megajudi

Pahlawan seni bela diri yang hebat

Erick Thohir Rombak Jajaran Direksi Jasa Raharja******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Indonesia Financial Group (IFG) merombak jajaran direksi PT Jasa Raharja.

Erick mengangkat Harwan Muldidarmawan sebagai direktur manajemen risiko dan teknologi informasi, menggantikan Amos Sampetoding yang masa jabatannya telah berakhir. Sementara Harwan sebelumnya menjabat sebagai corporate secretary. Kemudian, Dewi Aryani Suzana juga kembali diangkat sebagai direktur operasional.

Pergantian jabatan itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri BUMN dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Nomor: SK254/MBU/09/2023 dan Nomor: 27/KepSir-PS/BPUI/IX/2023 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatus Jabatan, dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

"Segenap manajemen dan keluarga besar Jasa Raharja mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Amos atas pengabdiannya. Dan selamat kepada Ibu Dewi dan Bapak Harwan atas pengangkatannya sebagai anggota direksi," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (12/9).

Dengan adanya pergantian tersebut, maka susunan dewan direksi Jasa Raharja menjadi sebagai berikut:

Direktur Utama: Rivan A. Purwantono

Direktur Keuangan: Bayu Rafisukmawan

Direktur Operasional: Dewi Aryani Suzana

Direktur SDM dan Umum: Rubi Handojo

Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko: Harwan Muldidarmawan

Direktur Hubungan Kelembagaan: Munadi Herlambang

[Gambas:Video CNN]

Pelancong Tanpa Batas

Bos Bappenas Ungkit Penyakit Ekonomi RI: Biaya Logistik Mahal******

Menteri PPN/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfamengungkapkan biaya logistik domestik RI masih jauh lebih mahal dibanding ekspor.

Ia menuturkan saat ini biaya logistik domestik mencapai 14,1 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Sementara biaya logistik untuk ekspor 8,98 persen terhadap PDB.

"Hari ini hasil kajian logistik di Bappenas untuk domestik 14,1 persen dan ekspor logistic cost8,98 persen," kata Suharso dalam acara 'Era Baru Biaya Logistik untuk Indonesia Emas 2045' di Jakarta, Kamis (14/9).

Suharso lantas mengungkapkan pengiriman barang antar wilayah Indonesia juga menghadapi berbagai kendala.

Pertama, skala ekonomi yang rendah. Menurutnya, ketersediaan kapal kecil dan muatan rendah, sehingga mengakibatkan mahalnya ongkos angkut.

Kedua, infrastruktur dan layanan pelabuhan simpul peti kemas domestik belum mampu menampung kapal besar. Ketiga,terbatasnya kawasan ekonomi.

Keempat,belum terbentuk konsolidasi rute secara optimal. Kelima,ketimpangan muatan karena sarana fasilitas di pelabuhan yang tidak merata dan standardisasi fasilitas pendukungnya.

Keenam,skor logistic performance index(LPI) yang semakin menurun dan lebih kecil dibandingkan negara-negara ASEAN.

Meski demikian, Suharso tetap optimistis. Ia mengatakan pemerintah menargetkan biaya logistik domestik bisa turun ke level 8 persen terhadap PDB pada 2045 mendatang.

Menurutnya, hal itu bisa dicapai dengan cara mengintegrasikan ekonomi domestik dan konektivitas global.

Ia menyebut langkah tersebut akan meningkatkan produktivitas perekonomian yang terintegrasi dan mendukung partisipasi dalam rantai pasok global.

[Gambas:Video CNN]

Musim semi Xianxia

BP Batam Cerita Ganti Rugi Rempang Diputus Usai Sowan Bahlil******

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) Muhammad Rudi curhat bolak-balik menghadap ke Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia membahas ganti rugi warga Rempang.

Rudi mengatakan hanya akan merelokasi 3 kampung seluas 2.000 hektare untuk kepentingan PT Makmur Elok Graha (MEG), yakni membangun pabrik kaca dan solar panel hasil investasi Xinyi Group. Lalu, ada 1 kampung lain di luar Rempang yang bakal dibangun tower PT MEG.

"Sosialisasi dalam waktu April-Juni sebenarnya sudah berjalan baik, tapi kami masih tunggu regulasi untuk kami kira-kira apa yang bisa kami berikan kepada mereka. Karena kalau hanya mengganti sesuai peraturan kepala BP (Batam) ini uangnya kecil sekali. Sedangkan tempat tinggal mereka 3 kampung yang akan dipindahkan ini menurut saya tidak pas (uang ganti rugi)," tuturnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (13/9).

Selain itu, Rudi menyebut awalnya BP Batam akan memberikan 200 meter persegi tanah kepada warga terdampak. Namun, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil meminta tanah yang diberikan kepada warga Rempang terdampak menjadi 500 meter persegi.

Setelah perhitungan ulang, Rudi menyebut lahannya siap dan menjalankan titah Bahlil tersebut. Ia mengatakan BP Batam menyiapkan 450 hektare, termasuk buat fasilitas pendukung lainnya, untuk tanah relokasi 500 meter persegi bagi 2.632 KK terdampak.

Namun, ia mengaku pihaknya tidak punya uang cukup banyak untuk merelokasi 700 KK sekaligus yang harus selesai 28 September 2023. Rudi menyebut pihaknya masih menggunakan uang BP Batam, di mana pengajuan tambahan anggaran Rp850 miliar belum disetujui Badan Anggaran DPR RI.

"Karena waktunya cepat kami harus menyelesaikan, kami tidak punya uang cukup banyak untuk sekaligus kami selesaikan. Tadi sudah kita laporkan kita butuh uang cukup besar Rp1,6 triliun kalau sekaligus kita bangun," curhat Rudi.

Ia mengklaim yang dilakukan BP Batam seluruhnya untuk rakyat. Rudi menyinggung uang sewa per 30 tahun dari seluruh investasi pada 7.572 hektare lahan di Batam senilai Rp1,4 triliun. Sedangkan total biaya untuk merelokasi warga terdampak ke Dapur 3 Sijantung menyentuh Rp1,6 triliun.

"Artinya apa yang kami dapat dari Pulau Rempang sewa lahannya semua kami habiskan untuk membangun, demi kesejahteraan rakyat Rempang semuanya," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

rencana penyelamatan sampah

Bisakah Seluruh PSN Rampung Semester I 2024 Seperti Target Jokowi?******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar seluruh proyek strategis nasional (PSN) selesai paling lambat semester I 2024. Ia meminta jajarannya memperhatikan pembangunan setiap PSN agar tidak mangkrak.

"Tolong dilihat lagi, dicek lagi, betul-betul awasi pembangunannya. Jangan sampai ada yang mandek apalagi mangkrak," kata Jokowi dalam acara Sewindu PSN di Jakarta, Rabu (13/9).

Dalam delapan tahun terakhir, sebanyak 161 PSN yang rampung dengan menyerap 11 juta tenaga kerja.

Menurutnya, penyelesaian secara fisik mungkin tidak akan terkejar dalam waktu satu tahun ini. Namun, setidaknya memenuhi tiga syarat, yakni menyelesaikan masalah pengadaan tanah, perizinan dan financing.

Wahyu yang juga merupakan Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) menekankan jika tiga syarat tersebut sudah terpenuhi, maka siapapun pemimpinnya nanti, proyek pembangunan akan tetap berjalan.

Beberapa proyek PSN yang belum tersentuh tersebut adalah MRT Fase II, Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya, Pelabuhan Ambon, Tol Trans Sumatera tahap II, Tol Bocimi yang sampai Sukabumi, hingga Tol Getaci.

Lantas bisakah keinginan Jokowi agar seluruh PSN rampung tahun depan terwujud?

Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman memprediksi target Jokowi tersebut tidak akan tercapai. Setidaknya ada tiga alasan yang mendasari perkiraannya tersebut.

Pertama,pembangunan di setiap PSN mempunyai kendala dan masalah yang berbeda-beda. Bukan hanya kendala dalam membangun infrastruktur fisiknya, tetapi juga ekosistem yang akan memanfaatkan proyek tersebut.

Kedua,PSN yang dibangun masih terkendala masalah status dan kepemilikan tanah.

"Hal ini menjadi persoalan serius. Bahkan mempengaruhi ketertarikan investor untuk melakukan kerjasama," katanya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (15/9).

Masalah lahan juga menyebabkan pembengkakan biaya atau cost overrun. Misalnya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang mengalami cost overrun US,2 miliar di mana salah satu penyebabnya adalah biaya pembebasan lahan.

Alasan ketiga, konsentrasi pemerintah dinilai mulai terpecah menjelang tahun politik. Pemerintah, kata Rizal, tidak lagi optimal merealisasikan fiskal dan target-target pembangunan termasuk PSN, tetapi berfokus pada orientasi partai politiknya.

Di sisi lain, Rizal menilai jika pembangunan PSN dikebut agar rampung tahun depan maka bisa berisiko gagal. Alih-alih tercapai sesuai yang ditargetkan, PSN tersebut malah bisa akan keluar dari tujuannya untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.

Apalagi, kata Rizal, PSN tidak hanya infrastruktur secara fisik, tetapi juga harus menyiapkan ekosistem, regulasi, kebijakan dengan daerah hingga petunjuk teknis pelaksanaan.

"Semua itu butuh proses yang matang dan memakan cukup waktu. Baik sinkronisasi maupun konsolidasi vertikal (pusat ke daerah), pun horizontal (antar-daerah)," kata Rizal.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menilai pernyataan Jokowi agar PSN rampung paling lambat tahun depan ditujukan untuk proyek yang sudah dimulai pembangunannya. 

Namun, PSN yang belum tersentuh sama sekali, Piter menilai tidak mungkin selesai tahun depan. "Saya kira definisi 'selesai' terlebih dulu harus disamakan. Misal IKN, bukan IKN-nya selesai saya kira. Yang dimaksud pak presiden mungkin adalah bagian tertentunya saja," kata Piter.

Menurutnya, pernyataan Jokowi tersebut bertujuan agar para menterinya terpacu untuk menyelesaikan PSN tepat waktu.

"Tapi kalaupun belum selesai, masih ada waktu hingga akhir 2024," kata Piter.

[Gambas:Video CNN]

Perburuan protagonis tanpa batas

KCIC Usul Tiket Bundling Kereta Cepat Jakarta******

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengusulkan paket tarif (bundling) Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) sebesar Rp300 ribu per penumpang, termasuk layanan transportasi kereta ringan LRT dan kereta api pengumpan (feeder).

"Kita sih mengusulkan Rp300 ribu, sudah dengan feeder, LRT. Tapi kan masih kita diskusikan dengan PT KAI dan LRT," kata Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia - China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi di Stasiun Kereta Cepat Halim, Jakarta, Rabu, di sela uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Mengutip Antara,Dwiyana mengatakan untuk tarif kereta cepat saja, tanpa feeder dan LRT, diusulkan sebesar Rp250 ribu per penumpang untuk kelas premium ekonomi.

"Soalnya kanfirst classdan business classkan pasti kita menggunakan dynamic pricing. Karena segmennya kan berbeda, segmented lah kalau itu," kata Dwiyana.

Semua golongan tarif yang dikemukakan KCIC tersebut masih bersifat usulan.

Adapun KCIC masih terus membahas besaran tarif kereta cepat bersama Kementerian Perhubungan, PT KAI, dan pihak-pihak terkait lainnya, seperti PT LRT Jakarta.

Pemerintah menargetkan peluncuran kereta cepat Jakarta-Bandung pada 1 Oktober 2023.

Sementara itu, Presiden Jokowi menegaskan pemerintah tak akan memberikan subsidi untuk tiket kereta cepat.

"Tidak ada subsidi," kata Jokowi di Stasiun Kereta Cepat Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa.

Walaupun tanpa adanya subsidi berpotensi membuat harga tiket mahal, Jokowi mengatakan tarif akan benar-benar diperhitungkan agar transportasi ini mampu menarik masyarakat.

Lihat Juga : 3 Dugaan Bahlil soal Pemicu Proyek Rempang Eco City Memanas

"Semuanya kan ada kalkulasinya, semuanya ada hitung-hitungannya. Mestinya. Tapi apapun yang paling penting, kita ingin mendorong agar masyarakat berpindah dari mobil ke transportasi massal, baik itu kereta cepat, MRT, LRT, bus," ujar Jokowi.

Jokowi mengharapkan pengoperasian kereta cepat Jakarta-Bandung dapat mendorong masyarakat berpindah ke transportasi massal sehingga menurunkan tingkat kemacetan dan polusi udara.

"Kemacetan di jalan bisa dikurangi, polusi bisa dikurangi. Arahnya ke situ karena setiap tahun kita kehilangan, karena macet di Jabodetabek dan Bandung itu sudah lebih dari (kerugian ekonomi karena macet) Rp100 triliun," ujar Jokowi. 

[Gambas:Video CNN]

Asimilasi Tertinggi

Tim Bentukan Mahfud Minta Jokowi Cabut PP Ekspor Pasir Laut******

Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MDmengusulkan kepada Presiden RIJokowi untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam rekomendasi jangka pendeknya, Tim Percepatan Reformasi Hukum, khususnya yang membidangi isu reformasi sektor agraria dan sumber daya alam (SDA), mengusulkan kepada Jokowi agar pencabutan pp itu dilakukan pada Desember 2023.

Dalam dokumen rekomendasi yang diserahkan kepada Presiden RI yang dipublikasikan Antara, Sabtu (16/9), Tim Percepatan Reformasi Hukum menyoroti masih ada kebijakan-kebijakan yang berisiko berdampak pada kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan kembali (irreversible).

Dalam pengelolaan agraria dan SDA lainnya, Tim juga memandang bahwa tidak berarti yang paling mendesak adalah untuk menyelesaikan persoalan yang bersifat jangka pendek.

Dalam dokumen rekomendasinya, Tim memandang perlu perbaikan kebijakan maupun peningkatan kapasitas kelembagaan serta penyesuaian terhadap pola administrasi baru, yang semuanya memerlukan waktu lebih panjang.

Apabila perbaikan yang memerlukan waktu relatif lebih panjang ini tidak dilaksanakan secara konsisten dan terus-menerus, lanjut isi pertimbangan Tim Percepatan Reformasi Hukum, perbaikan jangka pendek meski secara fundamental, akan bersifat sporadis dan cenderung kembali pada kondisi awalnya, seperti yang selama ini telah terjadi.

Terkait dengan pencabutan PP No. 26/2023, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi diusulkan menjadi kementerian yang merumuskan kebijakan itu untuk kemudian disampaikan kepada Presiden.

PP Nomor 26 Tahun 2023 yang resmi berlaku sejak diteken oleh Presiden RI Joko Widodo pada 15 Mei 2023, memperbolehkan ekspor pasir laut sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Ketentuan itu diatur dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d PP 26/2023. Ketentuan dalam pasal itu juga mengizinkan pemanfaatan pasir laut untuk reklamasi di dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, serta pembangunan sarana dan prasarana oleh pelaku usaha.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam beberapa kesempatan menjelaskan ekspor pasir laut merupakan opsi terakhir. Dia menilai ketentuan itu justru mengatur pemanfaatan pasir laut agar pemanfaatannya, yang ditujukan salah satunya untuk reklamasi, tidak ilegal dan masif.

"Kalau tidak (diatur) nanti semua main diambil saja untuk kepentingan reklamasi. Ingat, ya. Saya tidak bicara ekspor," kata Trenggono di sela-sela kegiatannya di Batam, Kepulauan Riau, 9 Juni 2023 lalu.

[Gambas:Video CNN]