pinjaman online izin ojk

Kontrak yang aneh

wtobet

Kejagung: Putusan MK perkuat independensi kejaksaan******

Semoga akan memberikan motivasi dalam berkinerja lebih baik ... untuk kepentingan penegakan hukum.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan bahwa Kejaksaan Agung menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan jabatan Jaksa Agung bukan dari pengurus partai politik (parpol).

"Kami menyambut baik putusan MK dimaksud untuk memperkuat independensi kejaksaan sebagai aparat penegak hukum," kata Ketut di Jakarta, Jumat.

Meski demikian, lanjut Ketut, selama kepemimpinan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, penegakan hukum murni untuk kepentingan hukum.

Ketut menekankan bahwa penegakan hukum oleh kejaksaan selama kepemimpinan Sanitiar Burhanuddin selaku Jaksa Agung tanpa campur tangan politik.

"Sebagaimana yang telah berjalan selama ini di bawah kepemimpinan Jaksa Agung St. Burhanudin penegakan hukum yang dilakukan adalah murni kepentingan hukum tanpa adanya campur tangan politik," ujarnya.

Ketut yang juga menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bali itu menyatakan bahwa putusan MK tersebut sekaligus juga memberikan kesempatan lebih luas bagi insan adhyaksa untuk dapat berkarier di posisi lebih tinggi, yakni sebagai Jaksa Agung.

"Harapan dan kesempatan itu semoga akan memberikan motivasi dalam berkinerja lebih baik dan bermanfaat ke depannya untuk kepentingan penegakan hukum," kata Ketut.

Sejak berdiri 12 Agustus 1945 sampai sekarang, jabatan Jaksa Agung yang saat ini dipimpin Sanitiar Burhanuddin merupakan Jaksa Agung yang ke-24.

Jabatan Jaksa Agung dari pengurus partai sempat menuai pro dan kontra sejak Presiden RI Joko Widodo menunjuk Muhammad Prasetyo yang merupakan kader Partai NasDem.

Baca juga: Sesjamdatum Kejagung dibebastugaskan dari jabatan
Baca juga: Komisi III DPR sebut lelang jabatan dorong profesionalisme Kejagung

Jabatan Jaksa Agung dari kalangan partai politik pernah dijabat oleh Baharuddin Lopa periode 6 Juni 2001 sampai dengan 3 Juli 2001 dari Partai Golkar, kemudian Marzuki Darusman periode 29 Oktober 1999 s.d. 1 Juni 2001 merupakan seorang jaksa karier dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Adapun putusan MK tersebut tertuang dalam putusan nomor 6/PUU-XXII/2024. Merupakan gugatan oleh serang jaksa bernama Jovi Andrea Bachtiar, yang menggugat Undang-Undang Kejaksaan.

Dalam sidang pendahulu (1/2), pemohon menyebutkan Pasal 20 UU Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945.

Dalam gugatannya pemohon menyebut keterlibatan aktif penegak hukum dalam pragmatisme politik dengan sedang atau merangkap menjadi anggota politik dinilai akan merusak independensi kejaksaan secara inkonstitusional, utamanya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Jaksa Agung yang memiliki keterlibatan dengan partai politik sangat memungkinkan adanya kontrak politik atau mendapatkan tekanan dari kolega politiknya. Terlebih lagi, saat ini belum ada mekanisme checks and balancesberupa fit and proper testpada pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung.

Jaksa Agung dapat saja diberhentikan dari jabatannya apabila dianggap membangkang dari kolega politiknya.

Untuk itu, dalam petitumnya, pemohon meminta agar Mahkamah menambahkan syarat "g. Tidak sedang terdaftar sebagai anggota partai politik atau setidak-tidaknya telah 5 tahun keluar dari keanggotaan partai politik, baik diberhentikan maupun mengundurkan diri" dalam Pasal 20 UU Kejaksaan

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.

Mahkamah menyatakan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, Pasal 20 UU Kejaksaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf f, termasuk syarat bukan merupakan pengurus partai politik, kecuali telah berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum diangkat sebagai Jaksa Agung.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Musuh di kamar kerja musim semi

cara kerja cepat dapat uang

Menaker Bungkam soal Anies Mau Kaji Ulang Omnibus Law Ciptaker******

Surabaya, CNN Indonesia--

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyahenggan mengomentari pernyataan calon presden nomor urut 1 Anies Baswedan bakal mengkaji ulang Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) jika terpilih di Pilpres 2024.

Diketahui, Ida Fauziyah merupakan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024.

"Saya tidak berkomentar, seperti itu," kata Ida Fauziah seusai menjadi pemateri dalam acara Menaker Talks di kampus Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa), Jumat (22/12).

"Masing-masing calon presiden dan calon wakil presiden itu memiliki gagasan, visi, dan misi, dan ini sedang dipasarkan kepada masyarakat," ujar Politikus PKB ini.

Sebelumnya, Anies menyatakan bakal mengkaji ulang Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) jika terpilih sebagai presiden dalam Pilpres 2024.

Anies menilai UU Ciptaker harus mengakomodasi para pekerja di Indonesia.

"Kami sudah sampaikan berkali-kali, bahwa itu akan kami reviewulang, memastikan bahwa prinsip keadilan muncul di dalam undang-undang ketenagakerjaan kita," kata Anies saat ditemui Universitas Bina Bangsa dalam serangkaian kampanye di Serang, Banten, Kamis (21/12).

Lihat Juga : DEBAT CAWAPRESGibran: Gus Muhaimin Aneh, Mau Bangun 40 Kota tapi Tidak Setuju IKN

(frd/bmw)

[Gambas:Video CNN]

Suami berperut hitam, tolong lepaskan

situs slot terpercaya dan mudah menang

Kejagung: Putusan MK perkuat independensi kejaksaan******

Semoga akan memberikan motivasi dalam berkinerja lebih baik ... untuk kepentingan penegakan hukum.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan bahwa Kejaksaan Agung menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan jabatan Jaksa Agung bukan dari pengurus partai politik (parpol).

"Kami menyambut baik putusan MK dimaksud untuk memperkuat independensi kejaksaan sebagai aparat penegak hukum," kata Ketut di Jakarta, Jumat.

Meski demikian, lanjut Ketut, selama kepemimpinan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, penegakan hukum murni untuk kepentingan hukum.

Ketut menekankan bahwa penegakan hukum oleh kejaksaan selama kepemimpinan Sanitiar Burhanuddin selaku Jaksa Agung tanpa campur tangan politik.

"Sebagaimana yang telah berjalan selama ini di bawah kepemimpinan Jaksa Agung St. Burhanudin penegakan hukum yang dilakukan adalah murni kepentingan hukum tanpa adanya campur tangan politik," ujarnya.

Ketut yang juga menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bali itu menyatakan bahwa putusan MK tersebut sekaligus juga memberikan kesempatan lebih luas bagi insan adhyaksa untuk dapat berkarier di posisi lebih tinggi, yakni sebagai Jaksa Agung.

"Harapan dan kesempatan itu semoga akan memberikan motivasi dalam berkinerja lebih baik dan bermanfaat ke depannya untuk kepentingan penegakan hukum," kata Ketut.

Sejak berdiri 12 Agustus 1945 sampai sekarang, jabatan Jaksa Agung yang saat ini dipimpin Sanitiar Burhanuddin merupakan Jaksa Agung yang ke-24.

Jabatan Jaksa Agung dari pengurus partai sempat menuai pro dan kontra sejak Presiden RI Joko Widodo menunjuk Muhammad Prasetyo yang merupakan kader Partai NasDem.

Baca juga: Sesjamdatum Kejagung dibebastugaskan dari jabatan
Baca juga: Komisi III DPR sebut lelang jabatan dorong profesionalisme Kejagung

Jabatan Jaksa Agung dari kalangan partai politik pernah dijabat oleh Baharuddin Lopa periode 6 Juni 2001 sampai dengan 3 Juli 2001 dari Partai Golkar, kemudian Marzuki Darusman periode 29 Oktober 1999 s.d. 1 Juni 2001 merupakan seorang jaksa karier dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Adapun putusan MK tersebut tertuang dalam putusan nomor 6/PUU-XXII/2024. Merupakan gugatan oleh serang jaksa bernama Jovi Andrea Bachtiar, yang menggugat Undang-Undang Kejaksaan.

Dalam sidang pendahulu (1/2), pemohon menyebutkan Pasal 20 UU Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945.

Dalam gugatannya pemohon menyebut keterlibatan aktif penegak hukum dalam pragmatisme politik dengan sedang atau merangkap menjadi anggota politik dinilai akan merusak independensi kejaksaan secara inkonstitusional, utamanya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Jaksa Agung yang memiliki keterlibatan dengan partai politik sangat memungkinkan adanya kontrak politik atau mendapatkan tekanan dari kolega politiknya. Terlebih lagi, saat ini belum ada mekanisme checks and balancesberupa fit and proper testpada pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung.

Jaksa Agung dapat saja diberhentikan dari jabatannya apabila dianggap membangkang dari kolega politiknya.

Untuk itu, dalam petitumnya, pemohon meminta agar Mahkamah menambahkan syarat "g. Tidak sedang terdaftar sebagai anggota partai politik atau setidak-tidaknya telah 5 tahun keluar dari keanggotaan partai politik, baik diberhentikan maupun mengundurkan diri" dalam Pasal 20 UU Kejaksaan

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.

Mahkamah menyatakan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, Pasal 20 UU Kejaksaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf f, termasuk syarat bukan merupakan pengurus partai politik, kecuali telah berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum diangkat sebagai Jaksa Agung.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Menikah dengan iblis

96 slot

Kemenko Marves angkat potensi Indonesia jadi ‘export hub’ otomotif******

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Rachmat Kaimuddin menyoroti potensi Indonesia untuk menjadi export hub atau industri otomotif, terutama untuk pasar ASEAN.

“Sekitar 40 persen industri (otomotif) itu juga kita ekspor,” ujar Rachmat Kaimuddin dalam acara bertajuk, “Update dan Sosialisasi Insentif atas Investasi KBLBB kepada Stakeholder” yang digelar di Jakarta, Jumat.

Rachmat memaparkan bahwa pasar ekspor terbesar bagi Indonesia adalah ASEAN sebesar 54 persen dari total ekspor, kemudian disusul Timur Tengah sebesar 18 persen, Amerika Utara sebesar 15 persen, Amerika Selatan sebesar 6 persen, Asia Timur (4 persen) dan Afrika (1 persen).

Terhitung sejak Januari 2023 hingga Desember 2023, kata Rachmat melanjutkan, kurang lebih kendaraan yang sudah diekspor sekitar 571 ribu unit dengan lebih dari 90 negara tujuan.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa sebesar 53 persen dari keseluruhan ekspor merupakan mobil tujuh kursi atau seven-seater. Rachmat mengatakan bahwa hal tersebut menunjukkan potensi Indonesia untuk menjadi ekspor hub mobil penumpang atau passengercar di kawasan ASEAN.

“Jadi, jangan ragu-ragu untuk menjadikan Indonesia sebagai export hubdi regionini, terutama untuk yang passenger market,” kata Rachmat.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menggarisbawahi bahwa Indonesia merupakan pasar terbesar untuk mobil penumpang maupun mobil niaga. Bahkan, kata dia, dibandingkan negara-negara ASEAN, Indonesia merupakan pasar mobil penumpang terbesar.

“Walaupun mungkin ada negara tetangga kita yang produksi lebih banyak buat ekspor, tapi market kita, both passenger and commercial, digabungkan paling gede, dan nanti produksinya juga memang paling gede,” ujar Rachmat.

Biasanya, kata Rachmat, electric vehicle(EV) atau kendaraan listrik adalah mobil penumpang. Keinginan Indonesia untuk menggenjot peningkatan industri kendaraan listrik merupakan komitmen Indonesia untuk menjaga lingkungan.

“We need to fix our environment, we have to have the industry in Indonesia. Itu komitmen kita,” kata Rachmat. 

Baca juga: Kemenko Marves ungkap Indonesia buka peluang investasi CCS

 

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

Langit Fantasi Sembilan Warna

qqkartel

Meriahkan Natal dengan Piring Makan Cantik yang Diskon di Transmart******

Jakarta, CNN Indonesia--

Natal segera tiba tapi masih belum punya piring buat sajian makanan kepada tamu? Beli aja piring makan cantik di Transmart ya.

Soalnya Transmart Full Day Sale Balik lagi Sabtu (23/12) dan Minggu (24/12) dengan diskon gede-gedean untuk beragam produk terpilih, salah satunya piring makan.

Lihat Juga : Jangan Lupa Belanja ke Transmart Besok, Ada Diskon 50% + 20% Menanti

Masih ada ekstra diskon 20 persen khusus untuk pengguna Allo Bank, Bank Mega, dan Bank Mega Syariah.

Kalau belum punya Allo Paylater, cukup unduh aplikasi Allo Bank di App Store atau Google Play Store. Kemudian daftar akun dan upgrade ke Allo Prime. Setelah itu ajukan Allo Paylater.

Pesta diskon ini cuma berlangsung selama satu hari, mulai dari gerai buka sampai tutup sekitar pukul 22.00 waktu setempat di seluruh Transmart se-Indonesia.

Langsung aja merapat ke gerai Transmart terdekat di kotamu, ya. Masih ada waktu buat kamu serbu promonya. Kapan lagi belanja semurah ini kalau bukan di Transmart.

Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank biar kamu bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik! Selamat berbelanja!

(juh/juh)

[Gambas:Video CNN]

istri parit

togel uang

Kemenag Lampung: Ruang digital harus dipenuhi konten positif******

Bandarlampung (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Lampung menyatakan ruang digital saat ini harus dipenuhi oleh konten-konten positif yang dapat mempersatukan bangsa.

"Kami memandang saat ini umat lebih banyak berinteraksi di ruang digital. Sehingga, posisi Kemenag sangat penting untuk memaksimalkan ruang digital dalam menyebarluaskan hal-hal yang positif," kata Kepala Kanwil Kemenag Lampung Puji Raharjo saat menerima kunjungan jajaran Perum LKBN ANTARA Biro Lampung di Bandarlampung, Jumat.

Baca juga: Kedewasaan berdemokrasi tercermin di ruang digital Pemilu 2024

Karena itu, lanjut dia, Kemenag Lampung saat ini ingin hadir sepenuhnya berada di ruang-ruang digital serta media massa agar pendidikan agama dapat terjangkau oleh semua umat.

"Pada intinya kami ingin menjadikan agama sebagai pemersatu bangsa. Inspirasi ini yang kami bunyikan dalam setiap kegiatan. Oleh karena itu, sinergi dengan media massa termasuk LKBN ANTARA adalah hal baik buat Kemenag, dan ke depan perlu diperkuat lagi," katanya.

Bahkan, lanjut dia, pihaknya telah meminta seluruh pegawai di instansi tersebut wajib memiliki akun media sosial guna menyebarluaskan kebaikan dan menangkal isu negatif yang beredar di ruang digital.

"Jadi, saya juga wajibkan pegawai Kemenag Lampung punya akun medsos untuk sama-sama memposting, dan menyebarluaskan kebaikan dengan berbicara hal-hal positif, sehingga dapat menggeser isu negatif yang sedang viral," kata dia.

Dia berpesan kepada seluruh umat beragama di Indonesia jangan sampai kepercayaan terhadap agama luntur akibat dari berita-berita viral di ruang digital.

Baca juga: Bangun citra baik di ruang digital buka peluang sukses

Baca juga: Kemenkominfo luncurkan buku literasi panduan bijak di ruang digital

"Jadi, yang perlu dipahami, kami ingin menghadirkan agama sepenuhnya di ruang digital. Jangan sampai keyakinan pada agama kita luntur terkait berita viral yang belum tentu kebenarannya," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Perum LKBN ANTARA Biro Lampung Satyagraha menyatakan siap mendukung dan menyebarluaskan seluruh program Kanwil Kemenag Lampung kepada publik.

"Tentunya kami siap mendukung berbagai program dari Kemenag Lampung, terutama terkait sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat, dengan memanfaatkan layanan digital yang dimiliki ANTARA," kata Satya.

Pewarta: Dian Hadiyatna
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024