game slot terbaru 2022

Memanggil dewi dari dunia lain

pinjam uang modal ktp

Zelenskyy: 31 ribu tentara Ukraina tewas dalam perang lawan Rusia******

Ankara (ANTARA) - Sebanyak 31 ribu tentara Ukraina selama dua tahun terakhir telah tewas dalam perang melawan Rusia, kata Presiden Volodymyr Zelenskyy pada Minggu (25/2).

Saat berbicara di sebuah forum di Ibu Kota Kiev, Zelenskyy mengatakan sebanyak 31 ribu tentara Ukraina "telah tewas dalam perang ini."

"Bukan 300 ribu atau 150 ribu, atau apapun yang dikatakan (Presiden Rusia Vladimir) Putin dan lingkaran kebohongannya. Namun, setiap kematian tentara ini adalah kehilangan mendalam bagi kami," katanya di acara bertajuk "Ukraina. Tahun 2024".

Dia tidak menyebutkan jumlah korban luka, dengan mengatakan bahwa mengungkap hal itu akan membantu perencanaan pihak militer Rusia.

Pernyataan itu adalah pertama kalinya Kiev mengonfirmasi jumlah korban jiwa sejak Moskow melancarkan "operasi militer spesial" ke negara itu pada 24 Februari 2022.

Zelenskyy juga mengatakan bahwa "puluhan ribu warga sipil" telah tewas di wilayah Ukraina yang diduduki, tapi angka pastinya saat ini belum tersedia. Dia mengeklaim bahwa 180 ribu tentara Rusia telah tewas selama perang.

Baca juga: Kemenhan Rusia sebut Ukraina kehilangan 2.900 tentara di arah Avdiivka
Baca juga: Serangan balasan Ukraina 2023 mandek dan kelanjutan perang di 2024
Baca juga: AS-Sekutu Barat berupaya cegah terpuruknya kinerja tentara Ukraina

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Katriana
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Peralatan dari dunia lain

party77

Bapanas sebut daerah rentan rawan pangan turun jadi 68 pada 2023******

Daerah rentan rawan pangan ini sebelumnya ada 74 kabupaten/kota, hari ini sudah 68.

Depok (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan daerah rentan rawan pangan yang sebelumnya berjumlah 74 di kabupaten/kota kini sudah berkurang menjadi 68 pada 2023.

Arief menyampaikan, Pemerintah melakukan tiga upaya utama dalam memerangi kerawanan pangan yakni memenuhi ketersediaan pangan melalui sembilan bahan pokok, keterjangkauan terhadap bahan pokok dan pemanfaatan pangan.

"Daerah rentan rawan pangan ini sebelumnya ada 74 kabupaten/kota, hari ini sudah 68. Jadi pembangunan ini tentu akan menjadi lintas sektoral," kata Arief dalam pembukaan Rakornas Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi di Depok, Jawa Barat, Selasa.

Bapanas juga melalukan penyusunan dan analisis melalui Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau Food Security and Vulnerability(FSVA). Berdasarkan hasil penyusunan FSVA, jumlah daerah rawan pangan turun 13 persen.

Sementara untuk angka prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (PoU) pada 2023 tercatat sebesar 8,53 persen, turun dibandingkan 2022 di mana sebesar 10,21 persen.

"Tentunya berbagai upaya pengendalian rawan pangan lintas sektoral baik pusat dan daerah harus kita dorong, sehingga target kita bersama tahun 2024 turun menjadi 12 persen (jumlah daerah rawan pangan). Ini pekerjaan rumah kita semua," ujar Arief.

Bapanas pun berkomitmen untuk lebih mensosialisasikan program-program Hapus Rawan Pangan Indonesia (Harapan) seperti Rumah Pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman).

Arief mengatakan, seluruh stakeholderharus terlibat aktif dalam mengatasi masalah rawan pangan, sehingga target nasional dapat tercapai.

"Kita harus terus hand in handdengan seluruh stakeholderterkait untuk meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan dan juga pemanfaatan pangan," katanya pula.
Baca juga: Mayoritas distrik dua provinsi di Papua rawan kelangkaan pangan
Baca juga: NFA hadirkan Rumah Pangan di 70 lokasi untuk antisipasi rawan pangan

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Kebangkitan industri militer

daftar link slot terbaik

Bawaslu RI ungkap upaya mencari panwas hilang di Papua Tengah******

Informasi terakhir, yang bersangkutan itu masuk ke dalam hutan

Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Herwyn J. H. Malonda mengungkapkan upaya pencarian seorang panitia pengawas pemilu distrik yang hilang di Papua Tengah oleh Bawaslu Kabupaten Mimika.

"Ketua Bawaslu Kabupaten dan Korordinator Divisi Sumber Daya Manusia (Kordiv SDM) itu telah berkoordinasi dengan Basarnas pada tanggal 15 Februari 2024. Ini lagi dikoordinasikan lagi. Kemudian dengan pemerintah daerah juga sudah koordinasi di tanggal 16 Februari 2024," kata Herwyn di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Selasa.

Herwyn menjelaskan Bawaslu Kabupaten Mimika juga sudah memfasilitasi keluarga korban untuk ikut ke titik pencarian dari tanggal 18 sampai dengan 22 Februari 2024. Namun demikian, lanjut dia, belum ditemukan hasilnya.

"Mungkin kami, Bawaslu RI, bisa saja akan berkoordinasi untuk hal ini. Apakah benar yang bersangkutan benar-benar hilang atau gimana? Kita akan pastikan seluruh jajaran kita supaya bisa bekerja, dipastikan keselamatannya, sambil berkoordinasi dengan pihak keamanan. Apalagi kan kita ketahui bersama peristiwa itu terjadi di Papua," ujarnya.

Baca juga: Bawaslu RI masih cari panwas distrik yang hilang di Papua Tengah
Baca juga: Panwas Papua selidiki dugaan surat suara yang dilarikan

Herwyn juga mengatakan bahwa pihak Bawaslu setempat sudah mengadakan pertemuan untuk membahas dan memastikan panwas tersebut benar-benar hilang. Selain itu, lanjut dia, dibahas juga proses pencarian panwas yang hilang itu.

"Itu lagi dikoordinasikan, yang saya katakan tadi upaya-upaya yang dilakukan oleh Bawaslu setempat. Akan tetapi, mungkin kita akan lagi koordinasikan di tingkat nasional," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan bahwa informasi terakhir yang diterima pihaknya adalah panwas tersebut masuk ke dalam hutan.

"Informasi terakhir, yang bersangkutan itu masuk ke dalam hutan, panwas distrik kita. Sampai sekarang belum ditemukan, tetapi semua elemen baik aparat keamanan maupun juga pihak-pihak yang terkait itu sudah mencari yang bersangkutan ke hutan dan juga beberapa tempat yang diindikasikan yang bersangkutan terlihat terakhir," kata Bagja.

Adapun Bagja menyebut proses penyelenggaraan pemilu masih berjalan sampai saat ini di Kabupaten Mimika, yakni proses rekapitulasi.

Baca juga: Bawaslu ingatkan masyarakat lapor bila temukan pelanggaran pemilu
Baca juga: Bawaslu Jember rekomendasikan PPK hitung ulang di 14 kecamatan

Pemilu 2024 meliputi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI, Pemilu Anggota DPR RI, Pemilu Anggota DPD RI, pemilu anggota DPRD provinsi, dan pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih

Peserta pemilu anggota legislatif (pileg) sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pileg juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Pada waktu yang sama, Rabu (14 Februari 2024), diselenggarakan pula Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 yang diikuti pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan mulai 15 Februari hingga 20 Maret 2024.

Baca juga: Bawaslu RI terima 1.271 laporan dugaan pelanggaran pemilu 2024
Baca juga: Perludem: Bawaslu perlu koordinasi dengan KBRI usut jual beli suara

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Langit Fantasi Sembilan Warna

trik slot olympus maxwin

Bawaslu RI terima 1.271 laporan dugaan pelanggaran pemilu 2024******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengungkapkan bahwa lembaganya menerima 1.271 laporan dan 650 temuan dugaan pelanggaran selama tahapan pemilu 2024.

Bagja mengatakan bahwa data tersebut terakumulasi hingga 26 Februari 2024 dan terbagi menjadi berbagai jenis pelanggaran.

"Dugaan pelanggaran administrasi, dugaan tindak pidana pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan dugaan pelanggaran hukum lainnya," kata Bagja di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Selasa.

Baca juga: Bawaslu sebut masalah bila KPU tidak tindaklanjuti rekomendasi

Bagja mengatakan bahwa sebanyak 482 laporan dan 541 temuan telah diregistrasi, sedangkan 104 temuan lainnya belum diregistrasi.

"Kemudian hasil penanganan pelanggaran, 479 pelanggaran, ada 324 bukan pelanggaran, 69 pelanggaran administrasi, 39 pelanggaran dugaan tindak pidana pemilu, dan 125 pelanggaran hukum lainnya," ujarnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu RI Herwyn J. H. Malonda menyebut salah satu tren dugaan pelanggaran pidana pemilu adalah pelanggaran administrasi.

Baca juga: Bawaslu: Tidak ada yang namanya kecurangan, yang ada pelanggaran

Herwyn mengatakan pelanggaran administrasi yang terjadi, termasuk kampanye di luar masa kampanye, verifikasi faktual ke pusat partai politik, video media sosial, ataupun kode etik.

"Untuk tren pidana pemilu itu, pertama, dia terkait dengan pasal 521, kemudian 523 tentang politik uang, kemudian pasal 490, 491, 494, dan 493 (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum)," kata Herwyn.

Dia menjelaskan tren dugaan pelanggaran pemilu meliputi pemalsuan dokumen pada masa kampanye atau menjelang hari pemungutan suara yang berkaitan dengan politik uang.

Baca juga: Bawaslu RI rekomendasi 780 TPS lakukan pemungutan suara ulang

Adapun dua tren itu, kata dia, masih ditangani oleh Bawaslu ataupun pihak kepolisian dan kejaksaan.

"Kemudian tren yang lain itu, pertama, terkait dengan netralitas ASN. Kemudian juga tentang ketentuan Pasal 283 terkait dengan kepala daerah yang melanggar ketentuan Pasal 283 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7/2017," ujarnya.

Adapun temuan dan laporan yang diterima Bawaslu tersebut, belum termasuk dengan pelanggaran administrasi tentang penyebab pemungutan suara ulang di sejumlah daerah.

Baca juga: Bawaslu RI masih telusuri dugaan jual beli surat suara di Malaysia

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Dewa paling kuat dalam sejarah Infinity

ojk kredivo

Wapres tawarkan kemitraan komprehensif RI******

Wellington, Selandia Baru (ANTARA) - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menawarkan kemitraan komprehensif Indonesia-Selandia Baru sebagai instrumen strategis bagi kawasan Pasifik.

Tawaran itu dikemukakan Wapres Ma'ruf Amin saat melakukan kunjungan kehormatan dengan Wakil Perdana Menteri Selandia Baru Winston Peters di Gedung Parlemen Selandia Baru, Rabu.

"Terkait kemitraan komprehensif, perlu saya tegaskan bahwa Selandia Baru adalah mitra penting Indonesia di kawasan Pasifik," kata Wapres Ma'ruf dalam sambutannya.

Ia mengatakan kemitraan komprehensif Indonesia-Selandia Baru adalah instrumen strategis untuk meningkatkan kerja sama mendorong implementasi konkret, terutama di bidang ekonomi dan pembangunan.

Untuk itu Ma'rif berharap dalam tahun ini Pemerintah Indonesia dan Selandia Baru dapat memperbarui Rencana Aksi 2020--2024 sebagai panduan implementasi kemitraan dimaksud.

"Saya menyambut baik upaya konkret untuk memperkuat perdagangan kedua negara, termasuk di antaranya melalui kerja sama untuk produk halal yang terus didorong kemajuannya melalui usulan Perjanjian Pengakuan Timbal Balik," katanya.

Ia mengatakan rencana kunjungan Perdana Menteri Christopher Luxon ke Jakarta tahun ini, dan juga kunjungan Winston Peters ke Jakarta dalam waktu dekat dapat semakin memperkuat kemitraan Indonesia dan Selandia Baru.

Menanggapi pernyataan Wapres Ma'ruf, Winston Peters berharap pertemuan bilateral tersebut dapat membuka peluang kedua negara dalam memperluas perdagangan.

"Kami melakukan upaya menguatkan perdagangan dua negara termasuk perdagangan halal," katanya.

Baca juga: Wapres: PM Luxon setuju pendekatan persuasif bebaskan Kapten Philip

Baca juga: PM Selandia Baru ucapkan selamat atas kelancaran Pemilu di Indonesia

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Fajar Gelap Naruto

wofbet

Bapanas: Pemerintah percepat tambahan stok beras untuk hadapi Ramadhan******

Hari ini inflasi paling tinggi adalah beras. Jadi beras ini menjadi concern dari Pak Presiden (Joko Widodo), percepat top up stoknya Bulog (beras).

Depok (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan Pemerintah akan mempercepat penambahan stok beras Bulog untuk menghadapi periode Ramadhan dan Idul Fitri 2024.

Arief menyebut, dalam rapat sidang kabinet paripurna yang berlangsung pada Senin (26/2), Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kementerian dan lembaga untuk fokus mempersiapkan stok pangan atau kebutuhan bahan pokok guna mencegah kelangkaan atau ketidakstabilan harga.

"Hari ini inflasi yang paling tinggi adalah beras. Jadi beras ini menjadi concerndari Pak Presiden (Joko Widodo), percepat top upstoknya Bulog (beras)," ujar Arief, di Depok, Jawa Barat, Selasa.

Arief menjelaskan, stok di gudang Bulog setidaknya harus terisi sebanyak 1,2 juta ton beras. Sementara, data terakhir tercatat stok beras berada di angka 800 ribu ton.

Saat ini, beras yang sedang terkirim dari luar negeri atau goods in transitberada di kisaran angka 500 ribu hingga 600 ribu ton.

"Jadi memang kita harus terus menjaga stok di 1,4 juta ton," kata Arief.

Lebih lanjut, untuk menjaga stabilitas harga, Bapanas juga akan mengisi stok-stok beras baik di ritel modern ataupun pasar tradisional.

Arief memastikan bahwa ketersediaan beras di pasar tradisional dan ritel modern akan selalu aman, meski memerlukan waktu yang cukup lama untuk mendistribusikannya.

Selain itu, diprediksi beberapa wilayah dalam waktu dekat akan mengalami panen raya seperti di daerah Tuban, Lamongan, Bojonegoro, Demak, Sumatera Selatan, dan Bintan.

"Terus-menerus kita isi, karena memang kita perlu waktu untuk meng-convert dari 50 kilogram ke 5 kilogram. Tapi saya pastikan bahwa stok ini cukup sampai dengan Lebaran," ujarnya pula.

Langkah lain dari Pemerintah untuk menekan atau menurunkan harga beras adalah dengan membanjiri pasar tradisional dan ritel modern dengan beras Bulog atau beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Arief menyebut, saat ini harga gabah sudah mulai terkoreksi, dari yang sebelumnya berkisar antara Rp8.000-Rp8.600, kini rata-rata nasional berada di angka Rp7.100. Menurut Arief, harga gabah tersebut mempengaruhi harga beras yang akan dijual di pasar.

"Jadi kalau melihat harga beras yang hari ini harganya di bawah Rp13.000, itu adalah beras intervensi dari pemerintah. Karena enggak mungkin penggiling padi bisa memproduksi beras dengan harga di bawah itu tanpa bantuan beras Bulog untuk makan provinsi," ujar Arief pula.
Baca juga: Pemerintah siapkan impor beras tambahan 1,6 juta ton untuk stok CBP
Baca juga: Anggota DPR minta Bapanas fokus bangun ketahanan pangan

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024