petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

cara dapat uang lewat hp

lenitogel 728Jutaan kata 105062Orang-orang telah membaca serialisasi

《cara dapat uang lewat hp》

KPU pastikan Sirekap tidak ditutup agar publik tahu hasil pemilu 2024******

KPU pastikan Sirekap tidak ditutup agar publik tahu hasil pemilu 2024
Arsip foto - Anggota KPU RI Idham Holik saat wawancara eksklusif di Wisma Antara B, Cikini, Jakarta, Senin (29/1/2024). ANTARA/Narda Margaretha Sinambela/am.
Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik memastikan sistem rekapitulasi suara (Sirekap) tidak akan ditutup dan tetap dapat diakses oleh masyarakat untuk mengetahui perkembangan terbaru hasil pemilu 2024.

“Saat ini Sirekap masih berfungsi untuk diakses masyarakat,” ujar Idham di Jakarta, Selasa.

Baca juga: KPU sebut data Sirekap tertunda karena sedang lakukan sinkronisasi
Baca juga: KPU evaluasi SDM dan infrastruktur terkait kesalahan data Sirekap

Adapun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI pada Sabtu (17/2), sempat memberikan saran kepada KPU agar Sirekap untuk sementara waktu tidak menampilkan data angka perolehan di tempat pemungutan suara (TPS).

Alasannya agar sistem itu tidak ditayangkan sementara waktu adalah karena masih banyak angka yang tidak sesuai dalam Sirekap setelah dikonversi dari dokumen Formulir Model C1-Plano atau catatan hasil penghitungan suara pemilu 2024.

"Menghentikan terlebih dahulu penayangan informasi mengenai data perolehan suara, namun tetap melanjutkan form pindai Model C-Hasil diunggah pada https://pemilu 2024.kpu.go.id,sampai kendala sistem pada Sirekap dapat membaca data yang tertera pada form Model C-Hasil secara akurat," sebagaimana dikutip dari Surat Bawaslu.

Idham menilai saran perbaikan dari Bawaslu itu sebenarnya adalah agar data yang ada di dalam Sirekap tidak salah. Hal itulah yang menjadi alasan KPU sempat menghentikan sementara Sirekap untuk proses akurasi data beberapa waktu lalu.

Ia pun menekankan Sirekap adalah alat bantu penghitungan suara pemilu 2024. Oleh karena itu, Sirekap merupakan bentuk upaya KPU dalam memenuhi hak informasi masyarakat.

"Oleh karena itu kami memandang Sirekap memiliki peran strategis, dan saat ini kami masih fokus melakukan akurasi ataupun sinkronisasi data di dalam Sirekap dengan data autentik di dalam foto Formulir Model C.Hasil," ujarnya.

Baca juga: KPU: Sirekap tingkatkan transparansi dan akuntabilitas hasil pemilu

Dikutip dari situs resmi KPU, Sirekap adalah singkatan dari sistem informasi rekapitulasi yang dikembangkan dan digunakan oleh KPU untuk perhitungan suara.

KPU pun berkomitmen untuk terus memanfaatkan keunggulan Sirekap pada pemilu 2024 untuk menciptakan pemilu yang profesional dan memberikan kemudahan bagi masyarakat mengakses segala informasi.

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024, Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta alat bantu dalam pelaksanaan hasil penghitungan suara pemilu.

Masyarakat dapat memantau secara langsung perkembangannya pada https://pemilu2024.kpu.go.id/. Hasil yang ditampilkan KPU ini merupakan hitungan langsung (real count), namun bukan hasil akhir pemilu 2024. KPU menyatakan publikasi form model C/D hasil adalah hasil penghitungan suara di TPS dengan tujuan memudahkan akses informasi publik.

Adapun penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka oleh PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: KPU ungkap masih ada 1.223 TPS mengalami kesalahan data pada Sirekap
Baca juga: KPU: Kami juga manusia biasa yang tak luput dari kesalahan
 

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

BP2MI: Sektor penempatan PMI ke Korsel bertambah, ini bidangnya******

BP2MI: Sektor penempatan PMI ke Korsel bertambah, ini bidangnya
Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani (tengah) dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (20/2.2024). ANTARA/Prisca Triferna/aa.
Terjadi perluasan sektor ini tidak lepas dari lobi-lobi dan juga pembicaraan yang terus kami lakukan antara BP2MI dengan pihak HRDK Korea
Jakarta (ANTARA) - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyebut telah terjadi penambahan sektor untuk penempatan pekerja migran Indonesia ke Korea Selatan melalui skema ujian Employment Permit System-Test of Proficiency in Korean (EPS TOPIK).

Dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan penambahan sektor baru dalam Pendaftaran Ujian EPS TOPIK Tahun 2024 yang semula hanya manufaktur dan perikanan, bertambah menjadi shipbuilding, Service 1 untuk jasa seperti pengolahan sampah, dan Service 2 yang mencakup pekerjaan di hotel dan restoran.

"Terjadi perluasan sektor ini tidak lepas dari lobi-lobi dan juga pembicaraan yang terus kami lakukan antara BP2MI dengan pihak HRDK Korea. Walaupun belum memuaskan atau maksimal memenuhi apa yang kita minta kepada pihak Korea," ujar Benny.

Dia mengatakan pihaknya sedang memperjuangkan penambahan sektor lain untuk penempatan tenaga kerja Indonesia skema kerja sama antar pemerintah atau G-to-G termasuk di sektor pertanian dan logistik.

Baca juga: BP2MI usul tambah kuota penempatan pekerja migran Indonesia di Korsel
Baca juga: BP2MI tawarkan kerja sama perusahaan Korsel tingkatkan kompetensi PMI

"Mudah-mudahan ini jadi perjuangan selanjutnya yang akan bisa kita capai agar perluasan kerja di Korea Selatan akan semakin terbuka," katanya.

Pendaftaran untuk ujian EPS TOPIK 2024 sendiri dilakukan sejak periode 15 Februari sampai dengan hari ini. Total pendaftar ujian untuk penempatan di Korea Selatan melalui skema tersebut mencapai 62.930 orang yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Proses selanjutnya yaitu perekaman sidik jari tetap dilakukan secara offline di BP3MI dan P4MI sesuai asal daerah/lokasi terdekat yang dipilih oleh pendaftar pada 26 Februari-10 Maret 2024.

Sedangkan proses verifikasi dokumen akan dilakukan secara daring oleh petugas di BP3MI dan P4MI pada 26 Februari-10 Maret 2024.

Baca juga: BP2MI ajak pekerja migran contoh Riyanto, ABK penolong warga Korsel
Baca juga: Pemerintah berikan penghargaan kepada PMI yang selamatkan warga Korsel

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Kejaksaan Tinggi geledah kantor Disnakertrans Papua Barat******

Kejaksaan Tinggi geledah kantor Disnakertrans Papua Barat
Tim Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua Barat melakukan penggeledahan pada kantor Disnakertrans Papua Barat, di Manokwari, Senin (19/2/2024). ANTARA/Fransiskus Salu Weking.
Manokwari (ANTARA) - Tim Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua Barat melakukan penggeledahan pada kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Papua Barat untuk melengkapi alat bukti penyidikan kasus dugaan korupsi dana tambahan penghasilan pegawai (TPP).

Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua Barat Abun Hasbullah Syambas di Manokwari, Senin, mengatakan dokumen yang disita sebagai alat bukti tambahan meliputi surat permintaan pembayaran TPP periode Oktober-November 2023.

Anggaran tersebut, kata dia, sudah dicairkan 100 persen atau senilai Rp800 juta atau per bulan Rp400 juta oleh Bendahara Pengeluaran Disnakertrans Papua Barat yang berinisial AN.

"Kasus penyalahgunaan TPP sudah masuk penyidikan makanya kami geledah untuk menyita bukti-bukti tambahan," kata Abun.

Baca juga: Kejati Papua Barat siapkan jaksa pengacara negara dampingi KPU

Sebelumnya, kata dia, penyidik kejaksaan sudah melakukan klarifikasi terhadap dua orang saksi yaitu Kepala Disnakertrans Papua Barat berinisial FDJS beserta bendahara pengeluaran.

Dengan demikian, kata dia, dalam waktu dekat Kejati Papua Barat segera menetapkan calon tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana TPP tersebut.

"Dalam waktu dekat kami akan menetapkan tersangka. Kepala dinas dan bendahara pengeluaran cukup kooperatif selama pemeriksaan sebagai saksi," tutur Abun.

Baca juga: Kejaksaan Tinggi Papua tahan mantan ketua Bawaslu Papua Barat

Dalam penggeledahan tersebut, Tim Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua Barat sekira pukul 14.30-16.00 WIT yaitu ruangan kepala dinas dan ruangan bendahara pengeluaran.

Selain surat permintaan pembayaran, kejaksaan juga menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dimaksud.

Baca juga: Pengamat nilai penanganan perkara korupsi Papua Barat belum maksimal

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:daftar nama situs slot online

Perbarui waktu:2024-07-08

Daftar bab terbaru
agen138 rtp
cara pinjam di dana
kredit laptop di akulaku
trik main slot olympus biar menang
voucher tiket com hotel
pokerbulls
hari slot
buku mimpi kaki
trik main slot olympus maxwin
Daftar isi semua bab
Bab 1 slot depo 100 bonus 100
Bab 2 situs slot bebas ip
Bab 3 sumobet88
Bab 4 daftar kredit hp
Bab 5 togel 89
Bab 6 dragontiger
Bab 7 pinjol resmi ojk terbaru
Bab 8 joni 88 slot
Bab 9 slot bonus 300 di depan
Bab 10 qqicon188
Bab 11 papadomino
Bab 12 mpo7788 rtp
Bab 13 onictoto
Bab 14 77titan
Bab 15 slot pasti gacor
Bab 16 pandora188
Bab 17 hbo slot demo
Bab 18 max slot 777
Bab 19 sport 88 slot
Bab 20 zeus138
Klik untuk melihattersembunyi di tengah6124bab
sejarahBacaan TerkaitMore+

mitos dan legenda kuno

kumpulan situs slot bonus new member 100
KBRI belum dapat notifikasi soal penangkapan ratusan WNI di Malaysia
Arsip foto - Sejumlah Warga Negara Indonesia (WNI) berjalan menuju bus setibanya dari Malaysia di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (24/2/2023). Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur bekerja sama dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Baru memulangkan 61 WNI yang ditangkap akibat tinggal secara ilegal di pemukiman dalam sebuah perkebunan di wilayah Nilai Springs, Negeri Sembilan, Malaysia. ANTARA FOTO/Fauzan/rwa.
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa KBRI Kuala Lumpur belum menerima notifikasi kekonsuleran mengenai penangkapan sekitar 130 WNI di Shah Alam, Malaysia.

“Sekitar 130 WNI ditangkap oleh Imigrasi Malaysia dalam operasi gabungan penyerbuan Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI) di Shah Alam, pada 18 Februari pagi,” kata Juru Bicara Kemlu RI Lalu Muhamad Iqbal melalui pesan singkat, Senin.

Berdasarkan informasi dari laman media sosial Imigrasi Malaysia, 130 WNI yang ditangkap itu terdiri atas 76 laki-laki, 41 perempuan, dan 13 anak-anak, termasuk bayi yang baru berusia sembilan bulan.

Iqbal memastikan bahwa segera setelah menerima notifikasi kekonsuleran, KBRI Kuala Lumpur akan memberikan bantuan kekonsuleran, termasuk upaya percepatan pemulangan bagi para WNI yang termasuk dalam kelompok rentan.

Imigrasi Malaysia menyebut operasi dilakukan di permukiman ilegal di dekat perkebunan kelapa sawit di Shah Alam, di mana mereka juga menangkap dua warga negara Bangladesh.

Wakil Direktur Jenderal Imigrasi Malaysia Jafri Embok Taha mengatakan permukiman itu telah berdiri selama empat tahun terakhir dan dilengkapi dengan listrik.

“Warga negara asing ini diyakini menyewa permukiman ini dari warga lokal, yang juga menyediakan listrik. Ketua kampung di sini menyebut mereka membayar sekitar 6.000 ringgit Malaysia (sekitar Rp19,6 juta) per bulan untuk menyewa 0,6 hektare lahan,” kata Taha, seperti dilaporkan Bernama.

Dia mengatakan sebagian warga asing yang tinggal di permukiman ilegal tersebut bekerja di bidang jasa pembersihan, restoran, dan konstruksi.

Mereka semua disebut tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan telah melebihi izin tinggal di Malaysia.

Baca juga: Polisi Malaysia tembak mati tersangka pembunuh WNI di Petaling Jaya
Baca juga: Difasilitasi KBRI-KJRI, empat WNI lolos dari hukuman mati di Malaysia

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Ular yang melahap dunia

96 togel
Presiden respons isu Hadi jadi Menko Polhukam dan AHY jadi Menteri ATR
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan kepada wartawan usai menghadiri acara Puncak Peringatan Hari Pers Nasional 2024, di kawasan Ancol, Jakarta, Selasa (20/2/2024). ANTARA/Yashinta Difa Pramudyani/pri.
Besok ditunggu saja jam 10.00 (WIB)
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons isu rencana pelantikan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) serta Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR).

Jokowi meminta masyarakat menunggu hingga perombakan(reshuffle) kabinet dilaksanakan pada Rabu (21/2).

"Besok ditunggu saja jam 10.00 (WIB)," kata Presiden Jokowi usai menghadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional 2024 di Jakarta, Selasa.

Agenda pelantikan Menko Polhukam serta Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional oleh Presiden Jokowi telah dikonfirmasi oleh Koordinator Staf Khusus Presiden RI Ari Dwipayana.

Ari menyebut pelantikan akan dilaksanakan pada Rabu di Istana Merdeka, Jakarta.

Baca juga: Presiden lantik Menko Polhukam dan Menteri ATR/BPN Rabu besok

Baca juga: Jokowi: Perpres "Publisher Rights" bukan untuk kurangi kebebasan pers

Baca juga: Presiden teken Perpres Publisher Rights untuk jurnalisme berkualitas

"Mengenai siapa yang akan diangkat dan dilantik oleh Bapak Presiden untuk mengisi dua posisi itu, kita tunggu besok ya," kata Ari melalui pesan singkat.

Sebelumnya beredar informasi di kalangan wartawan bahwa Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto akan dilantik Presiden sebagai Menko Polhukam definitif. Isu itu juga diketahui oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni.

"Isunya demikian," kata Sahroni dalam pesan singkat di Jakarta, Selasa.

Seiring dengan munculnya isu itu, beredar pula kabar bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan dilantik sebagai Menteri ATR menggantikan Hadi Tjahjanto.

Dimintai tanggapannya soal isu itu, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebut perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.

Namun demikian, kata Herzaky, jika negara memanggil, AHY selalu siap memenuhi panggilan itu.

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Era Sihir Super Abadi

88 slot online
Gerinda sebut koalisi dengan 01 dan 03 berpotensi dapat terjadi
Arsip foto - Sekretaris Jendral (Sekjen) Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Ahmad Muzani ditemui usai Rapt Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Gerindra di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Jumat (15/12/2023). ANTARA/Fath Putra Mulya/pri.
Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai kemungkinan Koalisi Indonesia Maju (KIM) berkoalisi dengan kubu 01 dan 03 dapat terjadi.

"Kami merasa bahwa insya Allah ajakan kami untuk bersama-sama membangun Indonesia ke depan di bawah pemerintah Prabowo-Gibran sepertinya bukan bertepuk sebelah tangan," kata Muzani saat ditemui di Jakarta, Selasa.

Hal tersebut dikatakan Muzani lantaran pihaknya telah membuka komunikasi dengan partai oposisi di kubu 01 dan 03 setelah pasangan Prabowo-Gibran unggul suara dalam hitung cepat atau quick countKomisi Pemilihan Umum (KPU).

Muzani mengaku hingga saat komunikasi dengan beberapa petinggi partai oposisi masih berjalan dengan baik.

Bahkan berdasarkan komunikasi yang dibangun itu, Muzani memahami pihaknya memiliki kesamaan dengan partai lain yakni ingin memajukan bangsa Indonesia.

"Karena sesungguhnya di antara kami (partai) juga mempunyai pemahaman yang sama tentang masa depan Indonesia masa depan pemerintahan dalam situasi yang lebih baik," kata dia.

Saat ditanya siapa saja petinggi partai yang telah ditemui, Muzani enggan memberi tahu hal tersebut.

Dia berharap pertemuan dengan para oposisi tersebut bisa menghasilkan kerja sama untuk pemerintah Indonesia yang lebih kuat.

Untuk diketahui, berdasarkan situs resmi KPU yang dikutip hari ini pukul 20.16 WIB, tercatat perolehan suara pasangan Prabowo-Gibran mencapai 58,72 persen. Di posisi ke dua ada Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan perolehan suara 24,26 persen dan  pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dengan perolehan suara 17,03 persen.

Data itu berdasarkan hasil quick count yang digelar KPU dari 82.3236 tempat pemungutan suara (TPS) atau 73,01 persen dari jumlah seluruh TPS di Indonesia.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai 20 Maret 2024.
Baca juga: Pengamat sebut masih cukup dini membicarakan NasDem pindah koalisi 
Baca juga: PKB belum tentukan sikap soal koalisi atau oposisi 
Baca juga: Data Riset Analitika: Gerindra partai dengan elektabilitas teratas

Pewarta: Walda Marison
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Pengawal pribadi dari dunia lain

link server luar di jamin maxwin
Usul embargo senjata terhadap Israel, PBB sebut ada "risiko genosida"
Arsip foto - Suasana di luar kantor UNRWA di Jalur Gaza. ANTARA/Anadolu Agency/am.
Jenewa (ANTARA) - Pelapor Khusus PBB untuk Pembela Hak Asasi Manusia Mary Lawlor mengusulkan pemberlakuan “embargo senjata” terhadap Israel sebagai respons atas serangan di Jalur Gaza.

“Kita harus membiarkan bantuan kemanusiaan masuk ke sana dan harus ada pula embargo senjata,” ujar Lawlor tentang situasi di Gaza, pelanggaran HAM, dan langkah-langkah yang harus diambil untuk menghentikan pengeboman Israel.

“Dalam pandangan saya, negara mana pun yang memicu konflik ini dengan memasok senjata ke Israel harus berhenti melakukannya, karena Israel tidak memahami tindakannya saat ini,” kata dia.

Lawlor mengatakan bahwa dia telah memantau dengan cermat situasi di Gaza sejak 7 Oktober dan bahwa ada orang-orang yang “kelelahan, terkepung dan tidak berdaya” di Gaza.

Dia berpendapat situasi di sana sangat mengerikan, warga Gaza berkali-kali diminta pergi ke tempat yang aman dan mereka berakhir di Kota Rafah.

"Sekarang orang-orang itu diminta pergi ke tempat lain dan mereka tidak punya tempat tujuan," katanya, seraya menambahkan bahwa mereka juga tidak memiliki cukup makanan dan obat-obatan.

Separuh penduduk Gaza saat ini tinggal di Rafah, katanya.

"Bagaimana Anda bisa membenarkan pembunuhan perempuan dan ibu yang memiliki banyak anak?’’ kata dia.

Tentang perkembangan di Rafah, Lawlor mengatakan perlu ada kepastian soal gencatan senjata dan bantuan kemanusiaan harus diizinkan masuk ke Gaza.

“Secara teknis, Israel sebagai kekuatan pendudukan tidak seharusnya melancarkan perang terhadap wilayah yang didudukinya,” kata Lawlor.

Dia menyoroti bahwa meskipun dunia menyadari apa yang terjadi di Gaza, negara-negara lain tidak mampu atau tidak mau melakukan intervensi.

Lawlor mengatakan bahwa menghentikan pendanaan bagi UNRWA, badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengurusi pengungsi Palestina, adalah hal yang gila karena hanya UNRWA yang melayani warga Gaza, sekolah, dan rumah sakit di wilayah kantong Palestina itu.

“Penyelidikan atas tuduhan terhadap UNRWA sedang berlangsung. Orang-orang (Gaza) yang putus asa itu tidak boleh dibiarkan menjadi korban politik antarnegara,” katanya.

Israel menuduh staf UNRWA tersebut terlibat dalam serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober.

Situasi di Gaza saat ini sedang diperiksa oleh Mahkamah Internasional, dan Lawlor menekankan bahwa pengadilan PBB akan memutuskan situasi di Gaza.

“Entah (keputusan) itu genosida atau tidak, tapi saya katakan ada risiko genosida (di Gaza),” katanya.

Dia mengatakan negara-negara seperti AS, Inggris, dan Uni Eropa, yang punya pengaruh ke Israel, memiliki peran sangat penting. Mereka memikul tanggung jawab besar untuk menghentikan perang Israel di Gaza

Jika negara-negara itu memilih abstain atau memveto resolusi di Dewan Keamanan PBB, "Bagi saya, itu tidak bisa dimaafkan," kata dia.

Sumber: Anadolu

Baca juga: G7 dukung pendirian negara Palestina, serukan perang Israel dihentikan
Baca juga: AS dan negara-negara Arab susun rencana pendirian negara Palestina
 

Penerjemah: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar Xuan kembali

qq88bet
Erick Thohir sebut pentingnya pembangunan ekosistem kendaraan listrik
Warga mengisi daya mobil listrik di Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) Jakarta, Jumat (2/2/2024). ANTARA FOTO/Erlangga Bregas Prakoso/YU/aa.
Kan dalam melakukan intervensi tidak bisa seperti sulap
Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut sangat penting membangun ekosistem electronic vehicle(EV) untuk percepatan pembangunan industri kendaraan listrik.

Menurut Erick, intervensi Pemerintah terhadap industri otomotif merupakan hal yang lumrah jika ingin mempercepat pertumbuhan di industrinya. Ia menekankan, pada era 1980-an, Pemerintah juga melakukan program keberpihakan dalam melakukan melakukan industrialisasi motor dan mobil.

"Apalagi yang namanya motor dan mobil listrik itu tadi, bahan bakar bakunya ada di kita. Artinya jangan dilihat subsidi impor motor dan mobilnya, tetapi ekosistem di bawahnya akan terkena dampak positif juga," ujar Erick melalui keterangan di Jakarta, Minggu.

Opsi subsidi terhadap mobil dan motor listrik impor dinilai dapat mendorong percepatan pertumbuhan industri baterai motor dan mobil listrik di Indonesia.

Hal tersebut dimungkinkan karena Indonesia menguasai material nikel atau bahan baku utama baterai motor dan mobil listrik.

"Sekarang pemerintah, bukan hanya BUMN. Bagaimana pemerintah sudah melakukan kebijakan penggunaan kendaraan motor dan mobil itu mendapatkan subsidi Impor. Banyak yang bertanya, kenapa kendaraan listrik disubsidi," katanya.

Erick menekankan bahwa membangun industri kendaraan listrik itu perlu dukungan banyak pihak, sebab dalam membangun industri ini tidak seperti membalikkan telapak tangan.

"Kan dalam melakukan intervensi tidak bisa seperti sulap. Dibicarakan hari ini, besok jadi. Itu kan perlu proses. Dan yang pasti kita perlu percepatan," ucap Erick.

Lebih lanjut, Erick mengatakan, pihaknya telah mendorong berbagai BUMN untuk bertindak sejak dini. Pertama, sejak tiga tahun lalu, ia telah meminta membangun ekosistem daripada baterai kendaraan Listrik.

Selanjutnya, Erick mendorong PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN untuk memberikan potongan harga pada malam hari. Sebab 80 persen pengisian daya baterai listrik di lakukan di rumah.

"Langkah selanjutnya adalah kita dorong lagi bagaimana nanti kendaraan listrik ini ada recycling battery. Itu tidak kalah pentingnya karena nikel itu kan suatu hari akan habis. Jadi kalau recyclingini kita dorong dan memenuhi 90 persen kebutuhan Nikel, in ikan menjadi suatu hal yang positif. Ini sesuatu hal yang kita dorong lagi," kata Erick.

Baca juga: Erick Thohir sebut kendaraan listrik bantu Jakarta bebas polusi
Baca juga: MoU standardisasi baterai motor listrik ditandatangani kuartal II

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar adalah surga

warganet99
Mendagri: Pers punya hak dan wajib mengawasi penghitungan suara pemilu
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kedua kanan) menerima cendera mata dari Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Hendri Ch. Bangun (kedua kiri) didampingi Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu (kanan) dan tokoh pewarta Ninuk Mardiana (kiri) dalam acara Konvensi Nasional Media Massa dalam rangka Hari Pers Nasional di Jakarta, Senin (19/2/2024). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi/pri.
Memberitakan berita yang fakta, bukan yang sekadar opini, apalagi opini yang dijahit-jahit.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan bahwa insan pers memiliki hak dan kewajiban untuk mengontrol penghitungan suara Pemilu 2024 agar prosesnya berjalan secara transparan. Menurut Tito, penghitungan suara secara berjenjang mulai dari tingkat tempat pemungutan suara TPS. Dengan mengontrol dari tingkat TPS, upaya manipulasi hasil pemilu bisa diantisipasi. "Kita tahu prosesnya berjenjang, dari bawah, dari TPS bisa diikuti, jejaring media sangat kuat," kata Tito saat kegiatan Konvensi Nasional Media Massa dalam rangka Hari Pers Nasional di Jakarta, Senin. Mendagri mengatakan bahwa pers merupakan pilar keempat demokrasi. Jika penghitungan suara sudah diawasi oleh pers, hasil penghitungan suara pemilu dapat diterima oleh publik. Tito menuturkan bahwa pemilu di Indonesia merupakan pemilu terbesar di dunia dengan proses yang rumit sebab menerapkan sistem memilih langsung dengan jumlah pemilih lebih dari 200 juta orang dalam satu hari. "Pemilu 14 Februari adalah one most complicated in the world. Kenapa? Harus mendistribusikan suara dalam waktu cepat di gunung, di pantai, di pulau-pulau, dan di hutan," kata dia. Selain itu, menurut dia, pencoblosan bukan hanya calon presiden, melainkan juga calon anggota legislatif, mulai dari DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, hingga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Maka dari itu, dia menilai penyelenggaraan pemilu pasti diiringi dengan hal-hal yang kurang sempurna. Oleh karena itu, pers harus menyampaikan pemberitaan yang objektif jika menemukan masalah-masalah dalam tahapan pemilu. Di samping itu, kata dia, pers di Indonesia memiliki tantangan, yakni media sosial yang keberadaannya tidak bisa dilawan. Bahkan, dia menyebut ada penelitian yang memprediksi bahwa media sosial bakal lebih berpengaruh ketimbang media konvensional. "Memberitakan berita yang fakta, bukan yang sekadar opini, apalagi opini yang dijahit-jahit," kata Mendagri.

Baca juga: PLN klaim sukses amankan pasokan listrik saat Pemilu 2024
Baca juga: Anfrel apresiasi pemilu di Indonesia berjalan aman dan damai

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024