ratu89

Era seni bela diri super

Pemprov DKI Ungkap Sederet Manfaat Tergabung Bersama Jakpreneur******

Program unggulan Pemprov DKI Jakarta, Jakpreneur memastikan masyarakat yang terdaftar menjadi UMKM Jakpreneur akan mendapatkan sejumlah manfaat selama keanggotaannya.

Beberapa manfaat tersebut di antaranya para pelaku UMKM dapat menerima pelatihan, pendampingan, dibantu perizinan, pemasaran, pelaporan keuangan dan fasilitas permodalan.

"Fasilitas sarana dan prasarana juga disediakan ketika mengikuti program Jakpreneur. Misalnya, perizinan usaha ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMPTSP), kemudahan akses ke permodalan dari perbankan atau lembaga lainnya," sebagaimana dikutip dari laman resmi Jakpreneur , Jakarta Smart City.

Upaya ini diharapkan dapat mencapai perubahan pola pikir kewirausahaan, membantu mencari penyelesaian permasalahan usaha dan membentuk pelaku usaha yang unggul.

Terkait dengan bantuan pemasaran produk, Jakpreneur juga menyediakan akses pemasaran untuk memperluas pangsa pasar peserta Jakpreneur.

Pemasaran produk peserta oleh Perangkat Daerah Penyelenggara Jakpreneur dilakukan melalui Bazaar di tingkat Kecamatan, Kota/Kabupaten, Provinsi, Nasional maupun Internasional.

Selain itu, UMKM Jakarta juga diberikan akses pemasaran Pengadaan Barang/Jasa milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui sistem e-order. Selain itu, Jakpreneur juga berkolaborasi dengan Shopee, Tokopedia, Gojek, Grab untuk membantu pemasaran produk UMKM Jakpreneur melalui market place.

UMKM Jakarta juga diberikan pelatihan terkait pembukuan keuangan yang berkolaborasi dengan organisasi lain seperti, pemanfaatan QRIS Bank Indonesia, pemanfaatan aplikasi pembukuan online seperti SIAPIK, Buku Kas dan lain sebagainya.

Dari pelaporan keuangan baik, peserta Jakpreneur dapat difasilitasi untuk mengakses permodalan ke Perbankan maupun Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. salah satu kolaborator permodalan Jakpreneur yaitu Bank DKI dengan program KUR, Monas Pemula, dan Monas 25.

Kehidupan setelah kematian dimulai dari awal

Jubir Luhut Tegaskan Kepulauan Widi Tak Bisa Dilelang untuk Privat******

Kepulauan Widi yang terletak di Halmahera Selatan, Maluku Utara, dilaporkan dilelang di salah satu situs penjualan real estat asing.

Mengutip CNN, lebih dari 100 pulau di wilayah itu atau yang dalam situs tersebut disebut Widi Reserve tersebar di kawasan 10 ribu hektar yang akan dilelang.

Hukum Indonesia menyatakan bahwa orang non-Indonesia tidak dapat secara resmi membeli pulau di negara tersebut. Namun, penjualan Widi Reserve disiasati dengan mengakuisisi saham di perusahaan induk bernama PT Leadership Islands Indonesia (LII).

Wakil Presiden Eksekutif EMEA (Eropa, Timur Tengah, dan Afrika) Charlie Smith mengatakan tawaran untuk kepulauan Widi menjadi signifikan di Lelang Pramutamu Sotheby.

"Setiap miliarder dapat memiliki pulau pribadi, tetapi hanya satu yang dapat memiliki kesempatan eksklusif ini yang tersebar di lebih dari 100 pulau," katanya dalam pernyataan pers.

Lelang dimulai pada 8 Desember dan akan berlangsung hingga 14 Desember. Tidak ada harga cadangan, tetapi penawar diminta untuk memberikan deposit sebesar US0 ribu untuk membuktikan bahwa mereka serius.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi menegaskan pemerintah Indonesia telah memiliki peraturan perundangan yang menyatakan bahwa pulau-pulau kecil tidak bisa dimiliki oleh pihak mana pun secara utuh.

"Pulau kecil hanya bisa dikelola oleh privat atau individu tertentu dengan batasan area maksimal tertentu," ungkap Jodi dalam keterangan resmi, Rabu (23/11).

Berdasarkan laporan yang diterimanya, Kepulauan Widi tersebut sudah memiliki izin pengelolaan antara pihak swasta dengan pemerintah provinsi setempat. Izin pengelolaan tersebut diberikan kepada PT Leadership Islands Indonesia (LII) sejak lama, namun kabarnya hingga kini belum ada realisasi pembangunannya hingga kemudian muncul kabar lelang tersebut.

Jodi menambahkan apabila perizinan pengelolaan pulau kecil telah didapatkan perusahaan atau subjek hukum nasional, maka proses kerja sama investasi dengan pihak asing juga harus dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Bagi pihak-pihak yang berminat untuk mengelola, bukan memiliki, kawasan pulau kecil harus mendapatkan izin dari pemerintah. Jika sampai ada pelanggaran dari ketentuan perundangan, maka bisa ada sanksi yang bisa dikenakan," tuturnya.

Jodi juga menegaskan bahwa kedaulatan Indonesia atas semua pulau yang ada di dalam garis pangkal kepulauan Indonesia tidak perlu diragukan dan telah diakui dunia internasional.

[Gambas:Video CNN]

Lotere film dan televisi paling kuat

Daftar Posisi Lowongan Kerja Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2******

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali membuka rekrutmen bersama. Ada banyak posisi lowongan kerjaRekrutmen Bersama BUMN Batch 2 yang tersedia.

Pada rekrutmen bersama ini, terdapat 30 instansi BUMN dengan lebih dari 890 posisi. Selain untuk jurusan-jurusan yang spesifik seperti teknik dan akuntansi, beberapa posisi yang dibuka dapat dilamar untuk segala lulusan.

Lihat Juga : Jadwal Daftar Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2, Jangan sampai Terlewat

Ilustrasi. Daftar posisi lowongan kerja Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2 (Foto: CNN Indonesia/Andry Novelino)

Berikut beberapa daftar posisi lowongan kerja Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2, dirangkum dari laman resmi Rekrutmen Bersama Forum Human Capital Indonesia.

1. Staf Teknologi, PT Industri Kereta Api: Jenjang S1/D4
2. Staf Pengelolaan Proyek, PT industri Kereta Api: Jenjang S1/D4
3. Staf Information Technology, PT Industri Kereta Api: Jenjang S1/D4
4. Staf Quality Control Testing, PT Industri Kereta Api: Jenjang S1/D4
5. Staf Purchasing, PT Industri Kereta Api: Jenjang S1/D4
6. Staf Non-Management Trainee, PT Taspen: Jenjang D3
7. Data Analyst, PT Waskita Karya: Jenjang S1/D4
8. Data Scientist, PT Waskita Karya: Jenjang S1/D4
9. Sales Marketing, PT Waskita Karya: Jenjang S1/D4
10. Staf IT, PT Waskita Karya: Jenjang S1/D4
11. Staf Portofolio, PT Waskita Karya: Jenjang S1/D4
12. Quantity Surveyor, PT Waskita Karya: Jenjang S1/D4
13. Engineering Office, PT Waskita Karya: Jenjang S1/D4
14. Staf Akuntansi, PT Waskita Karya: Jenjang S1/D4
15. Staf Satuan Pengawasan Intern, PT Waskita Karya: Jenjang S1/D4
16. Staf Akuntansi, PT Biofarma: Jenjang S1/D4
17. Laboran/Operator, Staf Akuntansi, PT Biofarma: Jenjang S1/D3
18. Staf Produksi, PT Biofarma: Jenjang S1/D4
19. Asisten Peneliti, PT Biofarma: Jenjang S1/D4
20. ATLM, PT Biofarma: Jenjang D3
21. Perawat, PT Biofarma: Jenjang D3
22. Staf HC Talent & Development, PT Bio Farma-PT Kimia Farma Tbk-PT Kimia Farma Apotek: Jenjang S1/D4
23. Staf Pelaksana HC Operation, PT Bio Farma-PT Kimia Farma Tbk-PT Kimia Farma Apotek: Jenjang S1/D4
24. Staf Finance, PT Bio Farma-PT Kimia Farma Tbk-PT Kimia Farma Apotek: Jenjang S1/D4
25. Asisten Peneliti Mikrobiologi, PT Biofarma-PT Kimia Farma Tbk: Jenjang D3
26. IT Officer, PT Bank Rakyat Indonesia: Jenjang S1/D3
27. Internal Audit, PT Danareksa: Jenjang S1/D4
28. Assistant Investment Manager (officer), PT Danareksa (Persero) - PT Perusahaan Pengelola Aset: Jenjang S1/D4
29. Pelaksana Reporting & Hubungan Stakeholer, PT Danareksa-PT Surabaya Insdutrial Estate Rungkut: Jenjang S1/D4
30. Pelaksana Penyedia Jasa Pekerjaan, PT Danareksa-PT Surabaya Insdutrial Estate Rungkut: Jenjang S1/D4
31. Business Analyst, PT Danareksa (Persero_- PT Danareksa Capital-PT Reksasentosa Dinamika: Jenjang S1/D4
32. Editor, PT Danareksa (Persero)-PT Balai Pustara: Jenjang S1/D4
33. Copywriter, PT Danareksa (Persero)-PT Balai Pustaka: Jenjang S1/D4
34. Business Development & Coorporate Planner: Jenjang S1/D4
35. Staf SDM, PT Danareksa (Persero)-PT Kawasan Industri Makassar: Jenjang S1/D4
36. Staf SDM, PT Danareksa (Persero)-PT Kawasan Industri Makassar: Jenjang S1/D4
37. Staf Komunikasi & Kelembagaan, PT Danareksa (Persero)-PT Kawasan Industri Makassar: Jenjang S1/D4
38. Staf Bidang Hukum, PT Danareksa (Persero)-PT Kawasan Industri Makassar: Jenjang S1/D4
39. Staf Keuangan & Akuntansi, PT Danareksa (Persero)-PT Kawasan Industri Makassar: Jenjang S1/D4
40. Staf Pengelolaan Sumber Daya Hutan, Perum Perhutani, Jurusan Kehutanan: Jenjang S1/D4
41. Staf Pengelolaan Sumber Daya Hutan, Perum Perhutani, Jurusan Pertanian: Jenjang S1/D4
42. Staf Technology, Perum Perhutani, Jurusan Teknik Mesin: Jenjang S1/D4
43. Staf Komunikasi Perusahaan, Perum Perhutani: Jenjang D3
44. Staf Peneliti Riset & Inovasi, Perum Perhutani: Jenjang S1/D4
45. Staf Pengujian, QC, dan QA, Perum Perhutani: Jenjang D3
46. Staf Industri Hasil Hutan Bukan Kayu, Perum Perhutani: Jenjang S1/D4
47. Staf Asesor Kompetensi, Perum Perhutani: Jenjang S1/D4
48. Staf SDM, Perum Perhutani: Jenjang S1/D4
49. Staf Perpajakan, Perum Perhutani: Jenjang S1/D4
50. Staf Akuntansi, Perum Perhutani: Jenjang S1/D4
51. Staf Perancangan & Pengembangan Bisnis: Jenjang S1/D4
52. Staf Perencanaan Strategis, Perum Perhutani Jurusan Manajemen: Jenjang S1/D4
53. Staf Perencanaan Strategis, Perum Perhutani, Jurusan Manajemen Hutan: Jenjang S1/D4
54. Staf Perencanaan Strategis, Perum Perhutani: Jenjang S1/D4
55. Staf Pengelolaan Unit Manajemen Hutan. Perum Perhutani-PT Inhutani I: Jenjang S1/D4
56. Staf Pengelolaan Unit Industri Hasil Kayu, Perum Perhutani-PR Inhutani I. Jenjang S1/D4
57. Staf Pengelolaan Unit Manajemen Hutan Tanaman Industri Perum Perhutani, PT. Inhutani I: Jenjang S1/D4
58. Staf Pengelolaan Unit Industri Hasil Hutan Kayu, Perum Perhutani-PT inhutani I: Jenjang S1/D4
59. Staf Administrasi Keuangan, Perum Perhutani-PT Inhutani I: Jenjang S1/D4
60. Staf Pengelolaan Unit Manajemen Hutan, Perum Perhutani-PT Inhutani: Jejang D3
61. Staf Administrasi Keuangan, Perum Perhutani-PT Inhutani: Jejang D3
62. Staf Pengelolaan Unit Industri Hasil Hutan Kayu, Perum Perhutani-PT Inhutani: Jejang D3
63. Staf Hukum dan Kepatuhan, Perum Perhutani-PT Palawi Risorsis- PT Palawi Risosis: Jenjang S1/D4
64. Supervisor, PT Adhi Karya (Persero) Tbk: Jenjang D3
65. Surveyor, PT Adhi Karya (Persero) Tbk: Jenjang D3

Lihat Juga : Cara Daftar Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2, Tersedia Ratusan Posisi

Demikian beberapa posisi lowongan kerja Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2. Selain itu, masih banyak posisi lain yang tersedia. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa mengeceknya di laman resmi Rekrutmen Bersama. Semoga bermanfaat. 

Anjing kimia di dunia lain

Kementerian KKP Buka Suara Soal Lelang Kepulauan Widi******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) buka suara soal lelang Kepulauan Widi, Halmahera Selatan, Maluku Utara.

Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik KKP Wahyu Muryadi mengatakan pihaknya meminta PT Leadership Islands Indonesia (LII) sebagai pemegang izin pengelolaan Kepulauan Widi untuk mengurus izin pemanfaatan pengelolaan ruang laut, termasuk di antaranya Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

PKKPRL merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi pemanfaat atau pengguna saat akan melakukan kegiatan menetap di ruang laut baik yang ada di kawasan pesisir maupun pulau-pulau kecil.

Padahal, sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, setiap pelaku usaha yang melakukan pemanfaatan pulau-pulau kecil di luar kawasan hutan atau areal lainnya dan pemanfaatan perairan sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing (PMA) wajib mengajukan izin kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

Selain itu, pelaku usaha juga harus mendapatkan PKKPRL dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Perizinan tersebut wajib dipenuhi oleh PMA.

Wahyu pun menegaskan Kepulauan Widi adalah milik Indonesia yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Menurutnya, regulasi RI tidak mengenal dan tidak melegalkan jual-beli pulau, termasuk pulau-pulau kecil yang merupakan hak publik dan aset negara.

"Hal ini sekaligus menjawab pemberitaan yang menyebut pulau-pulau di Kepulauan Widi akan dilelang sebagaimana tertulis pada situs lelang asing Sotheby's Concierge Auctions yang berbasis di New York, Amerika Serikat," kata dia.

Wahyu menjelaskan berdasarkan peraturan perundang-undangan, gugusan Kepulauan Widi tidak boleh dimiliki oleh orang asing dan tidak boleh diperjualbelikan. Apalagi, 83 pulau-pulau kecil di Kepulauan Widi hampir seluruhnya merupakan kawasan hutan lindung dan perairannya masuk kawasan konservasi.

Ia menyebut badan hukum asing yang didirikan menurut hukum di Indonesia dan berkedudukan di Indonesia hanya dapat diberikan Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB). Hal tersebut juga berlaku bagi PT LII yang merupakan pengembang Kepulauan Widi di Maluku Utara.

"Jadi prinsipnya hanya pemanfaatan saja dan itu pun dilaksanakan secara ketat sesuai dengan regulasi yang berlaku dan tidak bisa diperjualbelikan," Jelas Wahyu.

Lebih lanjut, ia menyebut KKP sudah mengkoordinasikan permasalahan ini dengan pemerintah daerah, Kemendagri dan Badan Informasi dan Geospasial serta Pushidrosal TNI AL. Hal tersebut dilakukan agar permasalahan ini dapat ditangani secara komprehensif.

Menurut Wahyu sikap tegas KKP dalam menyikapi isu pelelangan Kepulauan Widi ini menunjukkan komitmen Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk melindungi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia.

Sebelumnya, berbagai upaya penertiban terhadap usaha pemanfaatan pesisir dan pulau kecil juga dilakukan oleh KKP di sejumlah wilayah di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Bertarung di langit

4 Kursi Pimpinan Tinggi Madya Otorita IKN Kosong, Mau Ngelamar?******

Koordinator Tim Informasi dan Komunikasi Tim Transisi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Sidik Pramono menyebut masih ada 4 jabatan pimpinan tinggi(JPT) madya yang masih kosong.

Saat ini, pihaknya membuka lowongan dan melakukan perekrutan untuk mengisi posisi tersebut. "Presiden telah membentuk Panitia Seleksi JPT madya di lingkungan otorita IKN untuk mengisi 4 posisi itu," ujarnya dilansir Antara di Samarinda, Sabtu (3/12).

Pembentukan panitia seleksi ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 140/TPA, tanggal 30 November 2022 tentang Pembentukan Pantia Seleksi JPT Madya di Lingkungan Otorita IKN.

Sedangkan empat posisi lowong yang dilakukan perekrutan itu adalah Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan, Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi, serta Deputi Bidang Sarana dan Prasarana.

Untuk panitia seleksi, kata Sidik, terdiri atas Ketua yang dijabat oleh Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, Sekretaris dijabat oleh Achmad Jaka Santos Adiwijaya, dan sejumlah anggota panitia.

Berdasarkan Peraturan Kepala Otorita IKN Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita IKN, susunan organisasi di bawah kepala dan wakil kepala Otorita IKN akan diisi oleh sejumlah JPT madya di lingkungan Otorita IKN.

JPT madya di bawah IKN itu adalah sekretariat, deputi bidang perencanaan dan pertanahan, deputi bidang pengendalian pembangunan, deputi bidang sosial, budaya, dan pemberdayaan masyarakat.

Kemudian, deputi bidang transformasi hijau dan digital, deputi bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam, deputi bidang pendanaan dan investasi, deputi bidang sarana dan prasarana, serta unit kerja hukum dan kepatuhan.

Sebelumnya, pada 13 Oktober 2022, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono melantik lima JPT Madya Otorita IKN, yakni sekretaris, deputi bidang pengendalian pembangunan, deputi bidang transformasi hijau dan digital, deputi lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta kepala unit hukum dan kepatuhan Otorita IKN.

"Pengisian jabatan dilakukan segera karena UU IKN mengharuskan Otorita IKN beroperasi paling lambat akhir tahun 2022. Pada 10 November lalu, Otorita IKN juga telah membuka seleksi terbuka untuk mengisi 27 posisi jabatan kepala biro atau direktur di lingkungan Otorita IKN," tandas Sidik.

[Gambas:Video CNN]

Manual Kelangsungan Hidup Dunia Reinkarnasi

PT LII Bantah Jual Kepulauan Widi di Situs Asing******

PT Leadership Islands Indonesia (LII) membantah kabar pelelangan Kepulauan Widi, Maluku Utara di situs Sotheby's Concierge Auctions.

PT LII merupakan perusahaan yang memegang izin untuk secara eksklusif menjalankan usaha di Kepulauan Widi.

Dalam rangka menarik investasi asing besar ke pengembangan Kepulauan Widi, LII mengambil langkah untuk bekerja sama dengan Sotheby's Auction Concierge yang berbasis di AS dan Inggris.

Hal ini bertujuan untuk menarik investor yang memiliki semangat dan visi yang sama dengan LII, yakni visi yang berfokus pada area konservasi skala besar, pembangunan yang berkelanjutan (sustainable), dan pemberdayaan masyarakat.

"Sotheby's Auction Concierge dan LII sama sekali tidak bermaksud untuk "menjual Pulau Widi" dan bahwa Sotheby's Auction Concierge dan LII memahami secara penuh bahwa pulau-pulau di Indonesia adalah milik negara Republik Indonesia dan karenanya kepulauan tidak dapat dimiliki oleh individu atau perusahaan swasta mana pun," bunyi pernyataan LII, dikutip dari situs www.widireserve.com, Senin (5/12).

Perusahaan menambahkan proses penggalian dana investasi melalui proses pelelangan atas interest di LII akan dilaksanakan di masa mendatang.

Investor terpilih adalah yang telah memenuhi persyaratan dan mendapat persetujuan dari LII. Salah satu syaratnya adalah yang investor harus berinvestasi dalam jumlah yang signifikan ke dalam pengembangan Kepulauan Widi.

Kepulauan Widi sendiri adalah salah satu ekosistem laut yang unik, kaya akan keragaman biota laut dan langka ditemui sehingga harus dilindungi untuk generasi mendatang.

Hal ini disebut telah menjadi dasar dan penggerak utama bagi LII dalam pengambilan segala keputusan dari sejak LII bertemu dengan instansi pemerintah pada 2014 silam.

"LII juga berkomitmen untuk mendanai kegiatan patroli Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Widi dan berencana untuk membuka Pusat Konservasi bersama dengan eco-lodge pertamanya di kepulauan tersebut pada 2024," ujar LII.

Sebelumnya, situs Sotheby's Concierge Auctions mencantumkan Kepulauan Widi dalam daftar barang yang mereka lelang. Pada situs tersebut, PT LII menawarkan pengelolaan pulau tersebut.

"Hukum Indonesia tak mengizinkan kepemilikan privat atas kepulauan, tetapi saham dalam bisnis dengan hak pengembangan dapat dijual kepada siapa pun," tulis PT LII di situs Sotheby's Concierge Auctions.

[Gambas:Video CNN]