situs slot terpercaya indonesia

Bintang Xianwu

Erick Thohir Singgung Copot Direksi Pertamina Akibat Insiden Berulang******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membuka opsi mencopot direksi PT Pertamina(Persero). Hal ini merupakan buntut dari kebakaran Depo Pertamina di wilayah Plumpang, Jakarta Utara pada Jumat (3/3) malam.

"Kalau saya selalu bilang kan saya sudah pernah copot Direksi Pertamina. Kalau saya mesti copot lagi, ya saya copot lagi. Tetapi penyelesaiannya itu kan tidak hanya saling menyalahkan," kata Erick saat menjenguk korban kebakaran yang dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta Selatan, Sabtu (4/3).

Ia menyinggung pencopotan itu saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai kebakaran terminal BBM Pertamina kali ini yang merupakan insiden berulang.

"Tidak hanya di keuangan, tetapi di operasional secara menyeluruh. Karena ini ada aset vital nasional. Saya akan review, saya sudah minta investigasi, dan pasti kita lihat apakah ada perbaikan untuk jangka menengah," tegasnya.

Erick mengatakan bahwa kini ia tengah fokus berbenah melakukan perbaikan untuk BUMN, termasuk Pertamina.

"Saya sudah pernah copot direksi. Kalau perlu mencopot, saya lakukan lagi. Tetapi konteksnya justru perbaikan. Tadi yang dipertanyakan sistem bisnis resiko. Percuma kita copot-copot orang tapi tidak memberikan solusi secara menyeluruh," imbuhnya lebih lanjut.

Kebakaran yang melanda Depo Pertamina di Plumpang sebelumnya diberitakan terjadi sekitar pukul 20.11 WIB. Menurut kesaksian warga, tercium aroma bensin yang menyengat sebelum kebakaran terjadi.

Kebakaran tersebut pun memakan korban jiwa. Belasan orang dilaporkan meninggal dunia serta puluhan mengalami luka bakar. Tak hanya itu, musibah kebakaran depo merembet hingga ke permukiman warga sekitar yang menyebabkan ratusan orang harus mengungsi.

[Gambas:Video CNN]

Karakter pendukung wanita terlahir kembali sebagai Phoenix dalam perjalanannya menuju keabadian

Yusuf Mansur Curhat Ban Mobil Robek Karena Jalan Berlubang Tol Japek******

UstadzYusuf Mansur mengeluhkan ban mobilnya pecah karena kondisijalan tol yang berlubang. Ia mengatakan kerusakan tersebut terjadi di Tol Jakarta-Cikampek (Tol Japek) KM 65 arah Bandung.

"Di tol, lubangnya dahsyat. Ban mobil sampai robek. Dan di sepanjang jalan, terlihat mobil-mobil mengalami (hal) serupa," ungkapnya melalui akun Instagram pribadi @yusufmansurnew, Minggu (26/2).

Meski begitu, Yusuf bersyukur kondisi dirinya masih baik-baik saja. Ia pun berharap pihak pengelola bisa segera memperbaiki lubang-lubang di jalan tol tersebut karena jumlahnya tidak hanya di satu titik saja.

Menurutnya, permasalahan jalan tol ini adalah pekerjaan rumah bagi beberapa pihak, mulai dari pengelola sampai dengan kementerian terkait. Ia pun mengirimkan doa kepada pihak-pihak tersebut agar bisa memperbaiki dengan lancar.

Yusuf menambahkan masalah tol itu perlu perhatian khusus. Sebab, urusannya adalah nyawa.

"Insyaaallahpostingan ini segera direspons Kementrian dan pihak-pihak terkait. Dan bisa menyeluruh ke seluruh tol. Amin. Nyawa sebab urusannya. Yakin. Kalo nggak siap, asli nyawa," katanya.

[Gambas:Instagram]

Kejadian serupa tak hanya dialami Yusuf Mansur. Sejumlah pengguna jalan Tol Japek juga mengeluhkan kondisi jalan berlubang yang merusak ban kendaraan.

"Ban depan mobil saya, dua-duanya benjol, kena lubang di jalan Tol Jakarta-Cikampek," kata Ali, seorang pengendara yang melintasi Tol Japek di Karawang, seperti dikutip Antara.

Pada Sabtu (25/2) malam lalu, Ali melintasi Tol Japek dengan masuk dari Gerbang Tol Cikampek Utama, lalu keluar Gerbang Tol Karawang Timur.

Di sepanjang jalan tol itu memang ada sejumlah titik jalan yang berlubang, tapi tidak terlalu parah. Namun, saat melintas beberapa kilometer menuju tikungan ke arah Gerbang Tol Karawang Timur, mobilnya terjebak lubang besar.

Keesokan harinya, Ali baru menyadari kalau ban depan mobilnya sebelah kiri dan kanan 'benjol'.

Menanggapi kejadian itu, Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana menjelaskan ada sejumlah langkah penanganan klaim kendaraan akibat jalan rusak atau jalan berlubang di Jalan Tol Jasa Marga Group. termasuk mengambil klaim.

Berikut cara klaim kendaraan rusak ke Jasa Marga:
1. Jika pengguna jalan mengalami gangguan perjalanan di jalan tol yang dioperasikan Jasa Marga Group, pengguna jalan dapat melaporkan terlebih dahulu peristiwa yang dialami di lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) kepada Call Center Jasa Marga di nomor 14080.

2. Petugas Call Center akan mengirim petugas Mobile Customer Service (MCS) langsung menuju ke lokasi kejadian yang akan membantu pengguna jalan agar dapat melanjutkan perjalanan.

3. Jika pengguna jalan mengalami kerugian dan akan mengajukan klaim, maka petugas akan menjelaskan mekanisme penyelesaiannya, termasuk membuatkan Berita Acara Kerusakan atau Kerugian Pengguna Jalan. Proses pengajuan klaim ini disampaikan kepada Jasa Marga selambat-lambatnya 3x24 jam setelah kejadian dengan melengkapi bukti-bukti sebagai kelengkapan administrasi.

4. Jasa Marga akan memproses klaim pengguna jalan dan jika memenuhi kriteria-kriteria yang dipersyaratkan, akan dilakukan proses ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku.

[Gambas:Video CNN]

Saya sangat ingin mati sebagai guru

Teten Masduki dan OJK Digugat Rp7,4 M Gegara Koperasi Simpan Pinjam******

Sejumlah pihak menggugat Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) senilai Rp7,4 miliar terkait masalah koperasi simpan pinjam.

Gugatan diajukan oleh Mimy Mariana Yaslim, Lucie Shirley Assa, dan Yanthi Dahlia Hoesin. Gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada 17 Februari 2022 dengan nomor perkara 109/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.

Para penggugat mengutus Yeremia Bobby Kailimang sebagai kuasa hukum. Selain Teten dan OJK, para penggugat juga menggugat Koperasi Simpan Pinjam Pracico Inti Sejahtera dan Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama.

Gugatan yang diajukan yakni menyatakan pembiaran yang dilakukan Teten dan OJK sebagai instansi yang melakukan pengawasan dengan tidak menjalankan kewajiban pengawasan, sehingga tidak melakukan upaya pencegahan dan penanganan atas perbuatan Koperasi Simpan Pinjam Pracico Inti Sejahtera dan Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama.

Para penggugat mengklaim pembiaran itu mengakibatkan mereka mengalami kerugian materil berupa dana simpanan berjangka yang belum diterima berdasarkan kepemilikan Sertifikat Simpanan Berjangka I, Sertifikat Simpanan Berjangka II, dan Sertifikat Simpanan Berjangka III.

"Lalu, Sertifikat Simpanan Berjangka IV dan Sertifikat Simpanan Berjangka V yang telah jatuh tempo sebesar Rp7.449.800.000," demikian bunyi petitum gugatan tersebut seperti dikutip pada Senin (20/2).

Selain itu, para penggugat juga mengklaim kerugian lainnya adalah dari bunga imbal jasa yang belum diterima yang merupakan kerugian materiil para penggugat sebesar Rp 205.312.499.

CNNIndonesia.comberupaya menghubungi Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM Ahmad Zabadi selaku utusan dari Teten dan Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot untuk meminta penjelasan lebih lanjut terkait gugatan ini. Namun, yang bersangkutan belum memberikan respons.

KSP Pracico Inti Sejahtera dan KSPPS Pracico Inti Utama sendiri merupakan dua dari delapan koperasi simpan pinjam yang disebut Teten merugikan negara senilai Rp26 triliun.

Enam koperasi lainnya yakni KSP Sejahtera Bersama, KSP Indosurya, KSP Intidana, Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa, KSP Lima Garuda, dan KSP Timur Pratama Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Pacar hantuku

Ekonom Kritik Permenaker Eksportir Bisa Potong Gaji Buruh 25 Persen******

Pengamat ekonomi menilai kebijakan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah memperbolehkaneksportirsektor padat karya tertentu bisa memotong gajipekerjanya sampai 25 persen tidak tepat.

Ketentuan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.

Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal mengatakan jika alasan terbitnya untuk menyiasati dampak penurunan permintaan ekspor, maka seharusnya pemerintah mencari alternatif jalan keluar lain. Cara yang lain yang bisa dilakukan adalah memberikan insentif bagi perusahaan.

Faisal menambahkan pemotongan gaji buruh bisa semakin memperparah ekonomi masyarakat menengah ke bawah karena pemotongan ini menggerus daya beli mereka di tengah kenaikan harga-harga (inflasi).

Ia pun mempertanyakan pengawasan terhadap perusahaan yang boleh melakukan pemotongan gaji pekerja. Pasalnya, kelonggaran ini bisa saja dimanfaatkan oleh perusahaan dengan kondisi yang sebenarnya stabil, tapi memilih memangkas gaji pekerjanya.

Lihat Juga : Mendag Zulhas Bakar Pakaian hingga Tas Bekas Impor Rp10 M di Pekanbaru

"Dikhawatirkan diikuti oleh perusahaan lain dan tidak bisa diawasi oleh pemerintah mengenai kelayakan yang boleh dan tidak boleh. Malah memberikan dampak buruk yang lebih besar," kata Faisal.

Senada, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan aturan soal pemangkasan gaji buruh di perusahaan berorientasi ekspor tersebut memiliki konsekuensi yang cukup serius bagi ekonomi, serta mengorbankan kesejahteraan buruh.

"Buruh yang seharusnya mendapat perlindungan terhadap pemangkasan upah, malah dikorbankan. Memang kita ini enggak peduli dengan perlindungan pekerja, setelah ada UU Cipta Kerja, buruh terus dilucuti kesejahteraannya," kata Bhima.

Menurutnya, negara harusnya hadir dengan meningkatkan porsi regulasi dan belanja perlindungan terhadap pekerja rentan, bukan sebaliknya. Pasalnya dalam rantai produksi, khususnya di industri tekstil pakaian jadi dan alas kaki, posisi buruh buruh disebut paling rentan.

Bhima mengatakan buruh ada di strata terbawah, apalagi pada saat pandemi banyak buruh yang tidak digaji penuh, jam kerja tidak pasti, serta menjadi korban PHK. Bahkan banyak kasus 'pencurian upah', yaitu kondisi buruh bekerja sesuai jam kerja normal tetapi upahnya dipotong dengan berbagai alasan.

Ia juga menilai Permenaker soal pemangkasan upah itu rancu. Apalagi, syarat perusahaan boleh pangkas gaji jika porsi biaya tenaga kerja itu minimal 15 persen dari biaya total produksi.

"Itu sudah jelas kalau ongkos pekerja tidak mendominasi biaya total produksi, kenapa yang 15 persen itu mau dikorbankan. Ini tidak logis," ujarnya.

Menurut Bhima, jika aturan pemotongan gaji buruh diberlakukan maka daya beli pekerja yang notabene kelas menengah bawah, akan terpukul. Kondisi itu kemudian akan berdampak konsumsi rumah tangga secara agregat.

"Begitu perusahaan pakaian jadi berorientasi ekspor mau banting stir ke pasar domestik, yang beli juga berisiko menurun," katanya.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperbolehkan eksportir memotong gaji pekerjanya sampai 25 persen, dengan jangka waktu maksimal enam bulan dalam Permenaker Nomor 5 Tahun 2023.

"Dan ini hanya enam bulan. Jangan dipikir ini berlaku forever. Ini berlaku hanya enam bulan saja," ujar Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Indah Anggoro Putri dalam konferensi pers, Jumat (17/3).

[Gambas:Video CNN]

Kuil Kiamat

Menpan RB Sebut THR PNS Cair H******

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan tunjangan hari raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan aparatur sipil negara (ASN) diberikan paling lambat lima hari sebelum Lebaran.

Hal itu disampaikan Azwar usai rapat kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/3).

"Saya tanya menteri, ya minimal H-5 sudah inilah," katanya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut perusahaan wajib memberikan THR H-7 Idulfitri.

Ia menegaskan pembayaran THR tidak boleh dicicil.

Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Nomor M/2/HK.0400/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

"THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil," ujar Ida dalam konferensi pers di kantornya yang disiarkan secara virtual, Selasa (28/3).

Bagi pengusaha yang mencicil pembayaran THR atau terlambat, maka Kemnaker akan memberikan sanksi. Hal itu sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Sanksi mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.

[Gambas:Video CNN]

Bunuh yang abadi dan bunuh Tao

Ekonom Kritik Permenaker Eksportir Bisa Potong Gaji Buruh 25 Persen******

Pengamat ekonomi menilai kebijakan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah memperbolehkaneksportirsektor padat karya tertentu bisa memotong gajipekerjanya sampai 25 persen tidak tepat.

Ketentuan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.

Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal mengatakan jika alasan terbitnya untuk menyiasati dampak penurunan permintaan ekspor, maka seharusnya pemerintah mencari alternatif jalan keluar lain. Cara yang lain yang bisa dilakukan adalah memberikan insentif bagi perusahaan.

Faisal menambahkan pemotongan gaji buruh bisa semakin memperparah ekonomi masyarakat menengah ke bawah karena pemotongan ini menggerus daya beli mereka di tengah kenaikan harga-harga (inflasi).

Ia pun mempertanyakan pengawasan terhadap perusahaan yang boleh melakukan pemotongan gaji pekerja. Pasalnya, kelonggaran ini bisa saja dimanfaatkan oleh perusahaan dengan kondisi yang sebenarnya stabil, tapi memilih memangkas gaji pekerjanya.

Lihat Juga : Mendag Zulhas Bakar Pakaian hingga Tas Bekas Impor Rp10 M di Pekanbaru

"Dikhawatirkan diikuti oleh perusahaan lain dan tidak bisa diawasi oleh pemerintah mengenai kelayakan yang boleh dan tidak boleh. Malah memberikan dampak buruk yang lebih besar," kata Faisal.

Senada, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan aturan soal pemangkasan gaji buruh di perusahaan berorientasi ekspor tersebut memiliki konsekuensi yang cukup serius bagi ekonomi, serta mengorbankan kesejahteraan buruh.

"Buruh yang seharusnya mendapat perlindungan terhadap pemangkasan upah, malah dikorbankan. Memang kita ini enggak peduli dengan perlindungan pekerja, setelah ada UU Cipta Kerja, buruh terus dilucuti kesejahteraannya," kata Bhima.

Menurutnya, negara harusnya hadir dengan meningkatkan porsi regulasi dan belanja perlindungan terhadap pekerja rentan, bukan sebaliknya. Pasalnya dalam rantai produksi, khususnya di industri tekstil pakaian jadi dan alas kaki, posisi buruh buruh disebut paling rentan.

Bhima mengatakan buruh ada di strata terbawah, apalagi pada saat pandemi banyak buruh yang tidak digaji penuh, jam kerja tidak pasti, serta menjadi korban PHK. Bahkan banyak kasus 'pencurian upah', yaitu kondisi buruh bekerja sesuai jam kerja normal tetapi upahnya dipotong dengan berbagai alasan.

Ia juga menilai Permenaker soal pemangkasan upah itu rancu. Apalagi, syarat perusahaan boleh pangkas gaji jika porsi biaya tenaga kerja itu minimal 15 persen dari biaya total produksi.

"Itu sudah jelas kalau ongkos pekerja tidak mendominasi biaya total produksi, kenapa yang 15 persen itu mau dikorbankan. Ini tidak logis," ujarnya.

Menurut Bhima, jika aturan pemotongan gaji buruh diberlakukan maka daya beli pekerja yang notabene kelas menengah bawah, akan terpukul. Kondisi itu kemudian akan berdampak konsumsi rumah tangga secara agregat.

"Begitu perusahaan pakaian jadi berorientasi ekspor mau banting stir ke pasar domestik, yang beli juga berisiko menurun," katanya.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperbolehkan eksportir memotong gaji pekerjanya sampai 25 persen, dengan jangka waktu maksimal enam bulan dalam Permenaker Nomor 5 Tahun 2023.

"Dan ini hanya enam bulan. Jangan dipikir ini berlaku forever. Ini berlaku hanya enam bulan saja," ujar Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Indah Anggoro Putri dalam konferensi pers, Jumat (17/3).

[Gambas:Video CNN]