situs gacor 99 slot

Tidak beruntung di laut

PUPR Bangun Gedung VVIP Rp60 M untuk Tamu Penting KTT G20 Bali******

Pemerintah menggelontorkan dana Rp60 miliar untuk membangun Gedung VVIP Bandara I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali. Pembangunan dilakukan berkaitan dengan gelaran Presidensi G20Indonesia.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan gedung dibangun untuk mempermudah akses bagi tamu Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.

Basuki menuturkan biaya pembangunan Gedung VVIP ini sepenuhnya memakai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) PUPR.

Ia menjelaskan meski acara KTT G20 nantinya berakhir,  pemeliharaan Gedung VVIP yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu (9/11) ini akan terus dilanjutkan.

Pemeliharaan gedung nantinya akan diserahkan kepada Pemerintah Bali karena Gedung VVIP yang dibangun di atas tanah milik mereka.

"Bandara VVIP kita serahkan kepada Pemerintah Bali karena tanahnya tanah pemerintah daerah. Pemeliharaannya akan terus dilanjutkan setelah G20 ini," tegas Basuki.

Selir kekaisaran yang terlahir kembali sebagai istri peri bersenang-senang bertani

Kemnaker Respons Usul No Work No Pay: Kunci di Serikat Pekerja******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan usulan pengusahasoal kebijakan no work no pay harus didiskusikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.

"Ya itu bicarakan dengan teman-teman serikat pekerja. Pokoknya kalau serikat atau perwakilan pekerja di perusahaan itu setuju, kita setuju. Kuncinya tuh di situ," tegas Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Dita menjelaskan jika ingin ada aturan no work no pay,maka perlu ada perjanjian bersama antara perusahaan dan pekerja. Kedua pihak harus membuat kontrak kerja baru. Kendati, ia belum memastikan apakah aturan tersebut bakal didukung dengan adanya permenaker.

Kedua, Dita menjelaskan aturan ini tidak bisa berlaku di semua sektor. Ia menjelaskan masih ada beberapa sektor yang tumbuh positif, seperti kelapa sawit hingga tambang.

"No work no payitu (untuk) yang ordernya kurang-kurang itu lah, garmen, tekstil itu wajar. Nanti tambang, nikel, timah, ikut-ikutan. Makanya itu jangan, buruhnya juga harus kritis dong. Jangan disamakan sawit sama sepatu," tegasnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menambahkan usulan aturan no work no paydari pengusaha masih dalam tahap pembicaraan. Kemnaker masih perlu mendengar suara dari buruh.

"Kita sendiri kan juga baru menerima, artinya kita akan mempelajari usulan itu, tentunya kita akan mempertimbangkan banyak aspek. Tadi saya katakan, ini kan usulan satu sisi, kita kan juga harus mempertimbangkan sisi yang lain. Pokoknya gini, apapun kebijakan itu prinsipnya kita mencari solusi terbaik dari segala pilihan yang ada," jelasnya.

Menaker Ida Fauziyah sejatinya hadir langsung dalam penandatanganan kerja sama pelatihan vokasi bersama Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Republik Austria, Kamis (10/11). Namun, ia menolak mengeluarkan sepatah kata pun untuk menjawab pertanyaan wartawan seputar buruh.

Sementara itu, Pengamat Ketenagakerjaan Payaman Simanjutak menuturkan usulan aturan tentang no work no payakan menyalahi hak-hak pekerja. Menurutnya, lebih baik industri melakukan PHK dari pada merumahkan pekerja dengan tanpa upah.

"Kalau memang tidak ada pekerjaan, lebih baik di-PHK. Jadi jelas status dan hak-haknya. Pemerintah juga jelas melakukan kebijakan untuk menyalurkannya. Pekerja juga boleh berupaya keras untuk mencari pekerjaan baru," kata Payaman.

"Pekerja boleh dirumahkan sementara sambil menunggu proses lebih lanjut tetaplah menerima upah untuk kelangsungan hidupnya dan keluarganya," imbuhnya.

Senada, Direktur Celios Bhima Yudhistira mengatakan selama ini pengusaha sudah menjadi anak emas pemerintah di mana setiap aturan tentang ketenagakerjaan lebih banyak berpihak ke dunia usaha.

Tak hanya itu, pengusaha juga sudah diguyur pelbagai stimulus oleh pemerintah dengan jumlah yang cukup besar. Baik stimulus pajak maupun non pajak.

Jika pemerintah mengabulkan permintaan pengusaha dengan menerbitkan aturan no work no pay, hal itu sama saja dengan memberikan ketidakpastian pendapatan pekerja.

"Jadi apa beda nya perusahaan yang menerima stimulus dan tidak? Pada saat pandemi juga berbagai regulasi berpihak kepada pengusaha, misalnya pengesahan UU Cipta Kerja yang di dalamnya justru memuat penurunan standar perlindungan dan perubahan aturan pengupahan yang pro pengusaha," kata Bhima.

"Kalau pemerintah di tengah pertumbuhan ekonomi 5,7 persen, kemudian meloloskan aturan no work no paymaka buruh tidak punya pelindung sama sekali," imbuhnya.

Sebab itu, ia menilai sangat tidak rasional jika pemerintah ingin ekonomi Indonesia pulih tapi di satu sisi menurunkan kemampuan daya beli kelas pekerja dengan meloloskan aturan no work no pay.

"Sebaliknya, apabila narasi yang dibangun adalah ancaman resesi tahun depan, justru pekerja sebagai kelompok yang paling rentan harusnya mendapatkan proteksi dari negara. Jadi aturan no work no payini harus ditolak," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Istriku yang cantik di sekolah

GoTo Respons Soal Isu PHK, Saham Melesat Hari Ini******

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) buka suara terkait kabar akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada lebih dari 1.000 pekerjanya.

Chief Corporate Affairs GoTo Nila Marita mengatakan belum bisa memberikan komentar terkait rumor dan spekulasi yang beredar. Namun, ia menegaskan GoTo akan tetap fokus dalam membangun bisnis yang berkelanjutan.

"Fokus GoTo adalah membangun bisnis yang berkelanjutan dan membawa dampak positif bagi Indonesia," ujarnya kepadaCNNIndonesia.com, Jumat (11/11).

"Di saat yang sama kami melakukan kegiatan operasional secara efisien agar dapat terus memberikan solusi terbaik bagi para masyarakat di seluruh tempat kami beroperasi," jelasnya.

Di tengah kabar PHK ini, berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), pada sesi I, saham GOTO justru melesat 9,57 persen di level Rp206/saham dengan nilai transaksi Rp240 miliar dan volume perdagangan 1,20 miliar saham.

Adapun saham GOTO memiliki kapitalisasi pasar Rp244 triliun, dan tercatat sebagai salah satu emitenbig cap(kapitalisasi pasar di atas Rp100 triliun).

[Gambas:Video CNN]

Sial dan beruntung

Menaker: WNI Punya Peluang Geser Pekerja Tua di Austria******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menandatangani kerja sama dengan Austriapada Kamis (10/11). Ia mengatakan penduduk Indonesia berkesempatan menggeser pekerja Austria yang mulai menua.

MoU dengan Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Austria itu tentang Kerja Sama Pelatihan Berbasis Kerja. Harapannya, itu bisa menciptakan perluasan kesempatan kerja di Austria bagi angkatan kerja Indonesia.

"Sebagaimana kita semua ketahui, Austria sedang menghadapi aging populationsehingga membutuhkan banyak tenaga kerja muda dan produktif dalam membantu memenuhi kebutuhan operasional negaranya," kata Ida di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

"Mereka sangat banyak membutuhkan tenaga kerja skillprofesional. Potensi penempatan di Austria 250 ribu (pekerja), besar sekali. Tentu kita akan menyesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan melalui balai pelatihan kita," paparnya kepada wartawan.

Posisi yang dibuka ada di sektor teknologi informasi, hospitality (hotel/restoran), pertukangan, pengelasan, kelistrikan, mesin industri, garmen dan pakaian, bisnis dan manajemen, industri kreatif, pengolahan, dan pertanian.

Kemnaker juga mulai menggenjot peran Balai Pelatihan Vokasi dan Produktifitas (BPVP) untuk meningkatkan kapasitas pekerja migran di bidang keterampilan bahasa. Pembukaan kejuruan bahasa dan kerja sama dengan negara penempatan pun dilakukan.

[Gambas:Video CNN]

Tuan kekaisaran terkuat

Menaker Sebut Rumus UMP 2023 Pakai PP 36/2021 yang Diusung Pengusaha******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan penetapan upahminimum provinsi (UMP) masih tetap mengacu pada PP Nomor 36/2021.

Padahal, belum lama ini buruh menuntut agar besaran UMP kembali disesuaikan dengan PP 78/2015.

"Iya dong (PP 36/2021). (PP 78/2015) kan sudah tidak berlaku karena ada UU Cipta Kerja," kata Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari usai acara penandatangan kerja sama pelatihan vokasi bersama Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Republik Austria, di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Menaker Ida Fauziyah sebetulnya hadir langsung dalam penandatanganan kerja sama tersebut. Namun, ia menolak mengeluarkan sepatah kata pun untuk menjawab pertanyaan wartawan seputar buruh.

Kendati, Ida sudah memastikan UMP 2023 bakal lebih tinggi dari tahun ini. Ia tengah mempertimbangkan tuntutan kenaikan 13 persen yang disampaikan buruh.

"Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum 2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan upah minimum 2022 dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi," kata Ida dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11).

Ida menjelaskan sudah melakukan koordinasi dengan dewan pengupahan daerah sejak 1 November. Ia juga mengaku sudah mendengarkan pandangan Apindo dan Kadin selaku perwakilan pengusaha serta pandangan dari pekerja dan serikat buruh.

"Nanti kita lihat (potensi kenaikan 13 persen). Kita sedang memfinalisasi aspirasi dan pandangan dari semua stakeholder. Kami tidak akan mempercepat atau memperlambat proses penetapan itu," ujar Ida kepada wartawan selepas rapat dengan Komisi IX DPR RI.

Buruh dan pengusaha memang berselisih paham soal penetapan upah minimum. Unsur pengusaha tetap menginginkan penentuan upah minimum menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 karena dianggap lebih realistis.

Sementara, buruh memberi masukan yang bertolak belakang dengan yang disampaikan oleh kelompok pengusaha. Buruh tetap berpegang teguh bahwa PP Nomor 36 Tahun 2021 tidak bisa jadi dasar penetapan upah minimum dan mendesak penggunaan PP Nomor 78 Tahun 2015.

[Gambas:Video CNN]

orang yang tidak bermoral

Jokowi Jajakan 30 Ribu Ha Lahan Kalimantan ke Investor Asing untuk EBT******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menawarkan 30 ribu hektare (ha) lahan di Kalimantan Utara untuk industri energi baru terbarukan (EBT) kepada investor asingdalam KTT G20di Nusa Dua, Bali.

Jokowi meyakini keberadaan lahan tersebut akan menarik para investor bergabung dalam green industrial farm yang saat ini sedang dirancang.

"Kami menyiapkan Kalimantan Utara, 30 ribu ha lahan untuk green industrial farm, yang nantinya saya yakin akan berbondong-bondong investor datang untuk membangun produk-produk hijau dari Indonesia," ujarnya, Senin (14/11).

"Inilah kesempatan bagi para investor untuk menjalin kerja sama dengan Indonesia. Membawa investasi, membawa teknologi, karena ini memerlukan uang yang tidak sedikit, untuk bersama-sama membangun ekonomi hijau di Indonesia," papar Jokowi.

Ia menilai industrialisasi bahan-bahan mentah yang dimiliki memang harus dihentikan untuk mendapatkan nilai tambah yang baik dan meningkatkan pendapatan.

"Baik yang berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja dan sudah kita mulai dengan nikel, dalam rangka membangun ekosistem besar EV baterai listrik untuk mobil listrik," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menyentil Perdana Menteri Australia Anthony Albanese untuk membawa logam Lithium agar bisa dibawa ke Indonesia. Ia meminta PM Anthony untuk melakukan hilirisasi bersama di Indonesia.

"Saya ingin menawarkan kepada Prime Minister Anthony Albanese. Kita punya nikel kalau digabung itu bisa jadi baterai mobil listrik. Saya minta kepada Perdana Menteri Albanese untuk lithiumnya bisa dibawa ke Indonesia," tutur Jokowi disambut gelak tawa peserta.

Diketahui sejumlah kepala negara berkumpul di Nusa Dua, Bali, pada 15-16 November 2022 untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.

[Gambas:Video CNN]