surya777

Kaisar Jahat Surga yang Melahap

Didukung Telkom, Perumda AM Makin Mudah Catat Pemakaian Air******

PT Telkom Indonesia (Persero) bekerja sama dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda AM) Kota Padang. Kerja sama ini untuk meningkatkan kualitas layanannya dalam pengukuran dan pemantauan konsumsi air yang lebih akurat.

Hal ini merupakan langkah nyata Telkom sebagai perusahaan digital telco terdepan pilihan masyarakat untuk memberikan solusi efektif bagi proses bisnis melalui teknologi digital. Untuk itu Telkom memberikan dukungan penuh terhadap digitalisasi Perumda AM.

Kerja sama dalam rangka melakukan Piloting Smart Water Meter dengan Valve yang memanfaatkan teknologi Internet of Things (IoT) dari Antares ini merupakan produk digital dari Leap-Telkom Digital.

Direktur Digital Bisnis Telkom Fajrin Rasyid, menyampaikan, Smart Water Meter dengan Valve dari Antares menghadirkan berbagai manfaat dalam proses operasional maupun kepada pelanggan.

Di mana Perumda AM Kota Padang kini bisa melakukan pembacaan meter pelanggan secara konsisten pada tanggal yang sama sehingga mengurangi potensi bill shock tagihan kepada pelanggan secara signifikan.

Pemanfaatan Smart Water Meter dengan Valve juga meminimalisir risiko kenaikan tagihan yang disebabkan oleh meter tidak terbaca, kesalahan pencatatan, fraud, maupun perbedaan ekspektasi dengan pelanggan juga berkurang cukup besar.

Oleh karena itu, pelayanan yang diberikan Perumda AM Kota Padang dapat jauh lebih meningkat, terutama dari sisi transparansi pemakaian air pelanggan sehingga mengurangi potensi munculnya keluhan.

"Smart Water Meter dengan Valve yang menggunakan IoT Antares ini juga membuat pelanggan mendapatkan tagihan pada periode yang konsisten dengan informasi yang akurat dan terpercaya," kata Fajrin Rasyid dalam keterangannya, Jumat (17/2).

"Pelanggan juga dapat melihat konsumsi air secara periodik melalui aplikasi secara online sehingga meningkatkan transparansi pemakaian air," ujar Fajrin.

Sementara Manager IT Perumda AM Kota Padang Dheny Skylab, mengungkapkan sebelum menggunakan teknologi IoT dari Antares, perusahaannya kerap menghadapi sejumlah kendala.

Seperti, penagihan pelanggan yang tidak tercatat, dan sulitnya mendapat izin masuk ke lokasi tertentu. Selain itu, memutus aliran air di lapangan juga membutuhkan biaya, bahkan terkadang harus berhadapan dengan warga.

"Dengan adanya Smart Water Meter ini kita tidak perlu manual turun ke lapangan untuk memutus aliran air, pelaksanaan pemutusannya pun tidak memerlukan waktu yang lama, dan juga menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dengan warga," ungkap Dheny.

"Sejauh ini kami sudah bisa memantau penggunaan air dari pelanggan setiap hari, di mana sebelumnya kami hanya bisa memantau satu kali dalam sebulan. Dan kedepannya kita harapkan jika ada pelanggan yang menunggak, bisa langsung kita putus secara mobile," lanjut Dheny.

Selain itu, melalui pemanfaatan teknologi IoT Antares, pelanggan turut diberikan estimasi tagihan bulanan berjalan melalui aplikasi mobile sehingga pelanggan dapat memprediksi total tagihan di akhir bulan. Perumda AM Kota Padang juga dapat menerapkan sistem isolir (buka tutup valve) jika pelanggan menunda tagihan.

"Kami berharap teknologi IoT Smart Water Meter yang dibawa oleh Antares dari Leap-Telkom Digital membuat Perumda AM Kota Padang menjadi lebih baik lagi, serta dapat memberikan pelayanan yang lebih berkualitas kepada masyarakat," tutup Fajrin.

Pada prosesnya, alur integrasi data tersebut akan menjadi basis dari tagihan kepada pelanggan. Antares IoT merupakan bagian dari Leap-Telkom Digital sebagai umbrella brand produk dan layanan digital Telkom untuk mengakselerasi digitalisasi masyarakat Indonesia.

Dengan adanya Antares IoT dapat dimanfaatkan untuk berbagai sektor yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Informasi lebih lengkap bisa diakses di sini.

Aku mencintaimu pada tahun aku dilahirkan kembali

Kementerian PUPR Cium 'Ketamakan' Pengembang di Kasus Meikarta******

Kementerian PUPR mengendus 'ketamakan' pengembang dalam kasus mangkraknya pembangunan Meikarta. Hal ini lantaran pengembang tak bisa menepati janji kepada konsumen sesuai kesepakatan.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menilai kasus mangkrak tersebut disebabkan oleh pengembang yang menawarkan hunian tanpa perhitungan matang terkait pembiayaan.

"Latar belakang dari perilaku pengembang disebabkan ambisi ingin membangun dan menjual apartemen dengan keuntungan besar, sementara ada keterbatasan finansial pada sisi pengembang," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (19/2).

Di sisi lain, Iwan juga menyayangkan tindakan konsumen yang tidak teliti sebelum membeli hunian. Dalam hal ini, konsumen tergiur dengan harga yang penawaran yang lebih murah sehingga ada beberapa hal yang luput, misalnya legalitas tanah yang belum jelas.

Iwan lantas merinci enam hal yang akan dan sudah dilakukan Kementerian PUPR dalam menghadapi kasus apartemen mangkrak seperti Meikarta. Pertama,pihaknya mengaku sudah mendorong pemerintah daerah (pemda) melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, dan bantuan teknis.

Kedua,mendorong pembentukan kelompok-kelompok kerja dan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di berbagai daerah. Iwan berharap langkah ini bisa membuat kebijakan, pengawasan, serta pembangunan apartemen termonitor.

"Bagi masyarakat yang dirugikan, kami menyarankan untuk mengadukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang terdapat di berbagai provinsi dan kabupaten/kota atau melaporkannya ke aparat penegak hukum, yakni polda atau kejaksaan negeri," jelas Iwan soal langkah ketiga Kementerian PUPR.

Keempat,Iwan menegaskan pihaknya bakal menyiapkan tenaga ahli untuk memberi masukan atau pandangan independen atas kasus yang dihadapi korban yang mengadu ke BPSK hingga penegak hukum.

Kelima,PUPR menyebut terus melengkapi pelaksanaan UU atau PP dengan Peraturan Menteri PUPR dan berkoordinasi dengan kementerian lain, seperti Kementerian Dalam Negeri hingga Kementerian Perdagangan.

Iwan menegaskan hal tersebut ditempuh sebagai langkah penyempurnaan berbagai instrumen pengaturan. Dalam pelaksanaannya, ia mengklaim berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemda, khususnya dinas PKP di provinsi dan kabupaten/kota.

Keenam,Iwan menyebut PUPR bisa ditugaskan untuk memastikan pembangunan sampai serah terima unit pada 2027. Hal ini dilakukan untuk kasus Meikarta yang sudah melalui proses pengadilan niaga dan keputusan berupa homologasi, di mana serah terima unit akan dilakukan bertahap sampai 2027.

"Namun, PUPR perlu dibantu oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk memastikan ketersediaan pembiayaan perumahan untuk penyelesaian pembangunan apartemen di Meikarta," tandas Iwan.

[Gambas:Video CNN]

Raja Makanan

17 Kapal Ditangkap Saat Curi Ikan di Selat Malaka******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melumpuhkan 17 kapal ikan pelaku illegal fishing yang beroperasi di Selat Malaka. Dari 17 kapal itu, satu di antaranya adalah kapal ikanasing (KIA) berbendera Malaysia.

Sedangkan sisanya kapal ikan Indonesia (KII). Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Laksda TNI Adin Nurawaluddin mengungkapkan keberadaan kapal itu diketahui berdasar pada laporan nelayan dan hasil analisis Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) di Pusat Pengendalian KKP.

"Benar bahwa hasil operasi awal tahun Kapal Pengawas KKP berhasil mengamankan 17 kapal illegal fishing. Gerak cepat kami dalam menindak kapal illegal fishingmerupakan wujud keseriusan KKP dalam merespons keresahan para nelayan," ungkap Adin lewat keterangan tertulis, Selasa (21/2).

Pada saat pemeriksaan, tiga orang Awak Buah Kapal (ABK) dan satu orang nakhoda diketahui merupakan warga negara Kamboja.

"Proses penyidikan kasus ini akan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan Stasiun PSDKP Belawan. Saat ini penyidik telah menetapkan Nakhoda kapal sebagai tersangka," terang Adin.

Sementara, 16 KII yang ditangkap KPP adalah kapal tak berizin dan beroperasi secara ilegal. Adin menjelaskan 11 kapal di antaranya diduga tak memiliki dokumen perizinan berusaha, seperti Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Standar Laik Operasi (SLO), maupun Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Sedangkan lima kapal diduga beroperasi tidak sesuai dengan Daerah Penangkapan Ikan (DPI).

"Tak hanya kapal ikan asing ilegal, kapal ikan Indonesia yang melanggar aturan kini juga bisa terpantau melalui sistem kami," tuturnya.

Ia menegaskan bahwa tindakan penertiban kapal itu untuk memastikan pemanfaatan sumber daya ikan dilakukan sesuai aturan berlaku. Hal ini juga untuk melindungi hak-hak nelayan lokal dan mencegah konflik horizontal antar nelayan.

Berikut daftar nama 17 kapal yang ditangkap itu:

1. KM. KHF (56.38 GT)
2. KM. AMAZIA (29 GT)
3. KM. INKA MINA 916 (30 GT)
4. KM. KELVIN I (30 GT)
5. KM. CAKALANG (40 GT)
6. KM. BARGES (60 GT)
7. KM. RATU -1 (5 GT)
8. KM. TANPA NAMA (28 GT)
9. KM. INKA MINA 928 (30 GT)
10. KM. INKA MINA 723 (32 GT)
11. KM. ARABIAH (16 GT)
12. KM. Tanpa Nama (volume tidak diketahui)
13. KM. KHARISMA-1 (28 GT)
14. KM. WAFA JAYA (26 GT)
15. KM. DUA PUTRI-B (30 GT)
16. KM. SUKA-1 (23 GT)

[Gambas:Video CNN]

Halo, pacar selebriti

Pengangguran RI Tembus 8,42 Juta Orang di 2022******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pengangguranIndonesia menembus 8,42 juta orang pada Agustus 2022. Jawa Barat(Jabar) menjadi provinsi paling banyak penyumbang pengangguran.

Untuk daerah dengan pengangguran terbanyak di Indonesia, BPS melaporkan urutan satu ada Jawa Barat (8,31 persen), Kepulauan Riau (8,23 persen), Banten (8,09 persen), DKI Jakarta (7,18 persen), dan Maluku (6,88 persen).

Kemudian, Sulawesi Utara (6,61 persen), Sumatra Barat (6,28 persen), Aceh (6,17 persen), Sumatra Utara (6,16 persen), dan Kalimantan Timur (5,71 persen).

Berdasarkan jenis kelamin, ada 5,93 persen pengangguran laki-laki dan 5,75 persen lainnya wanita. Meski begitu, BPS mencatat TPT pada 2022 turun ketimbang Agustus 2021, yakni 0,81 persen untuk laki-laki dan 0,36 persen wanita.

Jika dilihat berdasarkan kelompok umur, penduduk berusia 15-24 tahun tercatat dalam kategori TPT sebesar 20,63 persen pada 2022. Jumlah itu lebih banyak dibandingkan penduduk usia 25-29 tahun (3,36 persen) dan 60 tahun ke atas (2,85 persen).

Lihat Juga : Otorita IKN Buka Lowongan, Cek Syarat dan Formasinya

Sementara itu, jumlah pengangguran dari 2020 hingga 2022 masih banyak tersebar di perkotaan. Ada 7,74 persen TPT di perkotaan pada Agustus 2022, berbanding dengan 3,43 persen TPT di pedesaan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah lantas mengatakan 2,8 juta dari 8,42 juta pengangguran di Indonesia pasrah mencari kerja. Ida menyebut 33,45 persen pengangguran itu hopeless of job.

Tercatat, dari 2,8 juta tersebut, 76,9 persen berpendidikan rendah atau lulusan SMP ke bawah. Menaker Ida lantas mengkategorikan pengangguran yang merasa tak mungkin memperoleh pekerjaan adalah tantangan pertama penurunan pengangguran.

"Jadi karena tingkat pendidikan rendah, mereka tak memiliki harapan untuk memiliki pekerjaan. Ini mengindikasikan tingkat pendidikan mereka tak mampu menyiapkan mereka memasuki pasar kerja, baik pendidikan yang rendah maupun kompetensi mereka," katanya dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forum Kordinasi Pimpinan di Daerah (Forkompimda) di Bogor bahwa, dikutip dari keterangan resmi, Rabu (18/1).

Menurut Ida, tantangan kedua dalam penurunan pengangguran adalah tekanan untuk meningkatkan penciptaan lapangan kerja, khususnya di sektor formal. Ketiga, nilai budaya kerja baru.

"Generasi Y dan Z yang masuk dalam pasar kerja telah membawa nilai-nilai budaya kerja baru. Misalnya nilai work-life-balance, pekerjaan yang bermakna dan worktainment," ungkap Ida.

Keempat, risiko mismatched atau ketidaksesuaian antara supply and demand akibat adanya digitalisasi. Menurutnya, digitalisasi mendorong perubahan permintaan keterampilan kerja, pola hubungan kerja, serta waktu dan tempat bekerja yang semakin fleksibel.

Ia menambahkan kunci untuk mengatasi pengangguran di pasar kerja adalah dengan menciptakan pasar tenaga kerja yang inklusif.

[Gambas:Video CNN]

Mata Dharma Tertinggi

Minuman Kemasan Starbucks Ditarik di AS karena Diduga Mengandung Kaca******

Minuman kemasan botol Starbucks, Vanilla Frappuccino, ditarik dari pasar Amerika Serikat(AS). Penarikan dilakukan oleh PepsiCo sebagai distributor minuman tersebut.

Penarikan dilakukan setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (Food and Drug Administration/FDA) menemukan kemungkinan minuman tersebut mengandung kaca.

Berdasarkan data FDA yang dikutip dari CNN, Senin (20/2), minuman yang ditarik adalah Vanilla Frappuccino berukuran 13,7 ons dengan nomor UPC 0 12000-81331 3. Tanggal kadaluarsa adalah 8 Maret, 29 Mei, 4 dan 10 Juni.

Penarikan tersebut masuk kategori Kelas II, "situasi di mana pengguna atau paparan dari produk yang melanggar dapat menyebabkan konsekuensi kesehatan merugikan sementara atau yang dapat dipulihkan secara medis atau di mana kemungkinan konsekuensi kesehatan merugikan yang serius sangat kecil."

Selain itu, PepsiCo melalui sebuah pernyataan mengatakan produk tersebut sedang dalam tahap dihapus dari pasar.

[Gambas:Video CNN]

"Kemitraan Kopi Amerika Utara berkomitmen pada kualitas tingkat tinggi dalam produk yang kami layani. Memberikan pengalaman berkualitas kepada konsumen kami adalah prioritas utama kami dan kami selalu bertindak dengan sangat hati-hati setiap kali muncul potensi kekhawatiran," kata pernyataan tersebut.

PepsiCo dalam pernyataan tersebut juga tak lupa mengimbau kepada konsumen yang telah terlanjur membeli produk dan memiliki pertanyaan atau kekhawatiran, dapat menghubungi Hubungan Konsumen di 1-800-211-8307.

[Gambas:Video CNN]

tuan perak

Menteri Basuki Batasi Penggunaan TKA di Proyek Infrastruktur 5 Persen******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membatasi buruhatau tenaga kerja asing (TKA) dalam proyek infrastruktur maksimal 5 persen.

Pembatasan itu diatur dalam Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/SE/M/2023 tentang Pengendalian Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing Pada Penyediaan Infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Melalui Pola Kerja sama Pemerintah Dengan Badan Usaha yang ditetapkan pada 16 Januari lalu.

"Penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing dan pada 2023 dan 2024 sebesar paling tinggi 5 persen (lima persen) dari pagu Kementerian PUPR," tulis poin E nomor 1 aturan tersebut, dikutip pada Selasa (21/2).

Basuki menjelaskan maksud dan tujuan diterbitkannya surat tersebut, yakni sebagai panduan operasional bagi badan usaha yang akan menggunakan barang impor dan/atau TKA pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kementerian PUPR melalui pola kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Selain itu, SE ini bertujuan untuk mengendalikan penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kementerian PUPR melalui pola KPBU.

Namun, penggunaan barang impor dan/atau TKA dalam proyek infrastruktur masih bisa diberikan dengan persetujuan Menteri PUPR melalui beberapa tahapan, yakni:

a. Pimpinan badan usaha mengajukan permohonan penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi selaku Ketua Tim Pengarah P3DN Kementerian PUPR ditembuskan kepada Direktur Jenderal unit organisasi terkait dengan melampirkan hasil pencarian informasi ketersediaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan justifikasi teknis dari kebutuhan spesifikasi;

b. Direktur Jenderal Bina Konstruksi melaksanakan rapat pembahasan bersama pihak-pihak terkait, selanjutnya melaporkan hasil rapat kepada Menteri PUPR untuk mendapatkan arahan persetujuan penggunaan barang impor dan/atau TKA;

c. Menteri PUPR memberikan persetujuan terhadap penggunaan barang impor dan/atau TKA;

d. Dalam hal Menteri tidak memberikan persetujuan maka diperlukan penyesuaian spesifikasi teknis oleh badan usaha dengan memperhatikan ketersediaan PDN dan tenaga kerja dalam negeri;

e. Format surat permohonan penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

"Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan," tutup isi SE tersebut.

[Gambas:Video CNN]