isototo

Teknik Menelan Surga Kuno Lin Han

Sembilan Sektor Menguat, IHSG Ditutup Perkasa di 6.890******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) ditutup di level 6.890 pada Kamis (2/1) sore. Indeks saham menguat 28,31 poin atau plus 0,41 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp10.111 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 22.928 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 295 saham menguat, 237 terkoreksi, dan 185 lainnya stagnan.

Nilai tukar rupiah pada pukul 15.10 WIB kembali menguat 0,58 persen di level Rp14.888 per dolar AS.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Amerika mayoritas menguat. Indeks S&P 500 bangkit di 1,05 persen disusul indeks NASDAQ Composite pun ikut meningkat 2 persen. Hanya indeks NYSE Composite yang bangkit 0,53 persen.

Kemudian, bursa saham Asia mayoritas menguat. Hanya indeks Hang Seng Composite di Hong Kong ambruk di 0,51 persen. Sementara indeks Nikkei 225 di Jepang yang tercatat hijau di 0,20 persen disusul indeks Kospi di Korea Selatan ikut menguat 0,78 persen.

Berbanding terbalik, bursa saham Eropa terpantau kompak merah. Hanya indeks DAX di Jerman plus 0,35 persen. Sementara, indeks FTSE 100 di Inggris melemah 0,14 persen disusul indeks CAC 40 di Prancis juga loyo dengan persentase 0,08 persen.

[Gambas:Video CNN]

Menggunakan Tuhan sebagai umpan

Menpan Sebut Rp500 T Anggaran Kementerian Tak 'In Line' Target Jokowi******

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyinggung penggunaan anggarankemiskinandi Kementerian/Lembaga yang tidak sejalan dengan program PresidenJoko Widodo (Jokowi).

"Hampir Rp500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga (K/L), tapi tidak in linedengan target Pak Presiden karena, K/L sibuk dengan urusan masing-masing," kata Anas dikutip mengutip detikcom, Sabtu (28/1).

Azwar menuturkan, anggaran yang mencapai Rp500 triliun itu justru terserap untuk kegiatan rapat hingga studi banding.

Anas mengatakan bilamana hal ini terus terjadi, maka ia akan memberikan perhatian khusus terhadap tata kelola, alih-alih bantuannya. Salah satu upaya yang dilakukannya ialah dengan penerbitan PermenPANRB No. 1/2023.

"Yang terjadi adalah ketika akhir tahun sibuk menghabiskan anggaran meski tidak in line dan berdampak ke prioritas Pak Presiden. Maka, tata kelolanya inilah yang akan kita pelototin, bukan bantuannya. Jadi kita akan pantau tata kelolanya," tegas Anas.

Sementara dari segi efisiensi anggaran, Anas juga tengah mendorong peningkatan digitalisasi birokrasi.

Ia berharap, digitalisasi dapat mengurangi acara-acara seperti rapat yang digelar di hotel-hotel dengan jumlah undangan yang besar. Anas menyebut, acara seperti inilah yang justru kerap menelan anggaran sangat besar.

Lihat Juga : MUI Sentil Pemerintah Harga BBM Naik: Mending Tutup Kebocoran APBN

Jiang Pingchuan Su Yan

Venom Ventures Fund Berinvestasi di Blockchain Everscale US Juta******

Venom Ventures Fund telah berkomitmen untuk investasi US juta di Everscale untuk membantu tim memperluas pengembangannya dan meningkatkan jumlah proyeknya.

Investasi akan dilakukan secara bertahap, berdasarkan kemajuan yang dicapai dan indikator kerjasamanya.

Venom Ventures Fund merupakan dana inovasi Web3 dan blockchain yang dikelola oleh manajer dana investasi Iceberg Capital Limited yang berbasis di Abu Dhabi, blockchain pertama yang bertujuan untuk memecahkan masalah skalabilitas yang menghambat industri Web3.

Kemajuan Everscale di Indonesia menjadi perhatian pada musim semi tahun lalu dengan diadakannya konferensi EVERPOINT di Bali sambil merayakan anniversary-ya yang kedua. Tak lama setelah konferensi, EVER, mata uang asli Everscale, terdaftar di Indodax, salah satu bursa aset digital terbesar di Indonesia.

Teknologi sharding Everscale yang dinamis memungkinkan jaringan ini beradaptasi secara efisien dengan berbagai muatan, sehingga menjadikannya pilihan yang mudah dan praktis untuk membuat Web3 berskala besar dan jenis aplikasi lainnya.

Dengan Indonesia berada di garis depan perkembangan pasar global, sharding dinamis ini menjadikan Everscale sebagai jaringan yang ideal, mengingat potensi jumlah pengguna yang masif dan platform yang akan memuat banyak input di wilayah tersebut.

Venom Ventures Fund diluncurkan oleh Iceberg Capital Limited bermitra dengan Venom Foundation, blockchain Layer-1 berlisensi dan teregulasi pertama yang beroperasi di dalam Abu Dhabi Global Market (ADGM).

Peter Knez, ketua umum Venom Ventures fund sekaligus mantan CIO BlackRock mengatakan, ini merupakan investasi strategis yang ditujukan untuk perkembangan teknologi proyek dan tim yang difokuskan dan dikembangkan secara aktif.

"Secara khusus, kita berbicara tentang proyek blockchain Venom dan ekosistemnya, yang direncanakan akan segera diluncurkan dan Everscale merupakan solusi Layer 2 yang potensial," kata Peter Knez dalam keterangannya, Rabu (1/2).

Tim Venom dan Everscale akan bekerja sama dalam pengembangan lebih lanjut dari inti dan ekosistem yang membawa adopsi blockchain lebih dekat ke dalam penggunaannya di bisnis nyata.

Inisiatif saat ini seperti platform tokenisasi aset digital, kerangka kerja lengkap untuk CBDC dan stablecoin, serta solusi pembayaran dengan crypto ke gateway fiat sudah membuat kemajuan yang baik.

Mengomentari hal itu, Moon Young Lee, Anggota Dewan Everscale Foundation mengatakan, hal ini merupakan tonggak sejarah bagi jaringan Everscale dan Venom. Kemampuan teknologi Everscale sangat besar tetapi kurang dihargai oleh audiens yang lebih luas.

"Sekarang, Everscale dapat beroperasi sebagai jaringan eksperimental dimana pembaruan dan solusi teknis yang kompleks dapat diperkenalkan sebelum dibawa ke Venom. Investasi ini akan memungkinkan Everscale mendapatkan pengakuan yang layak," ujarnya.

Dirancang sebagai jaringan blockchain, Venom tidak memiliki batasan untuk jumlah jaringan tambahan lainnya di tingkat Layer-2 dan tidak ada batasan untuk jenis ekonomi atau operasi di Layer-2. Adopsi masal sekarang dapat dicapai di Venom blockchain dengan hal tersebut.

Saya memiliki sistem Daru

Profil Liu Qiangdong, Pendiri JD.ID yang Tutup di RI per 31 Maret 2023******

Layanan belanja daring JD.IDresmi mengumumkan akan menutup operasinya di Indonesia per 31 Maret 2023. Perusahaan akan memberi waktu bagi seluruh mitra pengguna danpenjualuntuk menyelesaikan transaksinya hingga akhir Maret tahun ini.

"Dengan sangat menyesal kami mengumumkan JD.ID akan berhenti menerima pesanan mulai 15 Februari 2023 dan seluruh servis akan dihentikan efektif mulai 31 Maret 2023," tulis pengumuman JD.ID di website resmi Senin (30/1).

Lantas siapakah pemiliki JD.ID?

Richard Liu merupakan warga asli China yang lahir di desa kecil di wilayah luar Suqian. Ia dibesarkan di desa Chang'an di Provinsi Jiangsu.

JD.com ia bangun pada 2004 dan beberapa tahun kemudian berhasil menjadi salah satu raksasa platform belanja online serba ada di China.

JD.com juga berhasil menjadi perusahaan dengan IPO terbesar dari China di Amerika Serikat pada saat mulai diperdagangkan di NASDAQ.

Namun, Liu mundur dari posisi CEO JD.com pada April 2022 lalu karena tindakan keras pemerintah China terhadap pebisnis teknologi. Sejak itu, ia hanya bertugas mengawasi strategi jangka panjang JD.com dan memilih lebih banyak berada di belakang layar.

Sementara itu, JD.ID pertama kali beroperasi di Indonesia pada November 2015 dan saat ini memiliki 12 kategori pilihan produk, mulai dari produk untuk ibu dan anak, smartphones, perangkat elektronik, hingga produk luxury.

Selain jual beli online, JD.ID juga menyediakan jasa pengiriman yang menjangkau 365 kota di seluruh Indonesia, yakni JDL Express. Namun, JDL Express Indonesia tutup per 22 Januari 2023 lalu.

Rencana penutupan JDL Express Indonesia ini muncul setelah sebuah laporan mengatakan JD.com berencana untuk keluar dari Indonesia dan Thailand pada awal 2023. Perusahaan induk JD.ID, JD.com, kala itu dikabarkan tengah mencari calon investor untuk membeli bisnisnya di kedua negara tersebut setelah mencatatkan kerugian di pasar.

[Gambas:Video CNN]

memaksa langit

Mungkinkah Isi RUU PPRT Hanya Sebatas Formalitas?******

Rencana pemerintah untuk mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) ternyata tak berjalan mulus. Ada berbagai penolakan dan keraguan terhadap aturan yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berkali-kali menekankan bahwa RUU PPRT ini dibuat untuk melindungi pekerja rumah tangga (PRT). Di mana beleid tersebut akan menjadi landasan dalam mengatur dan mengelola masalah ketenagakerjaan pekerja domestik.

"Dengan adanya UU PPRT ini, persoalan-persoalan terkait pekerja domestik ini dapat kita selesaikan dan memiliki dasar hukum yang sangat jelas," ujarnya saat menerima audiensi Komnas HAM pekan lalu.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mendukung penuh komitmen pemerintah untuk melakukan percepatan pengesahan RUU PPRT menjadi UU.

"Komnas HAM memberi perhatian terhadap kelompok-kelompok rentan dan marginal yang memiliki potensi kuat terhadap pelanggaran hak asasi manusia, baik hak ekonomi sosial budaya maupun hak sipil dan politik," katanya.

Rancangan beleid ini memang sudah digagas sejak 2022 oleh kelompok PRT dan sudah sering dibahas. Namun pembahasan itu tak pernah berhasil menjadi undang-undang.

Karenanya, saat Presiden Jokowi menyampaikan keinginan agar RUU PPRT segera disahkan, banyak PRT yang merasa bersyukur.

Sayangnya, RUU PPRT ini dikabarkan hanya mengatur namun tidak mewajibkan pemberi kerja alias majikan untuk mentaatinya. Bahkan tak ada sanksi baik perdata maupun pidana jika aturan perlindungan dilanggar.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan bila benar tidak ada sanksi yang diberikan dalam RUU ini, maka sama saja bohong atau bisa disebut hanya sebagai formalitas untuk mengesahkan aturan yang sudah didorong sejak puluhan tahun lalu.

"Kalau hanya mengatur dan tidak ada sanksi, nggak akan memberi efek perlindungan itu sendiri. Kata perlindungan akan jadi hambar, karena bagaimana kalau saya nggak bayar upah? bagaimana kalau saya tidak memberikan libur? Jadi itu perlindungan identik dengan sanksi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (30/1). 

Menurut Timboel, setidaknya perlindungan yang didapatkan PRT dalam negeri setidaknya sama dengan yang diterima pekerja migran Indonesia (PMI). Jika ada majikan yang melanggar, misalnya tidak memberikan gaji dan jam kerja sampai 24 jam, maka diberikan sanksi.

"Di luar aja PMI dilindungi sanksi, tapi di dalam nggak di dilindungi kan nggak adil," imbuhnya.

Selain sanksi, ia menilai hal yang perlu diberikan kepada PRT dalam negeri untuk melindunginya adalah wajib jaminan sosial kesehatan. Misalnya, jamsoskes 5 persen dari gaji, maka bisa 4 persen ditanggung oleh majikan dan 1 persen dibebankan ke PRT.

Dengan demikian, saat PRT mengalami kecelakaan dalam melakukan pekerjaan, maka ia memiliki BPJS Kesehatan untuk digunakan. Sebab,kecelakaan kerja juga bisa terjadi pada PRT.

"Harusnya bisa seperti melindungi pekerja migran, wajib dapat JKK (Jaminan Keselamatan Kerja) dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Kan kita nggak tahu kalau dia memotong bawang terus kena pisau kan, itu contohnya," jelasnya.

Area kerja PRT diusulkan terbuka

Saya berada di kerajaan hiburan Xianxia

Keluarga Chef Arnold Rugi Puluhan Miliar Akibat Jadi Korban Indosurya******

Chef Arnold Purnomo mengaku salah satu anggota keluarganya menjadi korban penipuan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya. Total kerugian akibat penipuan itu bahkan mencapai puluhan miliar.

"Bukan saya korban secara langsung, tapi anggota keluarga. Nilai kerugiannya mencapai puluhan miliar," ujar Chef Arnold, dikutip dari CNBC Indonesia, Rabu (1/2).

Chef Arnold mengatakan keluarganya tersebut meminta bantuannya untuk menuntut keadilan atas kasus penipuan Indosurya.

Hal itu kemudian membuat banyak korban yang terjebak. Sejak 2020, Chef Arnold mengatakan banyak korban yang tidak berani melaporkan karena banyak yang diancam untuk disomasi.

"Banyak korban yang baru tahu saat covid-19 dan yang meninggal, padahal dana yang mereka titipkan adalah dana pensiun, kan sangat disayangkan," ujar Arnold.

Indosurya menjadi sorotan karena berhasil menjaring 23 ribu nasabah selama delapan tahun beroperasi tanpa terdeteksi. Nilai dana yang dihimpun mencapai Rp106 triliun.

Namun, dua petinggi KSP Indosurya yang menjadi terdakwa kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana kemudian divonis lepas oleh majelis hakim.

Para petinggi yang divonis lepas itu adalah Ketua KSP Indosurya Henry Surya dan Direktur Keuangan June Indria. Padahal, Juni sebelumnya dituntut 10 tahun penjara, sedangkan Henry dituntut 20 tahun bui dan denda Rp200 miliar subsider 1 tahun kurungan.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan negara tidak boleh kalah menindaklanjuti vonis lepas dan bebas Henry Surya dan June Indria. Bareskrim Polri pun merespons positif keinginan Mahfud itu.

"Itu kan keputusan rapat, laksanakan saja. Bapak Menko Polhukam kan sudah sampaikan negara enggak boleh kalah," ujar Kabareskrim PolriKomjen Agus Andrianto, Minggu (29/1).

Agus mengklaim sudah mengambil sejumlah tindakan. Satu di antaranya berkoordinasi dengan Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Fadil Zumhana.

Lebih lanjut, Agus memastikan jajarannya terus memburu tersangka lainnya, yaitu Direktur Operasional KSP Indosurya Suwito Ayub yang terdeteksi di luar negeri.

[Gambas:Video CNN]