kode referral pada kredivo

galaksi yang luas

Minyakita Masih 'Hilang' di Pasar, Minyak Curah Tetap Marak******

Pedagang pasar tradisionaldi bilangan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan mengungkap kelangkaan stok Minyakita setidaknya sejak Januari.

Berdasarkan reportase CNNIndonesia.compada Sabtu (18/2), setidaknya delapan penjaja di pasar Mampang Prapatan tidak memiliki ketersediaan Minyakita di lapaknya.

Mayoritas di antara para pedagang mengaku tidak mendapatkan penawaran Minyakita dari distributor, sehingga memilih untuk menjual minyak bermerek yang lebih mudah didapat.

Salah satu pedagang lain mengatakan bahwa keberadaan Minyakita memang kerap ditanya oleh para pembeli.

Namun ia memilih untuk tidak menjual Minyakita karena tak bisa sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp14 ribu yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

"Susah tuh (keberadaan) Minyakita. Walaupun orang pada mencari ya. Kami mau jual juga enggak bisa pakai HET soalnya, orang belanjanya saja sudah Rp15 ribu per liter," ujar salah seorang pedagang perempuan di lapak sembako lain.

"Makanya saya jualannya paling tidak ya Rp16 ribu," sambungnya.

Minyak Curah

Lainnya, dua dari delapan lapak sembako yang dikunjungi di Pasar Tradisional Mampang Prapatan tetap menyediakan minyak curah untuk kebutuhan konsumen.

Namun pedagang itu menyebutkan jika ketersediaan minyak curah memang sudah menjadi alternatif lama, bukan untuk menggantikan kelangkaan dari Minyakita.

"Kalau (minyak) curah sih saya ada kapan saja, karena ya ada saja yang mau cari. Bukan karena (Minyakita) langka atau bagaimana," kata salah satu pedagang minyak curah.

"Sebenarnya minyak curah ini kan memang murah mas. Tapi kalau dibilang kualitas ya Minyakita memang lebih baik, karena dia kan sudah pabrikan," papar salah seorang penjaja minyak curah dari lapak lain.

Minyakita mendadak langka di sejumlah daerah sejak akhir Januari lalu. Kalau ada, harga jual dari pedagang melonjak di atas harga eceran tinggi (HET) Rp14 ribu per liter.

Lihat Juga : Mampu Beli yang Premium, Orang Kaya Diminta Tak Beli Minyakita

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas pun kemudian membeberkan sejumlah alasan kenapa Minyakita langka di pasaran.

Salah satu penyebabnya adalah program biodiesel B35. Pasalnya program itu meningkatkan penggunaan CPO, bahan baku minyak goreng.

Dalam program B35, pemerintah akan meningkatkan persentase campuran bahan bakar bakar nabati ke dalam bahan bakar minyak jenis solar dari 20 persen pada B20 menjadi 35 persen.

"B20 menyedot CPO 9 juta, begitu berubah jadi B35 tambah 4 juta jadi 13 juta disedot," ujar Zulhas di Hotel Shangri-La Jakarta, Senin (30/1).

Perjalanan Tuhan ke Dunia Lain

REI Bali Catat Lebih dari 100 Vila Terjual pada 2022******

Real Estate Indonesia (REI) Bali  mencatat penjualan viladi Balipada 2022 mencapai 100 lebih. Penjualannya naik sekitar 20-30 persen dibanding 2021, dengan harga per unit berkisar antara Rp1,5 miliar hingga Rp5 miliar.

Ketua DPD REI Bali I Gede Suardita menjelaskan angka penjualan vila meningkat setelah pandemi covid-19 mereda.

"Kenaikan (penjualan vila) sekitar 20 sampai 30 persen, harganya Rp1,5 miliar sampai Rp5 miliar. Itu vila yang memang dibuat sendiri oleh anggota kita dan dijual ke umum," katanya kepada CNNIndonesia, Jumat (17/2).

Menurutnya, mayoritas pembeli merupakan warga negara Indonesia baik yang berasal dari Bali maupun luar Bali. Selain itu, ada beberapa juga warga negara asing (WNA) yang berminat membeli vila.

"Konsumen vila itu pembelinya rata-ratacash(bayar tunai) dan yang beli itu rata-rata orang luar Bali. Ada domestik, ada yang mancanegara," ujarnya.

Suardita menilai banyaknya vila baru yang dijual berbeda dengan maraknya penjualan hotel di Pulau Dewata. Hotel-hotel diobral lantaran kesulitan akibat pandemi, sementara penjualan vila justeru didorong dengan motif mencari cuan.

"Kalau menjual vila, memang lebih banyak berbisnis. Kalau hotel, saya lihat memang penjualannya karena faktor cash flowpengusaha hotel. Mungkin utangnya (hotel) tidak terkendali makannya dijual," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Desainer Impian

PUPR Siap Kawal Pembangunan dan Serah Terima Meikarta Hingga 2027******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengaku siap jika ditugaskan untuk memastikan pembangunansampai serah terima unit apartemen Meikarta selesai hingga 2027.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menegaskan hal itu mengacu kepada putusan homologasi di pengadilan.

"Untuk kasus apartemen Meikarta yang sudah melalui proses pengadilan niaga dan keputusan berupa homologasi bahwa serah terima unit akan diserahkan secara bertahap sampai 2027, PUPR bisa ditugaskan untuk memastikan pembangunan sampai serah terima unit di 2027," ungkapnya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (19/2).

Kedua, mendorong pembentukan kelompok-kelompok kerja dan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di berbagai daerah. Harapannya kebijakan, pengawasan, serta pembangunan bisa termonitor.

"Bagi masyarakat yang dirugikan, kami menyarankan untuk mengadukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang terdapat di berbagai provinsi dan kabupaten/kota atau melaporkannya ke aparat penegak hukum, yakni Polda atau Kejaksaan Negeri," jelas Iwan soal langkah ketiga Kementerian PUPR.

Lihat Juga : BPKH Buka Suara soal Keliru Durasi Haji Malaysia 25 Hari

Keempat, Kementerian PUPR bakal menyiapkan tenaga ahli untuk memberikan masukan atau pandangan independen atas kasus yang dihadapi korban yang mengadu ke BPSK atau penegak hukum.

Kelima, PUPR menyebut terus melengkapi pelaksanaan UU atau PP dengan Peraturan Menteri PUPR dan berkoordinasi dengan kementerian lain, seperti Kementerian Dalam Negeri hingga Kementerian Perdagangan.

Iwan menegaskan hal tersebut ditempuh sebagai langkah penyempurnaan berbagai instrumen pengaturan. Dalam pelaksanaannya, ia mengklaim berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemda, khususnya dinas PKP di provinsi dan kabupaten/kota.

Ia prihatin melihat kasus mangkrak Meikarta. Menurutnya, hunian mangkrak disebabkan karena pengembang tidak mampu menyelesaikan bangunan yang sudah dipasarkan dan dijanjikan kepada konsumen.

Padahal, kata Iwan, pengembang sudah menerima uang dari konsumen dalam bentuk tanda jadi, uang muka, bahkan angsuran kredit pemilikan apartemen (KPA) atau cashkeras bertahap.

Lihat Juga : Kementerian PUPR Buka Suara soal Kasus Mangkrak Meikarta

"Latar belakang dari perilaku pengembang disebabkan ambisi ingin membangun dan menjual apartemen dengan keuntungan besar, sementara ada keterbatasan finansial pada sisi pengembang," tuturnya.

Sementara itu, Iwan menilai ada emosi dari konsumen untuk membeli unit apartemen yang ditawarkan dengan harga lebih murah. Padahal, ada beberapa hal yang luput dari mata konsumen, termasuk legalitas tanah yang belum jelas.

Sebelumnya, pengembang Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), bersikukuh akan menyerahkan unit apartemen bertahap hingga 2027.

MSU menyebut akan menghormati dan menaati putusan Nomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jakarta Pusat pada 18 Desember 2020 atau Putusan Homologasi. Di dalam putusan tersebut diberikan kepastian serah terima unit apartemen Meikarta secara bertahap mulai dari 2022 hingga 2027.

"Kami akan usahakan secepatnya dan membangun momentum pembangunan di 2023," kata Manajemen PT MSU dalam keterangan resmi, Selasa (24/1).

PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) selaku pemegang saham PT MSU juga menegaskan mendukung pengembang Meikarta tersebut untuk memenuhi komitmennya kepada konsumen.

Sekretaris Perusahaan Lippo Cikarang Veronika Sitepu menyebut LPCK akan mendukung MSU memenuhi kewajibannya, sesuai putusan homologasi dengan tetap memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Hal tersebut mempertimbangkan apartemen Meikarta berada dalam kawasan Lippo Cikarang, sehingga meningkatnya tingkat hunian di apartemen Meikarta pada akhirnya berdampak positif bagi kegiatan komersial Kawasan Lippo Cikarang secara keseluruhan," ungkapnya dalam keterangan resmi, Jumat (17/2).

[Gambas:Video CNN]

Mengguncang langit

KPPU Medan Periksa 3 Distributor, Minyakita Dijual Sepaket Margarin******

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil I Medan memanggil distributor minyak goreng curah merek Minyakita. Pemanggilan ini untuk mendalami dugaan penjualan bersyarat atau tying agreementMinyakita dengan margarine merk Fitri di pasar tradisional Kota Medan.

Dalam pemeriksaan itu, dihadiri PT FRI selaku distributor 1 dari PT BKP, PT VAL selaku distributor 2 dan Koordinator sales dari PT VAL.

"Dari keterangan koordinator PT VAL pemaketan itu dilakukan oleh sales yang ada di bawah koordinasinya dan merupakan inisiatif dari sales. Pemaketan dilakukan agar dapat menjual produk margarine yang kurang laku untuk mendapatkan insentif lebih dari distributor," kata Kepala Kanwil I Medan, Ridho, Sabtu (18/2).

Menurut Ridho dari temuan KPPU, Minyakita produksi BKP dijual sepaket dengan margarine merk Fitri yang juga produksi PT BKP. Dampak dari penjualan paket ini adalah pedagang eceran akan mengkompensasi risiko kerugian dari produk margarine yang belum tentu laku dengan menaikkan harga jual Minyakita di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Tentunya hal ini akan merugikan konsumen dan tidak tercapainya program pemerintah dalam mendistribusikan minyak goreng dengan harga terjangkau dan menjaga inflasi," ucap Ridho.

Fakta lain yang terungkap adalah pihak distributor sejak Desember 2022 telah mengalami kesulitan dalam memperoleh produk Minyakita dari produsen. Bahkan saat ini kondisi masih belum ada pasokan baru lagi.

Lihat Juga : Jokowi Cek Pasar Wonokromo Surabaya: Minyakita Ada tapi Tak Melimpah

"KPPU menunggu PT VAL melengkapi data yang diminta oleh KPPU untuk memastikan bahwa memang benar perilaku tying in bukan merupakan perintah dari distributor," ungkapnya.

Ridho menambahkan KPPU juga tetap akan melakukan pengawasan terkait penjualan Minyakita di tingkat pedagang eceran.

"Apabila masih ditemukan praktik serupa, maka akan dilakukan pendekatan dari sisi penegakan hukum," bebernya.

Minyakita merupakan minyak goreng yang disubsidi pemerintah. Dari perspektif persaingan usaha penjualan bersyarat atau tying agreement dilarang berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kelahiran kembali modern setiap hari

Menteri Basuki Sebut Tanah Jakarta Anjlok 18 Cm per Tahun******

Menteri PUPR Basuki Hadimuljonomengungkapkan tanahdi DKI Jakarta anjlok 12 hingga 18 centimeter (cm) per tahun imbas eksploitasi air tanah oleh masyarakat dan pebisnis di ibu kota.

Namun, di tengah masalah itu, pemerintah belum bisa melakukan apa-apa. Basuki menyebut pemerintah tidak bisa melarang masyarakat Ibu Kota untuk menggunakan air tanah karena hingga kini belum bisa menyediakannya.

Saat ini katanya, pemerintah masih dan sedang berusaha dengan menjalankan tiga proyek untuk mengatasi permasalahan air bersih di Jakarta.

Basuki mengklaim jika tiga proyek itu bisa diselesaikan, maka dapat mengatasi permasalahan air bersih di DKI Jakarta. Dengan begitu, pemerintah bisa meminta masyarakat untuk berhenti menggunakan air tanah pada 2023.

"Kalau itu semua bisa kami selesaikan dan bisa menyuplai area Jakarta, maka pada 2030 pasti bisa menyampaikan kepada rakyat setop pakai air tanah. Hanya dengan itu penurunan air tanah bisa dihentikan, seperti di Bangkok dan Tokyo," kata Basuki saat menyaksikan penandatanganan Fasilitas Kredit Antara PT Air Bersih Jakarta dan Kreditur Sindikasi, Senin (20/2).

[Gambas:Video CNN]

Penurunan tanah di DKI Jakarta memang terjadi di Jakarta. Penurunan terjadi akibat empat faktor yang terdiri dari alam dan buatan atau yang berkaitan dengan manusia.

Peneliti muda Pusat riset Geoteknologi-BRIN Dwi Sarah mengatakan untuk penyebab alami, penurunan tanah di Jakarta disebabkan dua hal, yakni proses tektonik yang aktif dan kompaksi alamiah tanah Jakarta. Kompaksi alamiah adalah proses pengurangan lapisan sedimen tanah akibat beban sedimen di atasnya.

Sedangkan untuk faktor antropogenik atau yang melibatkan campur tangan manusia, penurunan tanah di Jakarta disebabkan eksploitasi berlebihan pada air tanah dan pembebanan.

Penurunan tanah di Jakarta terjadi secara bervariasi. Beberapa wilayah mengalami penurunan 1-15 sentimeter per tahun dan beberapa lokasi lainnya dapat mengalami penurunan hingga 20-28 sentimeter per tahun.

Dalam sebuah jurnal penelitian oleh Hasanuddin Z. Abidin dan rekannya, dari keempat faktor penurunan tanah tersebut, aktivitas tektonik tampak menjadi faktor yang paling tidak signifikan, mengingat aktivitas tektonik wilayah Jakarta yang tidak terlalu sering.

Sementara itu, eksploitasi berlebihan air tanah disebut menjadi faktor paling bertanggung jawab menyebabkan penurunan tanah Jakarta.

Eksploitasi berlebihan tanah, kompaksi alamiah tanah, dan beban bangunan menjadi faktor saling berkaitan menurunkan tanah Jakarta.

Pasalnya, ketiga faktor tersebut berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk yang terjadi di wilayah ibu kota.

Pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi akan menghadirkan bangunan-bangunan baru untuk tempat tinggal atau sejumlah fasilitas lain.

Kehadiran bangunan tersebut akan semakin membebani tanah Jakarta. Selain itu, kehadiran bangunan baru juga kemungkinan besar bakal meningkatkan konsumsi air tanah.

Kaisar Dewa Mekanik

Bank Dunia Ungkap Laba Usaha Mikro Wanita Cuma Separuh dari Pria******

Bank Dunia mengungkapusaha mikromilik perempuan di Indonesia cenderung mendapatkan laba 53 persen lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Padahal, jumlah usaha mikro yang dimiliki perempuan dan laki-laki hampir seimbang. Dari 16 juta usaha mikro di Indonesia, 49 persen dimiliki perempuan.

"Itu angka yang cukup mengesankan. Tapi ini kemudian menjadi pelik ketika kita melihat profit atau laba bulanan usaha yang dimiliki perempuan 53 persen lebih rendah dibanding usaha yang dimiliki laki-laki," kata Senior Financial Sector Specialist Bank Dunia Salman Alibhai mengatakan dalam seminar Memperkuat Ekosistem untuk Pekerja Perempuan: Kebijakan Lingkungan Kerja yang Inklusif, Kamis (16/2).

"Jadi mungkin sederhananya sektor tempat kita bekerja adalah penentu terbesar pendapatan kita," ujar Salman.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Satu Kahkonen menyampaikan partisipasi perempuan Indonesia dalam angkatan kerja di Indonesia masih rendah dibanding negara-negara lain, yakni hanya 54 persen. Padahal, keberagaman gender disebut dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

Satu menyampaikan ada lima pendekatan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan angkatan kerja perempuan. Pertama, berinvestasi pada fasilitas pelayanan anak yang berkualitas dan terjangkau sehingga bisa memungkinkan perempuan bekerja. Kedua,pilihan kerja yang fleksibel, misalnya kombinasi WFH dan WFO tanpa mengurangi produktivitas pekerja.

"Ketiga,mewajibkan pendampingan pelatihan para pekerja dan pengusaha perempuan untuk membantu membangun generasi penerus pemimpin perempuan," katanya.

Keempat, dengan menerapkan cuti melahirkan bagi ibu. Kelima,mengatasi kurangnya keterwakilan perempuan dalam posisi kepemimpinan bisnis.

[Gambas:Video CNN]