ygojudi

Impian saya tentang dunia yang sejahtera

Perbanyak Akses ke Patimban, Pemerintah Bangun Tol******

Pemerintah bakal memperluas akses ke Pelabuhan Patimban dengan membangun jalan tol hingga jalur kereta api.

Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Patimban Dian Wahdiana mengatakan saat ini akses yang tersedia barulah jalan dari jalur pantai utara (Pantura).

Ia menekankan tidak ada akses lainnya, termasuk persimpangan menuju pelabuhan internasional tersebut.

Percepatan ini juga hasil obrolan bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Dalam bahan paparannya, 37,5 km akses tol ke Patimban tersebut digarap pemerintah sepanjang 22,94 km. Sedangkan sisanya sepanjang 14,11 km menjadi ranah Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

Lihat Juga : Luhut Ungkap Indonesia Berencana Pasok Listrik ke Afrika Selatan

Investasi yang dibutuhkan untuk menggarap akses tol menuju Pelabuhan Patimban ini menyentuh Rp5,02 triliun, di mana biaya konstruksinya mencapai Rp2,45 triliun.

"Patimban itu nanti tidak hanya dari jalan Pantura, juga ada akses dari tol Cipali," tegas Dian.

Selain tol, pemerintah juga tengah menyiapkan akses jalur kereta api ke pelabuhan internasional tersebut.

Dian menegaskan hal tersebut sudah dipikirkan dalam detail engineering design (DED) proyek ini, termasuk pengkajian dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub.

"Kalau rencana ke depan, sebenarnya ada juga railway. Sudah dilakukan kajian oleh DJKA, tetapi baru kajian. Itu perlu pembiayaan, tetapi konsep sudah ada. Karena di DED Pelabuhan Patimban itu sudah ada railway-nya, kalau gak salah tembus sampai ke Pagaden," tutupnya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat juga mendukung pembangunan akses tol ke Pelabuhan Patimban.

Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Jabar Sismadani juga berharap ada investor masuk untuk segera menggarap jalur KA.

"Dari segi konektivitas, sebenarnya tadi sudah disampaikan, kami sedang mencoba mendukung pembangunan Pelabuhan Patimban. Itu nanti nyambung tol (Cipali) KM 89 ke Pelabuhan Patimban. Mudah-mudahan juga kereta logistiknya itu pembiayaannya lancar dan segera dibangun (jalur kereta)," harap Sismadani.

Adapun Pelabuhan Patimban sudah beroperasi sejak 2020 lalu.

Pelabuhan internasional ini dioperasikan secara penuh oleh PT Pelabuhan Patimban Internasional (PPI) selaku pengelola, sesuai perjanjian kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) melalui Kemenhub.

[Gambas:Video CNN]

Tak terkalahkan

Minyakita Dijual Bundling, Kemendag Bakal Sanksi Tegas Pedagang******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan menindak tegas pedagang yang menjual Minyakitadengan mekanisme bundling.

Penjualan dengan mekanisme bundlingmerupakan penjualan suatu produk dengan syarat harus membeli produk lainnya. Dalam kasus Minyakita, konsumen yang ingin membeli harus juga membeli barang lain.

Plt Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Moga Simatupang mengingatkan jika ada pedagang yang ketahuan melakukan skema bundlingakan dikenakan sanksi tegas.

Adapun sanksi akan diberikan secara bertahap mulai dari pedagang diberikan teguran tertulis hingga izin usaha pedagang akan dicabut.

Aturan pelarangan jual Minyakita dengan mekanisme bundlingtertuang dalam Surat Edaran No 3 Tahun 2023 tentang Penjualan Minyak Goreng Rakyat.

Selain itu, pedagang juga dilarang untuk menjual Minyakita di atas harga eceran tertinggi (HET), yakni Rp14 ribu per liter atau Rp 15.500 per kg.

Dalam aturan tersebut juga dikatakan pembelian Minyakita hanya diperbolehkan 10 kg per orang dan per hari.

[Gambas:Video CNN]

Su Ungu Mencari Keabadian

BPJS Ketenagakerjaan Luncurkan KKBC Masuk Desa, Gaet Pekerja Informal******

BPJS Ketenagakerjaan kembali menghadirkan gebrakan lewat sosialisasi masif di seluruh desa yang tersebar di penjuru Indonesia dengan meluncurkan kampanye 'Kerja Keras Bebas Cemas' atau KKBC, Kamis (6/7). Sosialisasi ini ditempuh BPJS Ketenagakerjaan untuk mengejar target pada 2026 mendatang, yakni mampu melindungi 70 juta pekerja.

Kampanye KKBC 'masuk desa' ini dinilai tepat karena ekosistem desa menyimpan potensi jutaan pekerja di sektor informal atau Bukan Penerima Upah (BPU) yang mayoritas belum memahami pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Tentunya BPJS Ketenagakerjaan memerlukan sebuah lompatan besar untuk mendorong angka peserta aktif yang saat ini jumlahnya mencapai 36 juta pekerja.

"Apa yang kami lakukan ini juga sejalan dengan yang diinginkan oleh Presiden Joko Widodo untuk memulai pembangunan dari yang paling luar, yaitu desa dan kelurahan. Jika melihat data, 65 persen pekerja informal atau pekerja bukan penerima upah terdapat di sana, sehingga perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan juga sebaiknya dimulai dari desa," ucap Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dalam keterangan tertulisnya, Jumat (7/7).

"Lewat aksi teatrikal tadi kita bisa melihat risiko yang mungkin dialami pekerja di desa. Contohnya petani yang bisa saja digigit ular, terpeleset, terkena benda tajam hingga mengalami risiko finansial saat mereka sudah tidak mampu bertani. Tentu beragam risiko tersebut dapat dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan jika mereka menjadi peserta," tambah Anggoro.

Agar kampanye ini berjalan lebih optimal, BPJS Ketenagakerjaan membutuhkan dukungan dari seluruh unsur ekosistem desa mulai dari perangkat desa, Bhabinkamtibmas dan juga perisai. Sinergi ini dirasa sangat penting untuk mempercepat edukasi kepada masyarakat desa terkait beragam manfaat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Sekretaris Disnakertrans DKI Jakarta Hedy Wijaya mengungkapkan komitmennya untuk mendukung kampanye ini secara penuh lewat berbagai regulasi yang telah diterbitkan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Sejalan dengan itu Kasat Binmas Polres Metro Bekasi Kota AKP Puji Astuti juga menyebut bahwa kepolisian mendukung program pemerintah ini dengan memberdayakan Bhabinkamtibmas yang selama ini ada di masyarakat sebagai perwakilan di desa atau di Kelurahan.

"Jadi mereka yang terjun langsung ke masyarakat untuk mengajak. Kalo kami tugasnya hanya mensosialisasikan bahwa ini adalah program pemerintah yang nantinya untuk kepentingan dan keuntungan dari masyarakat," terang Puji.

Mengakhiri proses launching tersebut Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Yayat Syariful Hidayat turut mempertegas dukungannya terhadap seluruh inovasi-inovasi yang telah dilahirkan direksi dengan tujuan untuk memperluas coverage kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

"Kita dari Dewas sebagaimana tugasnya kita terus mendorong dan mendukung inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Direksi dan seluruh jajaran, agar tugas amanah yang diberikan kepada BPJS Ketenagakerjaan bisa terlaksana bisa tuntas dan selesai, karena kehadiran negara ini memang betul-betul merasakan bukan hanya di sektor formal tetapi juga di sektor informal," tutup Yayat.

Seperti diketahui hanya dengan iuran mulai dari Rp36.800 per bulan, para pekerja BPU akan mendapatkan perlindungan 3 program yang terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT).

Tak hanya manfaat yang lengkap, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan beragam pilihan kanal pendaftaran dan pembayaran iuran yang mudah dijangkau oleh para pekerja di desa. Di antaranya melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO), Kantor Cabang, Agen Perisai dan Perbankan, Kantor Pos, Pegadaian, dan lain sebagainya.

Super ajaib serba bisa

PT Pos Akui Sewakan Aset Negara Jadi Minimarket Hingga Kos Elite******

PT Pos Indonesia (Persero) mengakui beberapa aset perusahaan disewakan menjadi minimarket hingga kos-kosan elite seharga Rp4 juta per bulan.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) di DPR RI, Anggota Komisi VI Fraksi PDIP Harris Turino mencecar Direktur Utama Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi soal penggunaan aset perusahaan.

"Lokasi-lokasi strategis Kantor Pos, semua lokasinya strategis, banyak dipakai untuk minimarket dan ini strategi yang tidak tepat," kritik Harris di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/7).

Merespons kritikan DPR, Faizal mengakui penggunaan aset Pos Indonesia kini bermacam-macam, tidak hanya untuk operasional kantor. Bahkan, ia menyebut ada salah satu kantor Pos di Bali yang kini dijadikan mal.

"Memang betul ada juga yang jadi Alfamart dan Indomaret, ini termasuk yang harus kami reviu kembali," aku Faizal.

"Ada juga kos-kosan premium, Rp3 juta sampai Rp4 juta per bulan. Kami sebutnya Point Homey, bekas rumah direksi," sambungnya.

Faizal mengatakan Pos Indonesia saat ini sangat terbuka untuk kerja sama. Namun, memang ada persyaratan khusus dari perusahaan pelat merah tersebut kepada pihak swasta.

Ia mencontohkan untuk bangunan milik Pos Indonesia yang sudah ada sebelum masa kemerdekaan tidak bisa sembarangan dipakai atau disewa swasta. Faizal menyebut pemanfaatan gedung tersebut tidak boleh hanya fungsional, melainkan harus juga memikirkan aspek keindahan.

"Kami pilih pengusaha-pengusaha yang tidak hanya fungsi, tapi juga bisa attract(menarik) anak muda," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Rasul Carmen

Pengusaha Mal Buka Suara DKI Uji Coba 2 Sesi Jam Masuk Kantor******

Pengusaha mal buka suara soal rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal menguji coba pengaturan dua sesi jam masuk kantor, yakni pukul 08.00 WIB dan pukul 10.00 WIB.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja menyebut pembagian jam masuk kantor ini membuat dunia usaha semakin tidak efisien.

Lihat Juga : Kemenhub Masih Uji LRT Jabodebek, Belum Terbitkan Izin Operasi

Menurutnya, bisa jadi masyarakat malah memanfaatkan perbedaan jam masuk kerja tersebut untuk kegiatan lain. Dengan begitu, kemacetan tetap tak terurai.

Alphonzus meminta Pemprov DKI Jakarta peka. Pasalnya, berbagai kegiatan atau aktivitas usaha tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait satu dengan yang lain.

Lihat Juga : Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Satgas Hilirisasi RI-Papua Nugini

Sebelumnya Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku sudah membahas usulan dua sesi jam kerja tersebut dengan sejumlah pihak, mulai dari Polda Metro Jaya, Dinas Perhubungan, hingga ahli transportasi melalui diskusi grup terfokus (focus group discussion/FGD).

"Hasilnya dari ahli-ahli transportasi diberikan kepada kami dan nanti tentunya setelah ini ada uji coba apakah ini bisa dan tidak mengganggu kenyamanan masyarakat, tidak mengganggu kenyamanan dalam bekerja, ya kita teruskan dan kita akan laporkan kepada Kementerian Perhubungan," ujar Heru di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (6/7).

Heru menyebut kondisi lalu lintas pada pukul 06.00 WIB bak air bah karena warga dari sejumlah daerah penyangga ibu kota, seperti Bekasi, Tangerang, hingga Depok mengarah bersamaan menuju ke Jakarta.

Penjahat super yang tak terkalahkan di alam semesta

Zulhas Sebut Harga Cabai yang Terlalu Murah Bisa Rugikan Petani******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan menyebut harga cabai di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah terlalu murah sehingga bisa merugikan petani.

Dalam kunjungannya di Pasar Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Zulhas melihat cabai rawit dijual Rp23 ribu per kg.

"Kita gembira (harga-harga) dari tinggi sekarang sudah turun. Tapi ada yang terlalu murah seperti cabai," katanya di Pasar Malangjiwan, Rabu (12/7).

Tak hanya cabai, Zulhas juga melihat harga komoditas pangan lainnya juga menurun. Seperti telur dan daging ayam.

"Ayam sudah mulai turun. Tadi kita lihat dari Rp40 ribu per kg, di sini sudah Rp38 ribu per kg. Telur masih tinggi tapi enggak naik lagi. Kemarin Rp32 ribu sekarang sudah Rp31 ribu per kg," katanya.

Ia mengakui penurunan harga produk unggas tidak secepat yang diharapkan.

Lihat Juga : ANALISISPNS Part Time dan Timbang-timbang Penurunan Belanja Pemerintah

Pasalnya, kenaikan daging ayam dan telur di tanah air dipicu oleh lonjakan harga pakan dan bibit ayam. Akibatnya jumlah pasokan yang tidak dapat memenuhi permintaan.

"Memang perlu waktu. Ayam kan nggak bisa bertelur sehari dua ya. Saya kira minggu depan, dua minggu lagi turun lagi ya," katanya.

Lebih lanjut, Zulhas mengklaim secara umum harga kebutuhan pokok di tingkat nasional relatif terkendali. Terbukti dengan inflasi rata-rata yang di angka 3,5 persen.

"Secara umum (harga kebutuhan pokok) turun. Inflasi kita kan year on year 3,5 persen. Bulan ini malah lebih rendah lagi," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Karanganyar, Martadi menjamin pasokan kebutuhan pokok di daerahnya. Sehingga, diharapkan harga bahan pangan di Karanganyar dapat terkendali.

"Untuk daging ini kan menjadi perhatian kita jangan sampai ada harga-harga yang melonjak. Termasuk minyak, bawang, dan cabai," katanya.

[Gambas:Video CNN]