paito zerozero

tahun semenanjung

Lonjakan Kasus Covid******

Kasus covid-19 kembali melonjak di China dan berdampak pada kondisi ekonomi Negeri Tirai Bambu tersebut. Beberapa pabrik bahkan terpaksa tutup akibat lonjakan virus tersebut. 

Mengutip CNN, Senin (26/12), beberapa kota dan provinsi di China melaporkan puluhan ribu kasus covid-19 baru setiap hari. Penyebaran infeksi yang cepat membuat banyak orang memilih berdiam di rumah serta mengosongkan toko dan restoran yang ada.

Selain itu, pabrik dan perusahaan di China juga terpaksa tutup dan memangkas produksi karena semakin banyak pekerja yang terinfeksi virus tersebut.

Pabrik-pabrik di China juga dilaporkan mengurangi produksi. Industri utama, seperti semen dan serat kimia melaporkan tingkat utilisasi yang lebih rendah dari kapasitas produksi seharusnya.

Bahkan, BYD selaku produsen kendaraan listrik terbesar di China mengatakan harus memangkas produksi 2.000 hingga 3.000 kendaraan per hari karena banyak karyawan mereka yang tidak bisa bekerja.

"Wabah covid-19 sangat berdampak pada produksi kami. Sebanyak 20 persen hingga 30 persen karyawan kami sakit di rumah," kata Wakil Presiden BYD Lian Yubo dalam sebuah forum di Shenzhen.

Yubo menambahkan produksi bulanan perusahaan kemungkinan tidak bisa mencapai target sebesar 20 ribu hingga 30 ribu kendaraan pada akhir Desember ini.

Di lain sisi, beberapa pabrik furnitur di Provinsi Jiangsu Timur telah memberi tahu karyawannya untuk berlibur lebih awal dan merayakan Tahun Baru Imlek. Padahal, libur Tahun Baru Imlek baru berlangsung antara 21-27 Januari 2023.

Sebanyak 60 persen perusahaan tekstil dan pencelupan di provinsi pesisir Guangdong, Zhejiang, dan Shandong yang merupakan pusat manufaktur utama negara itu juga mengumumkan akan menangguhkan produksi dan libur panjang selama dua bulan.

"Dengan migrasi ke daerah pedesaan menjelang Tahun Baru Imlek, bagian mana pun dari negara yang saat ini tidak berada dalam gelombang Covid besar kemungkinan besar akan segera terjadi," pungkas Capital Economics.

[Gambas:Video CNN]

Penjahat penjelajah waktu

Jokowi Beri Restu, Erick Thohir Bakal Bubarkan BUMN PT PANN******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) merestui pembubaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (PANN) yang sudah direncanakan Menteri BUMN Erick Thohirpada 2020 lalu.

Restu pembubaran itu tercermin dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023 yang diteken Jokowi pada 23 Desember 2022.

Dalam beleid itu, pemerintah berencana menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengembangan Armada Nasional.

Pada 2020 lalu, Erick Thohir memang gencar menyatukan hingga membubarkan BUMN yang serupa dan bermasalah atau rugi. Salah satunya yang direncanakan dan masuk dalam daftar pembubaran ataupun merger adalah PT PANN.

Apalagi, PANN disebut sebagai perusahaan rugi dan dengan jumlah karyawan hanya tujuh orang termasuk direksi dan komisaris. Karenanya, pada saat itu Erick berencana menyatukan perusahaan tersebut dengan holding perhotelan.

"Disebutkan Komisi VI, PANN pegawainya 7 orang dan punya dua bisnis hotel. Jadi, bisnis hotel itu bagi hasil dengan mitra menjadi uang, kemudian digunakan buat kegiatan," kata dia.

Perluasan yang dimaksud adalah fungsi dari Kementerian BUMN untuk melikuidasi dan merger perusahaan yang masuk dalam kategori dead weightalias sekarat.

Selain merger PANN, Erick juga membeberkan dua perusahaan BUMN yang akan ditutup alias likuidasi. Keduanya berstatus sekarat.

"Jadi kalau memang tidak ada pilihan, mohon maaf dengan segala kerendahan hati, kalau harus dilikuidasi ya memang harus dilikuidasi. Kalau tidak, akan menjadi beban berkelanjutan yang akhirnya tidak ada jalan keluar," kata Erick pada 21 Februari 2020 lalu.

Namun, upaya merger tersebut terhambat karena masih menunggu persetujuan perluasan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Perubahan Bentuk Badan Hukum BUMN.

[Gambas:Video CNN]

patriark legendaris

Luhut Soal Digitalisasi Pelabuhan: Negara Maju Kalah dari Indonesia******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengklaim banyak negara maju kalah dari Indonesia dalam hal perkembangan konektivitas dan digitalisasi pelabuhan.

"Banyak negara maju pun sekarang kalah sama kita. Perkembangan konektivitas dan digitalisasi pelabuhan di Indonesia telah berada di jalur yang tepat, dan ini saya kira penting," ujarnya dalam acara Green Port Awarding 2022, Rabu (28/12).

Menurut Luhut, semua negara maju telah membangun sistem secara digital. Hal ini dilakukan demi meningkatkan efektivitas dan efisiensi.

Lebih lanjut, mengapresiasi atas terbangunnya 14 green and smart port atau pelabuhan pintar yang sudah terintegrasi secara digital. Luhut pun menargetkan 149 pelabuhan sudah terdigitalisasi pada 2023.

"Tahun depan, kita harus bisa membuat, menyelesaikan 149 lagi, kita harus kerja keras untuk itu bisa dibangun," ujarnya.

Luhut mengatakan pemerintah melakukan kebijakan kelautan Indonesia untuk mewujudkan cita-cita RI sebagai poros maritim dunia.

Menurutnya, green and smart portberperan dalam mewujudkan komitmen untuk mengembangkan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, industri perkapalan, serta pariwisata bahari.

[Gambas:Video CNN]

Gadis di seberangnya tidak khawatir untuk menikah

Kemenhub: Perlu Ada Penyesuaian Subsidi agar Tiket KRL Terjangkau******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan besaran subsidi Public Service Obligation (PSO) perlu disesuaikan untuk memastikan tarif KRL tetap terjangkau oleh masyarakat dan layanan tetap dapat berjalan dengan baik.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan tarif KRL masih disubsidi negara lewat PSO.

Menurutnya, dengan kenaikan biaya operasional dan belum ada rencana kenaikan tarif, maka perlu dilakukan berbagai upaya agar besaran PSO tetap dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan.

Ia mengimbau masyarakat untuk menunggu informasi lebih lanjut sampai kajian selesai dilakukan.

"Masukan dan saran yang disampaikan oleh masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan kami," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan tarif KRL, setidaknya sampai 2023.

"Kalau (tarif) KRL gak naik, InsyaAllah sampai 2023 gak naik. Hore hore hore," kata Budi dalam Jumpa Pers Akhir Tahun 2022 dan Outlook Kegiatan 2023 di Kantor Kemenhub.

Kendati, Budi mengatakan pihaknya akan mengubah sistem tarif KRL, di mana ada skema subsidi tepat guna yang dilakukan. Masyarakat dengan ekonomi mampu, imbuhnya, akan membayar tarif KRL tanpa subsidi.

Nantinya ada kartu baru yang diterbitkan untuk membedakan profil penumpang KRL.

"Tapi, tapi nanti pakai kartu. Saya yakin rekan-rekan wartawan punya kartu semua nanti. Jadi yang sudah berdasi, kemampuan finansialnya tinggi, mesti bayar lain. Kalau yang (tarif) average sampai 2023 kami rencanakan tidak naik," sambungnya.

Budi memaparkan bahwa subsidi, termasuk dalam bentuk tarif KRL, harus dirasakan oleh masyarakat. Ia menyoroti bahwa sebenarnya cost dari perjalanan KRL bisa menyentuh Rp10 ribu hingga Rp15 ribu.

Namun, dengan subsidi yang diberikan pemerintah maka biaya bepergian menggunakan KRL hanya mengeluarkan ongkos sekitar Rp4.000.

Jika langkah tersebut berhasil, Budi mengatakan subsidi bisa diberikan untuk menunjang sektor lain yang lebih membutuhkan. Kendati, ia tidak merinci secara spesifik sistem kartu yang dimaksud.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Moli

Nelayan Pertanyakan Rencana Menteri KKP Batasi Kuota Penangkapan Ikan******

Nelayan mengaku tak diajak bicara soal rencana pembatasan penangkapan ikan berbasis kuota yang bakal diterapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Januari 2023.

Sekretaris Jenderal Serikat Nelayan Indonesia (SNI) Budi Laksana menegaskan pemerintah perlu payung hukum yang jelas jika ingin memberlakukan pembatasan kuota penangkapan ikan.

"Terlalu terburu-buru dan saya kira kalau ditanya ke nelayan yang biasa menangkap (ikan), mereka gak tahu juga bagaimana sistem kuota segala macam," tegas Budi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (27/12).

Permasalahan soal definisi kuota penangkapan ikan hingga bagaimana para nelayan memenuhi kuota tersebut dianggap belum jelas. Ketidakjelasan ini bahkan menimbulkan spekulasi nelayan dilarang menangkap ikan.

Simpang siur yang muncul menimbulkan kekhawatiran dalam kelompok nelayan di seluruh Indonesia, termasuk ancaman kehilangan mata pencaharian.

"Selama ini SNI tidak pernah diajak komunikasi yang seperti itu. Teman-teman juga khawatir. Jadi di daerah itu bertanya bagaimana kuota tadi. Lalu kalau kami nganggur, kami mau makan apa nanti? Itu kan pertanyaan sederhana yang sebenarnya harus dijawab sebelum (aturan) itu dilaksanakan," jelas Budi.

Ada empat poin utama yang dipertanyakan SNI. Pertama, belum ada kejelasan dan keterangan rinci seperti apa pembatasan penangkapan ikan berbasis kuota. Kedua, aturan main di mana kalaupun benar ada pembatasan maka harus diikuti dengan penegakkan hukum terhadap pelanggar.

Ketiga, kuota tersebut secara rinci diberikan kepada siapa dan berapa besarannya. Budi mempertanyakan apakah nelayan, kelompok nelayan, dan pengusaha bakal mendapatkan kuota yang sama. Jika benar, ini mencerminkan ketidakadilan di mana pengusaha besar diberikan kuota yang sama dengan nelayan kecil.

Keempat, siapa yang bakal mengeluarkan aturan pembatasan kuota tersebut. Apakah KKP, Kemenko Bidang Maritim dan Investasi, atau ada badan khusus yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Selama ini kementerian punya data, badan itu (Komisi Nasional Kebijakan Penangkapan Ikan) punya data, lalu yang mau kami rujuk yang mana? Jadi itu tadi yang mengeluarkan data kalau bisa datanya harus tunggal yang menjadi rujukan sehingga jelas kalau mau terukur segala macam," ujarnya Budi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Khawatir Keluar Uang Tambahan

Menjadi pengasuh tingkat dewa

Teten Akui Tak Bisa Intervensi Kenaikan Tarif Layanan di Marketplace******

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Teten Masduki mengaku tak bisa mengintervensi kenaikan tarif layananyang ditetapkan sejumlah marketplacesaat ini.

Menurutnya, jika pemerintah mengintervensi soal tarif layanan, maka akan berpengaruh pada kondisi pasar.

"Yang banyak dikeluhkan itu soal kenaikan tarif. saya kira itu memang pemerintah nggak bisa masuk ke wilayah itu karena kalau pemerintah masuk ke situ, misalnya membatasi tarif komisinya berapa persen, kalau pemerintah ke situ akan mengganggu pasar," kata Teten di gedung Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta Selatan, Senin (26/12).

"Supaya mereka tetap bisa kompetitif, supaya mereka bisa menghitung HPP harga pokok penjualan, UMKM mestinya kalau sudah jualan di online dia tidak lagi ada biaya sewa," ucapnya.

Teten menegaskan kementeriannya akan berfokus pada pasar dalam negeri, utamanya menutup keran impor untuk memberikannya pada produk-produk dalam negeri. Ia juga memastikan akan mengurasi, mendampingi, dan membantu proses pembiayaan UMKM yang bergerak ke arah ekspor.

Lebih jauh, ia mengaku tengah mengajukan revisi pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Dalam revisi Permendag ini, pasar akan dilindungi dari produk impor dan mengutamakan produk dalam negeri.

"Pak Presiden sudah mengarahkan kita semua supaya ada pembatasan agar produk-produk luar tidak menyerbu marketplace," ucapnya.

Salah satu yang akan diusulkan Kementerian Koperasi adalah pembatasan retail online. Menurutnya, kemudahan retail online dalam mengirimkan barang tidak diikuti dengan aturan atau terpenuhinya standar nasional Indonesia (SNI). Beberapa barang impor bahkan tidak memiliki izin edar BPOM.

Teten meminta agar retail online harus memiliki perusahaan fisik di Indonesia sebelum menjual produknya secara online. Selain itu, ia meminta agar Permendag ini mengatur batasan harga terhadap produk yang diimpor. Meskipun saat ini batasan harga itu masih dalam diskusi.

"Kita bukan mau melarang mereka berjualan di sini tapi kita ingin ada playing field yang sama," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]