nadimtogel

Ketik 8 orang

Otorita Ungkap Ada Sosok 'Bandung Bondowoso' yang Ikut Bangun IKN******

Otorita IKN (OIKN) mengungkap ada sosok 'Bandung Bondowoso' yang ikut menggarap pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Bandung Bondowoso dikenal dalam kisah legenda Candi Prambanan. Bandung diceritakan mendapat syarat khusus dari putri Raja Prambanan, Roro Jonggrang, untuk membangun 1.000 candi dalam semalam jika ingin mempersuntingnya.

Sekretaris OIKN Achmad Jaka Santos berkelakar bahwa 'Bandung Bondowoso' juga hadir mengerjakan megaproyek IKN Nusantara. Ia mengatakan sosok tersebut diperankan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pimpinan Basuki Hadimuljono.

"Mungkin kalau zaman dulu itu adalah kerjanya Bandung Bondowoso dengan segala aparaturnya. Sekarang (IKN) inilah Bandung Bondowoso (Kementerian PUPR) dengan aparaturnya yang ada di karya-karya (BUMN Karya)," kelakar Jaka.

Pembangunan ibu kota anyar ini tengah dikebut dengan fokus di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Bahkan, pemerintah tengah bersiap melaksanakan upacara HUT RI ke-79 di IKN Nusantara pada 17 Agustus 2024.

Kepala OIKN Bambang Susantono sebelumnya menyebut pemerintah bakal menyebar 6.800 undangan untuk menghadiri upacara pertama kali di IKN. Ia mengaku diminta untuk mempersiapkan perayaan tersebut, meski panitia HUT RI berasal dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

Selain itu, Bambang mengatakan Gedung Kantor Presiden saat ini progres pembangunannya sudah mencapai 78,6 persen. Ia menargetkan Istana Presiden bakal rampung pada Oktober 2024.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Badai

Menaker Angkat Suara soal THR Ojol Cuma Berupa Insentif******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)Ida Fauziyah angkat bicara terkait tunjangan hari raya (THR) untuk ojol diberikan hanya berupa insentif oleh perusahaan aplikator.

Menurut Ida, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnnaker) sejak awal memang hanya memberikan imbauan kepada perusahaan untuk memberikan THR, tapi tidak wajib. Pasalnya, memang tidak ada dalam aturan resmi kewajiban memberikan tunjangan bagi driver ojol.

"Sebenarnya, itu adalah niat baik kami untuk dorong platform untuk memberikan THR, kalau dilihat ruang lingkupnya memang tidak masuk dalam surat edaran. Itu harus dipahami sebagai niat baik kami mendorong perusahaan aplikasi ini agar memberikan perhatian kepada drivernya," ujar Ida di Istana Negara, Senin (25/3).

"Karena ini kan hubungannya kemitraan, maka tidak masuk cakupan. Ini sebenarnya lebih ke niat baik kami," imbuhnya.

Oleh sebab itu, ia menekankan bahwa pengusaha tidak melanggar aturan apapun walau hanya memberikan insentif dan bukan THR seperti yang diimbau.

"Ini kan kita pahaminya memang bukan hubungan tenaga kerja, hanya kemitraan terus kita dorong sih, semoga saja nanti ada aturannya. Sekali lagi dipahami, ini adalah niat baik kami agar mereka dapat perhatian," ungkap Ida.

Lebih lanjut, Ida mengungkapkan akan membahas kebijakan mengenai pemberian THR untuk pegawai swasta, termasuk kepada driver ojol bersama Komisi IX DPR RI.

"Besok ya saya ada raker di komisi 9. Kami akan berikan penjelasan lebih rinci ke komisi 9," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

999 kali sistem pelatihan

Satgas Pangan Sebut Curang Distribusi Pupuk Biang Lonjakan Harga Beras******

Satgas Pangan Polri membongkar biang kerok yang menjadi pemicu lonjakan harga berasbelakangan ini. Biang kerok itu adalah kecurangan dalam distribusi pupukdan bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

Kecurangan itu memicu lonjakan biaya produksi beras. Wakil Kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Pol. Helfi Assegaf mengatakan dalam lima tahun terakhir ada 47 perkara terkait penyelewengan distribusi pupuk subsidi yang menyebabkan kelangkaan di beberapa daerah.

"Di 2024 saja ada tujuh perkara. Ada di Babel (Bangka Belitung), Kalbar (Kalimantan Barat), Sumut (Sumatera Utara), dan beberapa daerah lain," katanya dalam Apel Siaga Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Jelang Idulfitri di Jakarta, Senin (1/4).

Akibatnya biaya produksi meningkat dan harga beras menjadi mahal.

"Imbasnya dibebankan kepada konsumen," katanya.

Tak hanya pupuk subsidi, ia mengatakan juga terjadi penyimpangan distribusi BBM subsidi yang menyebabkan kelangkaan. BBM subsidi yang harusnya masuk ke SPBU untuk kendaraan pengangkut hasil pertanian, justru masuk ke pertambangan.

Akhirnya petani menanggung biaya transportasi yang lebih tinggi.

"Akhirnya ini dibebankan juga ke konsumen. Jadi banyak elemen yang mempengaruhi kenaikan harga di petani," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan pemerintah tengah mengkaji revisi harga pembelian pemerintah (HPP) gabah.

Arief mengatakan pemerintah harus menjaga harga di tingkat petani maupun konsumen. Harga di petani katanya harus disesuaikan dengan agroinput dan margin yang cukup sehingga petani mau meningkatkan produksi. Namun, harga di hilir atau konsumen juga tetap harus dijaga.

"Jangan sampai di petani tinggi sekali misalnya GKP kemarin sampai Rp9.000, harga berasnya Rp20 ribu, kasihan yang di hilir. Kebalikannya pada saat ini harga beras yang cenderung turun jangan sampai di bawah Rp5.000 GKP-nya," katanya.

Arief mengatakan pemerintah tidak bisa menyenangkan semua pihak. Namun pemerintah berusaha menyeimbangkan harga di hulu, tengah, dan hilir.

"Izinkan kami review supaya harga ini juga jangan terlalu jatuh di tingkat petani tetapi di hilirnya harga yang masih bisa diterima masyarakat,"katanya.

Pemerintah menetapkan HPP lewat Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras. Dalam aturan itu, HPP untuk gabah kering panen (GKP) ditetapkan Rp5.000 per kg di tingkat petani dan di tingkat penggilingan Rp5.100 per kg.

Lalu harga gabah kering giling (GKG) ditetapkan Rp6.200 per kg di tingkat penggilingan dan di gudang Perum Bulog Rp6.300 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Perampok Ruang dan Waktu

1,36 Juta Wisatawan Asing Liburan ke Indonesia Sepanjang Februari 2024******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kunjungan wisatawan mancanegaramencapai 1.036.037 pada Maret 2024.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebut kunjungan itu naik 11,67 persen secara bulanan dan 38,24 persen secara tahunan.

Jumlah itu terdiri dari 890,86 ribu kunjungan via pintu masuk utama dan 145,17 ribu via pintu masuk perbatasan.

Ia mengatakan total kunjungan itu naik 26,87 persen dibandingkan periode yang sama pada 2023.

Meskipun terus pulih, Amalia mengatakan total kunjungan wisatawan mancanegara secara kumulatif di dua bulan pertama 2024 ini masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama sebelum pandemi.

"Masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama sebelum pandemi yaitu di Januari-Februari 2019 dan Januari-Februari 2020.

Amalia memaparkan kunjungan wisatawan mancanegara pada Januari-Februari 2021 mencapai 2.445.731 orang. Sementara, pada periode yang sama 2020 mencapai 2.163.176 orang.

Amalia menuturkan jumlah wisatawan mancanegara terbanyak adalah berasal dari Malaysia, yakni 214,1 ribu kunjungan atau 20,7 persen.

Disusul oleh Singapura 112,8 ribu kunjungan atau 10,9 persen, Thailand 105,3 ribu kunjungan atau 10,2 persen, dan Australia 101,6 ribu kunjungan atau 9,8 persen.

Lalu, India 47,9 ribu kunjungan atau 4,6 persen, Timor Leste 43,2 ribu kunjungan atau 4,2 persen, Korea Selatan 32 ribu kunjungan atau 3,1 persen, AS 30,2 ribu kunjungan atau 2,9 persen, Inggris 25,4 ribu kunjungan atau 2,4 persen, dan Jepang 25 ribu kunjungan atau 2,4 persen.

Sementara dari negara lainnya mencapai 298,6 ribu kunjungan atau 28,8 persen.

Lebih lanjut, Amalia menuturkan jumlah penumpang seluruh moda transportasi naik secara tahunan pada Februari 2024. Sedangkan secara bulanan semuanya kompak turun.

Menurut Amalia, penurunan jumlah penumpang pada Februari terjadi karena pada bulan tersebut pada umumnya masih termasuk low season.

"Selain juga karena jumlah harinya yang relatif sedikit dibandingkan dengan jumlah hari pada bulan Januari," katanya.

Tak hanya itu, kata dia, cuaca ekstrim dan gelombang tinggi yang masih terjadi turut mempengaruhi aktivitas penerbangan dan pelayaran.

Rinciannya, penumpang angkutan udara domestik mencapai 4,71 juta orang pada Februari 2024. Angka ini naik 6,94 persen secara tahunan. Sedangkan secara bulanan turun 2,65 persen.

Penumpang angkutan udara internasional mencapai 1,41 juta orang, naik 33,98 persen secara tahunan. Sedangkan, secara bulanan turun 4,66 persen.

Penumpang angkutan laut domestik mencapai 1,51 juta orang atau naik 14,95 persen secara tahunan. Adapun secara bulanan angka itu turun 9,68 persen.

Penumpang kereta api mencapai 31,91 juta orang pada Februari 2024. Angka ini naik 20,09 persen secara tahunan. Sedangkan secara bulanan turun 6,49 persen.

[Gambas:Video CNN]

Kegilaan Evolusi Liar

Satgas Pangan Sebut Curang Distribusi Pupuk Biang Lonjakan Harga Beras******

Satgas Pangan Polri membongkar biang kerok yang menjadi pemicu lonjakan harga berasbelakangan ini. Biang kerok itu adalah kecurangan dalam distribusi pupukdan bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

Kecurangan itu memicu lonjakan biaya produksi beras. Wakil Kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Pol. Helfi Assegaf mengatakan dalam lima tahun terakhir ada 47 perkara terkait penyelewengan distribusi pupuk subsidi yang menyebabkan kelangkaan di beberapa daerah.

"Di 2024 saja ada tujuh perkara. Ada di Babel (Bangka Belitung), Kalbar (Kalimantan Barat), Sumut (Sumatera Utara), dan beberapa daerah lain," katanya dalam Apel Siaga Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Jelang Idulfitri di Jakarta, Senin (1/4).

Akibatnya biaya produksi meningkat dan harga beras menjadi mahal.

"Imbasnya dibebankan kepada konsumen," katanya.

Tak hanya pupuk subsidi, ia mengatakan juga terjadi penyimpangan distribusi BBM subsidi yang menyebabkan kelangkaan. BBM subsidi yang harusnya masuk ke SPBU untuk kendaraan pengangkut hasil pertanian, justru masuk ke pertambangan.

Akhirnya petani menanggung biaya transportasi yang lebih tinggi.

"Akhirnya ini dibebankan juga ke konsumen. Jadi banyak elemen yang mempengaruhi kenaikan harga di petani," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan pemerintah tengah mengkaji revisi harga pembelian pemerintah (HPP) gabah.

Arief mengatakan pemerintah harus menjaga harga di tingkat petani maupun konsumen. Harga di petani katanya harus disesuaikan dengan agroinput dan margin yang cukup sehingga petani mau meningkatkan produksi. Namun, harga di hilir atau konsumen juga tetap harus dijaga.

"Jangan sampai di petani tinggi sekali misalnya GKP kemarin sampai Rp9.000, harga berasnya Rp20 ribu, kasihan yang di hilir. Kebalikannya pada saat ini harga beras yang cenderung turun jangan sampai di bawah Rp5.000 GKP-nya," katanya.

Arief mengatakan pemerintah tidak bisa menyenangkan semua pihak. Namun pemerintah berusaha menyeimbangkan harga di hulu, tengah, dan hilir.

"Izinkan kami review supaya harga ini juga jangan terlalu jatuh di tingkat petani tetapi di hilirnya harga yang masih bisa diterima masyarakat,"katanya.

Pemerintah menetapkan HPP lewat Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras. Dalam aturan itu, HPP untuk gabah kering panen (GKP) ditetapkan Rp5.000 per kg di tingkat petani dan di tingkat penggilingan Rp5.100 per kg.

Lalu harga gabah kering giling (GKG) ditetapkan Rp6.200 per kg di tingkat penggilingan dan di gudang Perum Bulog Rp6.300 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Bayangan Konoha

Pupuk Indonesia Digitalisasi 27 Ribu Kios Demi Permudah Petani******

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia(Persero) Rahmad Pribadi mengatakan pihaknya telah mendigitalisasi 27 kios demi mempermudah petanimenebus pupuk subsidi.

Ia mengatakan hal ini dilakukan seiring dengan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) pengambilan pupuk subsidi dipermudah. Ia menambahkan dengan digitalsiasi ini, petani yang ingin dapat pupuk subsidi cukup dengan membawa KTP.

"Maka Pupuk Indonesia selama satu bulan (Januari-Februari) berhasil mendigitalisasi 27 ribu lebih kios di seluruh Indonesia. Setiap bulan ini transsaksinya 3 juta transaksi," ucap Rahmad dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VII DPR RI, Rabu (3/4).

Rahmad menyebut petani cukup membawa KTP. Setelah itu, KTP akan dipindai dan petani langsung terdata.

Menurutnya, dengan sistem digital itu, semua proses penebusan bisa tercatat.

"Difota KTP nya, NIK ter-capture dan akan langsung tahu alokasinya berapa, dia (petani) bisa tebus di toko mana," kata Rahmad.

"Dan dia kalau tebus buktinya ada di situ. Itu real timebisa dilihat di command center," tambahnya.

Jokowi ingin petani petani dipermudah dalam mendapat pupuk. Kemudahan ia minta diberikan dengan memberlakukan syarat KTP saja dalam mendapatkan pupuk subsidi. 

Ia mengatakan pemerintah sudah menyiapkan 1,7 juta ton pupuk subsidi untuk membantu petani.

"Saya juga memastikan bahwa saat ini pembelian pupuk untuk petani telah dipermudah dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Untuk menghadapi masa panen, pemerintah telah mempersiapkan 1,7 juta ton pupuk," katanya Rabu (3/1) seperti dikutip dari akun Instagramnya.

Jokowi mengatakan gelontoran pupuk itu dilakukan demi mendukung kegiatan tanam para petani. Jokowi mengatakan pada Desember kemarin, 1,4 juta hektare lahan sudah ditanami padi.

Januari ini ada 1,7 juta hektare dan Februari 1,4 juta hektare.

"Diharapkan ada peningkatan produksi beras kita di masa panen di bulan Maret-April yang akan datang,"katanya.

Pupuk di sejumlah daerah mengalami kelangkaan belakangan ini. Jokowi menjelaskan akar masalah pupuk langka itu.

Menurutnya, kelangkaan itu merupakan imbas perang Rusia-Ukraina.

[Gambas:Video CNN]