bigbos77

Dewa Abadi yang Tak Tertandingi

Melihat Denyut Hotel Sultan di Tengah Ribut Negara Vs Pontjo Sutowo******

Hotel Sultan masih beroperasi seperti biasa di tengah polemik pengelolanya, Pontjo Sutowo dengan pemerintah.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, Jumat (6/10) pukul 10.00 WIB, sejumlah karyawan hotel, seperti para satpam maupun resepsionis bekerja seperti biasa di depan hotel.

Dua orang satpam tampak sigap membukakan pintu mobil tamu yang datang. Seorang resepsionis juga terlihat sibuk mengurus data para tamu.

Sementara para tamu, tampak silih berganti masuk dan keluar ke hotel. Mayoritas yang datang menggunakan mobil pribadi, ada juga yang menggunakan taksi.

Aktivitas hotel tampak tidak terganggu, meski sejumlah spanduk bertuliskan 'Tanah ini aset negara milik Pemerintah Republik Indonesia' terpajang di depan hotel.

Sengketa antara negara dengan Pontjo Sutowo soal kepemilikan Hotel Sultan memasuki babak baru setelah pada Rabu (4/10) kemarin, Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) memasang spanduk sebagai bagian dari upaya pengosongan lahan Hotel Sultan yang dikelola oleh PT Indobuildco.

Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) mengatakan pemasangan spanduk ini merupakan langkah persuasif yang diambil pemerintah.

Salah satu pertimbangan upaya persuasif ini adalah konsumen atau para tamu yang menginap maupun sudah memesan kamar di Hotel Sultan.

"Ada konsumen, ada hak konsumen, ada hak konstitusional. Itulah menjadi konsen kami. Makanya, kami sudah imbau kepada manajemen, karena kami komitmen, manajemen komitmen. Setiap warga yang sempat, apakah menginap itu betul-betul dilindungi," ujarnya.

Sementara itu, Chandra Hamzah selaku kuasa hukum PPKGBK menyampaikan sudah enam kali mengirimkan surat kepada PT Indobuildco untuk segera mengosongkan lahan.

Surat itu dikirimkan pada 15 Juni, 7 Juli, 7 Agustus, 22 Agustus, 11 September, dan terakhir 13 September. Namun, surat tak pernah direspons oleh PT Indobuildco hingga akhirnya dilakukan proses pemasangan spanduk di lahan Hotel Sultan.

Kendati demikian, kata Chandra, pihaknya masih berharap PT Indobuildco mau menyelesaikan persoalan ini secara baik, termasuk soal pengosongan lahan.

"Tidak ada yang tidak bisa kita bicarakan tapi filosofinya bahwasanya tanah ini milik barang milik negara, itu no negotiable, tidak perlu diperdebatkan," katanya.

[Gambas:Video CNN]

kebangkitan orang mati

Mentan Syahrul Yasin Limpo Ajukan Pengunduran Diri ke Jokowi******

Syahrul Yasin Limpo akhirnya mengajukan pengunduran diri dari posisinya sebagai Menteri Pertanian kepada Presiden Joko Widodo pada Kamis (5/10).

"Sore hari ini minta waktu presiden dan diberikan kesempatan Mensesneg untuk menyampaikan usul surat pengunduran diri saya," ujar Syahrul saat konferensi pers di Istana Negara.

Syahrul beralasan ia tengah menghadapi proses hukum terkait kasus dugaan korupsi.

Puluhan pihak terkait telah diklarifikasi dalam proses penyelidikan dugaan kasus korupsi tersebut. Satu di antaranya ialah Syahrul Yasin Limpo.

Berdasarkan informasi hasil gelar perkara yang diterima CNNIndonesia.com, pimpinan KPK menyepakati Yasin Limpo dan dua pejabat Kementan lainnya sebagai tersangka.

Status tersangka itu pun sudah dikonfirmasi Menko Polhukam Mahfud MD.

Namun di tengah kabar penetapan tersangka itu, Syahrul sempat dikabarkan 'hilang' di Eropa.

Informasi 'hilangnya' Syahrul itu disampaikan oleh Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi di Komplek Istana Negara, Selasa (3/10) kemarin.

Ia mengatakan belum tahu keberadaan Syahrul hingga Selasa lalu. Padahal, Syahrul dan rombongannya harusnya sudah kembali ke Indonesia pada Sabtu (30/9) atau Minggu (1/10) lalu.

Ia mengatakan kontak terakhir yang dilakukannya dengan Syahrul Yasin Limpo adalah sebelum menteri dari Partai Nasdem itu berangkat ke Eropa beberapa waktu lalu.

Namun sehari setelah kabar itu, Syarul tiba di Tanah Air.

[Gambas:Video CNN]

Elang Arad

Usai Hub Space Menhub Dapat Tugas Baru dari Jokowi: Banyak PR******

Gelaran Hub Space oleh Kementerian Perhubungan di Jakarta Convention Center (JCC) beberapa waktu lalu mendapat apresiasi dari Presiden Joko Widodo.

Hub Space yang digelar sebagai bagian dari peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) itu menghadirkan pameran berbagai inovasi transportasi massal yang telah dibangun pemerintah mulai dari MRT, LRT, hingga kereta cepat.

Menteri Perhubungan Budi Karya berharap, Hub Space itu dapat meningkatkan semangat dan minat generasi muda terlibat dalam membangun dan mengembangkan transportasi massal di Indonesia.

Jokowi sendiri menyempatkan datang ke Hub Space di JCC beberapa waktu lalu. Budi mengapresiasi kehadiran Jokowi untuk meninjau langsung kegiatan tersebut.

"Presiden datang dan Presiden menyaksikan apa yang menjadi mimpi beliau tentang MRT, LRT, kereta cepat, kita sudah lakukan, sekarang kita pamerkan," ujar Budi.

Dalam kesempatan itu, Budi tak lupa juga mengapresiasi semua pihak, termasuk kementerian dan stakeholder, yang terlibat dalam pembangunan MRT, LRT, dan Kereta Cepat. Menurutnya transportasi massal itu dapat terealisasi berkat kolaborasi dan sinergitas semua.

"Kita tentu mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan dukungan kepada kita karena kita bukan lah apa-apa apabila tidak ada kolaborasi pentahelix," ujarnya.

Untuk itu, lanjut Budi, dengan tiga transportasi massal itu, Kemenhub ingin menciptakan budaya baru di masyarakat perihal layanan transportasi berbasis massal.

"Kolaborasi ini kita ingin membangun budaya baru transportasi berbasis massal," lanjut Budi.

Sebagai informasi, pameran transportasi Hub Space digelar oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI bersama detikcom dalam rangka menyemarakkan peringatan Hari Perhubungan Nasional. Selain itu, pameran ini juga sebagai bentuk perayaan dalam pencapaian pembangunan, transportasi, dan transportasi nasional.

Mengangkat tema 'Budaya Baru Transportasi Massal', Hub Space berlangsung selama 3 hari penuh mulai dari 29 September 2023-1 Oktober 2023 lalu di JCC, Jakarta.

Kekuatan Yongle

Mendagri Respons soal Pembatasan Pembelian Beras 10 kg per Hari******

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membantah jika pembatasan pembelian beras10 kg per hari oleh pengusaha ritel adalah rekomendasi pemerintah. 

"Setahu saya enggak ada rekomendasi mengenai pembatasan. Setahu saya pemerintah berupaya untuk memperkuat persediaan stok dan melancarkan distribusinya," kata Tito usai menghadiri Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (3/10).

"Saya belum tahu (pembatasan pembelian beras) penyebabnya apa. Ada pembatasan saya juga belum tahu. Kalau ada pembatasan, apa penyebabnya saya juga belum tahu," sambungnya.

Tito menegaskan pemerintah selalu menjaga rantai pasok beras. Ia merinci pengawasan dilakukan dari importasi ke Bulog, turun ke pasar besar, distributor besar, distributor kedua, hingga ke tingkat eceran.

"Nah, ini tugas kita untuk sama-sama, kami Kemendagri, Bapanas, Bulog, kemudian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Satgas Pangan Polri, kita cek bersama-sama. Itu termonitor dari daerah mana saja, itu yang kita monitor setiap minggu," tutur Tito.

"Kita harapkan dengan langkah-langkah ini akan bisa tertahan harganya dan menurun, tapi saya minta tadi salah satu kunci yang gak boleh ditinggalkan adalah diversifikasi pangan. Makan makanan pokok nonberas," tutupnya.

Lihat Juga : Mendagri Sebut Selain Takut pada KPK, Pemda Juga Ngeri ke Sri Mulyani

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com di Super Indo Duren Tiga, Jakarta Selatan pada Senin (2/10), tampak jelas aturan yang membatasi pembeli hanya bisa membawa pulang 2 kemasan beras berukuran 5 kg per harinya.

Pembatasan serupa juga terjadi di toko ritel lain, seperti Alfamart hingga Indomaret. Para petugas toko kompak mengatakan pembatasan ini berlaku sudah sejak satu hingga dua minggu belakangan.

Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey membenarkan pembatasan ini. Ia menyebut pembatasan dilakukan demi mengatasi panic buying mengingat mahalnya harga beras di tengah pasokan yang mengkhawatirkan imbas El Nino.

Roy menyebut pembatasan sesuai dengan arahan dalam pertemuan pengusaha ritel dengan Bapanas dan Bulog. Namun, ia berjanji mencabut batas maksimal pembelian beras di ritel jika stok sudah melimpah, termasuk dengan terbukanya keran impor.

"Ya, setelah impor tiba, pembatasan akan dicabut. Pembatasan ini sesuai arahan pemerintah untuk mencapai pemerataan. Rencananya, setelah impor 400 ribu ton, akan ditambah 1 juta ton pada awal 2024," kata Roy saat dikonfirmasi.

[Gambas:Video CNN]

Saya adalah pemimpin Jalan Abadi

Pesan Bos Bapanas ke Kementan di Tengah Kasus 'SYL'******

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi memberikan pesan kepada Kementerian Pertanian (Kementan) di tengah isu korupsi yang menyeret nama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Arief berpesan dalam kondisi seperti ini Kementan dan Bapanas harus saling bergandengan tangan dan saling mendukung. Selain itu, kedua lembaga juga harus sama-sama tetap fokus untuk mengurus ketahanan pangan.

"Kita gak boleh saling menjatuhkan dan gak support. Ini waktunya soalnya. Kita di Bapanas untuk fokus CPP (cadangan pangan pemerintah). Kalau bisa diproduksi dalam negeri, ini akan keren sekali," kata Arief di kompleks Kementan, Kamis (5/10).

Menurut Arief, dengan kolaborasi ini harga pangan bisa tetap terjaga.

"RNI (PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID FOOD) saja sudah dapat subsidi bunga murah Rp1,5 triliun. Jadi pelan-pelan ini kita bangun CPP," imbuhnya.

Lebih lanjut, Arief pun menanggapi jika kelak dirinya ditunjuk jadi menteri pertanian menggantikan Syahrul. Maklum, beredar kabar bahwa Syahrul akan mundur dari posisinya saat ini.

"Astagfiruallahalazdim. Di situ kan ada Pak Harvick (wakil menterin pertanian), ada yang ad interm. Ada banyak tokoh lain yang bisa berkontribusi lebih baik. Saya ngurus badan pangan nasional," ucap Arief.

Syahrul saat ini terseret kasus dugaan korupsi di tubuh Kementan. Korupsi terkait masalah penempatan pegawai.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah menemukan tiga klaster terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementan. Yang diselidiki saat ini merupakan klaster pertama.

Puluhan pihak terkait telah diklarifikasi dalam proses penyelidikan dugaan kasus korupsi tersebut. Satu di antaranya ialah Syahrul.

Berdasarkan informasi hasil gelar perkara yang diterima CNNIndonesia.com, pimpinan KPK menyepakati Yasin Limpo dan dua pejabat Kementan lainnya sebagai tersangka.

Status tersangka itu pun sudah dikonfirmasi Menko Polhukam Mahfud MD.

Namun di tengah kabar penetapan tersangka itu, Syahrul sempat dikabarkan 'hilang' di Eropa.

Informasi 'hilangnya' Syahrul itu disampaikan oleh Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi di Komplek Istana Negara, Selasa (3/10) kemarin.

Ia mengatakan belum tahu keberadaan Syahrul hingga Selasa lalu. Padahal, Syahrul dan rombongannya harusnya sudah kembali ke Indonesia pada Sabtu (30/9) atau Minggu (1/10) lalu.

Ia mengatakan kontak terakhir yang dilakukannya dengan Syahrul Yasin Limpo adalah sebelum menteri dari Partai Nasdem itu berangkat ke Eropa beberapa waktu lalu. Namun sehari setelah kabar itu, Syarul tiba di Tanah Air.

Pihak imigrasi Soekarno-Hatta mengatakan politikus NasDem itu tiba di Bandara Soekarno Hatta pada Rabu (4/10) pukul 18.00 WIB dengan menggunakan pesawat Singapore Airlines (SQ 964).

"Proses pemeriksaan keimigrasian dilakukan pada pukul 18:41 WIB melalui konter WNI bernomor 1," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta, Muhammad Tito Andrianto kata Tito dalam siaran pers yang diterima CNNIndonesia.com, Rabu (4/10).

Dari bandara Soetta, Syahrul langsung menuju markas DPP NasDem yang berada di Gondangdia, Jakarta Pusat.

[Gambas:Video CNN]

Sistem transformasi tingkat dewa

Zulhas Buka Suara soal Penggeledahan Kemendag oleh Kejagung******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menanggapi penggeledahan kantornya oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Zulhas mengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) sudah dilanda masalah saat dia ditunjuk untuk memimpin kementerian tersebut.

"Kemendag itu kan memang saya masuk badai yang sampai sekarang belum kelar," katanya di Istana Kepresidenan, Selasa (3/10).

Ia mengatakan saat ini masalah yang melanda Kemendag saat ini belum selesai, dan berharap ke depan masalah tersebut bisa terselesaikan.

"Jadi badai itu masih ada sampai sekarang, sisanya mudah-mudahan bisa diselesaikan," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendag Suhanto mendukung proses hukum yang tengah berlangsung dalam pencarian data tambahan yang sedang didalami oleh Kejaksaan Agung. 

"Kejaksaan Agung datang untuk mendapatkan tambahan data guna melengkapi informasi yang diperlukan dalam kasus yang sedang diselidiki. Tentunya, kami menerima dengan baik," tegas Suhanto di Jakarta. 

Sekjen Suhanto menegaskan bahwa pada prinsipnya, Kementerian Perdagangan menghormati upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

"Kemendag berkomitmen untuk membantu penegak hukum dan bersikap proaktif dalam proses penegakan hukum ini," ungkap Suhanto.

Selanjutnya, semua proses penegakan hukum akan diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Kementerian Perdagangan siap membantu jalannya proses penegakan hukum.

Sebelumnya, Kejagung menggeledah kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag) terkait kasus dugaan penyalahgunaan wewenang impor gula, pada Selasa (3/10) hari ini.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan penggeledahan dilakukan penyidik usai resmi menaikkan kasus tersebut ke tahap penyidikan.

"Terkait tindakan penyidikan impor hari ini dilakukan penggeledahan di Kemendag dan di PT PPI. Hasilnya mari ditunggu," ujarnya dalam konferensi pers.

Kuntadi mengatakan dari hasil penyidikan, diduga tindak pidana korupsi itu terjadi di Kemendag dalam periode 2015-2023. Penyidik, kata dia, menduga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan importasi gula terkait pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga.

"Kemendag diduga telah secara melawan hukum menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi kristal gula kepada pihak-pihak yang tidak berwenang," tuturnya.

"Kemendag juga diduga telah memberikan izin impor melebihi batas kuota maksimal yang dibutuhkan pemerintah," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]