pasar gacor slot

Makanan Tiandao

Kala Investasi Tak Berdampak Signifikan pada Peluang Kerja Masyarakat******

Menteri Investasiatau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan realisasi investasi asing yang masuk ke Indonesia pada kuartal III 2022 mencapai Rp307,8 triliun. Dari besaran investasi itu, jumlah tenaga kerjayang terserap pada periode yang sama sebesar 325.570 orang.

"Investasi kuartal III sebesar Rp307,8 triliun. Dibandingkan tahun lalu tumbuh 42,1 persen dengan total penyerapan tenaga kerja 325.570 orang," ujar Bahlil dalam konferensi pers di kantornya, Senin (24/10).

Menurut Bahlil, penyerapan tenaga kerja itu meningkat dari awal tahun sejalan dengan investasi yang bertambah besar.

Kemudian, pada kuartal II 2022 investasi terkumpul Rp223 triliun dan menyerap 320.534 tenaga kerja.

Sedangkan, realisasi investasi kuartal III 2021 sebesar Rp216,7 triliun berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 288.687 orang.

Sementara, secara kumulatif Januari-September 2022, realisasi investasi yang sebesar Rp892,4 triliun berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 965.122 orang.

Meski menurut Bahlil penyerapan tenaga kerja cukup besar, sejumlah pengamat menilai jumlah tersebut terlalu rendah bagi nilai investasi tersebut.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan tak sebandingnya nilai investasi dan jumlah penyerapan tenaga kerja menjadi pertanda bahwa kualitas investasi di dalam negeri menurun.

"Kualitas dari investasi langsung dalam 10 tahun terakhir menurun. Investasi banyak masuk ke sektor jasa dan sektor berbasis komoditas," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (24/10).

Bhima memaparkan hal ini tercermin dari serapan tenaga kerja kumulatif. Ia membandingkan pada Januari-September 2014 misalnya, serapan tenaga kerja dari investasi Rp343 triliun mencapai 960.336 orang. Sedangkan tahun ini hanya 965.122 orang dari investasi Rp892,4 triliun.

"Itu bisa dengan jelas menunjukkan 2014 dibutuhkan investasi lebih kecil untuk menyerap tenaga kerja lebih besar. Di 2022 kelihatan investasi besar tapi serapan tenaga kerja nya loyo," jelasnya.

Begitu juga dengan kondisi sebelum pandemi. Pada periode Januari-Desember 2019 investasi mencapai Rp809,6 triliun, serapan kerja nya mencapai 1.033.835 orang.

Dengan kondisi ini bisa terlihat bahwa nilai investasi yang lebih kecil sepanjang 2019 bisa menyerap jumlah tenaga kerja jauh lebih besar lagi dibandingkan tahun ini.

Bhima mengatakan pada 2014 lalu penyerapan tenaga kerja tinggi karena investasi yang masuk banyak ke sektor pengolahan, konstruksi, manufaktur dan sebagainya yang jelas memberikan multiplier effect lebih tinggi pula ke penyerapan tenaga kerja.

Sedangkan tahun ini, investasi tinggi namun serapan tenaga kerja kecil disebabkan oleh kualitas investasi yang menurun atau lebih ke sektor teknologi, gudang dan jasa setelah pandemi covid-19 berlangsung. Di mana sektor tersebut minim dalam penyerapan tenaga kerja.

"Penyebabnya investasi banyak masuk ke sektor jasa dan sektor berbasis komoditas. Contohnya investasi langsung FDI mulai tahun lalu sudah terindikasi berkorelasi dengan boom harga komoditas. Kemudian pra pandemi banyak investasi padat modal di sektor teknologi. Memang tidak bisa disalahkan masuk ke teknologi atau perusahaan startup, namun harus di imbangi dengan investasi di sektor manufaktur juga," jelasnya.

Perbaiki Kualitas SDM

Valkyrie Ajaib

Tiga Tahun Pimpin BUMN, Erick Thohir: Perbaikan BUMN Tidak Terbatas******

Memperingati tiga tahun masa jabatannya pada 23 Oktober 2022, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menilai mimpinya untuk perbaikan BUMN tidak terbatas. Sejak dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 23 Oktober 2019, dirinya berkomitmen menjadikan kementerian ini sebagai lokomotif transformasi perusahaan-perusahaan BUMN.

"Tiga tahun sudah saya mendapat amanah memimpin BUMN, time flies, orang bilang waktu berjalan cepat, tapi ada juga yang bilang ke saya semua terasa cepat karena Bapak sibuk kerja, tapi buat saya waktu memang bergerak cepat karena kerja belum sempurna," ujar Erick dalam keterangannya, Rabu (26/10).

Dirinya pun tak menampik jika memiliki keterbatasan waktu dalam membenahi BUMN. Padahal, dalam pandangannya BUMN adalah aset bangsa luar biasa sebagai penggerak ekonomi yang bisa diandalkan dan bermanfaat nyata buat rakyat.

"Saya bahagia dengan tugas ini, tugas yang diberikan oleh Bapak Presiden dan amanah yang dititipkan oleh Allah SWT kepada saya. Menjadi Menteri BUMN adalah seperti menjalani garis nasib, menjalani kehidupan," tegas Erick.

Selama tiga tahun terakhir, Erick mendapatkan amanah ini, yang mana di pundaknya terdapat banyak tugas yang masih berada dalam daftar tunggu dan dengan sepenuh jiwa dia bertekad menyelesaikan pekerjaan yang belum tuntas.

Tak lupa, Erick juga menyebut peran keluarga sebagai vitamin yang hebat dan rakyat sebagai motivator sekaligus kolabator terhebat. Dengan dukungan keluarga, dia pun mendapatkan motivasi dan bersemangat dalam menghadapi tantangan-tantangan itu lalu mengubahnya jadi berkah.

"Bagi saya kerja adalah bagian dari ibadah, layaknya ibadah saya menikmati dengan khusyuk saat berada di dalamnya. Toh, pada akhirnya tidak ada yang akan mengingat saya hanya karena nama saya tertera di prasasti-prasasti peresmian, bukan itu yang penting, bukan itu yang menjadi tujuan," ungkap dia.

Atas semua kerja yang sudah dilakukan, pria kelahiran Jakarta tersebut mengucapkan rasa syukur. Ia berharap dapat memenuhi harapan masyarakat. Erick meyakini perbuatan baik adalah hal yang menular, yang mana semakin banyak berbuat baik akan kian besar juga manfaat secara berjamaah.

Erick mengatakan pernyataannya ini bukan lah pesan perayaan kesuksesan. Ia hanya ingin menyampaikan bahwa masih banyak hal yang harus kita kerjakan.

"Negara ini hanya akan melihat apa yang sudah kita berikan dan apa yang sudah kita perbuat. Saya tidak berani berjanji tidak ada kekurangan di ujung sana, tapi saya yakin kesempurnaan adalah hasil dari sebuah kerja keras, untuk itu apapun tantangannya, dengan bergandengan tangan bersama Anda semua, saya siap berada di depan. Ayo bersama kita hadapi, kita atasi, Saya berani. Bismillah," kata Erick menambahkan.

Makanan Tiandao

Pemerintah, Menolehlah ke Timur Tengah Agar Badai PHK Bisa Dicegah!******

Bayang-bayang pemutusan hubungan kerja (PHK) masih menyelimuti buruhatau tenaga kerjadi Indonesia.

Setelah sebelumnya badai PHK menimpa karyawan startup, sekarang masalah itu mengintai pekerja sektor lain. Baru-baru ini Wakil Ketua Kadin Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta Kamdani mengingatkan badai PHK berpotensi mengintai pekerja di sektor padat karya.

Namun, ia tak merinci kapan gelombang PHK sektor padat karya akan terjadi.

Ancaman itu juga dibenarkan oleh Ketua Apindo bidang Kebijakan Publik Danang Girindrawardana. Ia menyebut ada lima hal yang memicu ancaman gelombang PHK di sektor padat karya tersebut.

Pertama, risiko resesi yang akan mengakibatkan daya beli menurun. Kedua, permintaan menurun. Misalnya, permintaan ekspor di industri padat karya yang didorong oleh situasi geopolitik global.

Ketiga, tuntutan efisiensi produksi di sektor padat karya, yang mendorong pergantian tenaga manusia ke mesin otomatisasi. Keempat, kendala rantai pasok global, seperti ketergantungan terhadap bahan baku dari negara lain.

Kelima,perubahan kebijakan pemerintah yang bisa jadi berorientasi dagang yang mengalahkan pertumbuhan industri dalam negeri.

"Nah, sekarang industri padat karya Indonesia menghadapi situasi-situasi itu," terang Danang.

Jika para pengusaha itu masih memprediksi soal PHK, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja menyebut industri tekstil dan produk tekstil (TPT) malahan telah merumahkan 45 ribu karyawan sepanjang tahun ini.

"Potensi PHK sudah dapat dirasakan. Perkiraan 45 ribu karyawan sudah mulai dirumahkan," ujar Jemmy.

Ia mengatakan kondisi ini terjadi karena permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil. Penurunan permintaan berada di kisaran 30 persen sejak akhir Agustus 2022.

"Bilamana kondisi ini berlanjut, angka (karyawan dirumahkan) yang lebih besar akan terjadi," terang Jemmy.

Melihat kondisi seperti itu, Jemmy berharap pemerintah melindungi pasar dalam negeri dari gempuran produk impor, sehingga bisa diisi oleh produsen dalam negeri.

Hal yang diharapkan oleh Jemmy tersebut, rupanya senada dengan apa yang disampaikan Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economics Action Institution Ronny P Sasmita. Ia menuturkan semua peluang atau ancaman yang bisa berujung pada PHK masif perlu dimitigasi oleh pemerintah.

Menurutnya, pemerintah harus melakukan beberapa hal. Pertama,membuat kebijakan fiskal yang memberikan prioritas pada penjagaan daya beli masyarakat dan pelebaran kesempatan kerja.

"(Seperti) bantuan sosial dan skema BLT lainya untuk segmen masyarakat kurang mampu dan kelas menengah bagian bawah," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Kedua,pemerintah bisa melakukan melakukan periodisasi dan klasterisasi dalam penerapan Revolusi 4.0. Artinya, pemerintah perlu melakukan penerapan teknologi secara bertahap saja atau tidak sekaligus.

Hal ini juga harus diterapkan pada bidang-bidang yang telah dikalkulasi secara cermat risikonya saja. Pasalnya, semakin masif penerapan teknologi tinggi dalam proses produksi, gelombang PHK tenaga kerja akan semakin besar.

"Penerapan teknologi tinggi memang meningkatkan efisiensi. Tapi efisiensi dari penerapan teknologi tinggi harus mengalami trade offdengan penggunaan tenaga kerja," jelas Ronny.

Ketiga,pemerintah bisa melakukan negosiasi terkait penetapan Upah Minimum Regional (UMR) agar tidak terlalu tinggi. Hal ini bisa dijadikan opsi alih-alih melakukan PHK.

Sebab, penurunan upah bisa menekan biaya produksi perusahaan, sehingga mereka bisa tetap berproduksi.

"Pemerintah juga bisa menegosiasikan dengan teliti soal UMR, baik dengan serikat buruh maupun dengan pengusaha, agar angkanya tidak menyebabkan dunia usaha melakukan lay offtenaga kerja," kata Ronny.

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan melemahnya permintaan dari AS dan Eropa membuat produksi perusahaan melambat, sehingga PHK tidak bisa terhindarkan.

Oleh karena itu, pemerintah harus mengalihkan ekspor ke pasar alternatif terutama ke negara di Timur Tengah.

Sebab, berdasarkan catatan Dana Moneter Internasional (IMF), pertumbuhan ekonomi negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara bisa mencapai 5,5 persen di tahun ini.

"Ini potensi bagus untuk pengalihan ekspor," kata Bhima.

Pangkas Tarif PPN dan Tambah Uang BLT Subsidi Gaji

Setan paling kuat, Tang Seng

PKPU Garuda Indonesia Resmi Berakhir Damai******

PTGaruda Indonesia(Persero) Tbk mengumumkan proses restrukturisasi utang atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat berakhir damai.

Melansir keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (26/10), Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat telah mengesahkan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) antara Garuda Indonesia dengan para Kreditornya melalui Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 425/Pdt.Sus PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 27 Juni 2022.

Homologasi juga dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1454 K/Pdt.Sus Pailit/2022 yang diputus pada 26 September 2022.

Amar putusan kasasi menolak permohonan kasasi dari dua kreditur perseroan yakni Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity Company dan Greylag Goose Leasing 1446 Designated Activity Company. Kedua kreditur itu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung lantaran tak puas dengan homologasi PKPU perseroan.

'Menyatakan sah dan mengikat secara hukum, Perjanjian Perdamaian tertanggal 17 Juni 2022 antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU) dengan Para Kreditornya," demikian bunyi amar putusan tersebut.

Dengan demikian, PKPU Garuda Indonesia demi hukum pun . Sehingga, dengan putusan homologasi itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud.

Meski begitu, amar putusan itu menyatakan bahwa Garuda Indonesia selaku termohon PKPU untuk membayar biaya perkara sebesar Rp9,87 juta.

Dengan berakhirnya PKPU, Garuda pun kini dapat menerima penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp7,5 triliun yang dijanjikan sebelumnya.

Dana itu akan digunakan untuk proses restrukturisasi dan transformasi perusahaan.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Kaisar Bela Diri Abadi

Unibebi Angkat Suara soal Sirop Penyebab Gangguan Ginjal Akut******

Kuasa Hukum PT Universal Pharmaceutical Industries, produsen siropobat merek Unibebi, angkat suara soal penarikan produknya yang diduga penyebab gangguan ginjal akutterhadap anak-anak.

Tiga produk yang ditarik, yakni Unibebi Cough Sirup, Unibebi Demam Sirup, dan Unibebi Demam Drops. Peredaran produk ketiganya disetop sementara oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama puluhan obat sirop lainnya.

Alasannya, sirop obat Unibebi disebut mengandung cemaran etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) yang melebihi ambang batas yang ditentukan.

"Obat kami (Unibebi) sudah ada sejak tahun 1970-an. Pada 1972 obat ini beredar di Indonesia dan tidak ada perubahan komposisi. Kami punya versi yang lulus BPOM," ujarnya dalam konferensi pers di Medan, Selasa (25/10).

Disinggung mengenai kandungan EG dan DEG, Hermansyah tak banyak menjawab. Malahan, ia mengaku itu pula yang menjadi pertanyaan.

"Kira-kira ambang batas itu berapa? Apakah kita sudah bersepakat sama-sama ambang batas itu di tingkat berapa?" tanya Hermansyah.

"Itu juga perlu kita dapatkan edukasi dari pemerintah, sehingga ambang batas yang dimaksud pemerintah sama ahli juga tidak menciptakan ambigu kepada pabrik yang punya bisnis untuk menciptakan obat," lanjutnya.

Bahkan, Hermansyah mengklaim obat sirop Unibebi bukan lah penyebab anak-anak meninggal akibat gangguan ginjal akut.

"Perlu kita pastikan bahwa hasil BPOM yang mengumumkan tiga obat Unibebi kami masuk dalam kualifikasi di dalam ambang batas tidak aman. Bukan dijelaskan sebagai penyebab kematian," imbuh dia.

"Jangan salah, hanya dijelaskan melewati ambang batas aman. Tidak dijelaskan BPOM, bahwa itu penyebab gagal ginjalnya seorang anak. Itu perlu juga kita luruskan jangan sampai terlalu melebar hingga produk kita jadi hancur," sambung Hermansyah.

Apalagi, selama ini produk Unibebi dipasarkan karena sudah lulus uji laboratorium dari BPOM dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditentukan.

"Mekanismenya, ketika obat ini mau dipasarkan, pasti BPOM memeriksa unsurnya apa, kalau dia sudah dinyatakan bebas berarti bisa dipasarkan. Kalau dia tidak lulus pemeriksaan pasti keluar surat untuk mengatakan ini tidak boleh dipasarkan," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Zootopia Masa Depan

Unibebi Angkat Suara soal Sirop Penyebab Gangguan Ginjal Akut******

Kuasa Hukum PT Universal Pharmaceutical Industries, produsen siropobat merek Unibebi, angkat suara soal penarikan produknya yang diduga penyebab gangguan ginjal akutterhadap anak-anak.

Tiga produk yang ditarik, yakni Unibebi Cough Sirup, Unibebi Demam Sirup, dan Unibebi Demam Drops. Peredaran produk ketiganya disetop sementara oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama puluhan obat sirop lainnya.

Alasannya, sirop obat Unibebi disebut mengandung cemaran etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) yang melebihi ambang batas yang ditentukan.

"Obat kami (Unibebi) sudah ada sejak tahun 1970-an. Pada 1972 obat ini beredar di Indonesia dan tidak ada perubahan komposisi. Kami punya versi yang lulus BPOM," ujarnya dalam konferensi pers di Medan, Selasa (25/10).

Disinggung mengenai kandungan EG dan DEG, Hermansyah tak banyak menjawab. Malahan, ia mengaku itu pula yang menjadi pertanyaan.

"Kira-kira ambang batas itu berapa? Apakah kita sudah bersepakat sama-sama ambang batas itu di tingkat berapa?" tanya Hermansyah.

"Itu juga perlu kita dapatkan edukasi dari pemerintah, sehingga ambang batas yang dimaksud pemerintah sama ahli juga tidak menciptakan ambigu kepada pabrik yang punya bisnis untuk menciptakan obat," lanjutnya.

Bahkan, Hermansyah mengklaim obat sirop Unibebi bukan lah penyebab anak-anak meninggal akibat gangguan ginjal akut.

"Perlu kita pastikan bahwa hasil BPOM yang mengumumkan tiga obat Unibebi kami masuk dalam kualifikasi di dalam ambang batas tidak aman. Bukan dijelaskan sebagai penyebab kematian," imbuh dia.

"Jangan salah, hanya dijelaskan melewati ambang batas aman. Tidak dijelaskan BPOM, bahwa itu penyebab gagal ginjalnya seorang anak. Itu perlu juga kita luruskan jangan sampai terlalu melebar hingga produk kita jadi hancur," sambung Hermansyah.

Apalagi, selama ini produk Unibebi dipasarkan karena sudah lulus uji laboratorium dari BPOM dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditentukan.

"Mekanismenya, ketika obat ini mau dipasarkan, pasti BPOM memeriksa unsurnya apa, kalau dia sudah dinyatakan bebas berarti bisa dipasarkan. Kalau dia tidak lulus pemeriksaan pasti keluar surat untuk mengatakan ini tidak boleh dipasarkan," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]