slot terbaru online

kejahatan

Zoom Akan PHK 1.300 Karyawan, Pangkas Gaji CEO 98 Persen******

Aplikasi meeting online, Zoom, akan memberhentikan/ PHK1.300 orang pekerjanya atau 15 persen dari total pegawai. Selain itu, perusahaan tersebut juga akan memangkas gaji CEO hingga 98 persen.

CEO Zoom Eric Yuan mengatakan keputusan itu dilakukan karena permintaan layanan online mulai berkurang sejak pandemi melandai.

Selain itu, Yuan juga mengungkapkan pemotongan gaji tak hanya berlaku baginya, tapi juga eksekutif lainnya secara besar-besaran.

"Untuk itu, saya mengurangi gaji saya untuk tahun fiskal yang akan datang sebesar 98 persen dan melepaskan bonus perusahaan saya di 2023," imbuhnya, dikutip dari CNN Business, Rabu (8/2).

Yuan menjelaskan akan mengurangi gaji pokok anggota tim kepemimpinan eksekutif sebesar 20 persen dan tidak memberikan bonus untuk tahun ini.

Setelah pengumuman tersebut, saham Zoom melonjak hampir 9 persen pada perdagangan tengah hari, Selasa, (7/2).

Dalam memonya, Yuan mengakui kesalahannya dengan menambah staf begitu banyak dalam waktu singkat di tengah pandemi lalu.

Saat itu, pendapatan perusahaan melonjak tajam sehingga melakukan keputusan yang ternyata berdampak hingga saat ini.

Pada pertengahan 2020 lalu, Zoom memang melaporkan pendapatannya meroket didorong oleh lonjakan pelanggan bisnis dari banyak perusahaan yang terpaksa beralih ke pekerjaan jarak jauh.

"Dalam 24 bulan, Zoom tumbuh tiga kali lipat untuk mengelola permintaan ini sekaligus memungkinkan inovasi berkelanjutan," tulis Yuan.

Namun, ternyata seiring dengan melandainya covid-19, aktivitas bisnis kembali dilakukan secara fisik atau banyak yang kembali ke kantor. Oleh karenanya, saham Zoom pun menurun secara signifikan pada tahun lalu.

[Gambas:Video CNN]

Lewati tahun-tahun untuk mencintaimu

Wakil PM Malaysia ke UE: Sawit Bikin Petani Keluar dari Kemiskinan******

Wakil Perdana Menteri Malaysia sekaligus Menteri Perladangan dan Komoditas Dato' Sri Haji Fadillah bin Haji Yusof menegaskan ke Uni Eropa (UE) bahwa kelapa sawitmembawa para petani keluar dari garis kemiskinan.

"Selain daripada engagement dengan UE, tapi lebih penting untuk educate pengguna-pengguna, countries termasuk di UE, bahwa ini bukan sekadar menghasilkan, tapi juga adalah salah satu tool untuk kami angkat atau keluarkan mereka (petani) dari garis kemiskinan," jelasnya usai bertemu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam rangka membahas masa depan CPOPC di Mandarin Oriental Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (9/2).

Dalam pertemuan tersebut, Malaysia juga menerima tampuk kepemimpinan CPOPC dari RI. Salah satu misi utama Negeri Jiran tersebut, bersama Indonesia, adalah melakukan diskusi dengan Uni Eropa (UE) terkait UU baru soal anti-deforestasi.

Memang, UU tersebut tak melarang negara pengekspor sawit seperti Indonesia dan Malaysia untuk mengekspor barang dagangan mereka ke Uni Eropa. Hanya saja, perusahaan pengekspor harus bisa memperlihatkan bukti bahwa barang yang mereka jual tidak merusak hutan, hingga menghilangkan hak asasi manusia.

Dikutip dari European Parliament, meskipun tidak ada negara atau komoditas yang dilarang, perusahaan tidak akan diizinkan untuk menjual produk mereka di UE tanpa pernyataan bebas dari deforestasi. Hal tersebut sesuai dengan yang diminta oleh anggota parlemen.

"Misi utama kami untuk menyusun strategi dalam rangka misi bersama Malaysia dan Indonesia ke UE dan dalam misi tersebut kami merencanakan bukan hanya dalam konteks scientific, ekonomi, tapi juga dalam konteks sosial. Kami akan membawa pekebun-pekebun (petani sawit) kecil untuk menyuarakan dan memberi pandangan," jelas Fadillah.

Namun, Airlangga dan Fadillah belum memastikan kapan kedua negara berangkat ke UE. Airlangga hanya menegaskan soal waktu keberangkatan masih akan diatur oleh Kantor CPOPC.

[Gambas:Video CNN]

Pengubah saya yang tidak terbatas

Sanksi Buat Pengembang Apartemen Nakal: Penjara hingga Denda Rp20 M******

Pemerintah punya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (UU Rusun) yang mengatur tentang pembangunan dan penjualan rumah susun aliasapartemen. Pengembang nakal bisa diancam pidana dipenjara 2 tahun hingga denda hingga Rp20 miliar.

Kasus pengembang apartemen nakal tengah marak, salah satunya apartemen Meikarta yang dikeluhkan konsumen. Pembeli tak kunjung mendapatkan unit yang dijanjikan serah terima pada 2019.

Alih-alih menemui titik terang, 18 konsumen malah digugat Rp56 miliar oleh pengembang PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) lantaran mempertanyakan hak mereka.

Lalu, Pasal 97 mempertegas kewajiban pembangunan rusun minimal 20 persen dari total luas lantai rumah susun komersial. Adapun soal sanksi diatur dalam Pasal 109 UU Rusun, yakni ancaman pidana penjara maksimal 2 tahun hingga denda maksimal Rp20 miliar.

"Setiap pelaku pembangunan rumah susun komersial yang mengingkari kewajibannya untuk menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20 persen dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp20 miliar," bunyi Pasal 109 UU tersebut.

Lihat Juga : Alasan Bahlil Berani Sebut Uni Eropa Penjajah Baru RI

Namun, ada beberapa perubahan di UU Rusun melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja), yang diterbitkan 30 Desember lalu.

Pasal 16 UU Rusun yang awalnya memuat kewajiban pengembang untuk menyediakan pembangunan rusun minimal 20 persen diubah menjadi alternatif kewajiban, yakni di ayat (4) Pasal 16 Perppu Cipta Kerja.

"Kewajiban menyediakan Rumah Susun Umum paling sedikit 20 persen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikonversi dalam bentuk dana untuk pembangunan Rumah Susun Umum," tulis ayat (4) Perppu tersebut.

Perubahan lainnya di Pasal 43 terkait kewajiban pengembang sebelum memasarkan unit properti. Kewajiban memiliki IMB diganti dengan persetujuan bangunan gedung, sebagaimana syarat berikut:

a. status kepemilikan tanah;
b. Persetujuan Bangunan Gedung;
c. ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
d. keterbangunan paling sedikit 20 persen; dan
e. hal yang diperjanjikan.

Mekanisme sanksi juga diatur dalam Pasal 117 Perppu Cipta Kerja. Ayat (2) Pasal 117 ayat 2 menyebut selain pidana denda, badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan perizinan berusaha atau pencabutan status badan hukum.

[Gambas:Video CNN]

Di Tiga Kerajaan

Bulog Jamin Stok Beras Aman saat Ramadan dan Idulfitri******

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menjamin ketersediaan berasjelang Ramadan, selama bulan puasa dan Idul Fitri.

"Stok Ramadan dan Idulfitri aman, kemarin mendag (Zulkifli Hasan) juga sudah menyampaikan. Kemarin pak presiden (Joko Widodo) juga sudah datang ke Medan dan di pasar Medan juga sudah di cek secara keseluruhannya. Jadi kebutuhannya ada semua," ujar pria yang akrab disapa Buwas ini di Polda Banten, Jumat (10/02).

Selain itu, ia juga memastikan Satgas Pangan akan menindaklanjuti apabila ada penyelewengan terkait penyediaan sembako, termasuk beras.

Jika ketersediaan beras tersendat di masyarakat maka inflasi nasional bisa naik. Pasalnya, beras menjadi patokan bahan makanan utama di Indonesia.

Lebih lanjut, ia juga mengingatkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) juga menjadi salah satu tolak ukur ketahanan pangan masyarakat, sehingga harus terjaga ketersediaannya. Apabila ketersediaan beras minim, harganya di pasaran bisa naik dan mengerek laju inflasi.

"Kita mengukur segala sesuatunya kebutuhan pangan pokok, beras, maka mau tidak mau tolak ukurnya beras, dipantau oleh BPS juga beras, karena kebutuhannya beras, maka beras ini akan menyumbang inflasi, baik menekan atau meningkatnya inflasi," jelasnya.

Beras sendiri menjadi perhatian selama beberapa waktu terakhir karena harganya yang makin mahal.

Dalam kesempatan berbeda, Buwas mengungkapkan kenaikan harga beras terjadi lantaran beras impor Bulog dioplos.

Menurutnya, beras impor Bulog dioplos karena kualitasnya premium, tetapi harganya medium. Tindakan nakal pengoplos itu membuat operasi pasar yang dilakukan Bulog tidak optimal, padahal beras yang digelontorkan sudah lebih dari target operasi pasar.

"Kemarin ditemukan hanya ganti baju beras Bulog, diganti karungnya dengan merek lain, dijualnya harga premium. Dijual sampai konsumen dengan harga Rp12 ribu, Rp13 ribu. Itu yang menyebabkan harga beras kemarin tidak turun," ujar Buwas di Hypermart Puri Indah, Jakarta Barat, Rabu (8/2) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Sistem lotere paling kuat

DPR Ingin Biaya Haji yang Dibayar Jemaah Tahun Ini Maksimal Rp50 Juta******

Komisi VIII DPR RI tengah mengupayakan penurunan biaya haji 1444 H/2023 dari yang telah diusulkan Kementerian Agama (Kemenag). Bahkan, DPR mengupayakan calon jemaah haji tidak akan membayar lebih dari Rp50 juta.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka dalam konferensi pers usai rapat dengar pendapat (RDP) bersama Kemenag hingga Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Penurunan ini akan menyasar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

"Angka yang dipegang kami hari ini (BPIH) sekitar Rp80 juta, maksimal Rp85 juta untuk total pembiayaan haji uang yang nanti terdiri dari komponen biaya haji yang dibayarkan dari nilai manfaat dan jemaah haji. Kami berharap yang dibayarkan jemaah haji tidak lebih dari Rp50 juta," katanya di Gedung DPR RI, Rabu (8/2).

"Oleh karena itu, saya kira nantinya kita akan mencapai titik, kalau usulan kami sebenarnya kalau bisa win-win solution-nya 50:50 persen, jadi jemaah menanggung 50 persen, BPKH harus menanggung 50 persen," tegasnya.

Tak jauh beda, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus Ketua Panja BPIH dari DPR Marwan Dasopang menegaskan bahwa usulan 70:30 persen dari pemerintah, di mana calon jemaah membayar 70 persen biaya haji, belum pantas.

Polemik dana haji ini mencuat setelah Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan BPIH 2023 sebesar Rp98.893.909,11. Namun, proporsi pemenuhan BPIH tahun ini mengalami perubahan drastis dan memantik perdebatan.

Tahun lalu, biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) alias ongkos yang harus dibayar calon jemaah sebesar Rp39.886.009,00 atau 40,54 persen dan sisanya ditanggung dari nilai manfaat alias optimalisasi yang mencapai 59,46 persen sebesar Rp58.493.012,09.

Skema ini dikenal dengan komposisi 40:60, tetapi tahun ini diusulkan menjadi 70:30, di mana 70 persen pembiayaan dibebankan langsung kepada calon jemaah.

Skenario tersebut membuat Bipih yang harus dibayarkan calon jemaah haji tahun ini membengkak hingga Rp69.193.734,00. Sedangkan nilai manfaat haji yang diberikan turun menjadi 30 persen atau hanya Rp29.700.175,11 per jemaah.

Teranyar, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief yang hadir di dalam RDP dengan Komisi VIII hari ini memaparkan bahwa usul BPIH 2023 dipangkas dari Rp98.893.909,11 menjadi Rp96.477.955,59 alias turun sekitar Rp2.415.953,12.

Penurunan usul BPIH tersebut dilakukan setelah kunjungan panitia kerja (panja) BPIH ke Arab Saudi pada 31 Januari-1 Februari lalu. Kendati, biaya penerbangan haji masih mandek di Rp33.979.784,00.

"Dari keseluruhan kajian kami sementara ini, direct dan indirect cost, bahwa usulan (BPIH) per jemaah sebelumnya masih Rp98,8 juta kemudian menjadi Rp96,4 juta, yaitu berkurang Rp2.415.953 dan itu belum dikurangi dengan biaya maskapai," kata Hilman.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Kelahiran Naga Apokaliptik

Sandi Kaji Tiket Borobudur Turis RI Rp150 Ribu******

Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno buka-bukaan soal tarif baru masuk kawasanCandi Borobudur.

Ia mengatakan tarif baru untuk masuk kawasan Candi Borobudur akan dibagi menjadi dua. Yang akan sedang dikaji pemerintah; untuk wisatawan dalam negeri, tarif yang dikenakan sebesar Rp100 ribu sampai dengan Rp150 ribu.

Sementara untuk wisatawan mancanegara, tarif yang dikenakan Rp500 ribu.

Terkait dengan hal finalisasi penetapan tarif, kata dia, bakal dirampungkan oleh PT Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko.

Sandi pun telah mendapat restu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan serta bakal melapor kepada Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin jika PT TWC sudah siap untuk menerapkan tarif itu.

"Jadi, jika ini akan dimulai, TWC nanti yang akan implementasikannya dan menindaklanjuti," katanya.

Terkait dengan kapan tiket dengan tarif baru, Sandi menyerahkan ke PT TWC, termasuk kesiapan para pemandu wisata.

Ia mengatakan wisata Candi Borobudur telah diujicobakan kepada sekitar ratusan peserta ASEAN Travel Forum (ATF) 2023 dan telah berjalan lancar.

Saat uji coba, para peserta ATF 2023 mendapatkan pengalaman untuk paket edukasi dan konservasi. Adapun paketnya meliputi sandal upanat yg sesuai dengan relief Borobudur untuk menahan degradasi dari batu batuan candi dan juga paket Informasi (pemandu wisata).

[Gambas:Video CNN]