beruang4d

Pertempuran Galaksi

Buwas soal Impor Beras: Belum Tentu Penuhi Target Cadangan 1 Juta Ton******

Direktur Utama BulogBudi Waseso ragu imporberas yang dilakukan pemerintah bisa memenuhi target Cadangan BerasPemerintah (CBP) sebanyak 1 juta ton hingga akhir tahun.

Sementara, stok akhir beras Bulog diperkirakan hanya 200 ribu ton di pengujung tahun ini. "Kalau kita memenuhi dari impor pun belum tentu ada kepastian sesuai dengan tugas Bulog 1 juta," kata Buwas, sapaan akrabnya, dalam rapat dengan Komisi IV DPR, Rabu (7/12).

"Katakanlah bisa (impor) 100 ribu ton, 200 ribu ton, seandainya, ini juga tidak mencapai target tugas bulog," lanjutnya.

Bulog menyebut impor beras bisa melukai perasaan petani dalam negeri. Namun, impor disebut tetap harus dilakukan demi memenuhi stok beras.

Adapun per 22 November 2022, stok beras yang ada di Bulog tercatat sebanyak 594.856 ton yang terdiri atas 168.283 ton (28,29 persen) beras komersial, dan 426.573 (71.71 persen) stok cadangan beras pemerintah (CBP).

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sebelumnya mengatakan sudah mengeluarkan izin impor beras sebanyak 500 ribu ton kepada Perum Bulog untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP) yang sudah menipis.

[Gambas:Video CNN]

Darah yang membakar jiwa

Hey Indonesia, Jangan Mau Dikadalin Konsesi Kereta Cepat Jadi 80 Tahun******

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) meminta masa konsesi atau hak operasi Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB) diperpanjang dari 50 tahun menjadi 80 tahun.

Pengajuan itu ditetapkan lewat Surat Dirut PT KCIC Nomor 0165/HFI/HU/KCIC08.2022 per 15 Agustus 2022. Di dalam surat tersebut, PT KCIC meminta kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar dilakukan penyesuaian terhadap masa konsesi KCJB.

"Terdapat beberapa kendala yang menyebabkan berubahnya kelayakan bisnis proyek, sehingga diperlukan penyesuaian masa konsesi menjadi 80 tahun," ungkap Plt Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal dalam rapat dengan Komisi V DPR, Kamis (8/12).

Di dalam Perjanjian tersebut, nilai investasi yang akan dibiayai oleh KCIC sebesar US,9 miliar dengan masa konsesi 50 tahun sejak tanggal operasi prasarana/sarana. Nah, serah terima akan diberikan di akhir masa konsesi.

Ia menjabarkan tiga urgensi yang mengharuskan penyesuaian masa konsesi menjadi 80 tahun. Pertama, meningkatkan indikator kelayakan proyek KCJB dalam rangka memenuhi pendanaan pembengkakan biaya atau cost overrun, sehingga proyek dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Berdasarkan hasil kajian terbaru Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komite KCJB per 15 September 2022, pembengkakan biaya (cost overrun) naik menjadi US,449 miliar atau Rp21,74 triliun.

Padahal, berdasarkan perhitungan dan review BPKP pada 9 Maret 2022 pembengkakan biaya hanya sebesar US,17 miliar atau Rp17,64 triliun.

Kedua, menjaga kesinambungan proyek, sehingga dapat memaksimalkan dampak positif penyelenggaraan kereta cepat di berbagai aspek yang dapat menguntungkan pemangku kepentingan dan masyarakat.

"Ketiga, untuk mewujudkan keberhasilan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, sehingga dapat mempererat hubungan bilateral antar kedua negara," imbuh Risal.

Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan perpanjangan konsesi menjadi salah satu opsi yang harus diambil, mengingat situasi dan kondisi di lapangan sudah berubah. Ia menilai indikator-indikator investasi di proyek mengalami banyak perubahan, yang paling kritis ialah terkait demand forecast atau proyeksi permintaan.

"Salah satunya, ya ternyata memang, berdasarkan diskusi kami dengan beberapa konsultan, kami harus meminta perpanjangan konsesi," jelasnya.

Selain itu, Dwiyana juga menyinggung soal revenue yang diharapkan dari proyek kereta cepat. Sebelumnya, penyumbang revenue berpaku pada Kawasan Berorientasi Transit (TOD). Namun, rencana itu ditunda dan anggaran yang ada difokuskan untuk penyelesaian konstruksi.

Merespons tantangan tersebut dan fakta pembengkakan biaya, Dwiyana mengatakan KCIC perlu melakukan simulasi lanjutan untuk membuat visibilitas proyek kereta cepat bisa naik kembali.

Tapi, Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang menegaskan pemerintah tidak perlu menuruti permintaan PT KCIC. Apalagi, dalam Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) pun disebutkan maksimal 50 tahun.

Alasan pembengkakan biaya, kata Deddy, tidak bisa diterima begitu saja. Kalau memang itu alasannya, Deddy mempertanyakan mengapa sejak awal PT KCIC mau-mau saja mengambil proyek ini dengan aturan yang sudah ada tadi.

"Semisal KCIC merasa 50 tahun kurang, lah dulu kok mau, ngitungnya gimana? Sekarang sudah dimenangkan, ternyata mereka minta ini,itu. Ini juga kan harus dibentengi, jangan sampai kita diatur oleh investor, kita punya prinsip, kita punya regulasi," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Lebih lanjut ia menuturkan apabila PT KCIC tetap ngotot meminta penambahan konsesi menjadi 80 tahun, pemerintah tidak boleh kalah tegas. Kalau PT KCIC bersikeras, maka lebih baik pemerintah melelang kembali proyek kereta cepat kepada investor lain.

Pemerintah juga bisa menawarkan benefit berbeda kepada calon investor lain. Contoh, memberi kemudahan untuk mengembangkan proyek serupa di wilayah lain. Sepanjang sang investor mau membeli proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Deddy menduga motif PT KCIC untuk menambah masa konsesi supaya mereka bisa mendapat keuntungan lebih. Menurut Deddy, PT KCIC kemungkinan menghitung mendapatkan keuntungan setelah 80 tahun menjalankan proyek.

Namun, tetap saja, perpanjangan masa konsesi tidak bisa dibenarkan. Oleh karena itu, pemerintah harus mengkaji lagi dan memastikan kebenaran hitung-hitungannya.

Untuk melakukan hitung-hitungan secara cermat, pemerintah sebaiknya membentuk tim independen khusus. Sehingga, bisa melihat permasalahan secara objektif.

"Jangan sampai kita 'dikadalin' dengan alasan pembengkakan biaya atau apa, capek lah kita," imbuh Deddy.

Ancaman Tiket Mahal

Oke aku penjahatnya

Pengusaha Hotel Bali Khawatir Larangan Zina di UU KUHP******

Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya meminta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno segera mengklarifikasi penerapan pasal larangan berhubungan seks di luar nikah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru saja disahkan.

Ia mengatakan kebijakan tersebut akan berdampak pada kunjungan wisatawan di Bali jika tidak segera disosialisasikan atau diklarifikasi. Menurutnya, pasal tersebut rentan terjadi multitafsir bagi para turis.

"Iya kalau misalnya dibiarkan (jadi) bola liar seperti ini, akan berdampak," kata dia saat dihubungi, Kamis (8/12).

"Sampai saat ini kunjungan masih bagus tapi berikutnya secara fisiologi akan berdampak. Maka itu perlu secepatnya ada official statement dari pemerintah. Khususnya kita mengharapkan Menteri Pariwisata mengklarifikasi ini, sehingga tidak bias," imbuhnya.

Ia mengatakan sesungguhnya KUHP sudah ada dari dulu soal pasal perizinahan dan sekarang dipertegas dengan disahkannya. Namun, yang berhak melaporkan kalau ada perzinahan adalah suami atau istri kalau memang sudah menikah tapi kalau belum menikah adalah si orang tuanya.

Ia juga menyatakan, bahwa pihak hotel di Bali juga tidak akan pernah menanyakan kepada wisatawan asing apakah dia sudah menikah ketika mereka mau sewa kamar atau menanyakan surat nikah.

"Jadi tidak ada hubungannya dengan wisatawan dari manapun dia datang ke Bali. Silahkan enjoy dan holiday dan pihak hotel kami sendiri tidak akan pernah (menanyakan) are you married atau dia sewa satu kamar atau disuruh menunjukkan surat, tidak ada itu, jadi biasa-biasa saja," ujarnya.

Ia juga kembali meminta agar pemerintah mensosialisasikan soal KUHP tersebut secara baik dan benar dan pada fungsinya.

"Inikan baru disahkan dan akan (diterapkan) tiga tahun. Dan sekarang sudah ribut kita, apa hubungannya. Untuk isu KUHP tentu pemerintah harus mengadakan press conference official statement,bahwa KUHP tidak perlu dikhawatirkan dan kemudian industri pun harus membackup situasi dan kondisi," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

perang total tanpa akhir

Tak Kunjung Dapat Apartemen, Pembeli Meikarta Minta Tolong ke DPR******

Sejumlah pembeli Apartemen Meikarta di Cibatu, Cikarang, Kabupaten Bekasitak kunjung mendapatkan unit yang dijanjikan 2020 lalu.

Ketua Komunitas Peduli Konsumen Meikarta Aep Mulyana meminta agar DPR mempertemukan pihaknya dengan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) sebagai pemilik proyek.

Permintaan mediasi itu direncanakan berlangsung 14 Desember mendatang.

Menurut Aep, banyak pembeli menemukan unit mereka masih berbentuk kubangan kolam. Padahal, seharusnya proses hand overatau penyerahan unit di distrik 1, 2, dan 3 dilakukan pada 2019-2020 lalu.

Salah satu anggota Komunitas Peduli Konsumen Meikarta Rosliani bercerita tak ada tanda-tanda dari pihak manajemen Meikarta untuk melakukan serah terima unit.

Bahkan ketika didatangi belum lama ini, menurutnya, bangunan juga masih belum terbangun.

"Di Tower aku masih kubangan saja, saya ke sana Januari (2022)," kata Rosliani.

Ia mengaku telah membeli satu unit studio di Distrik 2 tower 61007 pada 2017.

"Masalah kita, kita belum ada yang untuk ditinggal dan untuk investasi. Saya beli tahun 2017 seharusnya hand over 2019 tapi ada grace period jadi seperti ditambahkan waktu 6 bulan untuk hand over tapi ternyata bangunan itu masih kayak kolam," kata Rosliani.

"Lalu 2020 ada PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), jadi intinya nggak bisa diganggu gugat," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Menurut Aep, jika upaya mediasi ini gagal dilaksanakan, pihaknya akan mengajukan gugatan ke pengadilan.

"Kalau ke DPR turun tangan mereka mungkin akan sedikit takut tapi kalau bersikeras maka nanti kita ajukan ke pengadilan, tapi menunggu dari hasil RDP nanti. Karena jelas uang konsumen itu ada di mereka tapi unitnya di distrik 2 dan 3 nggak ada," kata Aep.

Pengacara Meikarta Dalimartha Jerry yang dimintai tanggapan atas masalah itu belum bisa memberikan klarifikasi atas masalah itu.

Bertemu dengan dewi dua dimensi di dunia lain

Empat Anak BUMN akan IPO Tahun Depan, Anak Pertamina hingga Pupuk******

Kementerian BUMN membeberkan rencana penawaran umum perdana saham (IPO) empat anak BUMNpada 2023 mendatang.

Wakil Menteri BUMN I Pahala Mansury mengungkapkan tahun depan ada empat perusahaan pelat merah yang akan IPO.

Rinciannya, IPO PT Pertamina Geothermal Energy(PGE) dan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) untuk meningkatkan ketahanan energi.

"Atas dasar rencana strategis untuk meningkatkan ketahanan pangan dan ketahanan energi kita, ada empat rencana BUMN dan anak usaha BUMN yang kita lakukan penawaran ke publik," ujar Pahala Mansury dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR, seperti dikutip dari Antara, Rabu (7/12).

Dari sisi energi, Kementerian BUMN berupaya meningkatkan cadangan migas nasional, meningkatkan bauran energi baru terbarukan, seiring dukungan untuk mengurangi emisi karbon.

Kemudian, dari ketahanan pangan, IPO anak usaha BUMN berupaya melanjutkan hilirisasi industri kimia dan peningkatan tingkat ketersediaan pupuk guna mendongkrak produktivitas pertanian.

Hilirisasi industri sawit juga dilakukan karena masih minimnya CPOuntuk produksi minyak goreng BUMN.

"Kami harap hilirisasi industri kelapa sawit termasuk pengembangan industri minyak goreng, serta penambahan kapasitas biosolar melalui produksi [campuran biosolar] POME dan FAME diproduksi Palm Co," ujarnya.

Berikut rincian IPO empat anak BUMN:

1. Pertamina Geothermal Energy(PGE) merupakan salah satu perusahaan energi panas bumi terbesar di dunia berdasarkan total kapasitas terpasang yang mencapai 672 megawatt.

Perusahaan sedang menyampaikan usulan rentang harga IPO kepada OJK. Berdasarkan laporan keuangan per 2021 pendapatan PGE mencapai US9 juta dengan EBITDA margin 78,7 persen.

2. Pertamina Hulu Energi (PHE) merupakan subholdingupstreamPT Pertamina (Persero) yang memiliki produksi dan eksplorasi migas terbesar di Indonesia dan menjadi kontributor pendapatan terbesar bagi Pertamina.

IPO PHE diharapkan dapat membantu mendorong nilai perusahaan Pertamina mencapai US0 miliar pada 2024.PHE mencatat pendapatan US,7 miliar dengan EBITDA US miliar. Adapun rencana belanja modal perusahaan setiap tahun berkisar Rp60 triliun-Rp90 triliun.

3. Palm Co merupakan subholding bidang sawit milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN).

Saat ini Kementerian BUMN masih menyelesaikan penggabungan beberapa anak usaha produsen kelapa sawit di bawah entitas Palm Co. Targetnya, peraturan pemerintah (PP) terkait penggabungan selesai pada akhir tahun ini.

Lalu, rencana IPO Palm Co diharapkan mulai dilakukan pada kuartal II 2023 dan tercatat di pasar modal pada kuartal III 2023.

4. Pupuk Kaltim merupakan anak usaha Pupuk Indonesia. Saat ini, perusahaan memiliki kapasitas terpasang 6,5 juta ton per tahun dari total kapasitas Pupuk Indonesia 21,1 juta ton per tahun.

Rencananya, hasil IPO Pupuk Kaltim untuk meningkatkan kapasitas ekspansi pengembangan pabrik urea di Papua dan Papua Barat, juga pengembangan pupuk Amorea di kawasan Maluku, dan akselerasi industri kimia. 

[Gambas:Video CNN]

sistem generasi dewa laki-laki

Startup Glints PHK 18 Persen Karyawan******

Glints, startup pencarian kerja yang berbasis di Singapura, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 18 persen karyawannya pada Rabu (7/12).

"Dengan kesedihan yang mendalam saya harus memastikan untuk menyesuaikan bisnis, kami akan mengurangi ukuran tim kami dan mengucapkan selamat tinggal kepada banyak Glintstar kami yang berbakat," kata Co-Founder & CEO Glints Oswald Yeo di situs resmi perusahaan, Rabu (7/12).

Mengutip Tech in Asia, hampir 18 persen dari 1.100 karyawan terkena PHK. Ini berarti pengurangan karyawan berdampak kepada sekitar 198 karyawan.

Dengan ketidakpastian pasar, konsumen diklaim menghabiskan lebih sedikit uang dan Glints sebagai bisnis yang melayani konsumen ikut terdampak.

"Menanggapi realitas pasar, kami telah menerapkan langkah-langkah penghematan biaya di seluruh sektor. Kami membekukan perekrutan, mengurangi tunjangan dan pengeluaran, serta melakukan pemotongan gaji sukarela untuk tim manajemen, termasuk para pendiri," paparnya.

Namun, Oswald mengaku hal itu tidak cukup. Ia mengatakan PHK selalu menjadi opsi terakhir. Tetapi untuk beradaptasi dengan pasar dan memperkuat ketahanan bisnis, ia mengaku harus merestrukturisasi perusahaan dan beroperasi seefisien dan seramping mungkin.

Untuk memastikan hak semua karyawan yang terdampak, Oswald menekankan Glints telah menyusun paket dukungan komprehensif sesuai aturan hukum. Beberapa detail dari paket dukungan ini meliputi:

1. Pesangon
2. Pencairan Cuti Berbayar
3. Ekuitas
4. Manfaat Kesehatan

Selain itu, ada juga beberapa dukungan karier untuk karyawan Glints yang terkena PHK. Langkah ini diharapkan bisa membantu para karyawan terdampak mendapatkan pekerjaan baru.

[Gambas:Video CNN]