limatogel

Perjalanan Fantasi dan Legendaris

RI Masih Bisa Impor Pangan Meski 'Kuasai' 11 Bahan Pokok******

Indonesia masih bisaimpor bahan pangan dari negara lain meski pemerintah telah berkomitmen mengelola dan menguasai 11 bahan pokok(bapok).

Penguasaan bapok tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 125 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 24 Oktober.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan impor bisa dilakukan dengan syarat terlebih dahulu mengoptimalkan produksi dari dalam negeri.

Dalam PP 125/2022, 11 jenis bahan pokok yang harus diutamakan dari produksi dalam negeri adalah beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan.

"Jadi nomor satu utamakan produksi dalam negeri. Misalnya kalau kedelai bisa diproduksi dalam negeri tiga juta ton, ya kenapa impor. Jadi gitu, kita utama dari dalam negeri yang kita genjot," imbuhnya.

Arief menjelaskan dalam menyusun neraca pangan, Bapanas akan menghitung berapa kemampuan produksi dalam negeri dan kebutuhan yang diperlukan. Nah dari saat perhitungan tersebut kalau ditemukan ada bahan pangan yang tidak bisa dipenuhi dari produksi dalam negeri, maka akan diimpor.

"Kalau ketersediaannya kurang ya itu mesti pengadaan dari luar. Tapi kita sudah koordinasi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) pangan agar optimalkan penyerapan dalam negeri. Impor opsi terakhir," jelasnya.

"Jadi aturan ini tidak serta merta tidak memperbolehkan impor. Tetap bisa, tapi dengan syarat tadi saya sampaikan, optimalkan serap dari dalam negeri dulu," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Transformasi Naga yang Dipanggil

Petugas KAI Disiram Kuah oleh Penumpang yang Belum Vaksin Booster******

Seorang petugas PT Kereta ApiIndonesia (Persero) alias KAImendapatkan perlakuan kasar dari salah satu calon penumpang di Stasiun Gambir.

Kepala Humas PT KAI Daop I Jakarta  Eva Chairunisa mengatakan perlakuan itu terjadi pada Senin (24/10) lalu, saat calon penumpang itu akan menaiki KA Argo Parahyangan tujuan Bandung. Saat itu, calon penumpang tidak dapat melanjutkan proses boardingsehingga tak diizinkan naik kereta karena belum melengkapi persyaratan vaksin ketiga atau booster.

"Saat melalui proses pemeriksaan berdasarkan sistem terdata bahwa yang bersangkutan belum melakukan vaksin ketiga atau booster dan tidak dapat menunjukkan berkas lain seperti surat keterangan dari rumah sakit pemerintah jika memang tidak dapat divaksin karena alasan medis," katanya dalam pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta, Kamis (27/10).

Saat di loket pembatalan pun katanya, petugas kembali menjelaskan mekanisme pembatalan dengan baik sesuai aturan yang ada.

"Namun secara tiba-tiba calon penumpang tersebut dengan sengaja menyiram petugas dengan makanan berkuah. Setelah melakukan perbuatan tersebut penumpang langsung pergi," katanya.

[Gambas:Video CNN]

KAI Daop 1 Jakarta kata Eva, mengecam tindakan yang dilakukan oleh oknum penumpang tersebut karena petugas telah menjalankan fungsinya sesuai dengan SOP yang berlaku.

Namun, Eva tidak menjelaskan apa yang akan dilakukan oleh KAI terhadap calon penumpang tersebut. Ia hanya meminta seluruh calon pengguna membaca dan memperhatikan kembali aturan yang berlaku pada saat membeli tiket supaya masalah itu tak terjadi lagi.

"Pastikan jika seluruh persyaratan dapat dipenuhi sebelum melakukan perjalanan pada jadwal yang telah dipilih, sehingga tidak menimbulkan resiko batal berangkat," katanya. 

evolusi pasang surut

Pemerintah, Menolehlah ke Timur Tengah Agar Badai PHK Bisa Dicegah!******

Bayang-bayang pemutusan hubungan kerja (PHK) masih menyelimuti buruhatau tenaga kerjadi Indonesia.

Setelah sebelumnya badai PHK menimpa karyawan startup, sekarang masalah itu mengintai pekerja sektor lain. Baru-baru ini Wakil Ketua Kadin Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta Kamdani mengingatkan badai PHK berpotensi mengintai pekerja di sektor padat karya.

Namun, ia tak merinci kapan gelombang PHK sektor padat karya akan terjadi.

Ancaman itu juga dibenarkan oleh Ketua Apindo bidang Kebijakan Publik Danang Girindrawardana. Ia menyebut ada lima hal yang memicu ancaman gelombang PHK di sektor padat karya tersebut.

Pertama, risiko resesi yang akan mengakibatkan daya beli menurun. Kedua, permintaan menurun. Misalnya, permintaan ekspor di industri padat karya yang didorong oleh situasi geopolitik global.

Ketiga, tuntutan efisiensi produksi di sektor padat karya, yang mendorong pergantian tenaga manusia ke mesin otomatisasi. Keempat, kendala rantai pasok global, seperti ketergantungan terhadap bahan baku dari negara lain.

Kelima,perubahan kebijakan pemerintah yang bisa jadi berorientasi dagang yang mengalahkan pertumbuhan industri dalam negeri.

"Nah, sekarang industri padat karya Indonesia menghadapi situasi-situasi itu," terang Danang.

Jika para pengusaha itu masih memprediksi soal PHK, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja menyebut industri tekstil dan produk tekstil (TPT) malahan telah merumahkan 45 ribu karyawan sepanjang tahun ini.

"Potensi PHK sudah dapat dirasakan. Perkiraan 45 ribu karyawan sudah mulai dirumahkan," ujar Jemmy.

Ia mengatakan kondisi ini terjadi karena permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil. Penurunan permintaan berada di kisaran 30 persen sejak akhir Agustus 2022.

"Bilamana kondisi ini berlanjut, angka (karyawan dirumahkan) yang lebih besar akan terjadi," terang Jemmy.

Melihat kondisi seperti itu, Jemmy berharap pemerintah melindungi pasar dalam negeri dari gempuran produk impor, sehingga bisa diisi oleh produsen dalam negeri.

Hal yang diharapkan oleh Jemmy tersebut, rupanya senada dengan apa yang disampaikan Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economics Action Institution Ronny P Sasmita. Ia menuturkan semua peluang atau ancaman yang bisa berujung pada PHK masif perlu dimitigasi oleh pemerintah.

Menurutnya, pemerintah harus melakukan beberapa hal. Pertama,membuat kebijakan fiskal yang memberikan prioritas pada penjagaan daya beli masyarakat dan pelebaran kesempatan kerja.

"(Seperti) bantuan sosial dan skema BLT lainya untuk segmen masyarakat kurang mampu dan kelas menengah bagian bawah," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Kedua,pemerintah bisa melakukan melakukan periodisasi dan klasterisasi dalam penerapan Revolusi 4.0. Artinya, pemerintah perlu melakukan penerapan teknologi secara bertahap saja atau tidak sekaligus.

Hal ini juga harus diterapkan pada bidang-bidang yang telah dikalkulasi secara cermat risikonya saja. Pasalnya, semakin masif penerapan teknologi tinggi dalam proses produksi, gelombang PHK tenaga kerja akan semakin besar.

"Penerapan teknologi tinggi memang meningkatkan efisiensi. Tapi efisiensi dari penerapan teknologi tinggi harus mengalami trade offdengan penggunaan tenaga kerja," jelas Ronny.

Ketiga,pemerintah bisa melakukan negosiasi terkait penetapan Upah Minimum Regional (UMR) agar tidak terlalu tinggi. Hal ini bisa dijadikan opsi alih-alih melakukan PHK.

Sebab, penurunan upah bisa menekan biaya produksi perusahaan, sehingga mereka bisa tetap berproduksi.

"Pemerintah juga bisa menegosiasikan dengan teliti soal UMR, baik dengan serikat buruh maupun dengan pengusaha, agar angkanya tidak menyebabkan dunia usaha melakukan lay offtenaga kerja," kata Ronny.

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan melemahnya permintaan dari AS dan Eropa membuat produksi perusahaan melambat, sehingga PHK tidak bisa terhindarkan.

Oleh karena itu, pemerintah harus mengalihkan ekspor ke pasar alternatif terutama ke negara di Timur Tengah.

Sebab, berdasarkan catatan Dana Moneter Internasional (IMF), pertumbuhan ekonomi negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara bisa mencapai 5,5 persen di tahun ini.

"Ini potensi bagus untuk pengalihan ekspor," kata Bhima.

Pangkas Tarif PPN dan Tambah Uang BLT Subsidi Gaji

Pemanggil Loli-ku

DKI Tunggu Putusan Banding Pengadilan soal Besaran UMP 2023******

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih menunggu hasil putusan banding pengadilan soal besaran upahminimum provinsi (UMP) 2023.

"Saat ini kami juga sedang menunggu, putusan banding yang nanti putusannya akan seperti apa, kita lihat nanti berikutnya," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Andri Yansyah di Balai Kota Jakarta, Rabu (26/10).

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta memang mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1517 Tahun 2021 tentang UMP 2022.

Andri mengatakan saat ini pengadilan sudah menetapkan majelis hakim yang akan memproses banding tersebut. Sesuai ketentuan, 30 hari setelah penetapan majelis hakim bakal ada putusan terkait banding tersebut.

Di sisi lain, rumusan UMP tahun depan juga masih menunggu angka pertumbuhan ekonomi terbaru Oktober 2022. Angka pertumbuhan ekonomi bakal dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) 7 November mendatang.

"Kami sedang menunggu ya, nilai atau angka pertumbuhan ekonomi. Memang inflasinya sudah ada, 4,5 persen," ungkap dia.

Setelah angka-angka itu keluar, nantinya Pemprov DKI bersama Dewan Pengupahan akan menggelar sidang untuk merumuskan besaran UMP tahun depan. Sementara itu, menurut Andri saat ini UMP tak lagi ditetapkan pada 1 November, melainkan 20 November.

"Tambahan, saat ini kita penetapannya sudah bukan 1 November lagi, tapi 20 November tahun berjalan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Biarkan orang itu pergi

Teten Bentuk Tim Tuntaskan Kasus Pelecehan Seksual KemenkopUKM******

Menteri Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) Teten Masduki membentuk tim independen untuk menyelesaikan kasus pelecehan seksualyang terjadi di kementerian tersebut.

Tim independen tersebut melibatkan tiga unsur, yakni KemenkopUKM yang diwakili Staf Khusus MenkopUKM bidang Ekonomi Kerakyatan M Riza Damanik, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), serta aktivis perempuan Sri Nurherwati, Ririn Stefsani, dan Ratna Bataramunti.

"Tim Independen memiliki tugas utama mencari fakta dan memberikan rekomendasi penyelesaian kasus kekerasan seksual maksimal satu bulan," jelas Teten, dikutip dari Antara,Rabu (26/10).

KemenkopUKM juga disebut siap memberikan data pendukung dan berkoordinasi secara intensif dengan tim sehingga perlindungan keluarga korban di kementerian dipastikan terjamin dan tidak ada intimidasi.

"Karena KemenKopUKM tidak mentolerir praktik tindak kekerasan seksual. Kalau saat ini dianggap masih belum memenuhi asas keadilan segera kami tindaklanjuti," jelas Teten.

Berdasarkan informasi KemenkopUKM terkait perkembangan kasus pelecehan seksual yang terjadi 2019 silam itu, keluarga korban (ND) telah membuka kembali kasus tersebut dengan melapor ke LBH APIK dan Ombudsman.

KemenkopUKM selanjutnya meminta keluarga korban melakukan praperadilan terhadap kasus yang sudah melalui proses SP3 atau penghentian penyidikan perkara oleh kepolisian ini.

Sementara itu aktivis perempuan Ririn Stefsani menyampaikan tahapan hukum akan terus diupayakan sehingga para pelaku mendapatkan hukum yang setimpal dan korban mendapatkan perlindungan serta keadilan dalam pemenuhan hak-haknya.

"Kami juga akan berkoordinasi dengan LPSK dan pihak kepolisian dalam penyelesaian kasus. Sanksi yang ada saat ini belum memenuhi etik dan ini menjadi tugas tim untuk melengkapi dokumen dan berikan sanksi sesuai kejahatan pelaku," ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris KemenkopUKM mengatakan kejadian pelecehan seksual bermula saat kementerian menggelar rapat di luar kantor (RDK) di Bogor pada 5 hingga 6 Desember 2019.

Setelah kegiatan hari pertama RDK selesai pada 5 Desember, korban beserta tujuh pegawai lainnya, termasuk empat pelaku, pergi keluar hotel di mana RDK berlangsung dan makan di salah satu restoran. Lalu mereka lanjut mencari hiburan malam dan kembali keesokan harinya ke hotel pukul 04.00 WIB.

"Setelah kembali ke hotel terjadi dugaan tindak asusila yang dilakukan oleh empat orang peserta," ujar Arif dalam konferensi pers, Senin (24/10).

Keempat pelaku tersebut adalah WH, ZP, MF, NN. WH merupakan PNS golongan 2C, ZP adalah CPNS, MF dan NN merupakan tenaga honorer. Keempatnya telah mendapatkan sanksi dari KemenkopUKM. MF dan NN langsung diputus kontrak kerjanya.

Sementara ZP dan WH diberikan sanksi berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama satu tahun.

[Gambas:Video CNN]

Agen Perjalanan Xuanjie

Luhut Ingin RI Jadi Produsen Baterai Listrik Terbesar ke******

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menargetkan Indonesia dapat menjadi produsenbaterai listrik terbesar kedua di dunia pada 2028.

Ia mengatakan target itu bisa dicapai jika Indonesia mulai memproduksi baterai lithium mobil listrik di 2024 dan semua pengembangannya dilakukan sesuai rencana.

"Sekarang untuklithium batterykita berharap bisa produksi nanti pada kuartal II 2024. Kalau semua berjalan sesuai rencana kita bisa jadi negara penghasil baterai kedua di dunia di 2028. Ini angka yang bagus," ungkap Luhut dalam acara Road to G20 bersama Himpuni, dikutip dari Detik, Selasa (25/10).

"Di Kalimantan Utara itu di kawasan industri kita akan bangun untuk bisa produksi baterai 3 juta kendaraan. Semua ini berjalan," papar Luhut.

Pemerintah juga disebut telah meminta Hyundai yang memiliki pabrik di Indonesia untuk memproduksi 12 ribu mobil listrik tahun depan.

"Kami juga dorong Hyundai yang akan memproduksi 12 ribu mobil di sini tahun depan, jauh lebih besar dari yang kita butuhkan," sebut Luhut.

Luhut sebelumnya menargetkan Indonesia dapat menjadi produsen mobil listrik terbesar atau kedua terbesar di 2029.

"Kita akan menjadi produser lithium batre nomor satu atau nomor dua mungkin di 2029. Karena semua ini sedang berproses," kata Luhut pada acara puncak Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia LAGAWIFEST 2022 di Pulau Tegal Mas, Lampung, Kamis (23/6).

Menurut Luhut, Indonesia akan mulai memproduksi dan mengekspor baterai lithium dan mobil listrik. Untuk mobil listrik, sambungnya, perjanjian dengan Hyundai sedang berproses melalui Kementerian Perindustrian.

"Ke depan kita akan ekspor baterai lithium dan mobil listrik. Mobil listrik sudah mulai berkembang oleh Hyundai, itu tadi Pak Menteri (Perindustrian) Agus buat ini sudah jalan," ujarnya.

Sedangkan untuk pengembangan baterai lithium, Indonesia akan menggandeng Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL), salah satu perusahaan manufaktur baterai lithium terbesar asal China, LG Corporation dan Tesla, perusahaan mobil listrik dan baterai milik Elon Musk.

"Baterai lithium kita akan memproduksi sendiri dengan CATL, dengan LG dan Tesla kita harapkan juga akan bisa masuk," sebut Luhut.

[Gambas:Video CNN]