bos777

Bagikan catatan sejarah

topslot88

Rihanna lakukan konser penuh pertama di acara pernikahan di India******

Jakarta (ANTARA) - Rihanna kembali tampil di panggung pre-weddingAnant Ambani dan Radhika Merchant di Jamnagar, India, pada Jumat (1/3).

Penyanyi ini tampil di pesta mewah yang merupakan bagian dari perayaan calon pengantin baru, yang akan secara resmi menikah pada 12 Juli di Mumbai.

Daftar tamu yang berjumlah hampir 1.200 orang termasuk Rihanna serta Bill Gates, Mark Zuckerberg, Sunder Picha, Ivanka Trump dan selebriti Bollywood Shah Rukh Khan.

Baca juga: Rihanna jadi pengisi suara "The Smurfs Movie" yang tayang 2025 nanti

Melansir Billboard pada Sabtu (2/3), dikabarkan ada 19 lagu di set list Jumat malam.

Ia membawakan “Bitch Better Have My Money,” “Work,” “Umbrella,” “Stay,” “All of the Lights,” “We Found Love,” “Diamonds” dan lainnya.

“Pertunjukannya adalah yang terbaik,” kata Rihanna di depan kamera pasca konser, sambil didekati oleh paparazzi.

Meskipun Rihanna tampil untuk pertunjukan paruh waktu Super Bowl dan Oscar tahun lalu, dia belum melakukan konser penuh sejak Anti World Tour pada tahun 2016.

“Saya belum pernah melakukan pertunjukan nyata dalam delapan tahun,” tambahnya.

Baca juga: Rihanna rilis lagu "Lift Me Up"

Ambani adalah putra multi-miliarder Mukesh Ambani, ketua dan direktur pelaksana Reliance Industries, dan Nita Ambani, pendiri Reliance Foundation. Sedangkan Merchant adalah putri dari Viren Merchant, CEO Encore Healthcare Pvt. Ltd., dan pengusaha Shaila Merchant.

Dinasti Ambani terkenal dengan pesta pernikahan yang mewah. Ketika putri Mukesh, Isha, menikah pada tahun 2018, Beyoncé tampil di upacara tersebut, dan ketika putra tertua raksasa bisnis tersebut, Akash, menikah pada tahun 2019, Chris Martin dari Coldplay dan Chainsmokers diundang tampil.

Baca juga: Rihanna dinobatkan jadi wanita muda terkaya di Amerika Serikat

Penerjemah: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Seni Penciptaan dan Pemurnian Tubuh

slot nexus gampang menang

Menko Airlangga bahas kerja sama strategis dengan Menteri Inggris******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membahas kerja sama strategis bersama Menteri Inggris untuk Indo-Pasifik Anne-Marie Trevelyan dan mengapresiasi dukungan Inggris kepada upaya Indonesia menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

“Pertemuan juga membahas beberapa isu kerja sama lainnya, misalkan di bidang kesehatan dan produk farmasi, pertanian termasuk pengembangan komoditas kelapa sawit yang berkelanjutan, serta sektor maritim dan perikanan,” ujar Airlangga dalam pernyataannya di Jakarta, Sabtu.

Ia mengatakan bahwa pertemuan tersebut juga membahas mengenai reformasi World Trade Organization (WTO) dalam pertemuan WTO's 13th Ministerial Conference (MC13) yang berlangsung di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, 26-29 Februari lalu.

Selain itu, kedua menteri tersebut membicarakan perkembangan perjanjian dagang Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). Inggris resmi menjadi anggota ke-12 CPTPP pada pertengahan tahun lalu.

Airlangga menyatakan bahwa jika nantinya Indonesia jadi bergabung ke dalam CPTPP, hal tersebut dapat dimanfaatkan Indonesia untuk meningkatkan perdagangan, investasi, serta kerja sama teknis dengan negara mitra kawasan lainnya.

Trevelyan pun menyampaikan bahwa pemerintah Inggris siap memberikan dukungan kepada Indonesia jika bergabung menjadi anggota CPTPP.

“Mungkin butuh waktu sekitar dua tahun dari proses pengajuan hingga resmi menjadi negara anggota CPTPP. Terdapat beberapa ketentuan yang perlu disiapkan, untuk itu Pemerintah Inggris juga siap untuk memberikan dukungan kepada Indonesia untuk bergabung dalam CPTPP,” ucapnya.

 

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2024

Menimbulkan malapetaka pada perusahaan-perusahaan Jepang

cara dapat uang dari iklan youtube

Pj Gubernur: Masyarakat antusias saksikan F1 Powerboat 2024******

Medan (ANTARA) - Penjabat Gubernur Sumatera Utara Hassanudin mengatakan masyarakat di wilayahnya sangat antusias menyaksikan kejuaraan F1 Powerboat 2024 yang dilaksanakan di Balige, Kabupaten Toba, 2-3 Maret 2024.

"Masyarakat maupun wisatawan sangat antusias.Masyarakat tumpah ruah di tepian danau, di jalan-jalan sangat padat," ujar Hassanudin usai pimpin Lap Parade F1 Powerboat di Balige, Kabupaten Toba, Sabtu.

Menurutnya, dengan tingginya kunjungan wisatawan ke acara balap air internasional itu sangat berdampak positif bagi perekonomian masyarakat maupun daerah.

"Antusias masyarakat yang membludak tentunya akan meningkatkan perputaran perekonomian daerah. Kita berharap besok seperti tahun lalu," kata dia.

Baca juga: H20 Racing: Penyelenggara lain harus belajar dari seri Danau Toba 2024

Baca juga: Stefan Arand: Gelombang air dan cuaca panas Danau Toba jadi tantangan

Dikatakan Hassanudin perputaran uang pada kejuaraan F1 Powerboat tahun 2023 mencapai ratusan milliar rupiah. Untuk itu, ia berharap kejuaraan F1 Powerboat 2024 dapat terlaksana dengan baik agar kesuksesan tahun lalu dapat terulang kembali.

"Di tahun lalu juga perputaran perekonomian mencapai ratusan miliar, kita harap tahun ini bisa melebihi tahun lalu," sebutnya.

Dalam menyukseskan kegiatan internasional itu, pihaknya bersama pemangku kebijakan terkait sudah mempersiapkan seluruh kebutuhan dengan maksimal.

"Semua kebutuhan persiapan penyelenggaraan telah didukung penuh oleh Pemprov, mulai dari infrastruktur maupun hal teknis lainnya seperti penyediaan shuttle bus untuk mengangkut pengunjung dari kantong-kantong parkir menuju lokasi perlombaan. Pemprov dan masyarakat sangat terbuka untuk menerima wisatawan yang datang ke Danau Toba," ujarnya

Sementara itu, Bupati Toba, Sumatera Utara, Poltak Sitorus memandang pelaksanaan balap perahu cepat internasional F1 Powerboat membawa dampak ganda bagi kawasan Danau Toba, baik dari sisi pariwisata maupun bagi pelaku UMKM.

"Kami bangga dengan digelarnya F1 Powerboat yang kedua kali di Danau Toba. Ini tentunya juga menjadi ajang promosi yang sangat bagus bagi Danau Toba di dunia. Salah satu tujuan kejuaraan itu adalah destinasi pariwisata di Toba mengalami kenaikan kelas hingga berkelas internasional," katanya di Toba, Sabtu.

Dengan adanya kejuaraan internasional tersebut, kata dia mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan ke daerah itu. Pada tahun 2022 ada kunjungan 1 juta orang, berikutnya tahun 2023 naik 100 persen menjadi 2 juta kunjungan wisatawan saat F1 Powerboat pertama di gelar.

"Bila seorang wisatawan itu menghabiskan uang nya di Toba sebanyak Rp500 ribu. Maka, uang yang berputar di Toba sebesar Rp1 triliun. kali ini selain F1 Powerbiat, juga ada Aquabike Indonesia Championship, Lomba Solu Bolon dan hiburan band seperti Wali, Radja dan Ada Band," katanya.*

Baca juga: Penyelenggara apresiasi Polri terkait pengamanan F1 Power Boat

Baca juga: Gubernur: Okupansi penginapan di Toba naik 100 persen

Pewarta: Anggi Luthfi Panggabean
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar Wu dari Jiuzhou

slot gacor bonus new member 100 to kecil

Menjaga APBN yang berdaulat dan tangguh meredam guncangan******

Kini, Pemerintah saat ini juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Jakarta (ANTARA) - Berlangsungnya ketahanan suatu negara salah satunya ditentukan oleh kebijakan fiskal. Anggaran negara yang sehat dengan pengelolaan yang bijaksana menjadi penentu kemampuan suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Tak terkecuali Indonesia. Republik ini perlu memastikan pengelolaan instrumen fiskal, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dikelola secara akuntabel agar keberlangsungan negara dapat terjaga dengan baik.

Kesadaran itu telah diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Beberapa waktu lalu, saat Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, Februari lalu, dia menegaskan APBN harus dikelola secara akuntabel. Pasalnya, APBN merupakan instrumen yang menjadi penyokong negara dalam menghadapi gejolak ekonomi sekaligus untuk mencapai tujuan negara.

APBN mulanya merupakan warisan kolonial yang disusun berdasarkan Indische Comptablitetiswet(ICW), yang kemudian dipatenkan melalui Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 setelah Indonesia merdeka. Penyusunan APBN dilakukan oleh perhitungan anggaran oleh Pemerintah lalu diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), praktik yang masih berlaku hingga sekarang.

Namun, dalam jejak historis, penyusunan APBN mengalami berbagai dinamika. Fiskal negara pada era Soekarno kerap mengalami defisit karena pengeluaran besar-besaran untuk bidang militer demi mempertahankan kemerdekaan, yang berlanjut terciptanya inflasi tinggi usai Pemerintah memutuskan mencetak uang untuk membiayai pengeluaran.

Tak kunjung membaik, Soekarno membubarkan DPR pada akhir 1950-an usai APBN yang diajukannya ditolak. Dia juga mengeluarkan Perppu Nomor 6 Tahun 1960 untuk menetapkan APBN dan memecah posisi Menteri Keuangan menjadi beberapa jabatan menteri.

APBN kemudian bergerak pada arah baru di bawah pengelolaan Menteri Keuangan Ali Wardhana pada era Orde Baru. Kebijakan fiskal dirancang untuk berimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Susunan Kementerian Keuangan pada era itu, atau disebut sebagai Departemen Keuangan, terus mengalami perubahan.

Inflasi berhasil ditekan, namun utang makin membengkak karena penerimaan negara kebanyakan bersumber dari utang luar negeri.

Instrumen fiskal negara akhirnya mengalami perubahan fundamental pascakrisis ekonomi 1997-1998 dan jatuhnya rezim Orde Baru. Format APBN disusun berdasarkan standar internasional Government Finance Statistic (GFS), di mana pinjaman bukan diklasifikasikan sebagai penerimaan negara melainkan sumber pembiayaan.

Pada masa itu juga lahir paket undang-undang pengelolaan keuangan negara yang menggantikan ICW warisan Belanda, di antaranya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 

APBN pada masa Jokowi

APBN pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) juga tak luput mengalami banyak gejolak. Salah satunya pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia pada awal 2020 lalu yang menjadi hantaman keras bagi keuangan negara.

Pada periode krisis itu, APBN perlu hadir untuk memberikan perlindungan kesehatan serta kebutuhan hidup rakyat.

Di bawah kendali Sri Mulyani, anggaran negara menyediakan alokasi khusus untuk COVID-19 yang mulanya sebesar Rp52,4 triliun pada 2020, kemudian meningkat 81,3 persen menjadi Rp188 triliun pada tahun berikutnya. Anggaran COVID-19 baru ditekan pada 2022 setelah kondisi mulai pulih dan dihilangkan pada 2023.

Sementara itu, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang digunakan untuk memberikan insentif dan subsidi naik signifikan pada masa pandemi. Pada 2019, anggaran perlinsos digelontorkan sebesar Rp308,4 triliun. Lalu, naik 61,5 persen pada 2020 menjadi Rp498 triliun. Anggaran perlinsos pada tahun berikutnya terus bertahan di atas Rp400 triliun, hingga terakhir pemerintah menganggarkan sebesar Rp496,8 triliun pada APBN 2024.

Selain pandemi, perekonomian juga dihadapkan dengan berbagai guncangan lainnya, seperti konflik geopolitik yang berdampak pada pasokan dan harga energi-pangan, perubahan iklim, serta kebijakan moneter global.

Berbagai krisis yang muncul membuat banyak negara mengalami perlambatan ekonomi, tak terkecuali Indonesia yang pertumbuhan ekonominya pernah terjerembap hingga minus 2,07 persen (year-on-year/yoy) pada 2020.

Untuk memulihkan perekonomian, Pemerintah menyusun berbagai reformasi ekonomi, misalnya, memberikan stimulus APBN untuk meningkatkan daya beli masyarakat. APBN sebagai instrumen fiskal juga bekerja sama dengan kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) untuk mengendalikan inflasi agar kinerja konsumsi rumah tangga dapat terjaga.

Fiskal negara juga diperankan sebagai katalisator transformasi ekonomi, terutama mengenai pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk menyokong pergerakan ekonomi yang diharapkan dapat mencapai pemerataan. Sementara pembangunan SDM diwujudkan melalui pendidikan, kesehatan, dan perlinsos.

Di samping itu, untuk makin memperkuat fundamental perekonomian nasional, pemerintahan Jokowi berupaya melakukan reformasi struktural yang diwujudkan dengan kelahiran sejumlah UU di bidang fiskal, di antaranya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dengan berbagai respons fiskal terhadap gejolak ekonomi itu, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, tepatnya 5,05 persen pada 2023, di tengah melemahnya perekonomian global. Dengan pencapaian itu pun, defisit fiskal tetap terjaga, di mana APBN mencetak defisit 1,65 persen pada tahun yang sama.

Sri Mulyani, dalam pertemuannya dengan Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers, berbangga mengatakan APBN mampu menjaga perekonomian sekaligus melanjutkan agenda pembangunan Indonesia tanpa harus mengorbankan kesehatan dan kredibilitasnya.


APBN transisi

APBN kini sedang diuji di tengah fase transisi pemerintahan. Terakhir kali Indonesia mengalami transisi pemerintahan hampir 10 tahun silam.

Kala itu, digunakan APBN Perubahan untuk menyikapi pergantian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi. Pemerintahan SBY hanya mencantumkan anggaran untuk fungsi-fungsi dasar pemerintahan (baseline) saat menyusun APBN 2015. Hal itu dilakukan guna memberikan ruang fiskal untuk pemerintahan berikutnya, yang kemudian disempurnakan oleh Jokowi dengan program-program yang ia janjikan.

Kini, Pemerintah juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, saat dihubungi ANTARA mengingatkan bahwa APBN pada masa transisi harus dilakukan pemantauan dan evaluasi. Dari sisi penerimaan negara, misalnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perlu terus dioptimalkan agar penerimaan tak bergantung dengan pajak dan cukai.

Sementara dari sisi pengeluaran, ia menggarisbawahi pentingnya alokasi anggaran yang ditujukan pada program-program prioritas produktif serta memiliki efek berganda (multiplier effect) lebih besar.

Terlebih ke depan, perekonomian diperkirakan masih sarat tantangan. Oleh karena itu, APBN harus disiapkan agar dapat tangguh menahan guncangan perekonomian sehingga dapat hadir untuk melindungi rakyat.



 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Meng Hailan Ye Chengjun

slot wd 20

Dinkes catat pada minggu ketiga Februari kasus DBD Jatim capai 3.638******

Surabaya (ANTARA) - Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur mencatat kasus Demam Berdarah (DBD) di Jawa Timur hingga Februari pada minggu ketiga mencapai 3.638 kasus.

Angka tersebut meningkat jika dibanding pada 2023 dengan keseluruhan kasus hingga Desember sebanyak 9.041.

Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jawa Timur drg Sulvi Anggraeni di Surabaya, Sabtu mengatakan dengan tingginya angka kasus DBD diawal tahun, pihaknya memprediksi angka kasus DBD di Jatim hingga akhir 2024 dapat melebihi angka di tahun lalu.

"Kalau diprediksi misalnya tiga kalinya sudah 9.000 lebih, jadi minimal bisa hampir sama atau bisa melebihi dari kasus pada 2023," ujar Sulvi usai Talkshow Langkah Bersama Cegah DBD di salah satu mal di Surabaya.

drg Sulvi menjelaskan, angka DBD paling tinggi terjadi Kabupaten Probolinggo, yakni mencapai 600 kasus, sementara di Surabaya sendiri saat ini tercatat lebih dari 30.

"Untuk Surabaya Alhamdulillah memang masih terkendali dibandingkan beberapa kabupaten kota yang kasusnya cukup banyak, tapi memang sudah mulai ada peningkatan," katanya.

Tren peningkatan tersebut, kata dia, di setiap musim penghujan datang, bisa di akhir atau awal tahun.

"Mungkin waktunya bergeser-geser sedikit bulannya, tapi memang peningkatannya lebih banyak di musim penghujan. Cuaca memang saat ini tidak bisa diprediksi. Kemarin waktu awal-awal Januari sebenarnya memang masih datar tiba-tiba naik lagi di Januari akhir sampai Februari," ujarnya.

Dia menambahkan, salah satu upaya pencegahan DBD adalah dengan menerapkan PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk) 3M (Menguras, Menutup, Mendaur Ulang) Plus.

Selain itu, upaya pencegahan DBD adalah dengan pemberian Vaksin DBD, vaksin DBD TAK-003 diproduksi oleh perusahaan asal Jepang Takeda.

"Saat ini vaksin DBD baru bisa didapatkan dengan biaya pribadi, karena pemerintah belum memasukkannya dalam program. Kalau masyarakat mampu silakan membeli, karena kalau dilihat dari harganya itu jauh lebih murah dibandingkan kalau sudah terkena DBD dan harus mendapat perawatan di rumah sakit, itu pilihannya masyarakat," tuturnya.

Oleh karena itu, pihaknya tetap mendukung adanya Vaksin DBD dari Takeda karena sudah dilakukan penelitian dan terbukti aman.

"Kami dari sektor kesehatan dari Kementerian Kesehatan maupun Kesehatan Provinsi juga mendukung asal tidak melupakan PSN 3M plus vaksinasi tetap jalan," jelas dia.

Sementara itu, Presiden Direktur PT Takeda Innovative Medicines Andreas Gutknecht mengatakan pihaknya memastikan vaksin DBD TAK-003 dapat diakses oleh masyarakat luas di Surabaya dan Jawa Timur.

Pihaknya pun bekerjasama dengan pemerintah untuk mencegah adanya kasus DBD secara efektif.

"Jadi komitmen kami lebih dari sekadar vaksin, yaitu kami mendukung Indonesia untuk mencapai target nol kematian akibat dengue pada 2030," ucapnya.

Baca juga: IDI: Musim pancaroba berpotensi tingkatkan kasus DBD

Baca juga: Faskes Jabar diinstruksikan siaga antisipasi peningkatan kasus DBD

Baca juga: 11 anak meninggal akibat DBD di Jepara dalam dua bulan terakhir

Pewarta: Indra Setiawan/Naufal
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Berbaris menuju Evernight

slot gacor terpercaya 2022

Badan Meteorologi Jepang peringatkan lebih banyak gempa di timur Tokyo******

Tokyo (ANTARA) - Badan meteorologi Jepang memperingatkan akan terjadi lebih banyak gempa bumi di Prefektur Chiba, di timur Tokyo, setelah serangkaian gempa dalam beberapa hari terakhir, serta mendeteksi adanya pergerakan pelan (slow-slip) lempeng tektonik lepas pantai.

Peristiwa slow-slip diyakini terjadi di Semenanjung Boso di perbatasan antara lempeng benua dan lempeng Laut Filipina, menurut Otoritas Informasi Geospasial Jepang.

Pergerakan kerak yang tidak normal terdeteksi sekitar Senin (26/2). Berdasarkan data yang dikumpulkan hingga Rabu (28/2), pergerakan lempeng bumi hingga sekitar 2 sentimeter diperkirakan terjadi pada permukaan batas lempeng, kata organisasi tersebut pada Jumat (1/3).

Sejumlah gempa bumi terjadi ketika tekanan pada garis patahan atau area antara lempeng tektonik menumpuk dan pecah.

Pergerakan cepat pada bidang sesar, yang biasanya mengakibatkan gempa bumi, merupakan pelepasan regangan yang terlihat dalam jangka waktu beberapa detik, sedangkan pergerakan lambat pada bidang sesar merupakan pergerakan yang dapat berlangsung selama berhari-hari atau bahkan bertahun-tahun.

Menurut Badan Meteorologi Jepang, aktivitas seismik meningkat relatif sejak Senin di lepas pantai timur Prefektur Chiba, termasuk gempa berkekuatan 4,9 pada hari Kamis dan gempa berkekuatan M5,2 pada Jumat.

Mengingat rekor gempa yang pernah terjadi di wilayah tersebut, badan tersebut pada Jumat meminta masyarakat untuk mewaspadai “gempa kuat,” dengan menyebutkan kemungkinan gempa yang berkekuatan skala kurang dari 5, dari skala intensitas seismik Jepang 7.

Tingkat skala lebih rendah dari 5 didefinisikan sebagai situasi di mana orang-orang merasa perlu untuk memegang sesuatu yang stabil dan barang-barang di rak dapat terjatuh.

Peristiwa slow-slipjuga telah diamati di Semenanjung Boso sebanyak enam kali antara Mei 1996 dan Juni 2018, menurut Otoritas Informasi Geospasial Jepang.

Baca juga: Kaisar Jepang sampaikan duka cita bagi korban gempa bumi
Baca juga: Tantangan logistik hambat kegiatan relawan di daerah gempa Jepang
Baca juga: Kota di Jepang wajibkan penggunaan multibahasa pada aturan sampah

Sumber: Kyodo

Penerjemah: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024