slot gacor di siang hari

Kaisar Aogu

RS Indonesia di Gaza Dikosongkan, Pasien Dievakuasi Total******

GAZA — Rumah Sakit Indonesia di Gaza utara pada Sabtu (26/11/2023) mengosongkan bangsal dan aulanya serta mengumumkan telah melakukan evakuasi sepenuhnya, menambah daftar rumah sakit di Jalur Gaza yang melakukan hal tersebut.

Ashraf Al-Qudra, juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza, pada Sabtu mengumumkan bahwa korban luka lainnya juga sedang dievakuasi dari Kompleks Medis Al-Shifa, rumah sakit terbesar di Gaza.

Promosi Hadiri WEF 2024, Dirut BRI Bicara Peran AI hingga Penguatan Regulasi

“Bantuan medis yang masuk ke Jalur Gaza tidak memadai dan lebih sedikit dari sebelumnya,” ujar Qudra kepada Anadolu, dilansir Antara. 

Ia mengatakan bahwa bantuan sangat sedikit yang boleh masuk oleh Israel setelah blokade total masih jauh dari kebutuhan lebih dari 2 juta penduduk Gaza.

Dia memperingatkan “situasi kesehatan di Jalur Gaza sangat buruk, sangat berbahaya.”

“Tidak ada fasilitas kesehatan,” kata Qudra, menyebutkan bahwa “hanya tiga rumah sakit yang beroperasi dengan kemampuan yang sangat terbatas di Jalur Gaza utara, tempat tinggal sekitar 900 ribu orang.”

Israel telah meluncurkan serangan udara dan darat tanpa henti di Jalur Gaza, termasuk sekolah, rumah sakit, masjid dan gereja, sebagai balasan atas serangan kejutan oleh kelompok Hamas pada 7 Oktober.

Jumlah warga Palestina yang tewas dalam serangan Israel tersebut melonjak hingga 14.854 jiwa, menurut keterangan kantor media pemerintah di Gaza pada Kamis.

Korban jiwa tersebut termasuk 6.150 anak-anak dan lebih dari empat ribu wanita, sementara 36 ribu lainnya mengalami luka-luka.

Sementara itu sekitar tujuh ribu orang masih hilang, termasuk lebih dari 4.700 anak. Data resmi menyebutkan korban jiwa Israel mencapai 1.200 orang.

Kronik Lima Benua dan Bangsa

Israel Hancurkan Tempat Ibadah dan RS, Ini Pasal Konvensi Jenewa yang Dilanggar******

GAZA — Israel melanggar Konvensi Jenewa setelah menyerbu dan mengepung Rumah Sakit (RS) Al-Shifa di Jalur Gaza, dengan operasi yang berlanjut di sayap barat gedung, Jumat (18/11/2023).

Rumah sakit tersebut terputus dari layanan internet dan pasokan listrik sesaat sebelum serangan Israel.

Promosi Dulu Terimpit Pandemi, Klaster Usaha Ini Berkembang Berkat BRI KlasterkuHidupku

Para jurnalis yang hadir di dekat gedung rumah sakit kemudian ditahan oleh tentara Israel.

Alasan Israel menyerang rumah sakit itu, karena meyakini bahwa Hamas menggunakan gedung rumah sakit sebagai markasnya. Pengepungan oleh Israel dimulai sejak Rabu (8/11/2023).

Selain itu, fasilitas medis tersebut juga diklaim Israel memiliki pintu masuk ke jaringan bunker dan terowongan bawah tanah, tempat sekitar 200 orang radikal Hamas bersembunyi.

Melansir TASS, Israel juga meyakini sejumlah sandera Israel yang jumlahnya tidak diketahui mungkin di terowongan bawah tanah rumah sakit tersebut.

Sementara itu penembak jitu bersiap menembak siapapun yang masuk dan keluar rumah sakit. Operasi ambulans juga terhenti.

Selain menyerang rumah sakit, Israel juga membombardir tempat ibadah di Gaza, Palestina.

Setidaknya lebih dari 60 masjid di wilayah konflik tersebut hancur sejak serangan 7 Oktober 2023.

Melansir Wafa, kerusakan masjid terus bertambah setelah Israel melancarkan serangan udara yang menghancurkan Masjid al-Salam di lingkungan Sabra, Kota Gaza bagian utara.

Israel sebelumnya juga menembakkan rudal dan menghancurkan Masjid Khalid bin Walid dan Al-Ikhlas di Khan Younis pada Rabu (8/11/2023) waktu setempat.

Puluhan gereja juga sudah rata dengan tanah akibat rudal-rudal Israel.

Sementara, bantuan kemanusiaan yang ingin memasuki Gaza juga tersendat, karena harus melewati pemeriksaan yang ketat oleh pihak Israel hingga bisa sampai ke depan pintu Rafah, yakni pintu perbatasan Mesir dengan Gaza.

Menteri Energi Israel Katz mengatakan tidak akan ada saklar listrik yang akan dinyalakan, tidak ada hidran air yang akan dibuka, dan tidak ada truk bahan bakar yang akan masuk ke Gaza, sampai sandera dibebaskan, pada 13 Oktober lalu.

Penyerangan Israel ke rumah sakit dan tempat ibadah, serta mempersulit masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina, tentunya telah melanggar Hukum Humaniter Internasional (HHI).

Dosen Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Yogyakarta, Hestutomo Restu Kuncoro menjelaskan, ulah Israel yang menyerang rumah sakit dan tempat ibadah di Gaza, bentuk pelanggaran hukum internasional.

“Menurut hukum internasional, terutama Konvensi Jenewa Keempat 1949 dan Konvensi Den Haag 1907, serangan terhadap rumah sakit dan tempat ibadah yang digunakan untuk tujuan medis atau keagamaan dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum perang,” ucapnya.

Pasal-pasal relevan dalam konteks yang dilanggar tersebut, antara lain:

– Pasal 18 Konvensi Den Haag tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat (1907)

Pasal ini melarang serangan terhadap rumah sakit, tempat medis, dan tenaga medis yang mengumpulkan, merawat, dan mengevakuasi orang yang terluka dan sakit dalam konflik bersenjata.

– Pasal 19 Konvensi Den Haag tentang Penghormatan terhadap Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat (1907)

Pasal ini melarang serangan terhadap tempat ibadah yang digunakan untuk beribadah dalam konflik bersenjata.

– Pasal 33 Konvensi Jenewa Keempat (1949)

Pasal ini melarang tindakan kekerasan, perlakuan tidak manusiawi, atau segala bentuk kekejaman terhadap orang-orang yang terluka, sakit, atau terdampar selama konflik bersenjata, dan pasal ini memberikan perlindungan khusus bagi rumah sakit dan tempat ibadah yang digunakan untuk perawatan mereka.

“Serangan terhadap rumah sakit dan tempat ibadah yang digunakan untuk tujuan medis atau keagamaan dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum perang, kecuali jika mereka digunakan secara aktif untuk tujuan militer oleh pihak bersenjata yang berkonflik. Misalnya memasang instalasi pertahanan, menyimpan senjata,” katanya.

Mendekonstruksi dunia lain

Senator AS: Bantuan Rp58,7 T akan Disetop jika Israel Masih Bunuhi Warga Sipil******

NEWYORK — Senator Amerika Serikat Bernie Sanders menyebut bantuan dana AS untuk Israel akan dihentikan jika negara Zionis tersebut tidak mengubah perilaku terkait konflik dengan Palestina.

Saat ini, AS memberikan bantuan dana kepada Israel senilai US,8 miliar atau setara Rp58,7 triliun per tahun.

Promosi Waspada Kejahatan Cyber Quishing! BRI Beberkan Cara Antisipasinya

Bernie Sanders mengatakan bantuan untuk Israel harus diselaraskan dengan perubahan posisi politik dan militer di negara Zionis itu.

“Pemerintahan Netanyahu, atau semoga pemerintahan baru Israel, harus memahami bahwa tidak satu sen pun akan masuk ke Israel dari AS kecuali ada perubahan mendasar dalam posisi militer dan politik mereka,” kata Sanders seperti dikutip Solopos.comdari Antara.

Dia menekankan AS menyediakan bantuan kepada Israel sebesar 3,8 miliar dolar AS (Rp58,7 triliun) per tahun.

Menurutnya, pemerintahan Presiden Joe Biden telah memohon setidaknya 14,3 miliar dolar AS (Rp220,8 triliun) sebagai bantuan tambahan.

“Meski Israel memiliki hak menumpas Hamas, namun pemerintah ekstremis sayap kanan (PM Benjamin) Netanyahu tidak memiliki hak untuk melancarkan perang total terhadap rakyat Palestina,” kata Sanders.

Sanders juga menggarisbawahi bahwa perpindahan 1,6 juta orang di Gaza dan perampasan makanan, air, obat-obatan dan bahan bakar serta pembunuhan sekitar 12.000 warga Palestina merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan pelanggaran terhadap setiap kode kesusilaan manusia.

Ia menekankan semua itu harus segera diakhiri.

Dia menyebutkan syarat-syarat yang perlu diberlakukan untuk penyaluran bantuan kepada Israel.

“Akhiri pengeboman sembarangan yang menewaskan ribuan jiwa warga sipil dan penghentian operasi militer secara signifikan sehingga bantuan kemanusiaan dalam jumlah besar dapat masuk ke wilayah tersebut,” lanjutnya.

“Berikan hak warga Gaza yang mengungsi untuk kembali ke rumah mereka. Tidak ada pendudukan kembali Israel atau blokade Gaza dalam jangka panjang, akhiri kekerasan oleh pemukim di Tepi Barat dan hentikan perluasan permukiman, (dan) komitmen untuk perundingan damai menuju solusi dua negara setelah perang,” tambah Sanders.

Dewa laki-laki yang galak tidak memahami cinta

Industrial Engineering Faculty UNS Prepares Internationally Qualified Graduates******

SOLO —  Industrial Engineering Study Program (PSTI) Faculty of Industrial Engineering Sebelas Maret University (UNS) Solo, Central Java, Indonesia, has international accreditation from the Indonesian Accreditation Board for Engineering Education or IABEE.

Head of Industrial Engineering Study Program, UNS Solo,  Eko Liquiddanu said that to respond the international scale competition, there is a need to standardize service quality through IABEE.

Promosi Rayakan HUT ke-128, BRI Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Berbagai Wilayah

Moreover, IABEE Accreditation ensures that study programs prepare graduates who meet international standards and qualifications to enter the professional world.

Likewise, in the UNS Solo IT study program, Eko said that the educational process carried out refers to the results of learning outcomes. This means that the learning process of students on campus is measured by how much their impact for the environment or society.

In addition, through IABEE accreditation, the IT Study Program can develop a learning culture connected to the business and industrial world (DUDI).

“So bridging the world of industry and campus,” he told recently.

IABEE is an independent non-profit organization established as part of the Association of Indonesian Engineers (PII) to foster a culture of quality in the management of higher education in engineering and computing.

“Now, PII is sponsoring IABEE, an institution that guarantees that the learning process is in accordance with the needs in the field,” he said.

One of the advantages of the IT Study Program after applying the IABEE accreditation standard is the capstone project. This project program is intended for IT students when they enter the final semester. In this project students are divided into groups to be sent to industrial areas, for example the center of the vegetable industry in Cepogo, Boyolali, Central Java.

“Students are required to look for problems experienced by business actors there, then formulate solutions by designing tools,” he said.

Through this learning process, students can also train skills such as problem-solving, communication, and teamwork.

“Especially how to solve problems together is very important to understand the engineering design process,” he said.

Besides that, by going directly in the workplace, the campus can assess how students solve problems. Eko said that in compiling the curriculum, the study program involved industry, local government, and research institutions to formulate graduate profiles.

He said one of the profiles of graduates of the Bachelor of Industrial Engineering is that they quickly adapt to a dynamic environment.

“This is the result of input from alumni who have worked in the industry. They suggest that IT graduates must be able to respond to change. We know that the industry cannot be stagnant, but instead, it tends to change a lot,” he said.

UNS Industrial Engineering through IABEE accreditation succeeded in aligning the curriculum with industrial needs.

One of UNS IT alumnus, Benedicta Amadea, an HR Officer at PAKO Group, said that the material she has learned is very useful in the workplace.

“When we become HR, our role is to develop related human resources, because what in the workplace is the application of what I learned in college. This helps me to translate employee needs for human resource development,” she said.

Likewise Rasyid Yudhistira as the Head of the Internal Auditor Section of PT Build a Success Facility. For this job, he must have the ability to analyze both general and specific problems.

“Studying Industrial Engineering has helped me in honing these skills. The courses in Industrial Engineering, especially UNS, help students to have qualified provisions in the future job,” he said.

Manual Pengoperasian Pakan Meriam

Dewan Keamanan PBB Akhirnya Adopsi Resolusi Invasi Israel di Gaza******

NEW YORK — Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) resmi mengadopsi resolusi mengenai Timur Tengah milik Malta untuk jeda kemanusiaan di zona konflik Israel-Palestina.  

Sebanyak 12 negara di dewan yang beranggotakan 15 orang, memberikan suara mendukung resolusi tersebut. 

Promosi Sambut HUT ke-128, BRI Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Namun, Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Rusia abstain. Dokumen resolusi tersebut memuat tujuh ketentuan, yang berisi seruan untuk melakukan perpanjangan jeda dan koridor kemanusiaan di Jalur Gaza selama beberapa hari.  

Melansir TASS via Bisnis.com, jeda kemanusiaan yang akan diterapkan sesuai dengan hukum humaniter internasional. Selain itu, akses kemanusiaan secara penuh, cepat, aman dan tanpa hambatan. 

Palang Merah dan organisasi kemanusiaan lainnya yang tidak memihak, juga akan memungkinkan untuk memberikan bantuan kemanusiaan, dan memperbaiki infrastruktur penting. 

Selain itu, juga mengatur upaya penyelamatan dan pemulihan yang mendesak, termasuk anak-anak yang hilang di gedung-gedung yang rusak dan hancur. 

”Jeda kemanusiaan harus cukup lama untuk melakukan evakuasi anak-anak yang sakit atau terluka dan memberi perawatan kepada mereka,” kata DK PBB dalam resolusi tersebut.  

Selanjutnya, resolusi itu juga berisi seruan untuk segera membebaskan semua sandera, terutama anak-anak.  

Resolusi tersebut juga menyerukan kepada semua pihak yang berkonflik untuk menahan diri dari merampas layanan dasar dan bantuan kemanusiaan bagi penduduk sipil. 

“Menggarisbawahi pentingnya koordinasi, pemberitahuan kemanusiaan dan mekanisme dekonfliksi,” lanjutnya.  

Seperti diketahui, ketegangan kembali berkobar di Timur Tengah setelah militan dari kelompok radikal Palestina Hamas yang berbasis di Jalur Gaza melancarkan serangan mendadak ke wilayah Israel, pada 7 Oktober 2023. 

Hamas menggambarkan serangannya sebagai respons terhadap tindakan agresif otoritas Israel terhadap Masjid Al-Aqsa di Temple Mount di Kota Tua Yerusalem.  

Israel menanggapi dengan mendeklarasikan blokade total terhadap Jalur Gaza dan melancarkan pemboman terhadap wilayah tersebut dan beberapa wilayah di Lebanon dan Suriah, serta operasi darat terhadap Hamas di Jalur Gaza. Bentrokan juga dilaporkan terjadi di Tepi Barat.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Dewan Keamanan PBB Akhirnya Adopsi Resolusi Invasi Israel di Gaza”

pencuri ganda

Palestina Kecam Veto Amerika Serikat atas Gencatan Senjata di Gaza******

NEW YORK — Utusan Palestina untuk PBB Riyad al-Mansour mengecam kegagalan Dewan Keamanan (DK) PBB untuk mengadopsi rancangan resolusi yang mengupayakan gencatan senjata kemanusiaan di Gaza, Jumat (8/12/2023).

Amerika Serikat (AS) memveto resolusi tersebut, yang disponsori bersama oleh hampir 100 negara anggota PBB. 

Promosi "BRI Menanam Grow & Green" Salurkan 15.000 Tanaman Produktif di Sulawesi

Hak veto adalah hak untuk membatalkan rancangan resolusi yang sudah diputuskan dari suara terbanyak hasil voting negara anggota DK PBB.

Resolusi tersebut mendapat dukungan dari 13 anggota Dewan Keamanan. Inggris, yang merupakan anggota tetap Dewan Keamanan yang memiliki hak veto sama seperti AS, memilih untuk abstain.

Mansour menyebut kegagalan tersebut “sangat disesalkan” dan merupakan suatu “bencana.”

“Alih-alih membiarkan dewan ini menegakkan mandatnya dengan akhirnya membuat seruan yang jelas, setelah dua bulan, bahwa kekejaman harus diakhiri, para penjahat perang diberi lebih banyak waktu untuk melanggengkan kejahatan mereka. Bagaimana hal ini bisa dibenarkan? Bagaimana bisa mereka membenarkan pembantaian seluruh bangsa?” katanya, dilansir Antara.

Mansour mengulangi seruannya untuk gencatan senjata, dengan mengatakan “setiap hari berarti hilangnya nyawa, orang terbunuh dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah modern.”

Rancangan resolusi tersebut menyerukan semua pihak yang berkonflik untuk mematuhi hukum internasional, khususnya perlindungan warga sipil, menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera dan meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk melaporkan pada Dewan Keamanan mengenai pelaksanaan gencatan senjata.

Uni Emirat Arab (UAE), yang memperkenalkan rancangan tersebut, mengatakan pihaknya berupaya menyelesaikan resolusi tersebut secepatnya karena meningkatnya jumlah korban tewas selama perang 63 hari tersebut.

Wakil Tetap Amerika Serikat untuk PBB Robert Wood mengatakan bahwa pemerintahan Biden menggunakan hak vetonya karena gencatan senjata akan memungkinkan Hamas untuk tetap menguasai Gaza.

“Selama Hamas berpegang teguh pada ideologi penghancurannya, gencatan senjata apa pun hanya bersifat sementara dan tentunya bukan perdamaian. Dan gencatan senjata apa pun yang membuat Hamas menguasai Gaza akan menghilangkan kesempatan warga sipil Palestina untuk membangun sesuatu yang lebih baik untuk diri mereka sendiri,” katanya.

“Oleh karena itu, meski Amerika Serikat sangat mendukung perdamaian abadi di mana Israel dan Palestina dapat hidup damai dan aman, kami tidak mendukung seruan resolusi untuk gencatan senjata yang tidak berkelanjutan yang hanya akan menjadi benih perang berikutnya.”

Lebih dari 17.000 orang tewas di Gaza dalam penembakan dan serangan udara Israel yang tanpa henti, menurut data resmi dari otoritas Gaza.

Sekitar 70 persen korban meninggal adalah perempuan dan anak-anak, dan lebih dari 46 ribu lainnya terluka. Sekitar 1,8 juta warga Palestina menjadi pengungsi internal.

Israel memulai perang tersebut sebagai pembalasan terhadap kelompok Palestina, Hamas, yang melakukan serangan lintas batas pada 7 Oktober yang menewaskan 1.200 warga Israel. Sekitar 240 orang lainnya dibawa kembali ke Gaza sebagai sandera.