slot 789 login

Sistem Penukaran Poin Super

Falga Group Dorong Pembangunan dengan Konsep Konstruksi Berkelanjutan******

Falga Group melalui anak perusahaan PT Cipta Sanalida Utama telah selesai mengerjakan proyek konstruksi dengan konsep sustainable constructiondalam pembangunan Terminal LPG Jayapura. Konstruksi berkelanjutan dalam untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) ini merupakan yang pertama di Papua.

CEO & Managing Partner Falga Group, Ronald Edy Simamora mengatakan penerapan sustainable constructiondi proyek ini meliputi penggunaan bahan material low emission. Misalnya jendela low emissionyang mampu mengurangi paparan sinar matahari dari luar ruangan.

Selain itu, kata Ronald, pihaknya juga memakai material recycleyang bisa didaur ulang dalam proyek pembangunan Terminal LPG tersebut.

Tidak hanya itu, pihaknya juga memiliki tenaga kerja bersertifikasi green building, sehingga semua bangunan yang dibangun terjamin ramah lingkungan.

"Lalu kami juga mempekerjakan 60 persen warga lokal dengan tujuan memberikan dampak sosial revenue ke masyarakat juga kami menerapkan workplace diversitydimana kami menggandeng kaum difabel untuk pekerjaan tertentu," jelasnya.

Untuk diketahui, selain konsumsi dan manufaktur, sektor konstruksi menjadi salah satu penopang roda perekonomian nasional tanah air. Sektor konstruksi mampu mendorong percepatan infrastruktur dan pembangunan di seluruh negeri.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi sektor konstruksi mencapai 10 persen untuk Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada 2022. Kontribusi ini menjadikan sektor konstruksi masuk dalam 5 besar sektor yang berperan dalam PDB.

Sektor ini pun turut menyumbang dalam upaya mencapai keberlanjutan lingkungan, pengurangan karbon, hingga SDG's.

Pemerintah pun terus menggenjot konsep sustainable constructiondemi menjaga keberlanjutan pembangunan yang lebih baik. Dengan begitu, pembangunan di Indonesia bisa sesuai dengan standar Environmental, Social and Governance (ESG) sekaligus membantu pencapaian Net Zero Emission (NZE) 2060.

Meski begitu, upaya tersebut masih belum maksimal, karena Indonesia masih berada di posisi bawah dalam pembangunan berkelanjutan berdasarkan data Green Finance Index Global 2022.

Data Green Finance Index Global dari seluruh kawasan Asia Pasifik atas penerapan sustainable construction, Indonesia khususnya di Jakarta, berada di peringkat 56 pada 2022.

Untuk itu, Falga Group sebagai Indonesian Incorporated Investment Holding Company secara konsisten berperan dan berkomitmen untuk mendorong dan meningkatkan proyek sustainable constructionyang berkelanjutan.

Lebih lanjut Ronald menegaskan, pihaknya mendorong agar proyek-proyek yang menerapkan sustainable constructionseperti di Terminal LPG Papua harus terus berlanjut. Sebab gedung-gedung yang ramah lingkungan memiliki banyak manfaat, mulai dari mengurangi emisi karbon co2 sampai 34 persen, hingga hemat sumber daya.

Berdasarkan data US Green Building Council, ketika gedung ramah lingkungan dibuat, bisa menghemat energi hingga 30 persen, serta hemat air 50 persen.

Selain itu, dari aspek finansial dapat bertambah pada kenaikan nilai properti. Berdasarkan data CoStar US, ketika gedung menerapkan konsep ramah lingkungan, nilai rental dapat naik hingga 10,9 persen, dan nilai jual properti naik 13,1 persen.

Kemudian secara pencitraan, perusahaan yang menerapkan sustainable constructionotomatis bisa membuat akses pendanaan besar ke perbankan.

Pun berdasarkan penelitian National Institute of Standards and Technology, gedung ramah lingkungan punya average lifespend60 tahun, lebih lama jika dibandingkan gedung konvensional yang hanya 40-50 tahun.

Ronald mengatakan, agar konsep sustainable constructiondapat terus berjalan dan meningkat penggunaannya, maka diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta dan masyarakat.

Dukungan itu seperti grand fundingatau tunjangan dana. Kemudian dukungan insentif pajak, dimana pengusaha harus mendapatkan pengurangan pajak penghasilan dan bebas pajak biaya impor.

"Karena pengalaman kami di lapangan ketika impor barang butuh 17-20 persen dana dari harga beli, dan ada juga insentif izin yang tolong dipercepat untuk proyek berkelanjutan," tambah Ronald.

Lalu dukungan lainnya yakni sertifikasi dan awarding. Menurutnya, Indonesia harus memiliki penghargaan kepada perusahaan yang sudah melakukan sustainable construction, agar menjadi motivasi serta pendorong bagi perusahaan yang telah dan belum melakukan sustainable construction.

"Kemudian juga tentunya edukasi dan sosialisasi kepada pelaku konstruksi," pungkasnya.

Departemen Penelitian Non Ilmiah

China Minta APBN Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat Jakarta******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan mengatakan Chinakekeh minta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi penjamin pinjaman utang proyek Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB).

Namun, Luhut tak mengamini tuntutan China tersebut. Ia merekomendasikan penjaminan dilakukan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) alias PII.

"Memang masih ada masalah psikologis ya, jadi mereka (China) maunya dari APBN. Tapi kita jelaskan prosedurnya akan panjang. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018," kata Luhut dalam konferensi pers di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Senin (10/4).

Di lain sisi, Luhut menyebut China hanya mau menurunkan bunga utang kereta cepat dari 4 persen ke level 3,4 persen. Luhut menyebut bunga utang tersebut masih terlalu tinggi dan pemerintah ingin bunga utang bisa turun sampai 2 persen.

Meski bunga masih cukup tinggi, Luhut mengatakan pemerintah tak masalah. Menurutnya, pemerintah bakal tetap membayarnya karena bunga itu sudah lebih baik dari bunga pinjaman luar negeri lainnya.

"Karena kalau kamu pinjam ke luar juga bunganya sekarang bisa 6 persen juga. Jadi 3,4 persen misalnya sampai situ, we are doing ok walaupun nggak oke-oke amat," dalih Luhut.

Dikonfirmasi terpisah, Direktur Utama PT PII Wahid Sutopo mengatakan belum menerima mandat dari Luhut soal proses penjaminan proyek KCJB tersebut. Kendati, ia menegaskan PT PII hadir untuk melaksanakan penjaminan pemerintah di proyek infrastruktur.

"Terkait proyek KCJB, sampai saat ini kami belum secara resmi menerima penugasan dari pemerintah dalam melakukan penjaminan proyek tersebut," kata Wahid kepada CNNIndonesia.com,Rabu (12/4).

"Namun, sekiranya akan mendapatkan penugasan untuk penjaminan KCJB, kami berkomitmen akan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Melawan Kaisar Jiwa Xuan

Sukses Midnight Sale, Siap******

Transmart sukses menggelar Midnight Sale alias promo gede-gedean sampai tengah malam pada 1 April 2023. Promo Midnight Sale tersebut membuat gerai-gerainya ramai diserbu pengunjung.

Founder sekaligus Chairman CT Corp Chairul Tanjung mengatakan Ramadan Midnight Sale masih akan ada sekali lagi di Transmart setelah 1 April 2023.

Lihat Juga : CT saat Midnight Sale: Barang di Transmart Lengkap dan Murah

Pada Transmart Midnight Sale tersebut, ada banjir promo diskon pada berbagai barang dan produk. Dengan diskon serba 20 persen, produk di Transmart jadi murah meriah. Misalnya, harga daging sapi di Transmart didiskon dari Rp130 ribu per kg jadi Rp104 ribu per kg.

Artinya konsumen bisa hemat Rp26 per kg. Harga ini jauh lebih murah dibandingkan harga di pasaran yang sudah mencapai Rp150 ribu per kg.

Tak hanya daging, produk lainnya seperti makanan, pembersih rumah tangga, kasur, barang elektronik, hingga sepeda listrik pun juga mendapat diskon spesial.

Yono, salah seorang konsumen asal Pondok Bambu, sengaja mendatangi Transmart Kokas pada 1 April 2023 karena mendapat informasi ada Midnight Sale. Dia membeli televisi hanya Rp2,3 juta dari harga semula Rp2,8 juta.

"Semoga program seperti ini makin sering dan nggak cuma satu hari," ujarnya, dikutip dari detikcom.

Lihat Juga : CT Pastikan Ramadan Midnight Sale Bakal Ada Lagi di Transmart

Nah, kabar baiknya masyarakat masih akan bisa merasakan promo gede-gedean Transmart dalam waktu dekat. Soalnya, Transmart bakal ada banjir promo jilid II di bulan ini juga!

Untuk bisa menikmati diskon dari Transmart, pelanggan cukup melakukan transaksi pembayaran menggunakan Allo Prime dari Allo Bank atau Kartu Kredit Bank Mega.

Tak perlu khawatir jika Anda belum punya akun Allo Prime ataupun kartu kredit Bank Mega. Tinggal unduh saja aplikasi Allo Bank lewat App Store atau Google Play Store di hp. Lalu, daftarkan diri untuk membuat akun.

Pistol Tuhan menangis darah

Perlukah Tarif TransJakarta Naik Jadi Rp5.000 di Jam Sibuk?******

PT Transportasi Jakarta atau TransJakarta berencana menaikkan tarif dari Rp3.500 menjadi Rp5.000 per perjalanan di saat jam sibuk.

Wacana kenaikan tarif ini terlihat dari akun twitter TransJakarta yang mengajak pengguna mengisi survei sampai 13 April mendatang, apakah setuju dilakukan penyesuaian.

Rencana kenaikan ini berawal dari usulan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) yang melihat tarif TransJakarta tidak pernah naik sejak 2007.

Menanggapi hal tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan rencana kenaikan tarif TransJakarta masih dibahas hingga saat ini.

"Belum, masih dibahas," kata Heru di Jakarta Timur.

Kenaikan tarif ini memang tanpa alasan yang pasti. Pasalnya, Provinsi DKI Jakarta juga masih tetap memberikan subsidi tiket atau Public Service Obligation (PSO) setiap tahunnya.

Lihat Juga : Menkeu Blak-blakan Skandal Ekspor Emas Batangan Rp189 T di Bea Cukai

Tahun lalu, Pemprov DKI bahkan mengalokasikan anggaran subsidi tiket TransJakarta sebesar Rp3,9 triliun dari rencana awal Rp3,5 triliun.

Pengamat Transportasi Yayat Supriatna menilai rencana kenaikan tarif TransJakarta ini memang terlalu mendadak dan tanpa alasan yang jelas.

Kendati, ia menilai wacana kenaikan tarif wajar dilakukan jika pemerintah mengurangi subsidi atau kerugian perusahaan cukup besar.

Toh, sampai saat ini subsidi yang diberikan tetap besar dan mempertimbangkan jumlah pengguna yang bakal menggunakan moda transportasi umum tersebut setiap tahunnya.

Lihat Juga : Kemenhub Siap Kerja Sama dengan KPK Usai Pejabat DJKA Kena OTT

Karenanya, ia menekankan jika TransJakarta ingin menaikkan tarif, maka harus mengutarakan alasannya dengan jelas.

"Pertimbangan kenaikan ini harus jelas dasar argumentasinya. Apakah karena subsidi dikurangi atau ada kebijakan lain terkait biaya operasional yang makin mahal atau tinggi atau terkait dengan bisnis plan dari TransJakarta," ujar Yayat kepada CNNIndonesia.com.

Dengan demikian, masyarakat pun bisa mempunyai gambaran bahwa tarif memang harus naik. Jangan sampai kenaikan tarif justru menurunkan jumlah pengguna transportasi umum.

Apalagi, meski beberapa masyarakat setuju kenaikan tarif karena akan tetap lebih murah dibandingkan transportasi lain. Namun, pasti tetap ada pelanggan yang memang tidak memiliki pendapatan yang memadai untuk membayar tarif lebih besar dari saat ini.

Lihat Juga : Kemenhub Buka Suara Soal OTT Pejabat DJKA Jateng di Semarang

"Kalau dinaikkan, sementara pendapatan masyarakat tidak banyak yang berubah ini akan jadi beban karena tarifnya akan menambah biaya pengeluaran atau mengurangi kesejahteraan karena tingginya biaya transportasi," jelasnya.

Sementara itu, Pengamat Transportasi sekaligus Dosen Teknik Sipil Universitas Indonesia Andyka Kusuma secara menilai kenaikan tarif TransJakarta sudah sewajarnya dilakukan. Apalagi, tarifnya tak berubah sejak 16 tahun lalu.

"Dengan layanan yang sudah cukup luas seperti sekarang ini, sepertinya tidak fair kalau kita masih mempertahankan tarif yang ada," kata dia.

Jika dihitung dengan kenaikan inflasi sejak 2007 sampai sekarang, penyesuaian tarif dari Rp3.500 - Rp4.000 menjadi Rp5.000 sangat tepat. Namun, memang kenaikan ini bisa dibarengi dengan peningkatan layanan, seperti integrasi lebih luas dengan moda transportasi lainnya.

"Penyesuaian tarif suatu keniscayaan, di mana kita mendorong TransJakarta untuk terus memperluas layanan dan integrasi tarif dengan moda lain secepatnya dapat terlaksana," jelasnya.

Dengan integrasi yang lebih luas dengan moda transportasi lain, tujuan pemerintah untuk masyarakat lebih banyak berpindah ke kendaraan umum akan makin cepat terwujud. Sehingga, kemacetan juga bisa berkurang terutama di DKI Jakarta.

"Layanan yang terintegrasi ini, akan lebih menarik minat untuk berpindah menggunakan transportasi publik dan meninggalkan kendaraan pribadinya," imbuhnya.

Adapun untuk besaran kenaikan tarif ideal setelah tidak ada perubahan sejak puluhan tahun lalu, Andyka menilai harus menunggu hasil survei yang dilakukan oleh TransJakarta.

"Harus dipastikan pakai survei preferensi dulu mbak untuk angka pastinya," pungkas Andyka.

Kondisi Keuangan TransJakarta

Mendobrak Alam Kesengsaraan Surgawi

Mengintip Kondisi Keuangan Transjakarta di Tengah Isu Tarif Naik******

PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta melalui akun media sosialnya mengajak pengguna untuk mengisi survei kenaikan tarifhingga 13 April mendatang.

Hal tersebut dilakukan setelah Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) mengusulkan kenaikan tarif transportasi tersebut.

"Adanya usulan penyesuaian tarif Transjakarta dari Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) menjadi Rp4.000 dan Rp5.000 pada waktu sibuk (07:01-10:00 dan 16:01-21:00)," tulis TransJakarta, Senin (10/4).

Lantas, seperti apa kondisi keuangannya Transjakarta sehingga ada survei soal kenaikan tarif?

Mengutip laporan tahunan perusahaan, jumlah pendapatan usaha Transjakarta menyentuh Rp3,06 triliun pada 2021. Angka ini turun dibandingkan capaian pada 2020 dan 2019 yang masing-masing mencapai Rp3,07 triliun dan Rp3,3 triliun.

Lebih rinci, total pendapatan 2021 itu terdiri dari jumlah pendapatan jasa layanan angkutan umum dan pelayanan publik sebesar Rp2,99 triliun, pendapatan dari sponsor Rp9,57 miliar, dan pendapatan non angkutan Rp54,55 miliar.

Sementara itu total laba (rugi) komprehensif tahun berjalan mencapai Rp280,07 miliar pada 2021. Angka ini turun dibandingkan 2020 yang mencapai Rp366,85 miliar.

Selanjutnya, kas dan setara kas Transjakarta 2021 mencapai Rp2,63 triliun. Angka ini lebih tinggi dari 2020 yang hanya mencapai Rp1,57 triliun.

Aset lancar Transjakarta mencapai Rp3,81 triliun pada 2021. Angka ini lebih tinggi dari capaian 2021 yang hanya Rp3,4 triliun.

Sedangkan aset tidak lancar mencapai Rp3,5 triliun pada 2021. Angka ini lebih rendah dibanding aset tidak lancar 2020 yang mencapai Rp3,65 triliun.

Sementara jumlah aset Transjakarta mencapai Rp7,31 triliun pada 2021. Angka ini lebih tinggi dibanding aset pada 2020 yang mencapai Rp7,06 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Lebih lanjut, jumlah liabilitas Transjakarta mencapai Rp2,27 triliun pada 2021, lebih tinggi dibanding 2020 yang mencapai Rp2,21 triliun.

Adapun jumlah ekuitas Transjakarta mencapai Rp5,04 triliun pada 2021. Jumlah ini lebih tinggi dibanding 2020 yang mencapai RP4,84 triliun.

Sistem bantuan yang sangat baik

Mengintip Bahaya jika RI Turuti Kemauan China di Proyek Kereta Cepat******

Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) kembali menjadi sorotan usai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan gagal menegosiasikan keinginan pemerintah Indonesia agar bunga pinjaman proyek itu turun dari 4 persen ke 2 persen.

Dari hasil negosiasi Luhut dengan China, Negeri Tirai Bambu hanya mau menurunkan bunga utang kereta cepat di level 3,4 persen.

Adapun total pinjaman yang dinegosiasikan Indonesia ke China Development Bank (CDB) sebesar US0 juta atau Rp8,3 triliun (kurs Rp14.841 per dolar AS). Utang itu akan digunakan untuk membiayai pembengkakan biaya (cost overrun) KCJB sebesar US,2 miliar atau Rp17,8 triliun.

Pinjaman tersebut merupakan bagian dari struktur pembiayaan KCJB yang membuat China dan Indonesia yang ikut menanggung beban cost overrun, di mana 25 persen berasal dari ekuitas konsorsium dan 75 persen dari pinjaman dari CBD.

Pemerintah sendiri sudah menyuntikkan penyertaan modal negara (PMN) Rp3,2 triliun ke KAI untuk memenuhi porsi ekuitas konsorsium Indonesia di KCIC.

Sedangkan dalam porsi pinjaman 75 persen, Indonesia menanggung 60 persen dan China 40 persen. Maka dari itu porsi utang Indonesia adalah 75 persen dikalikan US,2 miliar kemudian dikalikan 60 persen sehingga diperoleh sekitar US0 juta.

Luhut menyebut pemerintah tidak akan menyerah dan akan kembali bernegosiasi agar bunga pinjaman utang itu bisa di bawah 3,4 persen.

"Kemarin dia sudah mau turun dari 4 persen, tapi angkanya kita mau lebih rendah lagi. Offer pertama 3,4 persen dari 4 persen, tapi kita masih ingin lebih rendah lagi kalau bisa. Maunya kita 2 (persen)," ujar Luhut dalam konferensi pers, Senin (10/4).

Kendati demikian, Luhut yakin pemerintah mampu membayar bunga 3,4 persen tersebut. Ia berharap jangan pernah ada yang meragukan pemerintah di tengah penerimaan pajak yang tokcer.

"Enggak ada masalah. Kamu kok meragukan negaramu sih. Kamu jangan underestimate, negara kita makin efisien makin baik. Lihat penerimaan pajak kita naik 48,6 persen tahun lalu. Karena banyak efisiensi, efisiensi batu bara efisiensi mesin segala macam. Itu kadang kita nggak sadar," pungkasnya.

Bukan hanya tak mau menurunkan bunga, China juga kekeh minta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi penjamin untuk pinjaman untuk proyek tersebut.

Namun Luhut tak mengiyakan permintaan China itu. Ia justru merekomendasikan penjaminan dilakukan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) alias PII.

"Memang masih ada masalah psikologis ya, jadi mereka (China) maunya dari APBN. Tapi kita jelaskan prosedurnya akan panjang. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018," kata Luhut.

Lantas apa dampak yang dirasakan Indonesia jika China tidak mau menurunkan bunga dan meminta APBN sebagai jaminan?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan meski China tidak mau menurunkan bunga, bukan berarti Indonesia berpotensi gagal bayar. Hanya saja, beban utang yang ditanggung akan sangat berat dan ujungnya akan mengandalkan APBN.

"Kalau asumsinya penerimaan pajak tinggi sehingga kemampuan bayar utang tinggi itu sepertinya kurang tepat. Bisa dilihat rasio pajak kita kan jelek naik turun di 8-10 persen, itu pun kemarin karena dapat durian runtuh batu bara saja jadi naik, tahun ini rasio pajaknya turun lagi," kata Bhima kepada CNNIndonesia.com, Rabu (12/4).

Namun, Bhima mengatakan kalau sampai utang tersebut gagal dibayar, maka konsesi pengelolaan kereta cepat bisa diambil alih kreditur China. Bahkan pemasukan dari tiket kereta pun akan langsung jadi pendapatan kreditur.

Lihat Juga : Elon Musk 'Pamer' PHK 80 Persen Karyawan Twitter

Gagal bayar utang juga bisa berimbas pada merosotnya rating surat utang pemerintah di mana investor tidak lagi percaya, dan bisa membuat rupiah melemah cukup dalam karena keluarnya dana asing. Defisit APBN pun bisa melebar dan sulit ditutup dengan penerbitan utang baru.

Menurut Bhima, yang menjadi masalah sebenarnya bukan soal negosiasi bunga, tapi persoalan menanggung biaya risiko cost overrun. Kalau bicara bunga, imbuhnya, pemerintah Indonesia yang tetap keluar uang baik melalui BUMN maupun APBN langsung.

"Pengajuan pinjaman baru untuk menutup cost overrun hanya untungkan pihak kreditur karena pembengkakan biaya juga dimulai dari kesalahan proses perencanaan di awal atau feasibility study. Waktu itu proses perencanaan proyek over optimis dan kreditur menawarkan bunga murah, tapi begitu dijalankan ada biaya bengkak. Apa semua full tanggung jawab BUMN dan pemerintah Indonesia? Ini kan kurang fair," kata Bhima.

Proyek kereta cepat harusnya tak dikaitkan dengan penerimaan negara