cara kredit lewat kredivo

Bepergian melintasi surga dan jadilah dewa jahat

Kadung Bikin Merchadise Piala Dunia, UMKM Minta Solusi ke Pemerintah******

Pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) minta solusi ke Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) karena sudah terlanjur memproduksi merchandise Piala Dunia U-20, meski akhirnya ajang internasional itu batal digelar di RI.

Ketua Umum Assosiasi IUMKM Indonesia (AKUMANDIRI) Hermawati Setyorinny meluapkan rasa kecewanya tersebut. Ia menyebut UMKM sudah bersiap menyambut gelaran internasional itu dengan memproduksi berbagai merchandise.

"Kerugian tidak hanya material, tetapi juga immaterial. Semoga bisa ada solusi terbaik bagi produk-produk UMKM yang sudah terlanjur diproduksi. Saya berharap ada solusi dari PSSI, kementerian terkait, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah, termasuk FIFA dalam kendala tersebut," katanya kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (1/4).

Ia menyebut sangat kecewa dengan pembatalan tersebut, meski mau tak mau harus menerimanya.

"Mau tidak mau harus diterima teman-teman UMKM, meskipun sebenarnya sangat kecewa. Mengapa penolakan di sana-sini muncul setelah Indonesia ditetapkan sebagai negara tuan rumah? Setelah persiapan prasarana, sarana, dan fasilitas yang menurut Pak Erick Thohir sudah layak dan siap?" katanya.

Gagal dapat efek bola salju

Senada, Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Edy Misero mengungkapkan rasa kekecewaannya. Ia mengatakan ada banyak multiplier effectyang bisa dirasakan pelaku UMKM jika Piala Dunia U-20 jadi digelar di Indonesia.

Edy merinci banyak sektor yang sudah dibidik pelaku UMKM sebagai ladang cuan, mulai dari merchandise hingga kuliner. Namun, semua peluang cuan itu sirna begitu saja.

"Reporter saja kecewa yang ditugaskan meliput malah gak jadi liputannya, apalagi kami selaku pelaku UMKM. Yang tadinya bisa jual pernak-pernik, eh sekarang gak bisa. Pasti kecewa, pasti kecewa," ungkap Edy.

Edy mengatakan Indonesia harus belajar dari kegagalan tersebut. Jangan sampai kesalahan serupa terulang, ketika event internasional yang sudah digembar-gemborkan malah batal begitu saja.

FIFA resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023. Hal itu disampaikan FIFA melalui situs resmi, Rabu (29/3) malam.

Piala Dunia U-20 2023 dijadwalkan digelar di Indonesia pada 20 Mei hingga 11 Juni mendatang. Namun, jelang penyelenggaraan tersebut terjadi polemik soal keikutsertaan timnas Israel U-20.

Beberapa pihak menolak Israel bermain di Indonesia, karena tidak memiliki hubungan diplomasi dengan Indonesia, termasuk PIDP, Gubernur Bali I Wayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Kaisar Dewa Mekanik

Pemerintah Minta Perbankan Hapus Kredit Macet UMKM******

Pemerintah mendorong agar perbankanbisa bekerja sama untuk memberikan keringanan bagi UMKM di Tanah Air. Caranya, dengan penghapusan kredit macet.

"Prediksi Bappenas di 2024 kredit usaha perbankan hanya mencapai 24 persen. Salah satunya disebabkan tidak lolos SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan)," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (30/3).

Ia telah menyampaikan hal tersebut kepada perbankan dan kementerian terkait di Indonesia antara lainKemenko Perekonomian, Bank Indonesia, OJK, dan Bank Himbara (BRI, BSI, BNI dan Mandiri), dalam acara Rapat Koordinasi pembahasan skema penghapusan kredit macet UMKM pada Rabu (29/3) kemarin.

Teten menilai apabila kebutuhan pendanaan tersebut bisa dipenuhi, maka rasio kredit UMKM bisa meningkat menjadi 45,75 persen.

Selain itu, ia menekankan penghapusan tagihan kredit macet UMKM yang sudah dihapusbukukan tidak akan mempengaruhi kesehatan perbankan karena sudah dikeluarkan dari neraca.

Lihat Juga : Viral Uang Nasabah BTN Hilang, Dirut Angkat Suara

Bahkan menurut Teten, dengan kondisi dunia saat ini yang tidak menentu, penghapusan kredit macet bisa menjadi angin segar bagi pelaku UMKM. Karena menurutnya kendala selama ini yang dialami oleh UMKM ada di sektor pembiayaan.

"Kami bersamastakeholderterkait seperti Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, BI, OJK dan aparat penegak hukum akan menyamakan persepsi dan mengusulkan regulasi berupa peraturan presiden serta dibentuknya komite bersama," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Teknik Bintang Kuno

Inflasi Maret 4,97 Persen Gegara BBM hingga Rokok******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatinflasiIndonesia sebesar 4,97 persen (year on year/yoy) pada Maret 2023. Inflasi ini turun dibandingkan Februari 2023 yang sebesar 5,47 persen (yoy).

"Secara tahunan, inflasi Maret 2023 sebesar 4,97 persen dominan disumbang oleh komponen harga yang diatur pemerintah," ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam konferensi pers secara virtual, Senin (3/4).

Sementara itu, secara bulanan (month to month/mtm) tercatat sebesar 0,18 persen naik dibandingkan Februari yang sebesar 0,16 persen.

"Penyumbang inflasi Maret adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau. Komoditas penyumbang inflasi angkutan udara, bensin, beras, cabai rawit dan rokok kretek filter," ujarnya.

Ia mengatakan kenaikan harga rokok memang masih terjadi sampai saat ini meski pemerintah mengerek Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada awal tahun.

"Kami masih mencatat adanya peningkatan harga rokok yang terjadi secara bertahap karena kenaikan CHT pada 1 Januari 2023," imbuhnya.

Begitu juga dengan bensin yang menjadi penyumbang inflasi bulan ini. Ini akibat kenaikan BBM yang dilakukan pemerintah pada 1 Maret 2023.

Saat itu, harga pertamax naik Rp500 per liter dan pertamax turbo naik Rp250 per liter. Tak hanya itu, penyesuaian harga gabah dan harga eceran tertinggi beras juga ikut mendorong inflasi Maret.

Dari 90 kota yang dipantau BPS, 65 kota mengalami inflasi dan 25 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi ada di Kota Kupang sebesar 1,30 persen dan deflasi terdalam Kota Bandung yang minus 1,50 persen.

Selain itu, dari kota yang dipantau, BPS juga menemukan masih ada kenaikan harga beras. Tertinggi di Luwuk dengan kenaikan sebesar 25,44 persen.

[Gambas:Video CNN]

Tentang mimpi musim panas

Kebijakan HET yang Hanya Formalitas dan Lonjakan Harga Pangan******

Pemerintah diminta bertanggung jawab atas lonjakan harga pangan yang melebihi harga eceran tertinggi (HET) atau harga acuan, terlebih di bulan puasa dan lebaran seperti saat ini.

Padahal, kebijakan HET silih berganti. Teranyar, ada Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Daging Sapi/Kerbau, dan Gula Konsumsi.

Selain itu, ada Perbadan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras. Beleid ini ditetapkan pada 5 Oktober 2022.

Kemudian harga acuan daging sapi segar yang dipatok paling mahal Rp140 ribu per kg untuk bagian paha belakang. Namun, harga daging sapi di pasar masih tinggi menembus Rp160 ribu per kg.

Paling viral adalah Minyakita yang merupakan minyak goreng besutan pemerintah. Meski HET dipatok di angka Rp14 ribu per liter dan Rp28 ribu untuk ukuran 2 liter, pedagang menjualnya dengan harga Rp16 ribu-Rp17 ribu per liter dan Rp31 ribu untuk versi 2 liter.

Pemerhati Pertanian sekaligus Ketua Komunitas Industri Beras Rakyat (KIBAR) Syaiful Bahari meminta tanggung jawab pemerintah atas fenomena ini.

Menurutnya, pemerintah harus sudah memprediksi faktor-faktor kenaikan biaya di sektor hulu sehingga bisa mengambil kebijakan yang tepat.

"Selama ini pemerintah hanya mengambil jalan pintas untuk mempertahankan HET. Dari tahun ke tahun pendekatannya tidak berubah. Dalam kasus beras akhirnya mengambil jalan impor," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (29/3).

Syaiful menyebut seharusnya pemerintah membuat peraturan perizinan yang ketat dalam situasi kelangkaan komoditas, seperti penetapan jumlah kuota impor. Terlebih, ada potensi monopoli dan jual beli kuota impor yang marak di tengah harga tinggi.

"Seringkali regulasi yang dibuat pemerintah justru menciptakan HET tidak berjalan. Seperti peraturan dan birokrasi yang panjang untuk pengadaan komoditas pangan sehingga menghambat penyediaan komoditas dan supply yang cukup," kritik Syaiful.

Menurutnya, HET adalah instrumen penting yang juga digunakan untuk mengendalikan inflasi. Tujuan utama HET adalah mencegah permainan harga demi mengambil keuntungan tinggi, di saat supply dan demand berjalan normal.

Namun, Syaiful menyebut pemerintah kerap mematok HET tanpa melihat realitas di lapangan. Ia merinci tiga faktor yang membuat HET tidak berjalan efektif sehingga terjadi lonjakan harga pangan.

Pertama, ketersediaan barang berkurang di saat permintaan tetap atau lebih tinggi. Kedua, ada faktor yang mengganggu rantai pasok dalam bentuk monopoli dan penimbunan ketika produksi dan supply cukup. Ketiga, kenaikan biaya produksi yang mempengaruhi harga pasar.

Terkait sanksi pedagang yang menjual bahan pokok di atas HET atau harga acuan, Syaiful menyebut itu adalah wewenang Satgas Pangan dan aparat penegak hukum (APH). Namun, ia menilai tidak relevan jika pedagang harus dihukum karena menjual bahan pokok di atas HET.

"Terkecuali mereka menimbun barang. Apakah tepat cara-cara kriminalisasi terhadap mereka, sementara pemerintah tidak pernah memperbaiki keseimbangan supply dan demand di pasar?" tanya Syaiful skeptis.

Ia meminta HET tidak hanya dilihat dari kepentingan pemerintah menjaga inflasi, melainkan harus dilihat juga dari kepentingan semua pihak terkait, seperti petani, industri pengolahan, pedagang, dan konsumen.

Senada, Koordinator Nasional Koalisi Rakyat Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah mengkritik keras efektivitas HET yang ditetapkan pemerintah. Menurutnya, aspek pengawasan dan penegakan aturan menjadi kunci penting efektivitas kebijakan HET.

Ia menyinggung HET yang tidak bisa diterapkan seragam di seluruh wilayah Indonesia yang merupakan kepulauan. Pasalnya, kerap terjadi kelangkaan di wilayah tertentu dan membuat lonjakan harga.

Soal hukuman, Said mengatakan produsen atau pedagang biasanya hanya dikenakan sanksi administratif jika menjual bahan pokok di atas HET. Ia menyayangkan hal tersebut karena hanya sebatas hukuman ringan.

"Jika ada penegakan bukan tidak mungkin terjadi efek jera. Pada tahap lebih lanjut jika menyebabkan guncangan stabilitas pangan bisa juga dikejar dengan perundang-undangan sehingga sanksinya tidak hanya administratif, namun bisa pidana," ucapnya.

Said menegaskan efektivitas HET sangat ditentukan oleh desain HET yang dibuat pemerintah dan penegakan hukumnya. Ia menyarankan HET terus dikoreksi sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan dinamika pasar dan antarwilayah.

Penetapan HET tak sesuai realita

Guru Tao Tongxuan

Zulhas Respons Viral Baju Bekas Sitaan Diduga Dibawa Pulang******

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan dan Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengomentari viral dugaan polisi menyimpan barang sitaan berupa baju bekasimpor ilegal.

"Oh gak boleh (bawa pulang barang sitaan baju bekas impor ilegal), kata Zulkifli Hasan singkat saat ditemui di Kids Republic School, Jakarta Timur, Sabtu (1/4).

Namun, Zulhas menolak berkomentar lebih jauh saat ditanyai soal sanksi yang diberikan jika terbukti pelanggaran tersebut terjadi.

"Saya sudah minta Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) untuk cek kebenarannya," kata Agus kepada CNNIndonesia.com.

Sebelumnya, viral sebuah tangkapan layar status WhatsApp seseorang menampilkan barang bukti kasus perdagangan baju impor bekas ilegal di media sosial.

Dalam tangkapan layar tersebut, tertulis cerita bahwa si pembuat status WhatsApp itu bakal diberikan baju lebaran dari barang sitaan tersebut.

"Ngakak banget punya aa katanya 'nggak usah beli baju Lebaran. Di kantor banyak barang-barang sitaan nanti dibawa pulang. Risiko punya aa kerja di Dirkrimsus ya gini," tulis caption status WhatsApp yang viral tersebut.

Sementara itu, Karo Penmas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan menegaskan penyidik dilarang menyalahgunakan barang bukti pengungkapan suatu perkara. Ia menyebut ada sanksi bagi mereka yang nekat melanggar aturan tersebut.

Pangeran yang rendah hati memanjakan selirnya

Produsen Gim FIFA EA PHK 800 Karyawan******

Electronic Arts, (EA), produsen gim FIFA, memutus hubungan kerja (PHK) 6 persen dari jumlah karyawannya atau sekitar 800 orang.

"Saat kami fokus lebih besar pada portofolio kami, kami bergerak menjauh dari proyek-proyek yang tidak memberikan kontribusi bagi strategi kami, meninjau jejak real estat kami, dan merekonstruksi beberapa tim kami," tulis CEO Andrew Wilson dalam catatan untuk karyawan, mengutipCNBC,Kamis (30/3).

"Pemutusan hubungan kerja adalah bagian paling sulit, dan kami bekerja melalui proses ini dengan sangat hati-hati dan hormat," imbuhnya.

EA memiliki kurang dari 13 ribu karyawan, menurut pengajuan kuartalan pada Maret 2022. Pada Januari, perusahaan tersebut melewatkan perkiraan pendapatan kuartalannya dan memberikan proyeksi pemesanan yang lebih lemah dari yang diharapkan.

Chief Financial Officer Christopher Suh mengatakan dalam panggilan pendapatan bahwa EA akan sangat berhati-hati, dengan fokus khusus pada kecepatan perekrutan.

Juru bicara perusahaan menolak berkomentar lebih lanjut tentang pengumuman PHK atau memberikan jumlah pasti dari keputusan tersebut.

EA bergabung dengan daftar panjang perusahaan teknologi yang sedang dalam mode pengurangan.

Penurunan ekonomi dan pembalikan pasar menyebabkan pemutusan hubungan kerja massal pada 2022 dan kecepatan pemotongan yang lebih cepat tahun ini.

Lebih dari 155 ribu pekerja industri teknologi di lebih dari 500 perusahaan telah kehilangan pekerjaan mereka pada 2023.

[Gambas:Video CNN]