new member 100 to rendah

samudra123 677Jutaan kata 884027Orang-orang telah membaca serialisasi

《new member 100 to rendah》

AHY sebut Prabowo mendorong dirinya berperan di pemerintahan ke depan******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut calon presiden Prabowo Subianto mendorong dirinya untuk bisa berperan di pemerintahan ke depan.

Hal itu disampaikan AHY saat menjawab pertanyaan wartawan soal ada tidaknya pembahasan alokasi kursi menteri dalam pertemuannya dengan Prabowo Subianto, Selasa (20/2) malam.

“Beliau mengucapkan selamat (atas amanah sebagai menteri Jokowi) dan tentunya mendorong memang sejak awal agar saya bersama Demokrat itu berperan di pemerintahan dan tentunya lima tahun ke depan,” kata AHY di Jakarta, Rabu.

Pertemuan AHY dengan Prabowo dilakukan di suatu tempat, Selasa (20/2). Pertemuan itu diunggah AHY di akun Instagram @agusyudhoyono.

Niat AHY menemui Prabowo adalah untuk melaporkan amanah yang diberikan Presiden Joko Widodo kepadanya sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

AHY merasa perlu melaporkan amanah yang diberikan Jokowi itu kepada Prabowo selaku senior sekaligus capres yang didukung partainya.

Adapun meski mendapat dorongan untuk berperan di pemerintahan lima tahun ke depan, AHY mengaku belum membahas secara spesifik mengenai tugas apa yang akan dikerjakan lima tahun ke depan, jika Prabowo memenangi Pilpres 2024.

“Tidak secara spesifik atau belum membahas secara spesifik apa yang akan dikerjakan lima tahun ke depan dalam susunan atau formasi tertentu. Nanti mungkin di kesempatan berikutnya kita akan bicara seperti itu,” jelasnya.

Baca juga: AHY tekankan ingin hadirkan kepastian hukum terkait pertanahan

Baca juga: AHY sempat minta doa restu Prabowo sebelum dilantik jadi menteri

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Hadi ingin masukan Mahfud demi tuntaskan PR di Kemenko Polhukam******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto mengaku ingin mendapatkan masukan dari pendahulunya Prof. Mahfud Md. terutama mengenai pekerjaan rumah (PR) di Kemenko Polhukam yang perlu segera dirampungkan.

Hadi Tjahjanto resmi menjabat sebagai Menko Polhukam setelah dia dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta, Rabu, dan menerima jabatan itu dari Tito Karnavian yang sebelumnya menjabat pelaksana tugas (Plt.) Menko Polhukam selama kurang dari 20 hari setelah jabatan itu ditinggalkan oleh Mahfud Md.

“Untuk bertemu Prof. Mahfud pasti karena sebagai orang timur, tentu kan kita harus silaturahmi dengan pemimpin sebelumnya, mohon arahan, apa permasalahannya yang belum diselesaikan nanti akan kami lanjutkan, walaupun waktunya hanya delapan bulan, tetapi saya akan kerja fulluntuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini,” kata Hadi saat jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam RI, Jakarta, Rabu.

Terlepas dari niatan itu, Hadi belum menyebutkan waktu dia berencana menemui Mahfud.

Dalam jumpa pers yang sama, Hadi menyebut ada dua prioritas kerjanya sebagai Menko Polhukam, yaitu menjaga situasi tetap aman dan tertib, serta terus menagih utang para obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Hadi meyakini situasi yang tetap kondusif adalah yang diinginkan oleh masyarakat karena jika keamanan dan ketertiban terjamin maka mereka dapat berkegiatan seperti biasa, termasuk aktivitas perekonomian tetap berjalan normal.

"Ini prioritas untuk tahun ini, karena seperti yang saya sampaikan agar masyarakat tetap tenang, masyarakat bisa melaksanakan kegiatan ekonomi juga dengan tenang, masyarakat dari pelosok sampai ibu kota ini menginginkan seperti itu," kata Hadi.

Kemudian mengenai BLBI, Hadi berkomitmen melanjutkan kerja-kerja penagihan utang yang berjalan. "Mudah-mudahan BLBI dengan koordinasi ketat kita bisa menyelesaikan," katanya.

Satgas BLBI yang terdiri dari beberapa kementerian/lembaga mulai bekerja sejak Presiden Joko Widodo menandatangani Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI). Dalam Keppres itu, masa tugas Satgas BLBI berakhir pada 31 Desember 2023.

Sejak mulai bertugas sampai akhir masa tugasnya, Satgas BLBI berhasil menagih Rp35,8 triliun dari total utang Rp111 triliun.

BLBI merupakan satu dari tiga pekerjaan rumah Kemenko Polhukam yang menjadi perhatian Mahfud. Dia saat jumpa pers terakhirnya sebagai menko Polhukam pada awal bulan ini (1/2) menyebut ada tiga PR di Kemenko Polhukam yang dia titipkan ke Presiden Jokowi saat mundur sebagai menko polhukam, yaitu soal penagihan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia), penyelesaian pelanggaran HAM berat, dan revisi undang-undang MK yang menurut dia sebaiknya dihentikan karena tidak adil bagi para hakim.

Baca juga: Hadi Tjahjanto langsung adakan rapat hari pertama jadi Menko Polhukam

Baca juga: Hadi Tjahjanto ungkap dua prioritas kerjanya sebagai Menko Polhukam

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Label：dem9 slot、harga voucher axis 2gb 7 hari、gadun slot daftar

Terkait：tafsir mimpi mobil、situs slot gampang maxwin、30 togel、vivo4d、raja365、slot situs dana、indobet77、pola maxwin zeus malam ini、tergacor slot、lunabet78

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：kasih slot（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07

Daftar bab terbaru

happybet138

cika4d login

link slot terbaik di dunia

hokipalace

mulus slot

trik main slot pragmatic biar menang

angka jitu ekor hk malam ini

royal hoki77

cara dapat uang online

lainnyaBacaan TerkaitMore+

Perjalanan ke Barat: Diary of the Bone Demon

gacor188

Forum Pemred: Publisher Rights pintu masuk ekosistem media lebih sehat******

Jakarta (ANTARA) - Forum Pemimpin Redaksi Indonesia (Forum Pemred) mengapresiasi ditandatanganinya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 32 tahun 2024 atau Perpres "Publisher Rights" yang diyakini menjadi pintu masuk dalam membangun ekosistem media yang lebih sehat dan berkualitas.

"Perpres yang sering disebut ‘Publisher Rights’ ini bisa menjadi pintu masuk dalam membangun ekosistem media yang lebih sehat dan memperkuat jurnalisme yang lebih berkualitas," tulis Forum Pemred dalam keterangan resminya diterima di Jakarta, Jumat.

Oleh karena itu, Forum Pemred mendorong perusahaan platform digital untuk bergerak bersama dalam membangun ekosistem media yang lebih sehat dan memperkuat jurnalisme berkualitas di Indonesia, mengingat penyusunan Perpres ini turut menampung masukan dari komunitas pers dan platform digital.

Baca juga: PWI sebut "publisher right" dapat tingkatkan kualitas hidup awak media

Baca juga: Dirjen IKP sebut naskah Perpres "Publisher Rights" sudah final

Sebagai salah satu inisiator dalam penyusunan Perpres "Publisher Rights", Forum Pemred akan mengawal Perpres ini sampai benar-benar diimplementasikan.

Forum Pemred menyoroti dua hal penting dalam Perpres "Publisher Rights".

Pertama, pada pasal 5 dan 6 Perpres ini mengatur kewajiban platform digital dalam mendukung jurnalisme berkualitas, terutama dalam hal distribusi konten perusahaan pers yang sudah terverifikasi dan membangun algoritma yang sesuai.

Menurutnya, pasal kewajiban platform digital ini sudah berubah jauh sekali dari draf awal dan menjadi lebih lunak. Oleh karenanya, Forum Pemred mendorong perusahaan platform digital agar merealisasikan kewajiban ini dengan upaya maksimal.

Kedua, Perpres ini mengatur tentang kewajiban kerja sama platform digital dengan perusahaan pers yang sudah terverifikasi terkait dengan komersialisasi konten. Kewajiban ini tercantum dalam pasal 7 dan pasal 8.

Dalam hal ini, perusahaan pers bisa melakukan negosiasi, baik secara individual atau berkelompok sesama media, dengan platform digital dengan lebih baik guna tercipta kerja sama yang setara dan berkeadilan.

Apabila dua hal penting ini bisa diimplementasikan dengan baik, maka bisa menjadi dukungan dalam terwujudnya dua tujuan.

Pertama, bisa menciptakan jurnalisme yang berkualitas di mana masyarakat bisa mendapatkan konten yang lebih faktual dan bisa dipertanggungjawabkan.

Kedua, perusahaan pers akan mendapatkan hak ekonomi yang lebih besar sebagai dampak dalam memproduksi konten-konten yang berkualitas.

Kesejahteraan para jurnalis di perusahaan pers juga berpeluang meningkat. Selain itu, peluang capital outflowyang selama ini terjadi juga bisa jauh berkurang.

Menurut Forum Pemred, pengesahan Perpres ini sebagai bentuk kehadiran negara dalam memperhatikan ekosistem media saat ini sehingga diharapkan langkah negara tidak hanya berhenti pada pengesahan ini.

Forum Pemred juga berharap komite yang nanti dibentuk untuk mendukung penerapan Perpres "Publisher Rights",memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam menjalankan amanah peraturan ini.

Forum Pemred mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan komunitas pers bersama-sama menyosialisasikan Perpres "Publisher Rights" agar publik bisa memahami dengan baik esensi dan isi regulasi ini.

"Forum Pemred juga mendorong agar Kemenkominfo dan Komunitas Pers bersama-sama melakukan mitigasi atas pelbagai kemungkinan yang bisa terjadi agar Perpres ini memberikan dampak positif dan bukan malah kontraproduktif," tutup keterangan Forum Pemred.

Baca juga: Dewan Pers jelaskan tugas komite dalam penerapan "Publisher Rights"

Baca juga: Menkominfo: Aturan tentang hak-hak penerbit akan perkuat industri pers

Baca juga: Menkominfo minta pers tetap berinovasi setelah "Publisher Rights" sah

Pewarta: Farhan Arda Nugraha
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2024

Menantu Kaisar Abadi

daftar resmi pinjol ojk

Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Lolak******

Manado (ANTARA) - Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerja ke Sulawesi Utara tiba di Kabupaten Bolaang Mongondow untuk meresmikan Bendungan Lolak, Jumat.

Presiden Jokowi tiba di Bendungan Lolak menggunakan helikopter.

Terlihat ada tiga helikopter yang merapat ke helipad dekat bendungan.

Usai mendarat, Presiden Jokowi bersama rombongan langsung menuju lokasi peresmian yang jaraknya beberapa ratus meter dari helipad.

Baca juga: Presiden Jokowi kunjungi mal di Manado
Baca juga: Presiden Jokowi apresiasi efisiensi di Makassar New Port
Baca juga: Presiden Jokowi resmikan Inpres Jalan Daerah di Kabupaten Pangkep

Pewarta: Karel Alexander Polakitan
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Pria sebelah suka menggoda orang

rtp wajik777

BI jadikan bank masa pemerintah Hindia Belanda sebagai museum******

BI Perwakilan Sumbar memutuskan menjadikan Gedung Memorabilia atau yang dikenal Bank Indonesia Muaro sebagai museum

Padang (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) menjadikan bekas gedung De Javasche Bank bangunan pada masa Pemerintah Hindia Belanda sebagai museum edukasi tentang sejarah rupiah di Tanah Minangkabau.

"BI Perwakilan Sumbar memutuskan menjadikan Gedung Memorabilia atau yang dikenal Bank Indonesia Muaro sebagai museum," kata Deputi Kepala Perwakilan BI Sumbar Dandy Indarto Seno di Padang, Sabtu.

Dandy mengatakan gedung bersejarah tersebut selesai dibangun pada tahun 1925. Artinya, pada 2025 museum yang juga cagar budaya itu genap berusia 100 tahun. Sebelumnya, gedung tersebut digunakan untuk ruang kerja para karyawan bank.

Namun, sejak 1977 seluruh kegiatan BI Perwakilan Provinsi Sumbar dipindahkan ke Jalan Sudirman atau Gedung BI saat ini. Selepas itu, BI Muaro hanya digunakan untuk kegiatan tertentu saja.

"Mulai hari ini, gedung ini sudah bisa digunakan untuk kegiatan yang umum atau public space," ujarnya.

Di dalam gedung tersebut terdapat seputar informasi mengenai sejarah perekonomian di Sumbar sejak zaman Pemerintah Hindia Belanda, sejarah gedung hingga sejarah mata uang yang pernah beredar di Ranah Minang.

Selain itu, terdapat juga beberapa barang-barang atau koleksi lama yang dipamerkan dan pernah digunakan oleh karyawan bank saat BI masih berkantor di gedung bersejarah itu.

"Pengunjung juga bisa melihat langsung lemari besi berukuran besar yang dulunya digunakan untuk penyimpanan uang. Termasuk emas moneter," ucapnya.

Untuk tahap awal, masyarakat yang ingin berkunjung ke museum tersebut terlebih dahulu harus mengirimkan surat ke BI Perwakilan Sumbar. Sebab, pihak pengelola akan membatasi jumlah pengunjung termasuk menyesuaikan jadwal kunjungan.

"Masuk ke gedung ini gratis. Jadi kalau sudah ada yang mendaftar maka bisa masuk," ujarnya.

Baca juga: Bank Indonesia targetkan 12,3 juta warga Sumbar gunakan QRIS
Baca juga: BI Sumbar siapkan uang tunai laik edar hadapi Natal-tahun baru-pemilu

Keluar dari Bintang Neraka

cara mendapatkan limit di kredivo

Forum Pemred: Publisher Rights pintu masuk ekosistem media lebih sehat******

Bintang ramalan

jpnation

Anggota DPR: hak angket untuk kecurangan pemilu tidak tepat******

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai adanya wacana penggunaan hak angket di DPR untuk merespons dugaan kecurangan dalam Pemilu 2023 adalah sesuatu yang tidak tepat.



Legislator dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 itu semestinya dibawa ke ranah hukum, bukan ke ranah politik. Dia mengatakan hal angket tersebut memiliki sifat yang politis.



"Kalau ada pelanggaran atau sesuatu yang dirasa tidak sesuai ketentuan terkait pemilu, ada ranah yang diberikan undang-undang kepada siapa pun yang dirugikan, untuk memperkarakan melalui jalur Bawaslu atau Gakumdu maupun DKPP," kata Guspardi dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.



Dia mengatakan dugaan kecurangan itu bisa dilaporkan ke penyelenggara pemilu, seperti Bawaslu atau Gakumdu karena merupakan persoalan hukum. Seandainya penyelesaian di Bawaslu dirasa kurang memuaskan, menurutnya undang-undang juga menjamin kontestan untuk memperkarakan ke Mahkamah Konstitusi atau MK.



“Ranahnya di situ. Jadi artinya yang angket ini, kok, ujug-ujug hak angket, ada apa,” katanya.



Menurutnya, perlu dipahami bahwa DPR itu diisi oleh fraksi dari berbagai partai politik. Sementara itu untuk melakukan hak angket, menurutnya harus didukung oleh lebih 50 persen anggota DPR.



"Pertanyaannya bagaimana peta politik yang ada di DPR yang akan mendukung," kata dia.



Selain itu, menurutnya, KPU sebagai penyelenggara belum mengumumkan hasil pemilu secara resmi karena proses rekapitulasi suara masih berlangsung. Sehingga menurutnya langkah paling tepat untuk merespons dugaan kecurangan itu adalah melaporkannya kepada Bawaslu RI atau ke MK, bukan dibawa ke ranah politis.



Presiden RI Joko Widodo menyebutkan usul dari salah satu calon presiden agar DPR menggunakan hak angket dalam menyelidiki penyelenggaraan Pemilu 2024 merupakan sebuah hak demokrasi. Dia mengaku tidak mempermasalahkan usulan penggunaan hak angket tersebut.



"Ya itu hak demokrasi, enggak apa-apa kan," kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan kepada media usai menghadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2024 di kawasan Ancol, Jakarta, Selasa (20/2).



Dalam keterangan sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong partai pengusung-nya menggulirkan hak angket terhadap dugaan kecurangan pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di DPR.

Tiga alam itu bagaikan bunga kosong

rtp jam gacor dan pola

Polri bongkar jaringan pornografi anak sesama jenis******

"Jadi ada lima pelaku yang diamankan dengan peran yang berbeda-beda ada peran yang membuat konten merekam, menyiapkan fasilitas, kemudian ada peran orang dewasa yang sebagai pelaku dalam video itu,"

Tangerang (ANTARA) - Aparat Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Polda Metro Jaya berhasil membongkar jaringan internasional penjualan video pornografi anak sesama jenis melalui aplikasi layanan pengiriman pesan telegram.

"Jadi ada lima pelaku yang diamankan dengan peran yang berbeda-beda ada peran yang membuat konten merekam, menyiapkan fasilitas, kemudian ada peran orang dewasa yang sebagai pelaku dalam video itu," ucap Wakapolresta Bandara Soetta AKBP Ronald F.C Sipayung dalam konferensi pers di Tangerang, Sabtu.

Ia menerangkan kelima pelaku yang berhasil diamankan dalam kasus jaringan pornografi anak ini diantaranya HS, yang berperan sebagai pelaku utama dalam memproduksi konten pornografi. MA, selaku pelaku pencabulan dan penyebaran konten, AH, pembeli konten pornografi, KR, pelaku pencabulan dan penyedia fasilitas. Kemudian, NZ, pembeli konten, pelaku pencabulan serta penyedia fasilitas.

"Pelaku yang merupakan orang dewasa dengan melibatkan anak sebagai korban dalam video, kemudian itu yang menjadi konten yang diperjualbelikan atau didistribusikan kepada orang-orang yang memang mencari dari konten pornografi itu," ujarnya.

Adapun untuk korban dari kasus ini, terdapat sebanyak delapan orang anak yang berstatus di bawah umur dengan rentang usia 12 sampai 16 tahun.

"Dari hasil pengembangan yang dilakukan oleh pendidik, kita menemukan bahwa ada delapan anak-anak yang menjadi korban dalam jaringan internasional pornografi," ujarnya.

Dia menyebutkan, para pelaku memproduksi konten-konten video pornografi anak itu dilakukan secara mandiri melalui rekaman handphone pribadi. Kemudian, mereka menyebarluaskan serta menjual belikan melalui akun telegram premium VGK.

"Kita yakini bahwa konten-konten itu sudah terjual atau didistribusikan. di mana pelaku-pelaku ini mendapatkan mendapatkan keuntungan dengan menjual video-video tersebut," tuturnya.

Sementara itu, dalam pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat kepada pihaknya sejak 21 Agustus 2023 lalu mengenai tindak pidana pornografi jaringan internasional. Selanjutnya, pihaknya melakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan Federal Bureau Of Investigastion (FBI) U.S.

Dari hasil penyelidikannya, pihaknya kemudian berhasil mengidentifikasi salah satu pelaku yang diduga memproduksi dan mendistribusikan konten pornografi anak tersebut. Setelah itu, berhasil menangkap satu orang pelaku berinisial HS di wilayah Kedaung, Tangerang, Banten, beserta beberapa barang bukti hasil produksi konten pornografi tersebut.

Pengakuan dari pelaku, para korban dijanjikan akan diberikan sejumlah uang serta bonus kredit yang bisa dimanfaatkan untuk bermain games online.

Karena bujuk rayu tersangka, kata Ronald, korban pun tertarik tawaran pelaku yang kemudian mengajak korban lainnya untuk menjadi objek dari konten pornografi tersebut.

"Para korban ini diperdaya oleh pelaku dari aktivitas di games onlinedengan main bareng (Mabar). Hingga kemudian pelaku menawarkan aksi itu dengan memberikangiftyang bisa digunakan bermain games," paparnya.

Ia juga mengatakan, atas hasil penjualan konten pornografi anak ini, pelaku mendapat perolehan keuntungan kurang lebih hingga mencapai Rp100 juta.

"Pelaku menjual video dengan harga , 0 US dolar. Atau nilai rupiah Rp100 ribu hingga Rp300 ribu," katanya.

Atas perbuatannya, para pelaku disangkakan Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP atau Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 52 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP atau Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP atau Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 4 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 65 ayat (1).

"Atau ancaman ancaman hukuman pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara," kata dia.

《new member 100 to rendah》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，pinjol ojk terbaikHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《new member 100 to rendah》bab terbaru。