erek06

purnama slot 835Jutaan kata 691664Orang-orang telah membaca serialisasi

《erek06》

Dewan Pers jelaskan tugas komite dalam penerapan "Publisher Rights"******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menjelaskan tugas dan tanggung jawab komite yang akan dibentuk untuk mendukung penerapan Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas, yang juga disebut PerpresPublisher Rights.

BAB IV dalam regulasi tersebut membahas ketentuan tentang komite yang dipercaya untuk memastikan pemenuhan kewajiban perusahaan platform digital dan pelaksanaan praktik jurnalisme berkualitas.

"Komite ini memang bertugas untuk membuat pertimbangan, menerima masukan, dan melihat perkembangan-perkembangan," kata Ninik saat dihubungi dari Jakarta, Rabu.

Baca juga: Presiden teken Perpres Publisher Rights untuk jurnalisme berkualitas

Baca juga: Menkominfo: Aturan tentang hak-hak penerbit akan perkuat industri pers

"Komite ini harus dijamin independensinya, sehingga ada pemenuhan rasa keadilan bagi para pihak, jangan sampai ada yang merasa dirugikan dari penyelesaian masalah," katanya.

Komite yang nantinya dibentuk oleh Dewan Pers akan mengawasi pelaksanaan kewajiban perusahaan platform digital seperti yang tertuang dalam Pasal 5 Perpres Nomor 32 tahun 2024.

Menurut ketentuan, perusahaan platform digital antara lain wajib memfasilitasi komersialisasi berita yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan pers serta memberikan perlakuan adil kepada semua perusahaan pers dalam hal penawaran layanan.

Komite juga ditugasi mengawasi penyebaran maupun komersialisasi berita untuk memastikan pelaksanaan praktik jurnalisme berkualitas serta membantu penyelesaian sengketa terkait kerja sama perusahaan platform digital dengan perusahaan pers.

Ninik mengatakan bahwa komite dapat menawarkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau upaya alternatif lain untuk membantu penyelesaian sengketa perusahaan platform digital dengan perusahaan pers yang tidak bisa diatasi dengan diskusi atau mediasi.

"Keputusan komite ini nantinya kolektif kolegial, tentu mempertimbangkan berbagai masukan dari berbagai ahli seperti lawyeryang terkait bisnis platform digital apabila itu perlu dihadirkan. Jadi, adil dalam aturan ini enggak cuma untuk perusahaan pers, tapi juga ada keadilan untuk perusahaan platform," demikian Ninik Rahayu.

Baca juga: Dewan Pers: Perpres "Publisher Rights" beri ruang tumbuh media kecil

Baca juga: Kemenkominfo bentuk tim mitigasi usai Perpres Publisher Rights terbit

Baca juga: PWI sebut "publisher right" dapat tingkatkan kualitas hidup awak media

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024

KPU tidak akan hentikan tayangan Sirekap******

(Sirekap) itu sambil sama-sama bisa membandingkan atau crosscheck....

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari menegaskan tak akan menghentikan tayangan data perolehan suara di dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Pemilu 2024.

Menurut Hasyim, hal itu dilakukan demi transparansi penyelenggaraan pemilu terhadap publik, terutama dalam hal pengunggahan foto asli Formulir Model C1-Plano atau catatan hasil penghitungan suara Pemilu 2024.

"Intinya untuk foto, Formulir C Hasil Plano yang ada di TPS, itu akan kami unggah terus," ujar Hasyim saat konferensi pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat.

Ia pun memastikan proses koreksi dan sinkronisasi data dengan perolehan suara yang direkapitulasi secara manual berjenjang terus dilakukan, meski beberapa data sempat keliru karena kesalahan pembacaan oleh sistem.

"Ini tetap kita tayangkan karena apa? Masyarakat pemilih atau partai politik yang tidak punya saksi mau mengakses informasi perkembangan hasil pleno di TPS dari mana? Justru dengan Sirekap ini bisa diakses, bisa dimonitor, bisa dipantau," katanya lagi.

Sementara bagi pemantau pemilu, Formulir Model C1-Plano di Sirekap itu dapat jadi basis penghitungan yang dilakukan secara mandiri. Hal itu bisa menjadi bekal pemantau pemilu menghadapi proses rekapitulasi manual berjenjang di atasnya, seperti kecamatan dan provinsi.

"(Sirekap) itu sambil sama-sama bisa membandingkan atau crosscheck apakah yang ditayangkan itu sudah benar atau belum," kata Hasyim pula.

Apabila Sirekap ditutup, katanya lagi, maka hanya pihak tertentu saja yang memegang Formulir Model C1-Plano dari tingkat TPS dan bisa mengetahui situasi penghitungan suara.

"Itu lah tujuan supaya adanya Sirekap ini supaya hasil pemungutan suara atau hasil penghitungan suara itu transparan, siapa pun bisa akses," ujarnya.

Hasyim juga mengatakan publikasi data perolehan suara di Sirekap boleh jadi belakangan tertunda atau melambat karena adanya proses koreksi dan sinkronisasi. Hal ini agar suara yang direkapitulasi di tingkat kecamatan tak lagi mengalami perbedaan dengan publikasi Sirekap.
Baca juga: Bawaslu: Rakyat bertanggung jawab pada proses demokrasi
Baca juga: Bawaslu minta KPU RI untuk tidak terlalu lama 'update' data Sirekap

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Label：pola gacor zeus138、mahkota slot 89、mbcslot88

Terkait：sumobet88、erigo4d slot、akun vip、daftar situs gacor hari ini、pinjam 100 juta bri、slot gacor yang sering menang、situs bo slot terpercaya、master prediksi togel china、permainan slot game online、cara cicilan di tokopedia

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：ratugacor88（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08

Daftar bab terbaru

maksimal limit kredivo

aplikasi cicilan laptop

elangqq

arta88

wd slot 88

situs paling gacor terpercaya

slot tergacor di dunia

prediksi togel macau jam 7

pinjol pasti cair tanpa bi checking

fiksi ilmiahBacaan TerkaitMore+

Tanda Naga di Langit Berbintang

ktp303

BPBD Garut: Banjir bandang di Cisurupan akibat penyumbatan drainase******

Berdasarkan hasil asesmen serta pendataan di lapangan, kejadian tersebut dipicu oleh hujan dengan intensitas tinggi dalam jangka waktu lama serta faktor drainase Cileet terjadi penyumbatan

Garut (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut, Jawa Barat, melakukan asesmen daerah terdampak banjir bandang yang melanda perkampungan warga di Kecamatan Cisurupan dan hasilnya menyebutkan penyumbatan drainase sebagai pemicu air meluap saat turun hujan.

"Berdasarkan hasil asesmen serta pendataan di lapangan, kejadian tersebut dipicu oleh hujan dengan intensitas tinggi dalam jangka waktu lama serta faktor drainase Cileet terjadi penyumbatan," kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logsitik BPBD Kabupaten Garut Daris Hilman saat dihubungi melalui telepon seluler di Garut, Kamis.

Ia menuturkan bencana banjir bandang yang menerjang pemukiman warga di Kampung Cibojong, Desa Balewangi, Kecamatan Cisurupan, itu terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut pada Rabu (21/2).

Baca juga: BPBD: Tak ada korban jiwa dalam enam bencana alam di Garut kemarin

Debit air yang cukup deras itu, kata dia, menyebabkan material tunggul bambu terbawa arus air sehingga terjadi penyumbatan pada saluran drainase yang memicu air meluap lalu menerjang jalan dan pemukiman warga.

"Akibat tunggul bambu yang terbawa oleh debit air yang tinggi sehingga air meluap ke jalan kabupaten setinggi kurang lebih 80 sentimeter," katanya.

Ia menyampaikan daerah yang terdampak bencana banjir itu sudah mendapatkan penanganan dari BPBD Garut dan instansi terkait, termasuk kepolisian, TNI dan sukarelawan, untuk membersihkan lingkungan dan rumah warga yang kotor setelah diterjang banjir.

Peristiwa itu, lanjut dia, tidak menimbulkan korban jiwa, hanya menimbulkan lingkungan dan jalanan banyak material lumpur, namun kondisi tersebut saat ini sudah bersih dan kendaraan bermotor sudah bisa melewati jalan di daerah itu.

Baca juga: Pemkab Garut siapkan bantuan perbaikan rumah rusak akibat bencana

"Rumah sudah dilakukan pembersihan sisa material lumpur pascabanjir, UPT Dinas Pemadam Kebakaran Cikajang berupaya membersihkan akses jalan kabupaten, jalan bisa dilalui baik kendaraan roda dua ataupun roda empat," katanya.

Terkait antisipasi agar tidak terjadi lagi banjir bandang saat turun hujan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta pemerintah kecamatan dan desa untuk melakukan normalisasi drainase.

Selain itu BPBD Garut mengedukasi masyarakat terkait mitigasi bencana alam agar selalu waspada dan memiliki pemahaman dalam menghadapi kejadian bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi sehingga bisa mengurangi dampaknya.

"BPBD melakukan edukasi perihal mitigasi bencana kepada masyarakat sekitar agar selalu waspada mengingat curah hujan tinggi," katanya.

Baca juga: BPBD: Banjir di jalan utama Garut akibat penyumbatan drainase

Pewarta: Feri Purnama
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Penguasa Surgawi Segala Alam

seribu mimpi 63

"Publisher Rights" buat kerja sama platform digital dan media terarah******

Jakarta (ANTARA) - Kehadiran Peraturan Presiden nomor 32 tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital mendukung Jurnalisme Berkualitas atau Perpres Publisher Rightsdapat membuat kerja sama antara platform digital dan perusahaan media menjadi lebih ajek atau terarah.

Menurut Wakil Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria, seperti di dalam poin-poin yang dijelaskan dalam aturan tersebut platform digital perlu memberikan upaya terbaiknya untuk mendukung perusahaan pers.

"Perusahaan platform digital juga diwajibkan untuk memberikan upaya terbaik untuk membantu memprioritaskan fasilitasi dan komersialisasi berita yang diproduksi oleh perusahaan pers," kata Nezar di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Kamis.

Baca juga: Perpres 'Publisher Rights' atur kerja sama platform digital-pers

Lebih lanjut, kesepakatan antara platform digital dan perusahaan media bisa lebih ajek karena regulasi tersebut juga turut mewajibkan perusahaan platform digital untuk adil memberikan layanan digital yang sama kepada semua perusahaan media.

Dalam hal distribusi berita, kewajiban lainnya dari platform digital ialah memberikan upaya terbaik dalam mendesain algoritma distribusi berita yang mendukung perwujudan jurnalisme berkualitas sesuai dengan nilai demokrasi, kebhinnekaan, dan peraturan perundang-undangan.

Terakhir, dengan adanya Perpres Publisher Rightspara platform digital diwajibkan untuk bekerja sama dengan perusahaan pers sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang disepakati kedua belah pihak.

Beberapa kerja sama yang diatur di antaranya seperti lisensi berbayar, bagi hasil, berbagi data agregat pengguna berita, dan/atau bentuk lain yang disepakati kedua belah pihak.

Baca juga: Dewan Pers jelaskan tugas komite dalam penerapan "Publisher Rights"

“Bentuk kerja sama perusahaan pers dengan platform digital bisa macam-macam, tergantung kesepakatan di antara kedua belah pihak," ujar Nezar.

Nantinya seluruh praktik kerja sama antara platform digital dan perusahaan media itu akan diawasi oleh komite yang nantinya dibentuk dan disahkan oleh Dewan Pers.

Selain bertugas untuk memastikan pemenuhan kewajiban perusahaan platform digital, komite juga memiliki fungsi untuk memberikan rekomendasi kepada Menteri Komunikasi dan Informatika atas hasil pengawasan serta pelaksanaan fasilitasi dalam kegiatan penyelesaian sengketa.

Nezar menegaskan syarat berlakunya kerja sama antara platform digital dengan perusahaan media dapat tercipta apabila perusahaan media telah terverifikasi oleh Dewan Pers.

“Perpres Publisher Rights ini hanya berlaku bagi perusahaan platform digital yang melakukan komersialisasi berita dari perusahaan pers yang telah terverifikasi oleh Dewan Pers," tutup Nezar.

Baca juga: Perpres "Publisher Rights" dan asa berkembangnya jurnalisme bermutu

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Perjalanan Legendaris Sang Penyihir

trik menang qiu qiu

KPU tidak akan hentikan tayangan Sirekap******

(Sirekap) itu sambil sama-sama bisa membandingkan atau crosscheck....

Menelan Langit

gacor slot terbaru

Bawaslu tegaskan PSU untuk memastikan kemurnian hak pilih******

Pada prinsipnya PSU menjaga kemurnian hak pilih, dan tidak boleh ada hal yang berpotensi tidak sesuai aturan, menghilangkan hak pilih orang lain

Banda Aceh (ANTARA) - Bawaslu RI menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) dalam pemilu sebagai upaya untuk memastikan kemurnian suara atau hak pilih, bukan sesuatu hal yang dianggap tidak baik.

"Pada prinsipnya PSU menjaga kemurnian hak pilih, dan tidak boleh ada hal yang berpotensi tidak sesuai aturan, menghilangkan hak pilih orang lain," kata Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty, di Banda Aceh, Rabu.

Pernyataan itu disampaikan Lolly Suhenty saat melakukan kunjungan kerja serta rapat bersama Panwaslih Aceh dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara serta hal teknis lainnya di Aceh.

Dirinya menyampaikan, untuk Aceh, terdapat 35 rekomendasi dari Panwaslih Aceh yang berpotensi PSU, dan sejauh ini sudah ada keputusan serta jadwal pemungutan 16 TPS se Aceh. Lainnya sedang berproses di KIP Aceh.

Ia menjelaskan, masyarakat masih banyak yang belum memahami terkait PSU, sehingga dinilai memperburuk citra daerah, menimbulkan kerusuhan atau merugikan hak pilih warga.

"PSU mekanisme untuk memastikan kemurnian suara yang dihasilkan dari proses Pemilu kita," ujarnya.

Karena itu, dirinya meminta Panwaslih Aceh untuk memastikan pelaksanaan PSU tidak mengalami gangguan, hambatan atau kesalahan. Mengingat proses pemungutan ulang hanya bisa dilakukan sekali saja.

"PSU tidak boleh terjadi dua kali, hanya satu kali, maka kita memastikan tidak terjadi kesalahan sekecil apapun dalam proses PSU ini," katanya.

Dirinya menambahkan, berdasarkan hasil temuan pengawas, dilakukan PSU tersebut karena adanya masyarakat yang memilih lebih dari satu kali, dan memilih di luar tempatnya terdaftar sebagai pemilih.

"Temuan paling banyak adalah yang memilih lebih dari satu kali, bukan dpt setempat. Rata-rata proses ini menjadikannya PSU," demikian Loly Suhenty.

Baca juga: KPU bakal tindak lanjut rekomendasi Bawaslu 780 TPS PSU

Baca juga: 1.728 personel dikerahkan untuk amankan demo di depan KPU dan Bawaslu

Perjalanan ke Barat: Diary of the Bone Demon

pluto88

Video musik "Lagi Syantik" Siti Badriah tembus 700 juta penayangan******

Jakarta (ANTARA) - Video musik “Lagi Syantik” dari Siti Badriah berhasil menembus 700 juta tayangan di kanal YouTube Nagaswara dan mengukuhkannya sebagai video musik Indonesia dengan jumlah penayangan (views) terbanyak sepanjang sejarah.

“Aku senang bangetvideo klip ‘Lagi Syantik’ di YouTube kini 700 juta viewsdi akun officialNagaswara. Sejak awal, baik lagu maupun video klipnya sudah membanggakan aku juga tim Nagaswara. Semoga terus membawa berkah,” kata Siti Badriah, dikutip dari keterangan persnya, Rabu (21/2).

Siti Badriah mengaku senang dengan pencapaian tersebut. Sejak awal, video musik karya Yogi RPH itu memang sudah membuatnya bangga, ditambah saat ini video musik tersebut sudah mencapai 700 juta penayangan di YouTube.

Baca juga: Siti Badriah akui tak dibayar tampil di konser "Musik Untuk Republik"

Lagu dan video musik “Lagi Syantik” dirilis pada tahun 2018 hingga mendapat kepopuleran tinggi di YouTube. Tidak hanya di Tanah Air, lagu itu juga disukai oleh masyarakat di luar negeri dan banyak Youtuber dari seluruh dunia ikut mengcover lagu itu serta memberikan pujian.

Puncaknya, lagu "Lagi Syantik" sempat dinyanyikan oleh Siti Badriah dalam acara penutupan pekan olahraga Asian Games ke-18 di tahun 2018. Siti Badriah menyanyikan lagu dalam kesempatan emas tersebut di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat.

“Alhamdulillahjadi banjir job, kejar setoran jadinya. Jadi, banyak tawaran-tawaran untuk jadi host, sinetron, banyak orang yang lebih kenal aku sekarang," kata Siti Badriah saat perayaan sukses “Lagi Syantik” di kantor Nagaswara, Menteng, Jakarta Pusat pada tahun 2018 lalu.

Melalui lagu “Lagi Syantik”, Siti Badriah berhasil menyabet sejumlah penghargaan.

Salah satunya penghargaan yang diterima dari kerajaan Thailand dan terpilih sebagai “Best ASEAN Economic Community Song” oleh F.M. 95 MHz (Radio Station MCOT Company Limited Bangkok).

Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) juga memberikan penghargaan kepada “Lagi Syantik” sebagai “Unggahan Video Clip Lagu dengan Penonton Terbanyak”. Saat itu, “Lagi Syantik” berhasil mendapatkan 300 juta penayangan dalam waktu 4 bulan.

“Ini adalah pencapaian Nagaswara di jagad YouTube secara organik dan otentik di industri musik tanah air dalam menyambut Hari Musik Nasional 9 Maret nanti,” kata CEO Nagaswara Rahayu Kertawiguna.

Baca juga: Siti Badriah batasi pekerjaan sejak menikah

Baca juga: Lima diva dangdut Indonesia rilis album kompilasi

Sistem lotere penuh waktu

ug slot gacor

Stafsus Menag: Kontrol media strategis wujudkan good governance******

Banda Aceh (ANTARA) - Staf Khusus Menteri Agama (Stafsus Menag) Wibowo Prasetyo mengatakan partisipasi media dalam mengawasi kebijakan dan program Kementerian Agama memiliki dampak besar dalam membangun layanan secara efektif, efisien, dan lebih akuntabel.

“Transformasi layanan dan good governance yang sejak awal menjadi komitmen Menteri Agama Gus Yaqut Cholil Qoumas juga akhirnya terwujud. Kolaborasi dengan melibatkan peran konstruktif dari media ini menjadi kebutuhan karena terbukti memberikan manfaat dan dampak yang besar,” ujar Wibowo saat berdialog dengan puluhan editor media massa nasional dan daerah di Banda Aceh, Ahad malam.

Dalam acara focus group discussion (FGD) bertajuk "Pengawasan Kolaboratif 2024" yang digelar oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama tersebut, Wibowo mengungkapkan transparansi yang tinggi akan menciptakan kepercayaan publik dan reputasi yang baik.

Indikasi tingginya reputasi Kemenag itu antara lain ditandai dengan pengakuan dan pemberian sederet penghargaan dari pihak luar.

Pada 2023, Kemenag antara lain mendapat pengakuan dari Komisi Informasi (KI) Pusat yang memberikan penghargaan berupa Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dengan kualifikasi Informatif. Kualifikasi Informatif ini sangat bergengsi karena tercatat yang tertinggi dalam hal keterbukaan informasi publik.

Baca juga: Stafsus Menag minta petugas haji beri layanan terbaik kepada jamaah lansia

Baca juga: Stafsus Menag minta literasi digital jadi mata kuliah wajib di PTKI

Beberapa media juga menganugerahi Kemenag sebagai institusi yang berhasil melakukan transformasi layanan publik menjadi serba digital. Terakhir, Kemenag meraih predikat Baik dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) karena berhasil menerapkan sistem manajemen merit pada ASN.

Wibowo berharap, kerja kolaboratif antara media dengan Kemenag ini terus terjaga karena menjadi dasar mewujudkan pemerintahan yang bersih (good governance). Dalam kerangka pengawasan, media tak sebatas berperan sebagai penyampai informasi kepada masyarakat tentang kebijakan, program, kegiatan dan keputusan pemerintah.

Menurut Wibowo, lewat laporan jurnalistik yang khas, media bisa membantu menjaga transparansi dengan menyibak informasi yang mungkin tidak diungkapkan secara terbuka oleh pemerintah.

Media juga berperan dalam mengontrol kinerja pemerintah dan menyoroti kelemahan atau ketidakpatuhan yang mungkin terjadi dalam pengelolaan sumber daya publik. Lewat laporan atau pemberitaan terkait kebijakan publik, media efektif dalam membantu mengawasi pemerintah.

“Liputan media yang kritis, namun konstruktif dapat memicu perbaikan berbagai layanan publik di Kemenag. Terakhir, media menyediakan berbagai platform yang bisa dipakai publik dalam mengekspresikan pendapat mereka tentang kinerja pemerintah," ucapnya.

Baca juga: Stafsus Menag: Peran jurnalis efektif bangun kerukunan umat beragama

《erek06》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，untung99 slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《erek06》bab terbaru。