tidak ada TPS 3
Jakarta (ANTARA) - Bawaslu Jakarta Selatan (Jaksel) memastikan video viral yang beredar di dunia maya terkait surat suara yang telah tercoblos pasangan nomor urut 02 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Pejaten Timur, tidak benar atau hoaks.

"Seperti informasi video yang beredar, setelah kami telusuri ternyata di jalan Dadap RT/RW 03/03 Pejaten Timur, itu tidak ada TPS 3 dan dapat dipastikan hoaks," kata Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Jakarta Selatan Ahmad Fahlevi di Jakarta, Kamis.

Fahlevi mengatakan setelah menerima video tersebut, pihaknya langsung mencari lokasi yang disebutkan dalam rekaman tersebut.

Akan tetapi kata Fahlevi, setelah ditelusuri tidak ditemukan adanya TPS 03 yang berada di Jalan Dadap RT/RW 03/03, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jaksel.

"Panwascam (panitia pengawas pemilu kecamatan)  sudah menelusuri langsung ke lokasi dan memang di situ tidak ada TPS 3," tuturnya.

Video viral yang dimaksud yaitu video yang dibagikan oleh akun @ShamsiAli2 di media sosial X dan telah tayang 1,9 juta kali serta sudah di postingulang sebanyak 13 ribu kali.

Video tersebut berdurasi 26 detik dengan narasi naskah "Sudah tercoblos untuk 02 di TPS 03, Jl. Dadap, RT003/RW 003, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jaksel. Malu-maluin… KPU / Bawaslu gimana ini?".

Sementara dalam video tersebut ada seseorang yang mengabadikan dengan kamera telepon seluler, kemudian ada warga yang memegang surat suara dan mengatakan "Sudah tercoblos di nomor 02. Ini kalau video walaupun diedit nanti tetap ketahuan kalau foto masih bisa di otak-atik. Ini akan kita ganti dan kita bikin berita acara," demikian isi dalam video tersebut.
Baca juga: Bawaslu DKI sebut TPS banjir bisa berdampak pada partisipasi pemilih
Baca juga: Bawaslu DKI telusuri dugaan politik uang caleg DPR di Tambora
Baca juga: Bawaslu DKI pantau TPS di lokasi khusus menjelang pemilu

 

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Minecraft tidak bisa menjadi permainan

situs slot terpercaya di dunia
Bawaslu RI: Sirekap bukan penentu
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja menyampaikan keterangan pers di Media Center Bawaslu, Jakarta, Kamis (15/2/2024). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/YU
Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan bahwa Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang digunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bukanlah penentu hasil Pemilu 2024.

"Harus kami sampaikan bahwa Sirekap adalah bukan penentu terhadap rekapitulasi. Penentunya tetap menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (tentang Pemilihan Umum) adalah manual rekapitulasi. Jadi bukan Sirekap. Sirekap hanya alat bantu," kata Bagja di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Kamis.

Bagja mengatakan bahwa pihaknya sedang mengkaji permasalahan Sirekap yang sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat, termasuk di media sosial.

"Bahkan ada, ya, bahkan ada, ada sampai 800 ribu, 80 ribu (suara). Ini data apa gitu, kan? Enggak mungkin juga, tetapi mungkin salah input atau juga pembacaannya juga bermasalah," ujarnya.

Oleh sebab itu, Bagja menjelaskan bahwa Bawaslu RI sudah menemukan permasalahan yang berkaitan dengan Sirekap, sehingga akan ditindaklanjuti.

"Nah ini sudah kita temukan ya (permasalahannya), tetapi kita lagi mengkaji untuk permasalahan Sirekap," tuturnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menekankan bahwa pihaknya sedang mengkaji permasalahan Sirekap tersebut.

"Dalam konteks ini memang Bawaslu sedang terus mencermati berbagai proses yang dilakukan. Kami mendapatkan informasi juga sampai hari ini Sirekap masih dalam kondisi belum bisa diakses ya karena sedang dalam perbaikan," ujarnya.

Walaupun demikian, Lolly mengatakan bahwa masyarakat harus memahami Sirekap merupakan alat bantu saja, bukan penentu hasil Pemilu 2024.

"Tetapi sekali lagi masyarakat harus memahami, publik harus mengetahui bahwa Sirekap hanya alat bantu. Yang autentik itu saat proses rekapitulasi secara manual berjenjang. Kita akan melalui proses itu dari hari ini, 15 Februari sampai tanggal 20 Maret," katanya.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Menyaksikan Bintang di Era Pertama

situs gacor slot terpercaya
Kapolda sebut KKB tembak pesawat Asean Air saat mendarat di Beoga
Pesawat milik Asean Air dengan nomor penerbangan PK-LTF , Jumat ditembak saat hendak mendarat di lapangan terbang Beoga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah Jumat (16/2/2024). ANTARA/HO/pri.
Jayapura (ANTARA) - Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri mengakui, Jumat pagi (16/2) KKB telah melakukan penembakan terhadap pesawat milik Asean Air dengan kode penerbangan PK LTF, saat hendak mendarat di lapangan terbang Beoga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah.

Memang benar ada penembakan yang dialami pesawat milik Asean Air yang mendarat di lapangan terbang Beoga

"Penembakan yang dilakukan KKB itu tidak menimbulkan korban jiwa," kata Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri di Jayapura, Jumat.

Dikatakan, dari laporan yang diterimanya pesawat yang membawa penumpang dari Timika itu, setelah menurunkan penumpangnya langsung terbang kembali ke Timika

Setelah dilakukan pengecekan guna memastikan badan pesawat yang terkena tembakan, pesawat dengan kode penerbangan PK- LTF terbang kembali ke Timika, Kabupaten Mimika.

"Pesawat tersebut terbang kembali ke Timika tanpa membawa penumpang," jelas Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri.

Penerbangan Timika-Beoga ditempuh sekitar 45 menit.

Beoga merupakan salah satu distrik di wilayah Kabupaten Puncak, Papua Tengah.
Kabupaten Puncak memiliki 25 distrik dengan 206 kampung.
Baca juga: JDP: Penembakan pesawat Asian One di Papua harus diinvestigasi
Baca juga: Bandara Oksibil tetap beroperasi usai penembakan pesawat oleh KKB
Baca juga: Polisi Nabire-Intan Jaya tangani kasus pembakaran pesawat MAF

Pewarta: Evarukdijati
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Masuk ke filmnya

cara hutang hp di shopee
KPU siapkan santunan bagi penyelenggara "ad hoc" meninggal dunia
Arsip foto - Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari saat menyampaikan keterangan terkait vonis pelanggaran etik dari DKPP terhadap dirinya di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/2/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/tom/aa.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengaku telah menyiapkan santunan bagi petugas ad hoc yang meninggal dunia saat bekerja selama tahapan Pemilu 2024.

"Iya, disiapkan santunan," kata Hasyim dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Dia menjelaskan santunan kecelakaan kerja hingga meninggal dunia bagi penyelenggara ad hoc pemilu diatur berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022 dan secara teknis diatur dalam Keputusan KPU Nomor 59 Tahun 2023.

Besaran santunan tersebut juga telah diatur berdasarkan Surat Menteri Keuangan S-647/MK.02/2022, melalui Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan.

"Untuk besaran santunan sebesar Rp36.000.000 dan untuk bantuan biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000," tambah Hasyim.

Baca juga: Kepolisian periksa kesehatan panitia pemilu Mampang Prapatan

KPU telah mencatat ada ribuan petugas penyelenggara ad hocyang sakit serta puluhan individu meninggal dunia selama pemungutan suara Pemilu 2024 pada periode 14-15 Februari.

Berdasarkan data, per Jumat (16/2), pukul 18.00 WIB, ada 35 petugas meninggal dunia.

Rinciannya, tiga orang Panitia Pemungutan Suara (PPS), 23 orang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan sembilan orang anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas).

Petugas ad hoc yang meninggal dunia saat bertugas itu masing-masing seorang di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, Banten, Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi utara, Maluku, Papua, dan Papua Selatan.

Baca juga: Ketua KPPS di Kota Bandung meninggal dunia usai bertugas

Kemudian, ada dua orang di DKI Jakarta, enam orang di Jawa Barat, tujuh orang di Jawa Tengah, tujuh orang di Jawa Timur, serta dua orang di Sulawesi Selatan.

Sementara itu, petugas ad hoc yang jatuh sakit selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 di tempat pemungutan suara (TPS) maupun di tingkat kecamatan ialah sebesar 3.909 orang.

Rinciannya, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) 119 orang, 596 anggota PPK, 2.878 petugas KPPS, dan 316 anggota Linmas.

Provinsi terbanyak dengan jumlah petugas ad hoc dirawat karena sakit ialah di Jawa Barat dengan 1.995 orang; Sulawesi Selatan 289 orang, Jawa Tengah 265 orang, Jawa Timur 182 orang, Gorontalo 128 orang, dan Aceh 122 orang.

Sehingga, Jawa Barat jadi provinsi terbanyak di mana petugas ad hoc penyelenggara pemilu jatuh sakit maupun meninggal dunia, sebanyak 2.001 orang; kemudian disusul Sulawesi Selatan 291 orang, dan Jawa Tengah 272 orang.

Baca juga: Praktisi sarankan petugas pemilu peka dengan keluhan kesehatan

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

NPC di kota

omegabet88
Kemenkominfo hentikan penomoran telekomunikasi yang tak lagi aktif
logo Kemenkominfo. ANTARA/Kementerian Kominfo.
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengumumkan secara resmi penghentian penomoran telekomunikasi, baik oleh badan usaha maupun penyelenggara telekomunikasi karena nomor terkait tidak lagi aktif digunakan.

Penghentian penomoran telekomunikasi itu dilakukan oleh Direktorat Telekomunikasi yang berada di bawah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kemenkominfo.

"Direktorat Jenderal yang tugas dan fungsinya di bidang telekomunikasi dapat mencabut penetapan penomoran yang telah diberikan kepada pengguna nomor jika tidak digunakan dalam waktu enam bulan berturut-turut atau dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tersendiri," demikian bunyi keterangan resmi Kemenkominfo yang diterima, Sabtu.

Baca juga: Kemenkominfo terima 57.459 laporan dari aduannomor.id

Baca juga: Google bakal hapus aplikasi yang minta akses ke SMS dan telepon

Adapun penomoran telekomunikasi merupakan sumber daya terbatas dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang pengaturannya mengacu kepada aturan internasional yang didelegasikan kepada masing-masing negara.

Maka dari itu, negara perlu mengaturnya bagi pelaku usaha dan penyelenggara telekomunikasi sebagai bagian dari Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU).

Adapun penghentian penomoran telekomunikasi yang tidak lagi aktif digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis (Fundamental Technical Plan) Telekomunikasi Nasional dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Dalam evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat terkait, pengguna yang tidak memenuhi ketentuan penggunaan penomoran telekomunikasi dikenai sanksi berupa pencabutan penetapan penomoran telekomunikasi.

Pencabutan layanan dan/atau Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Telekomunikasi tentunya dapat mengakibatkan turut dicabutnya penetapan Penomoran Telekomunikasi yang terkait dengan layanan dan/atau Perizinan Berusaha dimaksud.

"Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Usaha dimaksud tidak dapat lagi menggunakan penomoran," demikian pernyataan Kemenkominfo.

Baca juga: Medsos dibatasi, SMS dan telepon tetap jalan

Baca juga: BRTI buka aduan SMS dan telepon penipuan

Apabila di kemudian hari ditemukan dokumen penetapan penomoran terhadap penomoran-penomoran sebagaimana yang telah dicantumkan dalam pengumuman ini, maka penetapan tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pengumuman lengkap tentang penghentian penomoran telekomunikasi ini dapat dilihat di sini.
 

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Strategi Nanchen

pinjaman cepat cair tanpa jaminan
PBB: Lebih dari 88.000 penduduk mengungsi di Lebanon selatan
Arsip foto - Pemandangan penembakan Israel, di mana Israel diduga menggunakan bom fosfor putih di wilayah sepanjang perbatasan Lebanon, di Lebanon, pada 20 Desember 2023. ANTARA/Anadolu/pri.
Washington (ANTARA) - Meningkatnya permusuhan di Lebanon selatan telah mengakibatkan lebih dari 88.000 penduduk mengungsi, kata juru bicara PBB, Kamis (15/2).

"Kami dan mitra kami terus memberikan bantuan kemanusiaan kepada mereka yang meninggalkan rumah mereka, melengkapi inisiatif yang dipimpin pemerintah Lebanon.," kata Stephane Dujarric kepada wartawan di New York.

"Ini termasuk makanan, layanan kesehatan, bantuan tunai, dukungan pendidikan, dan layanan perlindungan hukum untuk keluarga yang mengungsi dan dukungan dalam memelihara sistem pengolahan air dan air limbah," lanjutnya.

Dia menambahkan bahwa Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs/OCHA) memperkirakan bahwa 60 ribu orang masih berada di desa-desa perbatasan yang sangat terdampak baku tembak.

"Kemampuan kami untuk menyediakan bantuan kemanusiaan dan dukungan kepada orang-orang ini sangat terbatas karena masalah keamanan, akses dan pendanaan," tambahnya.
Baca juga: Militer Israel serang sasaran Hizbullah di Lebanon selatan

Koordinator Kemanusiaan di Lebanon, Imran Riza, mengatakan pada Kamis (15/2) bahwa peningkatan permusuhan baru-baru ini di wilayah selatan "sangat memprihatinkan."

"Hilangnya nyawa orang tak berdosa sungguh menyedihkan. Aturan perang sudah jelas: semua pihak harus melindungi warga sipil dan aturan ini harus ditegakkan. Mereka bukan target," kata Riza dalam sebuah pernyataan.

Sedikitnya 39 warga sipil telah dilaporkan terbunuh di Lebanon selatan dalam empat bulan terakhir, menurut Kantor Hak Asasi Manusia PBB.

Ketegangan berkobar di sepanjang perbatasan antara Lebanon dan Israel di tengah baku tembak antara pasukan Israel dan Hizbullah, yang merupakan pertempuran paling mematikan sejak kedua pihak terlibat perang skala penuh pada 2006.

Ketegangan perbatasan terjadi di tengah serangan militer Israel di Jalur Gaza yang menewaskan lebih dari 28.650 orang menyusul serangan lintas batas oleh kelompok Palestina, Hamas, pada 7 Oktober.

Baca juga: Israel persiapkan perang menghancurkan bagi Hizbullah dan Lebanon
Baca juga: Hizbullah janji tingkatkan jangkauan rudal jika perang Israel meluas

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Cindy Frishanti Octavia
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024