sbobetlink

santo

Erick Thohir Masih Buka Peluang Impor Darurat KRL Bekas dari Jepang******

Menteri BUMN Erick Thohir masih membuka peluang impor darurat Kereta Rel Listrik (KRL) bekas Jepang. Asalkan, harga yang ditawarkan cocok.

"Terbuka (impor darurat KRL). Asal harganya baik," ujar Erick di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Rabu (19/4).

Erick memahami kapasitas KRL di Indonesia masih belum memadai. Namun, ia tidak ingin penambahan kapasitas dilakukan dengan harga mahal.

Saat ini, pemerintah terus mengkaji opsi terbaik untuk menjadi solusi penambahan kapasitas di tengah peningkatan jumlah penumpang KRL.

"Kemarin kan sudah dibicarakan, tentu sekarang peningkatan di kereta ini cukup tinggi. Solusinya apa? apakah impor atau buat sendiri? Nah ini yang lagi dihitung kembali," tuturnya.

Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) secara garis besar tidak merekomendasikan impor KRL bekas dari Jepang.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto mengungkapkan hasil audit BPKP memberikan beberapa pertimbangan kepada pemerintah soal isu impor KRL bekas yang diinginkan PT KCI.

Pertama,impor KRL bekas dipandang tidak mendukung perkembangan industri perkeretaapian nasional.

Kedua,Kemendag telah memberikan tanggapan bahwa permohonan dispensasi impor KRL bekas Jepang demi memenuhi kebutuhan armada KRL tidak dapat dipertimbangkan karena fokus pemerintah adalah produk dalam negeri dan substitusi impor.

Ketiga,impor KRL kurang tepat, karena ada beberapa unit sarana yang bisa dioptimalkan.

"Dari BPKP menemukan seperti itu," kata Seto pada Kamis (6/4) lalu.

Keempat, terkait estimasi biaya menyangkut pengadaan dari Japan Railway yang dibayarkan. Ia mengatakan hasil audit BPKP menunjukkan terkait biaya kewajaran handling dan transportasi dari Jepang ke Indonesia yang diajukan KCI tidak dapat diyakini kewajarannya karena pengangkutan harus menggunakan kapal kargo.

Atas hasil audit BPKP itu, Seto mengatakan jajaran eselon 1 Kemenko Marinves langsung menggelar pertemuan. Hasilnya, pemerintah meminta PT KCI melakukan peninjauan kembali atas operasi dan sarana yang ada saat ini.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Shang Jiaren

Jejak Kemiskinan Jateng di Tangan Capres PDIP Ganjar Pranowo******

Calon presiden (Capres) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah (Jateng) sejak Agustus 2013. Ia menduduki jabatan selama dua periode.

Ganjar dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan masyarakat dan gemar blusukan ke lapangan. Selain itu, ia juga berhasil mempertahankan perekonomian yang solid selama hampir 10 tahun ini.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2014, pertumbuhan ekonomi Jateng tercatat sebesar 5,27 persen dan tetap stabil di atas 5 persen sampai 2019. Namun, saat pandemi covid-19 lalu, perekonomian Jateng anjlok jadi minus 2,65 persen pada 2020.

Lalu bagaimana dengan tingkat kemiskinan di Jateng selama di bawah kepemimpinan Ganjar?

Ekonomi yang solid membuat angka kemiskinan di Jateng cenderung turun selama satu dekade terakhir.

BPS mencatat pada 2013 jumlah penduduk miskin di Jateng sebanyak 4,8 juta orang atau 14,44 persen. Ini adalah periode awal Ganjar menjabat atau mulai kuartal IV-2013.

Setelah setahun menjabat, Ganjar berhasil menurunkan angka kemiskinan di Jateng menjadi 4,56 juta orang atau 13,58 persen di 2014. Lalu, pada 2015 naik tipis menjadi 4,57 juta atau 13,58 persen.

Namun, pada 2020 dan 2021 kemiskinan di Jateng kembali naik karena adanya covid-19. Kemudian, pada 2022 sudah berangsur pulih dampak pandemi dan penduduk miskin juga turun jadi 3,83 juta orang atau hanya 10,93 persen.

Berikut rincian angka kemiskinan di Jateng sejak 2013-2022:

2013: 4,86 juta orang atau 14,44 persen
2014: 4,56 juta orang atau 13,58 persen
2015: 4,57 juta orang atau 13,58 persen
2016: 4,50 juta orang atau 13,27 persen
2017: 4,45 juta orang atau 13,01 persen
2018: 3,89 juta orang atau 11,32 persen
2019: 3,74 juta orang atau 10,80 persen
2020: 3,98 juta orang atau 11,41 persen
2021: 4,10 juta orang atau 11,79 persen
2022: 3,83 juta orang atau 10,93 persen.

[Gambas:Video CNN]

Dari satpam hingga penyanyi

Paviliun Indonesia di Hannover Messe 2023 Tarik Perhatian Pengunjung******

Pameran Hannover Messe 2023 yang berlangsung di Hannover, Jerman, menjadi ajang bergengsi bagi perusahaan-perusahaan teknologi industri untuk memamerkan produk inovatif mereka. Di antara banyaknya paviliun dari berbagai negara yang turut berpartisipasi, Paviliun Indonesia menarik perhatian para pengunjung dan pemangku kebijakan internasional.

Paviliun Indonesia di Hannover Messe 2023 diresmikan oleh Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), dan Kanselir Jerman, Olaf Scholz, pada Senin (19/4) pagi waktu Hannover, Jerman. Sebagai Official Partner Countrydari perhelatan akbar industri tersebut, Indonesia menghadirkan Paviliun Indonesia di atas area mencapai 3000 m2.

Pada sambutannya, Jokowi menyampaikan, dengan desain khusus mengikuti bentuk kapal tradisional Indonesia, Kapal Pinisi, paviliun ini menjadi simbol semangat Indonesia dalam mengarungi tantangan masa depan.

"Partisipasi Indonesia dalam acara ini untuk menyajikan agenda transformasi ekonomi nasional melalui peningkatan kerja sama industri dan teknologi, mendorong ekspor untuk investasi asing, serta memperkuat hubungan bilateral, tidak hanya dengan Jerman tetapi juga dengan negara-negara Eropa lainnya," imbuh dia.

Di sisi lain, Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, menambahkan bahwa Paviliun Indonesia memiliki luas total 3000 m2, dengan 1500 m2 di antaranya didedikasikan untuk zona co-exhibitorssesuai dengan tema utama yaitu Indonesia sebagai Partner Country.

"Zona A diperuntukkan bagi perusahaan yang menampilkan tema sustainability and energy, zona B sebagai main zone Making Indonesia 4.0dan engineered part and solution, zona C untuk perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), zona D untuk tema investment/industrial parkdan human capital, serta zona HM untuk temastartup and innovationdan Hannover Messedisplay categories," paparnya.

Menurut Agus, Paviliun Indonesia merupakan wadah bagi perusahaan-perusahaan Indonesia untuk menunjukkan kebolehan inovasi teknologi industri mereka dan memperluas jaringan bisnis di kancah internasional.

Tidak hanya itu, paviliun ini juga menjadi ajang untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan Indonesia, seperti gula rafinasi, kelapa sawit, dan pupuk, yang diproduksi oleh beberapa perusahaan yang turut berkontribusi dalam pembangunan paviliun Indonesia.

Beberapa perusahaan yang turut berkontribusi antara lain Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI), Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), PT Astra Internasional Tbk, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), dan PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Di samping itu, turut memeriahkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Bio Farma (Persero), Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Persero), PT Domas Agrointi Prima, dan PT Kaltim Parna Industri.

Dalam jangka panjang, Paviliun Indonesia di Hannover Messe 2023 diharapkan dapat menjadi jembatan untuk mempererat hubungan bisnis antara Indonesia dan negara-negara lainnya. Selain itu, kehadiran paviliun ini juga dapat menjadi ajang untuk menunjukkan potensi besar Indonesia dalam menghasilkan produk teknologi industri yang inovatif dan ramah lingkungan.

Guru Surgawi yang Tersembunyi

Asa Petani ke Luhut Benahi Tata Kelola Industri Sawit******

Sejumlah asosiasipetaniangkat suara mengenai terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawitdan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Nasional Mansuetus Darto mengungkapkan pihaknya memahami alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Pengarah Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Menurut Darto, pengusaha sawit akan patuh kepada Luhut yang dipandang punya powerdan dekat dengan Jokowi.

Namun, ada beberapa catatan dari SPKS terkait Satgas Tata Kelola Industri Sawit pimpinan Luhut. Terlebih, tidak ada kejelasan hasil audit pengusaha sawit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas perintah Luhut.

Darto meminta satgas yang bertanggung jawab langsung kepada Jokowi itu bekerja secara transparan.

Ia mencontohkan beberapa hal yang tak tersentuh audit, termasuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dan petani. Ia lantas berharap satgas melibatkan masyarakat sipil dan serikat petani.

Ia juga berpesan kepada Luhut untuk hati-hati dalam menentukan penerimaan negara. Pasalnya, luas perkebunan perusahaan belum tentu sama dengan realitas di lapangan.

Darto menyebut banyak konsesi perusahaan yang membuka lahan sawit melebihi hak guna usaha (HGU). Jika dibiarkan, bakal terus ada konflik dengan masyarakat.

"Kalau pakai dokumen HGU, tentu tidak relevan untuk memburu pajak. Selain itu, banyak perusahaan yang belum mengantongi HGU, bahkan tidak ada sama sekali. Maka, ada potensi kehilangan pendapatan negara di sana," tuturnya.

Selain itu, Darto melaporkan ada banyak individu yang memiliki lahan sawit di atas 25 hektare, tetapi masih berlindung di bawah nama petani sawit. Padahal, kepemilikan lahan di atas 25 hektare sudah masuk kategori perusahaan.

Ia juga menyinggung databasesawit rakyat yang tidak jelas. Darto mengutip data Kementan yang menyebut ada 6,7 juta hektare lahan perkebunan rakyat, padahal aslinya hanya sekitar 3,2 juta hektare dan sisanya adalah kebun luas.

"Ini sumber penerimaan uang negara. Karena itu harus lakukan cermat, tidak bisa melibatkan pemda sendirian karena itu bagian dari masalah tata kelola," tegas Darto.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung mengatakan petani sawit menaruh harapan besar kepada Luhut. Ia berharap kehadiran Luhut tidak menambah susah petani sawit.

"Pesan kami, 17 juta petani sawit dan pekerja sawit ke Pak Luhut Binsar Panjaitan (LBP), janganlah kiranya satgas ini nantinya justru menyusahkan kami petani dengan berbagai-bagai pasal-pasal yang tidak mungkin kami gapai dengan segala keterbatasan kami," kata Gulat.

"Kami petani sawit yakin dan percaya Pak LBP tidak akan melakukan itu, mempersulit. Justru untuk menjaga kami petani sawitlah Pak Jokowi mempercayai Pak LBP memimpin satgas yang cukup menentukan masa depan perekonomian bangsa ini," imbuhnya.

Gulat menegaskan Apkasindo percaya dengan Luhut, tetapi dengan beberapa syarat. Ia berharap satgas membantu membuat skema yang mempermudah para petani sawit.

Pertama,membantu petani menyelesaikan permasalahan dalam menentukan kawasan perkebunan. Gulat menyinggung kejelasan masuknya kawasan hutan ke perkebunan sawit rakyat eksisting tertanam.

Kedua,perbaikan tata kelola harga tandan buah segar (TBS) petani sawit yang selama ini sangat jauh dengan harga crude palm oil(CPO) domestik dan global. Ketiga,satgas pimpinan Luhut diminta mendukung percepatan program peremajaan sawit rakyat (PSR).

Keempat,Gulat meminta satgas membagi penugasan di sektor hilir dengan menugaskan holding PT Perkebunan Nusantara (PTPN) bersama perkebunan sawit rakyat untuk memenuhi kebutuhan minyak sawit domestik. Sedangkan korporasi lain diminta fokus mengurusi ekspor.

Kelima,Apkasindo mengusulkan agar penugasan satgas sawit bermuara kepada pembentukan Badan Nasional Sawit Indonesia (BNSI) yang langsung di bawah Presiden Jokowi. Dengan begitu, Gulat menyebut BNSI akan mengurus segala urusan sawit, dari hulu ke hilir.

"Tidak seperti sekarang banyak sekali lintas kementerian/lembaga (K/L) yang mencampuri sehingga membuat semua makin rumit. Kami petani, terkhusus negara, sangat dirugikan dalam berbagai hal, terkhusus pemasukan negara," tandasnya.

CNNIndonesia.comjuga menghubungi Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono untuk menanggapi penunjukan Luhut dan keppres sawit yang diterbitkan Jokowi. Namun, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan hingga berita ini tayang.

[Gambas:Video CNN]

Pesta Kematian Para Dewa

Posko Mudik BPJS Kesehatan Hadirkan Ahli Pijat dan Pojok Mobile JKN******

BPJS Kesehatan menyediakan lima posko mudik pada Lebaran 2023, masing-masing di Terminal Pulo Gebang Jakarta, Rest Area Tol Cikampek KM 57, Rest Area Tol Ungaran KM 429, Terminal Purabaya Sidoarjo, dan Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar, serta satu posko arus balik yang berlokasi di Rest Area 319 B Pemalang.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti menyatakan, Posko Mudik BPJS Kesehatan tersedia mulai 18-21 April 2023, sedangkan Posko Balik BPJS Kesehatan pada 25-27 April 2023. Di posko mudik, secara khusus BPJS Kesehatan berkolaborasi dengan tuna netra demi mengoptimalkan layanan bagi pemudik.

"Kami menggandeng ahli pijat tuna netra yang dihadirkan untuk membantu pemudik memanfaatkan sarana relaksasi di Posko Mudik BPJS Kesehatan. Ini juga sebagai upaya kontribusi kami dalam pemberdayaan peran penyandang disabilitas pada masyarakat," kata Ghufron dalam peresmian Posko Mudik BPJS Kesehatan di Terminal Bus Pulo Gebang, Jakarta Timur, Selasa (18/04).

"Kita ingin di libur Lebaran tahun 2023 peserta bisa tetap mudik nyaman bersama BPJS Kesehatan. Oleh karena itu BPJS Kesehatan ingin memberikan mutu layanan yang lebih baik salah satunya dengan menyediakan posko," kata Ghufron.

Selain beristirahat dan mendapatkan pengetahuan terkait Program JKN, pemudik yang mengunjungi Posko Mudik BPJS Kesehatan juga bisa memperoleh layanan lain, seperti konsultasi dan pemeriksaan kesehatan, obat-obatan, hingga tindakan sederhana yang bersifat darurat serta rujukan apabila diperlukan.

Ghufron menambahkan, BPJS Kesehatan juga menyediakan ambulans yang dapat digunakan untuk mengantar pemudik yang harus menerima layanan lanjutan ke rumah sakit. Saat berbuka puasa, pemudik bisa menikmati takjil gratis yang disediakan di posko.

Beroperasi selama 24 jam, ada tiga tim yang bergantian bertugas setiap delapan jam. Masing-masing tim terdiri atas dua orang petugas BPJS Kesehatan, satu orang dokter, dua orang paramedis, dan satu pengemudi ambulans

"Seluruh pelayanan dan fasilitas di Posko Mudik BPJS Kesehatan ini bisa dinikmati secara gratis, sehingga pemudik tak perlu sungkan memanfaatkannya," ujarnya.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, YB Satya Sananugraha menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif BPJS Kesehatan mengakomodir kebutuhan pemudik.

"Saya berharap posko ini dapat turut andil memberikan manfaat dan kenyamanan dari pemudik. Terlebih dengan turut serta menggandeng penyandang disabilitas, hal ini juga mendukung upaya pemerintah yang tengah berkomitmen kuat untuk memberikan pelayanan, perlindungan, dan memfasilitasi penyandang disabilitas," kata Satya.

Satya memprediksi, terjadi peningkatan pemudik sekitar 45 persen, dari 86 juta di tahun 2022 menjadi 123 juta pada 2023. Untuk itu, masyarakat diharapkan ikut andil menjaga keamanan dan kenyamanan arus mudik, termasuk instansi atau lembaga seperti BPJS Kesehatan.

Ratu berdarah dingin bertemu cinta

Jejak Kemiskinan Jateng di Tangan Capres PDIP Ganjar Pranowo******

Calon presiden (Capres) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah (Jateng) sejak Agustus 2013. Ia menduduki jabatan selama dua periode.

Ganjar dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan masyarakat dan gemar blusukan ke lapangan. Selain itu, ia juga berhasil mempertahankan perekonomian yang solid selama hampir 10 tahun ini.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2014, pertumbuhan ekonomi Jateng tercatat sebesar 5,27 persen dan tetap stabil di atas 5 persen sampai 2019. Namun, saat pandemi covid-19 lalu, perekonomian Jateng anjlok jadi minus 2,65 persen pada 2020.

Lalu bagaimana dengan tingkat kemiskinan di Jateng selama di bawah kepemimpinan Ganjar?

Ekonomi yang solid membuat angka kemiskinan di Jateng cenderung turun selama satu dekade terakhir.

BPS mencatat pada 2013 jumlah penduduk miskin di Jateng sebanyak 4,8 juta orang atau 14,44 persen. Ini adalah periode awal Ganjar menjabat atau mulai kuartal IV-2013.

Setelah setahun menjabat, Ganjar berhasil menurunkan angka kemiskinan di Jateng menjadi 4,56 juta orang atau 13,58 persen di 2014. Lalu, pada 2015 naik tipis menjadi 4,57 juta atau 13,58 persen.

Namun, pada 2020 dan 2021 kemiskinan di Jateng kembali naik karena adanya covid-19. Kemudian, pada 2022 sudah berangsur pulih dampak pandemi dan penduduk miskin juga turun jadi 3,83 juta orang atau hanya 10,93 persen.

Berikut rincian angka kemiskinan di Jateng sejak 2013-2022:

2013: 4,86 juta orang atau 14,44 persen
2014: 4,56 juta orang atau 13,58 persen
2015: 4,57 juta orang atau 13,58 persen
2016: 4,50 juta orang atau 13,27 persen
2017: 4,45 juta orang atau 13,01 persen
2018: 3,89 juta orang atau 11,32 persen
2019: 3,74 juta orang atau 10,80 persen
2020: 3,98 juta orang atau 11,41 persen
2021: 4,10 juta orang atau 11,79 persen
2022: 3,83 juta orang atau 10,93 persen.

[Gambas:Video CNN]