slot deposit 5000 pulsa tanpa potongan

Yulingzhenxian

Kata Pengamat soal APBN Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat******

Menteri Keuangan Sri Mulyanimemastikan pemerintah memberikan penjaminan pinjaman untuk proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB).

Komitmen itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

Beleid diteken Sri Mulyani pada 31 Agustus lalu. Beleid mengatur soal penyediaan jaminan pemerintah bagi pencarian pendanaan dalam rangka menutup kenaikan atau perubahan biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Jaminan diberikan dengan mempertimbangkan berbagai prinsip.

"Kemampuan keuangan negara, kesinambungan fiskal dan pengelolaan risiko fiskal," kata beleid itu.

Sri Mulyani mengatakan penjaminan proyek KCJB diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2021. Penjaminan diberikan karena terjadi pembengkakan biaya proyek yang memicu lahirnya pinjaman tambahan.

Biaya pembangunan KCJB memang membengkak. Dalam proposal penawaran yang disampaikan pemerintah China ke Indonesia pada 2015 lalu, Negeri Tirai Bambu menawarkan biaya pembangunan proyek hanya US,13 miliar.

Namun, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan biaya itu kemudian bengkak US,2 miliar atau sekitar Rp18,24 triliun (asumsi kurs Rp15.200 per dolar AS).

PMK Nomor 89 Tahun 2023 tadi pun sempat ramai dikritik karena disinyalir pemerintah menggadaikan APBN. Namun, hal ini ditepis oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo.

Menurut Prastowo, PMK Nomor 89 Tahun 2023 hanya penjaminan biasa. Ia mengatakan pemerintah sudah biasa memberikan penjaminan proyek infrastruktur.

"Lalu masalahnya di mana? Tidak ada. Selama ini dijamin aman karena tata kelola dan manajemen risiko sangat dijaga. Yang bermasalah itu pikiran jorok, seolah APBN digadaikan ke China!," kata Yustinus dalam akun twitternya @prastow, Selasa (19/9).

Ia menjelaskan pemerintah memberikan penjaminan kepada PT Kereta Api Indonesia atau KAI sebagai pemegang saham mayoritas KCJB agar dapat meningkatkan reputasinya ke pemberi pinjaman. Tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan pemberi pinjaman terhadap proyek KCJB.

"Jelas ya, yang meminjam PT KAI ke kreditur, bukan pemerintah, apalagi seolah APBN langsung digunakan," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menjelaskan sebenarnya keterlibatan APBN dalam proyek KCJB ini sebagai jaminan jika PT KAI di kemudian hari akan melakukan pinjaman.

"Sehingga APBN di sini seperti semacam letter of guaranteeyang kemudian seharusnya bisa menekan cost of borrowing ketika kemudian kereta api cepat membutuhkan pendanaan di kemudian hari," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (20/9).

Meski demikian, kata Yusuf, keterlibatan APBN akhirnya memunculkan kontijensi risk yang kemudian bisa muncul dari proyek KCJB.

Memang, APBN tidak serta merta menalangi kebutuhan dana yang semisal dibutuhkan dalam perjalanan operasional kereta api cepat ini. Namun, hal ini tidak menutup fakta bahwa ada risiko kontingensi yang kemudian harus ditanggung oleh APBN dari kesepakatan ataupun kebijakan ini.

Oleh karena, menurut Yusuf sebenarnya perlu yang dipastikan adalah skenario-skenario operasional dari KCJB perlu dipastikan berjalan sesuai dengan rencana.

"Misal di sisi target penumpang, apakah kemudian target penumpang per hari per bulan ataupun per tahun itu mencapai sesuai proyeksi sebelumnya," kata Yusuf.

"Kalaupun misalnya tidak tercapai apa bentuk mitigasinya? Bentuk mitigasi inilah yang juga akan berkorelasi terhadap risiko yang muncul dari kebijakan ini," sambungnya.

Yusuf juga menyebut KCJB akan berpotensi meningkat kinerja perekonomian di daerah yang terdapat stasiun. Pada muaranya ketika meningkatkan perekonomian akan berpotensi memunculkan titik-titik ekonomi baru.

Nah, titik-titik ekonomi baru inilah yang kemudian perlu dipantau. Apakah dia bisa berjalan sesuai dengan proyeksi atau tidak.

"Karena sama seperti argumen penumpang di atas, ini akan juga berkorelasi dengan risiko yang bisa muncul dalam operasional kereta api cepat ini sehingga mitigasi yang handal akan mengurangi risiko yang kemudian bisa muncul ke APBN melalui kebijakan ini," jelas Yusuf.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Tekanan China

Karakter ikan asin

Daftar Perusahaan Properti China yang Terhempas Badai******

Satu per satu raksasa properti China bertumbangan dihantam badai properti selama tiga tahun terakhir.

Badai menerjang sejak Beijing mengerem gelembung sektor perumahan dengan mengeluarkan kebijakan 'tiga garis merah' (three red lines) pada 2020 lalu.

Dalam kebijakan itu, pemerintah membatasi utang perusahaan properti tidak boleh melebihi 70 persen aset (tidak termasuk uang muka dari proyek yang dijual berdasarkan kontrak).

Hal itu membuat perusahaan properti kalang kabut. Maklum, mereka terbiasa membiayai proyek dengan utang menggunung.

Berdasarkan laporan lembaga pemeringkat Standard & Poor's yang dilansir CNBC, lebih dari 50 pengembang China gagal bayar utang dalam tiga tahun terakhir, termasuk sejumlah raksasa properti. Berikut lima di antaranya:

1. Evergrande

Kabar gagal bayar utang Evergrande mencuat pada 2021 lalu. Hal itu membuat pasar saham Negeri Tirai Bambu terguncang mengingat perusahaan milik konglomerat Hui Ka Yan itu adalah salah satu pengembang properti raksasa di sana.

Perusahaan yang terdaftar di Hong Kong dan berbasis di Kota Shenzhen, China selatan itu mempekerjakan sekitar 200 ribu orang pekerja. Secara tidak langsung, perusahaan disebut membantu mempertahankan lebih dari 3,8 juta pekerjaan setiap tahun.

Pada 2021, total utang perusahaan mencapai US0 miliar atau sekitar Rp4.725 triliun. Setelah itu, perusahaan berupaya bertahan dengan sejumlah cara, termasuk restrukturisasi utangnya.

Namun, pada Agustus lalu, perusahaan yang memiliki 1.300 proyek real estat itu akhirnya mengajukan perlindungan kebangkrutan Bab 15 di AS.

Dengan perlindungan ini, maka perusahaan non-AS seperti Evergrande yang sedang menjalani restrukturisasi dari para kreditur tidak dapat digugat oleh para kreditur.

2. Fantasia Holding

Pengembang properti Fantasia Holding juga mengalami masalah gagal bayar surat utang pada 2021 lalu.

Dalam pernyataannya, Fantasia Holding gagal membayar US5,7 juta atau setara Rp2,9 triliun (kurs Rp14.255 per dolar).

Fitch Ratings akhirnya menurunkan level Fantasia menjadi "CCC-" yang kemungkinan disebabkan oleh gagal bayar perusahaan.

3. Modern Land

Gagal bayar juga dialami oleh Modern Land pada Oktober 2021 lalu. Saat itu, pengembang properti China itu tak bisa membayar kupon bunga obligasi senilai US0 juta yang jatuh tempo. Saham perusahaan pun terjun bebas.

Pada saat yang sama, perusahaan yang terdaftar di Bursa Saham Hong Kong itu juga mencari dana segar berupa pinjaman hingga 800 juta yuan atau sekitar US4 juta.

Sebelum badai menerjang, kiprah perusahaan milik taipan Zhang Lei itu cukup diakui. Pada laporan keuangan 2021, perusahaan disebut masuk ke Daftar 100 Perusahaan Real Estat China Teratas selama tujuh tahun berturut-turut.

4. Shimao Group

Pada 2022, Shimao Group yang berbasis di Shanghai gagal membayar bunga dan pokok obligasi sebesar US miliar atau setara Rp15 triliun (kurs Rp15.004 per dolar) yang jatuh tempo pada 3 Juli.

Mengutip CNN, ini adalah pembayaran utang pertama yang terlewatkan pada obligasi dolar oleh Shimao yang telah bergulat dengan meningkatnya tekanan keuangan selama berbulan-bulan.

5. Country Garden

Badai properti akhirnya menghampiri Country Garden tahun ini. Setelah bertahan sejak 2020 lalu, perusahaan mengumumkan kemungkinan mengalami gagal bayar pada Rabu (30/8) lalu.

Risiko itu muncul setelah mencatat kerugian US miliar (51,5 miliar yuan) atau Rp105 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS) sepanjang semester I/2023.

Perusahaan mengaku telah melewatkan pembayaran bunga utang kepada pemegang beberapa obligasi di awal bulan ini, dan jika kinerja keuangan perusahaan terus memburuk di masa depan, maka kemungkinan besar perusahaan akan gagal bayar.

Namun, pada akhir Agustus, perusahaan berhasil lolos dari ancaman gagal bayar untuk sementara.

Dilaporkan CNN,perusahaan melunasi pembayaran bunga dua obligasi AS, tepat sebelum berakhirnya masa tenggang yang terhitung 30 hari sejak 6 Agustus 2023 lalu.

China Securities Journal melaporkan raksasa properti Negeri Tirai Bambu itu sudah melunasi bunga obligasi sebesar US,5 juta atau setara Rp343 miliar (asumsi kurs Rp15.269 per dolar AS).

"Ini berarti raksasa properti tersebut mampu menghindari gagal bayar pada dua obligasi dolarnya (dolar AS) minggu ini. Ini memicu optimisme di kalangan investor bahwa perusahaan yang menumpuk utang ini punya cukup uang untuk melewati krisis properti di China," tulis laporan tersebut.

Kendati demikian, Country Garden masih punya kewajiban membayar 8 surat utang yang akan jatuh tempo akhir tahun ini senilai total 10,8 miliar atau sekitar Rp22 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Mencuri Surga

Erick Thohir Klaim BUMN Sehat Meski Utang Menggunung Rp1.600 T******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohirmeyakinkan Komisi VI DPR RI bahwa keuangan perusahaan pelat merah di bawah komandonya sehat.

Ia mengaku telah membahas kapitalisasi pasar BUMN bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani. Berdasarkan obrolan tersebut, Erick mengklaim ada peningkatan valuasi pasar BUMN.

"Kalau yang ada di bursa itu naik dari Rp1.719 triliun, sekarang di Rp2.200 triliun. Kalau dulu kita pernah bahas antara utang BUMN Rp1.600 triliun dibanding modal Rp3.200 triliun, sekarang kapitalisasi pasar Rp2.200 triliun itu sudah jauh lebih tinggi dari total utang Rp1.600 triliun. Jadi, ini kondisinya saya bisa yakinkan ini sehat," tutur Erick dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (13/9).

Akan tetapi, kesanggupan Erick diragukan DPR. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji menyebut kenaikan target tersebut cukup tinggi, hal serupa juga disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Evita Nursanty.

"Mengenai (target) dividen Rp85 triliun, kembali waktu itu kita bicara Rp80 triliun. Tapi kalau konteksnya harus Rp85 triliun, ya itulah yang saya rasa di RUU BUMN ini kita harapkan ada keseimbangan juga supaya kita bisa kembali kemauan saat itu dorong penugasan, tetapi juga keuangan pun harus jadi bagian penyelesaian penting. Kalau tidak, ini jadi snowball lagi sehingga nanti ada pihak-pihak diberatkan," jelas Erick menanggapi DPR.

"Kami dalam posisi tidak bisa menolak, hanya bisa berupaya. Kami tentu menjaga balance cash flowyang kita punya. Saya berharap ini jadi catatan kami dan saya coba akan telisik ulang dengan kondisi keuangan terakhir, apakah kita bisa deliver angka tinggi tersebut," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kemanusiaan Meningkat

Bapanas Ungkap Pembatasan Pembelian Hanya Untuk Beras Pemerintah******

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkap pembatasan pembelian beras di toko ritel hanya berlaku untuk beras stabilisasi pasokan dan harga pangan(SPHP) yang berasal dari Bulog. 

Hal ini ia ungkapkan di tengah maraknya  pembatasan pembelian beras maksimal 10 kg di toko ritel.

"Untuk jenis beras yang dibatasi 2 pack di pasar ritel hanya berlaku untuk beras SPHP yang dari Bulog. Kalau untuk beras komersial, itu tergantung dari kebijakan ritel masing-masing," kata Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dalam keterangan resminya, Selasa (3/10).

Pembatasan beras SPHP di toko ritel diklaim Bapanas mendorong masyarakat untuk berbelanja dengan bijak. Terlebih, Indonesia sedang menghadapi kekeringan imbas El Nino.

"Kenapa harus dibatasi? Ini karena beras SPHP harganya telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp10.900 per kg dan setiap rumah logikanya cukup dengan 2 pack. Apalagi kualitas beras SPHP Bulog ini berkualitas premium," tegas Arief.

"Tentunya masyarakat kami ajak bersama untuk senantiasa berbelanja bijak yang artinya sesuai dengan kebutuhan, tidak perlu belanja berlebihan di atas kebutuhan normal," sambungnya.

Lihat Juga : Jerit Pedagang Tanah Abang hingga TikTok Shop Dilarang

Sementara itu, Direktur Bisnis Perum Bulog Febby Novita memastikan pasokan beras masih cukup, di mana gelontoran terus dilakukan ke semua lini. Bulog berjanji akan terus membanjiri pasar dengan stok CBP sebagai bentuk intervensi pasar bersama pemerintah.

Per 2 Oktober, Bulog sudah mengguyur beras SPHP di tingkat konsumen hingga 799 ribu ton. Wilayah yang paling banyak digelontorkan selama 2023 ini adalah DKI Jakarta dan Banten dengan total 174 ribu ton.

Sebelumnya, berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com di Super Indo Duren Tiga, Jakarta Selatan pada Senin (2/10), tampak jelas aturan yang membatasi pembeli hanya bisa membawa pulang 2 kemasan beras berukuran 5 kg per hari.

Pembatasan serupa juga terjadi di toko ritel lain, seperti Alfamart hingga Indomaret. Para petugas toko kompak mengatakan pembatasan ini berlaku sudah sejak satu hingga dua minggu belakangan.

Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey membenarkan pembatasan ini. Ia menyebut pembatasan dilakukan demi mengatasi panic buying mengingat mahalnya harga beras di tengah mengkhawatirkannya pasokan imbas El Nino.

"Betul, betul (ada pembatasan di ritel). Jadi, ini sesuai dengan arahan dalam pertemuan dengan instansi terkait, yakni ada Bapanas dan Bulog dalam pembicaraan bersama kami peritel. Jadi pembatasan ini antara 2 kemasan-3 kemasan per konsumen itu maksud tujuannya agar ada pemerataan," kata Roy kepada CNNIndonesia.com.

Namun, ia berjanji mencabut batas maksimal pembelian beras di ritel jika stok sudah melimpah, termasuk jika beras impor sudah masuk ke tanah air.

[Gambas:Video CNN]

Dunia Gelap Tertinggi

Pemerintah Akan Permudah Syarat Pendaftaran Waralaba******

Pemerintah akan mempermudah syarat pendaftaran waralaba. Hal itu akan mereka lakukan dengan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. 

Direktur Bina Usaha Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Septo Soepriyatno menyebutkan melalui revisi ini, syarat pelaku usaha mendapatkan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) akan diperpendek.

"Demi memajukan bisnis waralaba kita, nah yang direvisi itu ialah pada syarat untuk pelaku usaha mendapat STPW dari sebelumnya minimal lima tahun, dipersingkat menjadi tiga tahun saja," katanya, Rabu (11/10) seperti dikutip dari Antara.

Ia juga mengatakan syarat lima tahun justru menjadi penghambat keinginan pelaku usaha mikro dalam negeri menjalankan skema bisnis waralaba.

Sementara itu berdasarkan data Kemendag tercatat pada 2021 ada sebanyak 31.188 gerai usaha mikro di dalam negeri yang beroperasi dan mampu menyerap sebanyak 53.670 tenaga kerja. 

Itu meningkat 40 persen ketimbang 2020.

Namun, ia menyebutkan, dari jumlah gerai usaha tersebut saat ini tercatat baru sebanyak 142 waralaba dalam negeri yang memiliki STPW. Padahal katanya, masih banyak usaha yang potensial untuk menjalankan skema bisnis tersebut.

"Lisensi ini langkah awal menuju waralaba, buktinya meski demikian tahun ini sudah tumbuh lima persen (Penerbitan STPW). Jadi ini merupakan solusi supaya pengusaha pemula dan menciptakan iklim usaha yang positif," kata dia.

Septo pun berharap, pelaku usaha tidak hanya tumbuh mengembangkan bisnis waralaba dengan membuka cabang di dalam negeri tapi juga di luar negeri.

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, jumlah UMKM Indonesia yang membuka waralaba di luar negeri hingga 2023 mencapai 1.241 unit.

Di antaranya seperti Kopi Kenangan (Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, dan Amerika Serikat), Martabak Bossku (Malaysia dan Singapura), Ayam Geprek Bensu (Malaysia dan Singapura), Soto Betawi H Mamat (Malaysia dan Singapura).

"Potensi ini sangat terbuka lebar, seiring kemajuan teknologi informasi pelaku usaha dalam negeri pun kian kreatif dan inovatif kita dukung mereka," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Bisikan Penyihir

KTT Asia Timur Sepakat Perkuat Ketahanan Pangan******

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Timur atau East Asia Summit (EAS) ke-18 menghasilkan sejumlah keputusan, termasuk di bidang ketahanan pangan. Keputusan itu tertuang dalam Chairman's Statement of The 18th East Asia Summit.

KTT EAS 2023 kembali menegaskan komitmen untuk menerapkan Deklarasi EAS 2013 untuk menjajaki cara-cara meningkatkan tingkat kerja sama ketahanan pangan di negara-negara yang tergabung di dalamnya.

EAS juga menekankan perlunya meningkatkan ketahanan pangan dan gizi melalui implementasi Kerangka Kerja Ketahanan Pangan Terintegrasi ASEAN (AIFS) yang baru dan Rencana Aksi Strategis Ketahanan Pangan (SPA-FS) 2021-2025.

EAS juga mendukung Rencana Aksi ASEAN tentang implementasi Pedoman Regional ASEAN tentang pertanian berkelanjutan yang akan mengidentifikasi langkah-langkah praktis dan konkrit dalam memperkuat rantai pasok pangan dan sistem logistik lokal, regional, dan global. Kemudian menjamin ketahanan pangan dan gizi regional dan global.

"Kami juga mencatat yang sedang berlangsung perayaan Tahun Millet Internasional," bunyi pernyataan tersebut.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN menghasilkan manfaat ekonomi termasuk 93 proyek senilai US,2 miliar.

Ia menyebut keputusan yang dihasilkan meliputi deklarasi east leaders mengenai epicentrum of growth, pengembangan ekosistem kendaraan listrik, percepatan cross border paymentdan local currency transaction.

"Ini konkret menghasilkan 93 proyek senilai US,2 miliar. Ini adalah kerja konkret yang bermanfaat untuk rakyat," kata Jokowi dalam konferensi pers di Jakarta Convention Centre, Kamis (7/9).

[Gambas:Video CNN]