situs slot penipu

perang total tanpa akhir

Berapa Biaya Upacara Penobatan Raja Charles III?******

Upacara penobatan Raja Charles III menjadi Raja Inggris digelar hari ini, Sabtu (6/5). Biaya prosesi panjang itu ditaksir mencapai ratusan juta poundsterling.

DilansirCNN, pemerintah Inggris sendiri menolak untuk menyebutkan biaya penobatan. Namun, sejumlah media Inggris memperkirakan biayanya mencapai £50 juta hingga lebih dari £100 juta atau sekitar Rp925 miliar hingga Rp1,85 triliun (asumsi kurs Rp18.500 per poundsterling).

Proyeksi itu dibuat dengan mempertimbangkan rangkaian prosesi dan banyaknya tamu penting yang hadir.

Misalnya, warga Doncaster yang, seperti banyak bagian Inggris Utara, tidak pernah pulih dari penurunan industri dan penutupan tambang pada 1980-an dan 90-an.

Kawasan itu terpukul keras oleh krisis biaya hidup yang parah yang sekarang berdampak pada seluruh Inggris.

"Saya sedikit royalis dan saya menyukai keluarga kerajaan. Tapi saya pikir mereka belum benar-benar membaca keadaan. Banyak dari (biaya itu seharusnya berasal dari kantong mereka sendiri daripada pembayar pajak," ujar Laura Billington, seorang guru di sebuah sekolah di Kota Doncaster kepada CNN.

Inflasi yang sangat tinggi, stagnasi upah selama bertahun-tahun, dan kenaikan harga energi yang tiba-tiba dan tajam membuat jutaan orang Inggris berada di ambang kemiskinan.

Pada saat yang sama, pemerintah Inggris menghabiskan uang pembayar pajak untuk acara gemerlap yang merayakan satu orang yang sangat kaya, Raja Charles III.

Sementara itu, Kantor Statistik Nasional Inggris mencatat upah riil termasuk bonus pekerja turun 3 persen dalam tiga bulan hingga Februari. Itu salah satu penurunan terbesar sejak pencatatan dimulai pada tahun 2001.

Raja Charles sendiri sempat dilaporkan memiliki kekayaan bersih senilai US0 juta atau setara Rp1,48 triliun (asumsi kurs Rp14.839 per dolar AS).

Mengutip SCMP, kekayaan bersihPangeran Charles sebagian berasal dari pendapatan tahunan hasil pungutan pajak sovereign grant. Pajak ini dibayarkan setiap tahun kepada keluarga Kerajaan Inggris.

Selain itu, sebagian besar uangnya mengalir dari The Duchy of Cornwall, portofolio warisan dari hampir 54 ribu hektar tanah di seluruh Inggris yang digunakan untuk pertanian, perumahan, dan real estat komersial yang bernilai lebih dari US miliar.

Masuk ke filmnya

Menantang Luhut Buka******

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan membongkar permasalahan di industri dan perkebunan kelapa sawit. 

Hal itu terjadi tak lama setelah Presiden Jokowi menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit. Luhut menyebut setelah melaksanakan tugas itu, ia mendapat fakta bahwa ternyata 9 juta hektare lahan sawit di Indonesia belum dipajaki.

Kesimpulan itu didapat setelah Luhut meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Hasilnya ditemukan ada 14,6 juta hektare lahan sawit di Indonesia.

Namun, yang membayar pajak hanya 7,3 juta hektare. Luhut mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut.

Ia akhirnya meminta BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit. Hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," kata Luhut di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

Luhut mengatakan temuan tersebut telah dilaporkan ke Presiden Jokowi. Namun, ia tak menyarankan agar Jokowi mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut.

Luhut hanya menyarankan Jokowi untuk memungut penalti kepada pemilik lahan sawit yang belum bayar pajak tersebut. Sesuai ketetapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),pemberian penalti itu memang dimungkinkan.

"Sekarang semua didigitalisasi. Saya bilang Pak Presiden, tidak usah dibawa legal, 'Jadi gimana?', pokoknya penalti saja. Berapa yang ditentukan KLHK, dia bayar. Kalau tidak bayar diambil pemerintah," jelas Luhut.

Merespons temuan Luhut itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini seluruh anggotanya taat membayar pajak.

Mereka karena itu yakin anggota Gapki tak masuk dalam temuan Luhut itu. Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyebut keyakinan disampaikan karena bukti bayar pajak salah satu syarat untuk bisa mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bakal menindaklanjutinya klaim GAPKI dan temuan Luhut itu.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan tindaklanjut akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP. Sinkronisasi data dilakukan karena ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dan yang ditemukan Luhut di lapangan.

"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran betul menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.

Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.

Sementara itu, Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana mengatakan supaya tak menimbulkan kebingungan, pernyataan Luhut yang menyebut 9 juta hektare lahan sawit belum bayar pajak harus dirinci angkanya dan dipublikasikan ke publik.

Itu perlu dilakukan supaya permasalahan pengemplangan pajak di industri sawat dapat dikawal bersama. Ia mengatakan jika informasi Luhut soal 9 juta hektare atau lebih dari setengah lahan sawit tertanam yang sebanyak 16,8 juta hektare belum bayar pajak, maka pengawasan industri kelapa sawit selama ini perlu dipertanyakan.

"Misalnya Kemenkeu, apakah selama ini tak berkutik atau membiarkan saja?" kata Andri.

Di lain sisi, Andri juga mengkritik saran Luhut ke Jokowi agar tak menggunakan jalur hukum dalam menyelesaikan pengemplangan pajak lahan sawit. Ia mengatakan saran itu tidaklah tepat.

Menurutnya, kekhawatiran bahwa pengusaha sawit akan melakukan akrobat hukum seperti kasus BLBI bila kejahatan pengemplangan pajak diuber tak beralasan. Pasalnya, permasalahan akrobat hukum, bukan dipicu aturan yang ada tapi pelaksanaan di lapangan dan celah-celah yang diberikan pemerintah ke pelanggar hukum.

"Bukannya malah dijadikan alasan untuk negara melangkahi hukum sendiri," kata Andri.

Curiga Kongkalikong di Kasus 9 Juta Hektare Lahan Sawit Belum Dipajaki

Penganut Tao Hongyun yang malang, orang paling kejam di dunia

Cerita Luhut Berantem Lawan Kemenkeu soal Subsidi Kendaraan Listrik******

Menko Kemaritiman dan InvestasiLuhut Panjaitan bercerita soal lika liku pemerintah dalam mengambil keputusan soal pemberian subsidi kendaraan listrik. Karena masalah tersebut, Luhut bercerita sampai harus berantem dan perang urat syaraf dengan Kementerian Keuangan yang dipimpin Sri Mulyanisoal kebijakan itu.

"Electric vehicle (EV) itu saya dorong habis-habisan. Saya kadang berkelahi dengan Kemenkeu. Mereka bilang, 'wah ini insentif'. Ini kan carbon emission harus kita dorong, kasih insentif juga. Kita harus secepat mungkin membuang bus, sepeda motor, sama mobil yang karbon emisinya tinggi," jelasnya di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

Menurut Luhut, mendukung program kendaraan listrik sebenarnya mudah karena Indonesia tinggal mengikuti benchmark dengan Thailand dan Vietnam. Namun, insentif yang diberikan kudu bersaing jika RI ingin dilirik dunia.

Menko Marves Luhut menyebut hampir seluruh dunia menggalakkan program untuk mendorong kendaraan listrik itu. Dengan begitu, Indonesia tidak bisa semena-mena melawan arus.

"Mengenai mobil listrik sudah ada studi komprehensif. Saya kira seluruh dunia, bukan hanya kita. Jadi jangan kita lawan arus dunia juga. Siapa yang berkomentar saya tidak tahu, suruh dia datang ke saya biar saya jelaskan bahwa itu tidak benar omongannya," tegasnya.

Sebelumnya, kritik datang dari bakal calon presiden 2024 Anies Baswedan. Ia menyebut solusi menghadapi masalah lingkungan hidup apalagi soal polusi udara bukanlah terletak di dalam subsidi mobil listrik.

Menurut Anies, 'keistimewaan' berupa subsidi atau insentif bukan solusi menyelesaikan permasalahan lingkungan dan meningkatkan penjualan kendaraan listrik, bahkan insentif diklaim banyak diserap masyarakat berkocek tebal.

"Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup apalagi soal polusi udara bukan terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik yang pemilik-pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi," ujar Anies dalam acara deklarasi relawan Amanat Indonesia (ANIES) di GBK Senayan, Jakarta, Minggu (7/5).

[Gambas:Video CNN]

Dominasi Yin dan Yang

Mengintip Kekayaan Charles III yang Baru Dinobatkan Jadi Raja Inggris******

Raja Charles IIIresmi dinobatkan sebagai Raja Inggrismenggantikan mendiang Ratu Elizabeth II.

Raja berusia 74 tahun itu resmi jadi raja dalam penobatan yang digelar di Westminster Abbey pada Sabtu (6/5) waktu setempat. Ia dinobatkan mengikuti tradisi panjang sejak lebih dari 900 tahun.

Pada prosesi bersejarah tersebut, istri Raja Charles III yakni Permaisuri Camilla juga turut dinobatkan. Raja Charles III juga akan mengambil alih peran sebagai kepala negara dari 14 negara Persemakmuran, termasuk Australia, Selandia Baru, dan Kanada.

Pajak ini dibayarkan setiap tahun kepada keluarga Kerajaan Inggris.

Namun, sebagian besar uangnya mengalir dari The Duchy of Cornwall, portofolio warisan dari hampir 54 ribu hektar tanah di seluruh Inggris yang digunakan untuk pertanian, perumahan, dan real estat komersial yang bernilai lebih dari US miliar.

Sementara itu, mengutip hindustantimes.com, Charles tidak hanya mewarisi tahta usai Ratu Elizabeth II wafat. Ia juga akan mewarisi kekayaan pribadinya, tanpa harus membayar pajak warisan.

Kebijakan di Inggris, tidak mengharuskan Raja Inggris mengungkapkan kekayaan pribadinya. Namun, menurut Sunday Times Rich List 2022, Ratu Elizabeth memiliki harga senilai 370 juta poundsterling atau US6 juta, naik 5 juta poundsterling dari tahun sebelumnya.

Sebagian besar kekayaan pribadi mendiang penguasa diberikan kepada Charles secara utuh, tanpa pemerintah Inggris mendapat bagian.

Selain itu, tanah Crown Estate, koleksi seni, dan perhiasan kerajaan, ditambah tempat tinggal resmi dan arsip kerajaan akan dipegang oleh Charles.

Demikian pula, The Crown Jewels yang diperkirakan bernilai 3 miliar poundsterling, hanya dimiliki secara simbolis oleh ratu dan secara otomatis ditransfer ke penggantinya.

Sebagai raja baru Inggris, Charles mewarisi wilayah Lancaster, sebuah perkebunan pribadi aset komersial, pertanian, dan perumahan yang dimiliki oleh bangsawan sejak Abad Pertengahan.

Raja berhak menggunakan pendapatannya dan sebagian besar menggunakannya untuk memenuhi pengeluaran resmi. Pada tahun keuangan 2021-2022, wilayah tersebut menghasilkan surplus bersih sebesar 24 juta poundsterling.

[Gambas:Video CNN]

Penguasa Naga Putih dari Dunia Lain

Cerita Luhut Berantem Lawan Kemenkeu soal Subsidi Kendaraan Listrik******

Menko Kemaritiman dan InvestasiLuhut Panjaitan bercerita soal lika liku pemerintah dalam mengambil keputusan soal pemberian subsidi kendaraan listrik. Karena masalah tersebut, Luhut bercerita sampai harus berantem dan perang urat syaraf dengan Kementerian Keuangan yang dipimpin Sri Mulyanisoal kebijakan itu.

"Electric vehicle (EV) itu saya dorong habis-habisan. Saya kadang berkelahi dengan Kemenkeu. Mereka bilang, 'wah ini insentif'. Ini kan carbon emission harus kita dorong, kasih insentif juga. Kita harus secepat mungkin membuang bus, sepeda motor, sama mobil yang karbon emisinya tinggi," jelasnya di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

Menurut Luhut, mendukung program kendaraan listrik sebenarnya mudah karena Indonesia tinggal mengikuti benchmark dengan Thailand dan Vietnam. Namun, insentif yang diberikan kudu bersaing jika RI ingin dilirik dunia.

Menko Marves Luhut menyebut hampir seluruh dunia menggalakkan program untuk mendorong kendaraan listrik itu. Dengan begitu, Indonesia tidak bisa semena-mena melawan arus.

"Mengenai mobil listrik sudah ada studi komprehensif. Saya kira seluruh dunia, bukan hanya kita. Jadi jangan kita lawan arus dunia juga. Siapa yang berkomentar saya tidak tahu, suruh dia datang ke saya biar saya jelaskan bahwa itu tidak benar omongannya," tegasnya.

Sebelumnya, kritik datang dari bakal calon presiden 2024 Anies Baswedan. Ia menyebut solusi menghadapi masalah lingkungan hidup apalagi soal polusi udara bukanlah terletak di dalam subsidi mobil listrik.

Menurut Anies, 'keistimewaan' berupa subsidi atau insentif bukan solusi menyelesaikan permasalahan lingkungan dan meningkatkan penjualan kendaraan listrik, bahkan insentif diklaim banyak diserap masyarakat berkocek tebal.

"Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup apalagi soal polusi udara bukan terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik yang pemilik-pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi," ujar Anies dalam acara deklarasi relawan Amanat Indonesia (ANIES) di GBK Senayan, Jakarta, Minggu (7/5).

[Gambas:Video CNN]

Yaoming

Indeks Keyakinan Konsumen Meningkat Jadi 126,1 pada April 2023******

Bank Indonesia (BI) mencatat indeks keyakinan konsumen(IKK) mencapai level 126,1 pada April 2023.

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menyebut angka ini lebih tinggi jika dibandingkan IKK pada Maret lalu, yakni 123,3.

Ia memaparkan menguatnya keyakinan konsumen pada April 2023 didorong oleh indeks kondisi ekonomi saat ini (IKE) dan indeks ekspektasi konsumen (IEK) yang meningkat.

BI mencatat IKE pada April 2023 sebesar 116,6. Angka ini lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya, yakni 113,1.

Menguatnya IKE April 2023 didorong oleh meningkatnya seluruh komponen pembentuknya, tertinggi pada indeks ketersediaan lapangan kerja yang meningkat sebesar 4,2 poin menjadi 118,1.

Selanjutnya, indeks penghasilan saat ini dan indeks pembelian barang tahan lama juga meningkat masing-masing sebesar 3,5 poin dan 2,8 poin menjadi 123,9 dan 107,8. Secara spasial, peningkatan IKE terjadi pada sebagian besar kota yang disurvei, tertinggi di Makassar (24,3 poin), diikuti Medan (14,0 poin) dan Pangkal Pinang (10,0 poin).

Terkait IEK, indeks juga meningkat terutama pada indeks ekspektasi ketersediaan lapangan kerja. Pada April 2023, IEK berada di posisi 135,5. Angka ini lebih tinggi dibandingkan posisi Maret, yakni 133,5.

Ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi ke depan yang menguat terutama ditopang oleh meningkatnya ekspektasi terhadap ketersediaan lapangan kerja dan ekspektasi penghasilan. Masing-masing tercatat sebesar 136,5 dan 137,9, lebih tinggi dari 131,1 dan 135,8 pada bulan sebelumnya.

Sementara itu, ekspektasi kegiatan usaha mengalami penurunan. Hal ini terindikasi dari indeks sebesar 132,1 pada April 2023, menurun dibandingkan 133,6 pada bulan sebelumnya.

Secara spasial, peningkatan IEK April 2023 terjadi di sebagian besar kota cakupan survei dengan peningkatan tertinggi di Makassar (24,8 poin), diikuti Semarang (8,1 poin) dan Pangkal Pinang (7,8 poin).

[Gambas:Video CNN]